https://nasional.kontan.co.id/news/beban-berat-apbn-karena-corona-di-setahun-pemerintahan-jokowi-maruf-amin#utm_source=kontan.co.id&utm_medium=kgnotif&utm_campaign=beban-berat-apbn-karena-corona-di-setahun-pemerintahan-jokowimaruf-amin&message_id=28d88b76-f267-4f3a-8943-03a378159552&received_count=1
*Beban berat APBN karena corona di setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin*


Senin, 19 Oktober 2020 / 19:14 WIB


Reporter: *Yusuf Imam Santoso* | Editor: *Khomarul Hidayat*

*KONTAN.CO.ID <http://KONTAN.CO.ID> - JAKARTA*. Pandemi corona benar-benar
merusak rencana dan program-program pemerintah. Gara-gara wabah corona yang
belum mereda hingga kini, seluruh sumber daya termasuk anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN) difokuskan untuk menangani corona termasuk
mengatasi dampak ekonomi pandemi corona.

Tak ada jalan lain, di tengah tekanan penerimaan negara akibat dampak
pandemi corona, dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf
Amin ini, pemerintah berani untuk melakukan ekspansi fiskal.

Tahun 2020, pemerintah menatok defisit APBN sebesar Rp 1.039,2 triliun atau
setara dengan 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB). Besaran defisit
2020 lantas mengubah ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara
yang mematok maksimal 3% terhadap PDB.

Kebijakan ini sebagaimana ditungkan dalam Peraturan Presinden (Perpres)
Nomor 72 Tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksana atas Peratuan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait
penanggulangan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan akibat dampak
pandemic Covid-19).

*Baca Juga**: **Sri Mulyani sebut Indonesia sudah masuk dalam tren
pemulihan ekonomi
<https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sebut-indonesia-sudah-masuk-dalam-tren-pemulihan-ekonomi>*

*Baca Juga**: **Jokowi: Informasi soal vaksin corona harus detail, agar
tidak dipelintir dan didemo
<https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-informasi-soal-vaksin-corona-harus-detail-agar-tidak-dipelintir-dan-didemo>*

Setali tiga uang, langkah tersebut menjauhkan cita-cita pemerintah untuk
memulihkan defisit 2020 menjadi 1,7% atau lebih baik dari pencapaian 2019
yang sebesar 1,84% dari PDB.

Pandemi negara juga jadi penyebab pendapatan negera turun karena pajak
tidak bisa diandalkan saat ekonomi tergerus. Dalam APBN 2020, pemerintah
menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.699,9 triliun jauh lebih rendah
daripada realisasi tahun lalu senilai Rp 1.957,2 triliun.

Sementara belanja negara dipatok sebesar Rp 1.841,1 triliun, tumbuh 15,45%
dari realisasi di sepanjang tahun lalu Rp 1.594,66. Melalui belanja negara
ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah
berupaya untuk menjaga perekonomian dalam negeri di tengah pandemi.

Harapannya, pertumbuhan ekonomi di tahun ini hanya minus 1,7% sampai dengan
minus 0,6%. Sehingga, bisa menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara
yang tahan banting dari dampak pandemi corona.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, rata-rata proyeksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun dari berbagai lembaga internasional yakni sebesar
minus 1,5%. Angka ini lebih baik daripada rerata proyeksi negara lain
seperti Amerika Serikat (AS) minus 4,3%, Jerman minus 6%, dan India minus
10,3%. Bahkan lebih baik daripada beberapa negara tetangga seperti Malaysia
yang bisa minus 6%, Thailand minus 7,1%, dan Filipina minus 8,3%.

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi suatu negara nyatanya tidak
berbanding lurus dengan besaran defisit anggaran. India misalnya yang
mempergunakan ruang defisitnya hingga 13,1%, Malaysia defisit 6,5%,
Thailand 5,2%, dan Filipina 8,1%.

Sampai dengan kuartal III-2020, pertumbuhan ekonomi negara tetangga yakni
Filipina dan Thailand masing-masing diprediksi minus 6,3% dan minus 9,3%.
Sementara pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada
Juli-September 2020 sebesar tumbuh minus 2,9% sampai minus 1%. Setidaknya
sudah pulih dari kontraksi kuartal II-2020 yang kontraksi hingga 5,32%.

“Indonesia, relatif dalam situasi yang cukup baik meskipun ini tentu tidak
membuat kita terlena. Kita tetap berusaha untuk mengembalikan perekonomian
kita kepada zona positif,” kata Menkeu Sri Mulyani, Senin (19/10).

*Baca Juga:* *Sri Mulyani optimistis kinerja ekspor semakin membaik
<https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-optimistis-kinerja-ekspor-semakin-membaik>*

Di sisa tahun ini, Sri Mulyani meyakini, ekonomi bisa sesuai dengan
prediksi dengan motor penggerak berasal dari program Pemulihan Ekonomi
Nasioanl (PEN) yang memakan anggaran hingga Rp 695,2 triliun. Penyebab
defisit anggaran itu, disalurkan untuk kebutuhan negara dalam membiayai
dampak pandemi baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keuangan.

Namun, program yang berlangsung sejak Maret 2020 lalu itu penyalurannya
masih rendah.Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan sampai dengan
14 Oktober 2020, realisasi program PEN mencapai Rp 344,11 triliun atau
49,5% dari pagu.


Padahal, waktu Kemenkeu untuk menyalurkan anggaran yang menyebabkan defisit
anggaran membengkak itu tinggal sekitar dua bulan lagi, atau sampai akhir
tahun ini. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 23 Tahun 2020 yang merupakan payung hukum program PEN.

Secara lebih rinci, realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp 27,59 triliun,
perlindungan sosial Rp 167,08 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp 28
triliun, insentif usaha Rp 29,68 triliun, dukungan UMKM Rp 91,77 triliun.
Sementara, pembiayaan korporasi menunggu waktu yang tepat, alias belum
terealisasi sama sekali.

Sri Mulyani tetap yakin kalau program PEN bisa terserap 100% di tahun ini.
Caranya dengan melakukan eskalasi program melalui koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, baik dengan cara meringkas peraturan
pelaksana yang berbeli atau realokasi anggaran program tertentu.

Strategi itu pun sudah mulai dijalankan sejak Agustus lalu. Hasilnya,
realisasi program PEN mengalami akselesari yang signifikan dari Agustus ke
September 2020. “Juli-Agustus naik Rp 63,93 triliun dan Agustus-September
naik Rp 106,88 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Kirim email ke