-------- 轉寄郵件 --------
主旨:     [GELORA45] China terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB
日期:     Wed, 14 Oct 2020 18:51:12 +0200
從: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>

        

        

Ada perbedaan prinsip antara pandangan negara barat yang kapitalisme dengan Tiongkok yang Sosialisme tentang HAM, negara barat mengutamakan hak kepentingan pribadi sedang Tiongkok mengutamakan kepentingan umum, kepentingan Rakyat-banyak. Artinya, disaat kepentingan pribadi seseorang merugikan kepentingan umum, kepentingan umum atau kepentingan rakyat banyak itulah yang harus didahulukan,... Hal ini nampak jelas saat negara-negara itu dilanda pandemi Covid-19. Mengapa negara-negara barat menuduh bahkan memaki RRT telah menginjak HAM, saat menetapkan kebijakan "Menutup Kota Wuhan", yang dianggap menginjak kepentingan dan kebebasan pribadi warga Wuhan, ...! Tidak mengutamakan kepeentingan dan keselamatan RAKYAT banyak. Sedang pandangan Tiongkok menganggap yang harus diutamakan adalah kepentingan UMUM! Setiasp orang harus bisa mengebawahkan kepentingan pribadinya untuk menyelamatkan rakyat-banyak! Begitulah semboyan ajaran Konghuchu ribuan tahun yl: "*天下為公*!" (terjemahan harafia: "Dibawah langit ini demi kepentingan umum!" Atau yang sekarang biasa digunakan komunis Tiongkok seruan "Mengabdi Rakyat!" Berorientasi pada kepentingan rakyat banyak!)

Hasil nyata yang sama-sama bisa kita saksikan, RRT berhasil dalam waktu 70 hari mengendalikan pandemi Covid-19 dan mulai bertahan menormalisasi KERJA dan Produksi kembali, sedang negara-negara barat setelah kelimpungan lebih 6 bulan, sampai sekarang masih belum ada gejala terkendalikan! Angka kematian masih saja tinggi, ... sedang terancam menghadapi resesi ekonomi dengan terhambatnya kerja produksi!





--
j.gedearka <j.gedea...@upcmail.nl>

https://www.antaranews.com/berita/1783785/china-terpilih-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb

*China terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB*

Rabu, 14 Oktober 2020 21:51 WIB

Suasana rapat Dewan Hak Asasi Manusia saat pidato Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michele Bachelet di kantor PBB di Jenewa, Swiss, Kamis (27/2/2020). Foto diambil dengan lensa mata ikan (fisheye). (REUTERS/DENIS BALIBOUSE) Jakarta (ANTARA) - China terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2021-2023 dalam dalam sidang umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"China menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada negara-negara anggota atas dukungan mereka dan selamat juga kepada negara anggota terpilih lainnya," kata utusan khusus China di PBB dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Rabu.

Dalam pernyataan tersebut, utusan khusus China menyampaikan bahwa negaranya akan selalu memberikan dukungan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

China telah meraih pencapaian besar dalam pembangunan HAM sesuai dengan karakteristik China, demikian pernyataan tertulis utusan khusus China tersebut..

Sebelumnya, China sudah empat kali menjadi anggota Dewan HAM PBB, dan dalam kesempatan ini China berjanji akan melanjutkan penegakan multilateralisme sesuai prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB.

China berkomitmen untuk berpartisipasi lebih mendalam pada Dewan HAM PBB melalui kerja sama internasional di bidang hak asasi manusia dan menentang politisasi isu-isu hak asasi manusia dan praktik-praktik berstandar ganda dalam upaya pembangunan HAM yang sehat di dunia internasional.

Baca juga: Layangkan surat ke China, pakar HAM PBB kecam UU keamanan Hong Kong

Baca juga: China respons keras pernyataan ketua HAM PBB soal UU Hong Kong

Dewan HAM PBB yang didirikan pada 2006 merupakan organisasi yang mendukung dan bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak asasi manusia.

Lembaga di bawah PBB tersebut beranggotakan 47 negara.

Anggota Dewan HAM dipilih dalam sidang umum HAM untuk masa bakti tiga tahun dan hanya bisa terpilih kembali untuk satu periode.

China sudah lima kali duduk di keanggotaan Dewan HAM PBB, yakni pada 2006, 2009, 2013, 2016, dan 2020.

Beberapa negara Barat menyoroti China sebagai negara yang bermasalah dengan perlindungan HAM warganya, terutama terkait isu etnis minoritas Uighur di daerah otonomi Xinjiang.

Baca juga: Para aktivis kecam genosida terhadap minoritas Uighur di China

Baca juga: AS pertimbangkan larangan impor kapas dari Xinjiang karena masalah HAM

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2020


Kirim email ke