Jokowi vs PDIP, Sins of The Leaders
/Seri Pemikiran Kishore Mahbubani #17/
S13<https://www.pinterpolitik.com/author/s13-207>-Thursday, October 8,
2020 6:00
https://www.pinterpolitik.com/jokowi-vs-pdip-sins-of-the-leaders
Megawati Soekarnoputri dan Jokowi (Foto: istimewa)
/7 min read/
*Kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi kunci berhasil
tidaknya pemerintahan tersebut berjalan. Tiongkok menjadi salah
satu contoh bagaimana hubungan yang sejalan antara pemerintah
dengan partai penguasa – Partai Komunis Tiongkok – berkontribusi
pada/approval rating/terhadap Presiden Xi Jinping di angka
hingga 93 persen. Sementara AS di bawah Presiden Donald Trump
sedang mengalami masalah karena kini muncul Republican Voters
Against Trump yang berpotensi menggerus suaranya dari Partai
Republik di Pilpres 2020. Lalu, seperti apa konteks ini dilihat
dalam hubungan Presiden Jokowi dan PDIP di Indonesia?*
------------------------------------------------------------------------
*PinterPolitik.com <https://pinterpolitik.com/>*
*“If a political party does not have its foundation in the
determination to advance a cause that is right and that is moral,
then it is not a political party; it is merely a conspiracy to seize
power.”*
*::Dwight D. Eisenhower, Presiden ke-34 Amerika Serikat::*
Dalam rangka peringatan Hari Nasional Tiongkok pada 1 Oktober 2020 lalu,
beberapa ulasan di media internasional merefleksikan perjalanan negara
tirai bambu itu dalam berbagai perspektif sosial-politik, utamanya dalam
konteks kesuksesan yang tengah dicapai dalam setidaknya 2 dekade terakhir.
Nikkei Asia misalnya,*merefleksikan
<https://asia.nikkei.com/Opinion/On-China-s-national-day-remember-the-sins-of-its-leaders>*perjalanan
negara yang kini dipimpin oleh Presiden Xi Jinping itu dalam tajuk “Sins
of The Leaders” – sebuah refleksi dukungan masyarakat Tiongkok terhadap
pemerintahan mereka. Tulisan tersebut juga menjadi semacam penggambaran
ulang dari citra negatif “negara diktator” yang umumnya diberikan oleh
para pengamat maupun masyarakat internasional secara umum terhadap Tiongkok.
Pasalnya, tidak seperti di negara-negara otoritarian pada umumnya di
mana riak ketidakpuasan terhadap pemerintah selalu melahirkan persepsi
yang negatif di mata publik, masyarakat Tiongkok justru sangat
mempercayai pemerintah mereka. Bahkan, tingkat kepercayaan publik
terhadap pemerintahan Presiden Xi Jinping menjadi salah satu yang
tertinggi di dunia.
Hal ini salah satunya tergambar dalam*Edelman Trust Barometer
<https://africa.cgtn.com/2020/03/11/edelman-trust-barometer-trust-in-china-remains-top/#:~:text=China%20has%20the%20highest%20trust,trust%20was%20Russia%20with%2030.>*tahun
2020. Tiongkok mencetak angka hingga 82 poin, berbanding 47 milik
Amerika Serikat. Di posisi paling bawah ada Rusia dengan skor 30 poin.
Konteks tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah ini juga
tergambar dari studi yang dibuat oleh Harvard University sejak tahun
2003. Ini misalnya tergambar dalam pencapaian di tahun 2016 lalu, di
mana tingkat/approval rating/atau dukungan masyarakat terhadap
pemerintah mencapai 93 persen. Ini berbanding sangat jauh dengan AS
misalnya, yang sangat jarang/approval rating/pemerintahnya ada di atas
angka 60 persen.
Memang banyak perdebatan yang muncul yang mengaitkan persoalan ini
dengan kondisi politik Tiongkok sebagai negara otoritarian dengan
sentralisasi kekuasaan, katakanlah di tangan Presiden Xi Jinping. Namun,
faktanya, stabilitas politik yang didapatkan dari kekuatan Xi Jinping
yang bersumber dari Partai Komunis Tiongkok, berdampak positif untuk
negara tersebut. Partai Komunis Tiongkok menjadi sumber utama garis
kebijakan yang kemudian hasilnya positif terhadap citra pemerintah di
mata masyarakatnya sendiri – walaupun dalam beberapa kasus terjadi lewat
proyek/spin doctors/alias buzzer atau propagandis yang kerap memberikan
komentar positif secara online terhadap pemerintah.
Konteks posisi partai politik terhadap pemerintah ini menjadi hal yang
menarik untuk direfleksikan di kasus-kasus pemerintahan lain, termasuk
jelang Pilpres AS 2020. Sementara di Indonesia sendiri, fenomena ini
membantu kita untuk melihat posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam
hubungannya dengan PDIP sebagai partai utama yang mendukungnya, di
tengah berbagai persoalan politik yang tengah dihadapinya saat ini.
Lalu, seperti apa kasus-kasus ini dilihat dari kacamata akademisi dan
mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani – yang pernah berujar
bahwa kepercayaan terhadap pemerintah adalah kunci kebangkitan
negara-negara Asia?
*/Sins of The Leaders/*
Sebagai kandidat petahana, Presiden AS, Donald Trump memang tengah
dihadapkan pada tantangan besar untuk kembali memenangkan Pilpres di
tahun 2020 ini. Namun, di tengah pandemi Covid-19, tingkat kepercayaan
publik menjadi taruhan terbesar presiden yang didukung oleh Partai
Republik tersebut. Bahkan, di partainya sendiri, mulai muncul gerakan
yang menolak pencalonannya kembali.
Adalah Republican Voters Against Trump (RVAT) yang*dideklarasikan
<https://rvat.org/>*pada Mei 2020 lalu yang menjadi salah satu penanda
utamanya. Gerakan ini dibuat oleh para pemilih Partai Republik yang
merasa Donald Trump denganjh segala kebijakan dan
pernyataan-pernyataannya tidak lagi bisa dianggap sebagai perwakilan
dari partai tersebut.
“Donald Trump is not representative of the Republican Party that I fell
in love with”, demikian bunyi tajuk yang ada di website resmi kelompok
tersebut.
RVAT melakukan gerakan dengan mengumpulkan dana senilai US$ 10 juta –
sekitar Rp 147 miliar kurs saat ini – untuk membiayai kampanye anti
Trump lewat penggalangan testimoni dari para pemilih republikan, sayap
kanan dan konservatif terkait mengapa mereka tak akan memilih Trump di
Pemilu 2020.
Target kelompok ini adalah pemilih kulit putih dengan background lulusan
universitas di wilayah-wilayah suburban dari negara-negara bagian
seperti Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Florida, North
Carolina dan Arizona. Kelompok ini juga*dijuluki
<https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/28/never-trumpers-might-finally-be-something/>*sebagai
“The Never Trumpers”.
Fenomena ini sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Lyndon
Johnson lewat iklan/Confessions of A Republican/pada Pilpres AS tahun
1964, di mana ditampilkan pemilih Partai Republik yang menjelaskan
mengapa ia tak mau memilih kandidat lain dari partainya sendiri, Barry
Goldwater – sekalipun dalam kasus Trump hanya melibatkan satu kandidat saja.
Fenomena RVAT ini memang menggambarkan bagaimana ketidaksejalanan antara
konstituen partai dengan tokoh yang menjadi presiden atau calon presiden
berbanding lurus terhadap persepsi publik terhadap tokoh yang bersangkutan.
Dalam kasus Donald Trump, hal ini juga berdampak pada tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap sang presiden. Pada September 2020,
tingkat/approval rating/Trump misalnya, ada di angka*46 persen
<https://news.gallup.com/poll/203198/presidential-approval-ratings-donald-trump.aspx>*.
Jumlah ini tentu memprihatinkan dan bisa berdampak buruk bagi pencalonannya.
Dalam konteks yang lebih besar, persoalan tentang/trust/atau kepercayaan
terhadap pemerintah itu sendiri telah menjadi masalah besar yang
dihadapi oleh peradaban Barat, terutama dalam menghadapi kebangkitan
negara-negara Timur. Kishore Mahbubani dalam berbagai kesempatan memang
kerap menggariskan pentingnya kepercayaan publik terhadap pemerintah ini
sebagai kunci negara meraih kesuksesan.
Ia menyebutkan bahwa negara seperti Tiongkok mampu mengkapitalisasi
konteks kepercayaan tersebut, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari
masyarakat. Dampaknya akan terasa di berbagai bidang, terutama salah
satunya di bidang ekonomi.
Refleksi atas kesuksesan Tiongkok ini berdampak sangat jelas pada posisi
negara ini di dunia internasional. Perlahan tapi pasti, dukungan publik
domestik yang sangat dipengaruhi oleh persepsi yang segaris antara
Partai Komunis Tiongkok dengan pemerintah yang berkuasa, membuat
Tiongkok mampu tampil sebagai pemain utama di tingkat global dan menjadi
pesaing Amerika Serikat.
Lalu, seperti apa konteks pemaknaan kepercayaan publik ini dipakai untuk
menganalisis kebijakan Presiden Jokowi di Indonesia?
*Tantangan Besar Jokowi*
Kepercayaan publik menjadi salah satu tantangan terbesar Presiden
Jokowi. Saat ini, Jokowi cenderung bergantung pada bagaimana publik
mempersepsikan dirinya secara personal. Jokowi tak punya kemewahan besar
katakanlah sebagai elite politik yang punya kuasa atas partai.
Beruntung hubungannya dengan PDIP yang secara kekuasaan masih terpusat
pada sosok Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum berada pada level
yang masih “aman” – sekalipun bukan berarti bebas dari konflik.
Publik mungkin ingat bagaimana ketegangan politik kerap terjadi,
misalnya lewat kasus “petugas partai”, perbedaan pandangan terkait
pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, ribut-ribut di Kementerian BUMN
dan lain sebagainya.
Walaupun demikian, dalam komunikasi publik dan penampilan di depan
media, baik Jokowi maupun PDIP tidak ingin menampilkan
perbedaan-perbedaan pandangan tersebut secara frontal.
Walaupun demikian, hal ini tetap akan menjadi tantangan terbesar bagi
sang presiden. Bagaimanapun juga, kondisi politik nasional saat ini
dengan segala kompleksitas isu yang ada di dalamnya sangat dipengaruhi
oleh bagaimana manajemen hubungan dengan PDIP itu dijaga.
Jokowi memang masih akan kesulitan untuk mencapai level kepercayaan
publik yang tinggi seperti yang terjadi di Tiongkok, namun jika mampu
memaksimalkan persepsi publik atas dirinya secara personal sembari
menjaga agar hubungan mutualisme dengan PDIP tetap terjamin, maka
tingkat kepercayaan tersebut tetap bisa dijaga.
Sayangnya, di kondisi saat ini dengan isu pelemahan KPK, penanganan
Covid-19 yang masih bermasalah, serta yang terbaru terkait pengesahan
Undang-Undang Cipta Kerja, memang membuat konteks kepercayaan publik
terhadap personal Presiden Jokowi tersebut sedang mendapatkan ujian
besarnya.
Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu akan seperti apa hubungan Jokowi
dan PDIP berkonsekuensi pada kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintahan mereka di hari-hari yang akan datang. (S13)
