Perjalanan Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam 20 Poin
Tim detikcom - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 07:42 WIB
https://news.detik.com/berita/d-5220377/perjalanan-setahun-pemerintahan-jokowi-maruf-amin-dalam-20-poin?single=1
0 komentar
<https://news.detik.com/berita/d-5220377/perjalanan-setahun-pemerintahan-jokowi-maruf-amin-dalam-20-poin?single=1#comm1>
SHAREURL telah disalin
<https://news.detik.com/berita/d-5220377/perjalanan-setahun-pemerintahan-jokowi-maruf-amin-dalam-20-poin?single=1>
Jokowi Bertemu Dengan Ketua Partai PendukungJokowi-Ma'ruf Amin, foto
diambil sebelum pandemi Covid-19. (Grandyos Zafna/detikcom)
*Jakarta*-
Tepat setahun lalu, Joko Widodo (Jokowi
<https://www.detik.com/tag/jokowi>) danMa'ruf Amin
<https://www.detik.com/tag/ma'ruf-amin>dilantik menjadi Presiden dan
Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Berikut adalah
perjalanansetahun<https://www.detik.com/tag/satu-tahun-jokowi_ma'ruf>pemerintahan
Jokowi-Ma'ruf, dirangkum dalam 20 poin.
Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom hingga Selasa (20/10/2020),
banyak hal yang telah terjadi selama setahun ini.Pandemi
Covid-19<https://www.detik.com/tag/pandemi-covid_19>dan demonstrasi
menjadi catatan paling dominan.
Mundur ke belakang,demonstrasi
<https://www.detik.com/tag/demonstrasi>mahasiswa menolak sederet
rancangan undang-undang (RUU) dan pelemahan KPK terjadi sejak sebulan
sebelum hari pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Ada pula demo-demo soal isu
Papua. Demo-demo di berbagai daerah itu banyak yang berujung kerusuhan,
bahkan menimbulkan korban jiwa.
*Baca juga:*Ingat Kembali Janji Jokowi-Ma'ruf Amin Setahun Kemarin
<https://news.detik.com/berita/d-5220352/ingat-kembali-janji-jokowi-maruf-amin-setahun-kemarin>
Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik pada 20 Oktober 2019. Dalam acara pelantikan
pada Sidang Paripurna MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,
Jokowi-Ma'ruf mengucap sumpah untuk menunaikan kewajibannya.
Selanjutnya, berbagai dinamika politik dan pemerintahan terjadi.
Indonesia juga kedatangan 'tamu' yang mengejutkan, yakni virus Corona
yang bikin repot semuanya.
*Baca juga:*Setahun Jokowi-Amin, KontraS: 157 Peristiwa Serangan
Kebebasan Sipil
<https://news.detik.com/detiktv/d-5219802/setahun-jokowi-amin-kontras-157-peristiwa-serangan-kebebasan-sipil>
Berikut adalah perjalanan setahun Jokowi-Ma'ruf:
*1. Merangkul Prabowo*
Presiden Jokowi menunjuk rivalnya di Pilpres, Prabowo Subianto, menjadi
Menteri Pertahanan. Dirangkul Jokowi, Prabowo bersedia untuk "bekerja
sekeras mungkin untuk mencapai sasaran", begitulah yang dia katakan usai
bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada 21 Oktober 2019.
"Selamat pagi, Pak. Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan,
beliau lebih tahu daripada saya," sapa Jokowi ketika memperkenalkan para
menterinya, pada 23 Oktober 2019.
Saat itu, Jokowi memperkenalkan susunan kabinetnya, dia namakan sebagai
Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah nama lama dipertahankan, ada pula nama
baru, seperti politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo yang menjadi
Menteri Kelautan dan Perikanan.
*2. Ahok jadi Komut Pertamina*
Teman lama Jokowi semasa di Balai Kota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok), menjadi Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu, mantan Wakil
Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta itu tetap ikut proses seleksi.
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, 14
November 2019.
Pemilihan bos Pertamina tidak bisa sembarangan, namun harus melalui
sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden RI. Ahok sah
menjadi Komut Pertamina pada 25 November 2019.
*Baca juga:*Komnas HAM Tagih Nawacita Jokowi soal Penyelesaian Kasus HAM
Berat
<https://news.detik.com/berita/d-4802106/komnas-ham-tagih-nawacita-jokowi-soal-penyelesaian-kasus-ham-berat>
*3. Jokowi menjadi Asian of The Year*
Oleh THe Straits Times Singapura, Jokowi dinobatkan sebagai Asian of The
Year 2019. Wajah Jokowi terpampang di halaman depan dengan keterangan
'respected leader at home and abroad'.
"Terima kasih. Ini kehormatan bukan untuk saya semata-mata, tapi untuk
Indonesia," kata Jokowi lewat Instagram, 5 Desember 2019.
*4. Terungkapnya kasus Novel Baswedan*
Peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan
memang sudah terjadi pada 17 April 2017. Namun, kasusnya berlarut-larut.
Jokowi memerintahkan para penegak hukum bekerja cepat mengungkap pelakunya.
"Saya bilang secepatnya diumumkan. Siapa (pelaku)," ujar Jokowi di Hotel
Mulia, Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, 10 Desember 2019. "Saya tidak
berbicara masalah bulan. Kalau sudah saya bilang secepatnya, berarti
dalam waktu harian," kata Jokowi.
26 Desember 2019, polisi menyatakan berhasil mengamankan pelaku
penyerangan, yakni Ronny Bugis dan Rahmat Kadir. Keduanya kemudian
dijatuhi hukuman 2 tahun dan 1,5 tahun bui.
*Baca juga:*Pakar: Ada atau Tidak Aktor Intelektual Penyerangan Novel
Mestinya Dibongkar
<https://news.detik.com/berita/d-5096923/pakar-ada-atau-tidak-aktor-intelektual-penyerangan-novel-mestinya-dibongkar>
*5. Usir kapal China di Natuna*
Isu geopolitik ini menjadi pembuka tahun 2020. Kapal-kapal China
memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE
<https://www.detik.com/tag/zona-ekonomi-eksklusif>) Indonesia di
lautNatuna <https://www.detik.com/tag/kapal-china-di-natuna>.
Kementerian Luar Negeri China bersikukuh kapal mereka sah berada di
wilayah itu.
Jokowi turun tangan. Dia berkunjung ke Natuna, 8 Januari 2020. "Hari ini
saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah
teritorial kita yang masuk dalam wilayah NKRI," kata Jokowi, dilansir
Antara.
Sehari berselang, kapal-kapal China di Natuna dilaporkan keluar dari
ZEE. "Saya kira kunjungan Bapak Presiden ke Natuna merupakan pesan dari
pemerintah kita kepada Beijing," kata Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi di
Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Januari.
*Baca juga:*Blak-blakan Siasat Bakamla Hadapi Taktik China di Natuna
Utara
<https://news.detik.com/detiktv/d-5177955/blak-blakan-siasat-bakamla-hadapi-taktik-china-di-natuna-utara>
*6. Keluarga Jokowi, Ma'ruf dan Prabowo Maju Pilkada*
Setidaknya ada dua nama terkemuka dari keluarga Jokowi yang maju ke
Pilkada 2020, yakni putranya bernama Gibran Rakabuming Raka di Solo dan
menantunya bernama Bobby Nasution di Medan. Isu pembangunan politik
dinasti Jokowi muncul.
"Dinasti itu dinasti gimana. Ini yang menentukan itu rakyat. Semuanya
mempunyai hak untuk dipilih dan memilih," kata Jokowi di Istana Merdeka,
Jakarta, Jumat (17/1) lalu.
*Baca juga:*Deretan Keluarga Jokowi-Ma'ruf-Prabowo yang Maju Pilkada
2020
<https://news.detik.com/berita/d-5102188/deretan-keluarga-jokowi-maruf-prabowo-yang-maju-pilkada-2020>
Wapres KH Ma'ruf Amin juga kena isu serupa. Putrinya bernama Siti Nur
Azizah maju di Pilkada Tangerang Selatan. "Pasti kalau kita pamit sama
orang tua kan biasa, yang pasti orang tua mendukung," kata Siti Nur
Azizah, 16 September 2019 silam.
Ada pula keponakan Menhan Prabowo yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
yang maju di Pilkada Kota Tangerang Selatan. Di Pilbup Kediri, ada putra
dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung bernama Hanandhito Himawan Pramono
yang maju ke arena kontestasi.
*7. Tolak kepulangan kombatan ISIS*
Jokowi tegas menolak kepulangan petempur ISIS ke Indonesia. Sikap ini
demi melindungi ratusan juta penduduk Indonesia dari gangguan keamanan.
Jokowi meminta 689 orang kombatan ISIS asal Indonesia diidentifikasi
supaya bisa dicegah masuk Indonesia.
"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung
jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia, itu yang kita
utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk
memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," kata Jokowi di
Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).
*Baca juga:*ISIS Eks WNI Kalau Pulang ke RI Bisa Ganggu Investasi?
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4902120/isis-eks-wni-kalau-pulang-ke-ri-bisa-ganggu-investasi>
Ma'ruf Amin, di kesempatan terpisah, menganalogikan pemulangan para WNI
eks ISIS itu dengan penularan virus Corona yang tengah ramai jadi
perbincangan dunia. "Tentu kita pertama tidak ingin mereka yang sudah,
apa ya namanya, terjangkit, terpapar radikalisme itu tentu kalau
dikembalikan apakah melakukan penularan atau tidak," kata Ma'ruf, Rabu
(5/2) lalu.
*8. Corona muncul, Jokowi ingin beri diskon wisatawan*
Pada Februari 2020, dunia sudah beranjak ribut soal virus Corona. Di
dalam negeri, Jokowi berencana memberikan diskon bagi wisatawan sebesar
30% untuk mendorong sektor turisme usai merebaknya virus dari Wuhan
China itu.
"Diskon atau insentif bagi wisman, yaitu 30% dari tarif riil. Tapi nanti
kita putuskan, ini belum diputuskan. Mungkin kita beri waktu selama 3
bulan ke depan, untuk destinasi-destinasi yang nanti juga akan kita
putuskan," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/2) lalu.
*Baca juga:*Ada Anggaran Rp 72 M untuk Influencer, Dipakai Buat Apa Sih?
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4915788/ada-anggaran-rp-72-m-untuk-influencer-dipakai-buat-apa-sih>
*9. Corona benar-benar tiba di RI*
Kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan. Kasus 1 dan 2
virus Corona menimpa dua orang, yakni ibu dan putrinya, warga Depok,
Jawa Barat, yang tertular oleh warga negara Jepang.
"Ternyata orang (WN Jepang, red) yang terkena virus Corona berhubungan
dengan 2 orang, ibu 64 tahun dan putrinya, 31 tahun," kata Jokowi di
Istana Negara, 2 Maret 2020.
Sejak saat itu, angka positif Covid-19 hingga angka kematian Covid-19
terus bertambah. Sampai saat ini, Indonesia (juga dunia) masih berjuang
mengatasi pandemi ini.
*Baca juga:*Genjot Pariwisata di Tengah Corona, Jokowi Beri Turis Diskon
<https://news.detik.com/berita/d-4903193/genjot-pariwisata-di-tengah-corona-jokowi-beri-turis-diskon>
*10. Jokowi tetapkan darurat Corona*
Kasus Covid-19 semakin naik. Pada 31 Maret, Jokowi menetapkan status
darurat kesehatan masyarakat lewat Keputusan Presiden (Keppres) dan
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB). Status PSBB bisa ditetapkan daerah dengan cara
berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut,"
kata Jokowi, Selasa (31/3). lalu. Jokowi tidak mengambil opsi lockdown
nasional.
*11. Jokowi tetapkan Covid-19 bencana non-alam*
Pada 13 April 2020, Lewat Keppres Nomor 12 Tahun 2020, Jokowi menetapkan
kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sebagai bencana non-alam.
Selanjutnya, Lewat Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan COVID-19, Jokowi membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19, diketuai oleh Kepala BNPB Doni Monardo.
Selain itu, pemerintah juga mendirikan Rumah Sakit Darurat khusus Corona
di Pulau Galang, Kepulauan Riau, serta mendirikan Rumah Sakit Darurat
Covid-19 di Wisma Atlet, Kemayoran, DKI, yang juga berfungsi sebagai
tempat isolasi.
*Baca juga:*Jokowi Resmi Bubarkan 18 Badan-Komite, Ini Daftarnya
<https://news.detik.com/berita/d-5101334/jokowi-resmi-bubarkan-18-badan-komite-ini-daftarnya>
*12. Mudik lebaran dilarang*
Lebaran tahun 2020 diliputi pandemi. Jokowi melarang warga untuk mudik
lebaran.
"Mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi membuka ratas di Istana
Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa
(21/4) lalu.
Pada 23 Mei, Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 pada saat itu,
Achmad Yurianto, mengimbau masyarakat salat dan takbir di rumah. Saat
itu, angka pandemi mencapai 21.745 kasus positif COVID-19.
Pernyataan Jokowi sempat menjadi pembahasan seru. Di acara Mata Najwa,
Rabu (22/4), Jokowi menyatakan mudik dan pulang kampung itu berbeda. "Ya
kalau mudik itu di hari Lebaran-nya, beda, untuk merayakan Idul Fitri.
Kalau yang namanya pulang kampung itu bekerja di Jakarta, tetapi
anak-istrinya ada di kampung," kata Jokowi.
*13. Pemerintah minta maaf*
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta maaf kepada publik lantaran pandemi
virus Corona belum juga teratasi. Alasannya, Indonesia adalah negara
besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Pemerintah telah berusaha
maksimal untuk menjaga aspek kesehatan hingga ekonomi warganya.
"Kami pemerintah mohon maaf karena memang bahaya belum hilang, bahaya
Corona ini belum hilang. Untuk menghilangkan ini bukan sesuatu yang
mudah karena Indonesia ini selain Corona juga merupakan virus yang sulit
dihadapi, kita bangsa Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang besar
dibanding negara-negara ASEAN lainnya, dan wilayah kita juga sangat luas
dari Sabang sampai Merauke, ini juga kesulitan tersendiri," ujar Ma'ruf
dalam saluran YouTube BNPB, pada Kamis (21/5) lalu.
*14. Jokowi marah dan ancam reshuffle!*
Jokowi memarahi para menterinya pada rapat 18 Juni. Sebabnya, para
menteri bekerja seperti kondisi normal bukan pandemi Covid-19. Dia
mengancam reshuffle.
"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya
jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis,"
tegas Jokowi pada momen itu, terekam dalam tayangan yang disampaikan
kanal YouTube Setpres pada 28 Juni 2020.
"Langkah apapun yang extra ordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta
rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja
reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang
lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini
harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata
Jokowi sambil mengangkat ketua tangannya.
*Baca juga:*Wapres Ma'ruf Amin: Pemerintah Mohon Maaf Bahaya Corona
Belum Hilang
<https://news.detik.com/berita/d-5023925/wapres-maruf-amin-pemerintah-mohon-maaf-bahaya-corona-belum-hilang>
*15. Jokowi bentuk Komite Penanganan Covid*
Lewat Perpres No 82 Tahun 2020 yang dia teken pada 20 Juli 2020, Jokowi
membentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite dipimpin Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto dengan ERcik Thohir sebagai Ketua Pelaksana.
Belakangan, pada 14 September, diketahui Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan ditunjuk menjadi Wakil Ketua
Komite. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 diganti nama menjadi Satuan
Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.
*16. Pemerintah minta DPR tunda pembahasan RUU HIP*
Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan
usulan DPR menuai kontroversi. Pemerintah akhirnya meminta DPR menunda
pembahasan RUU itu.
Kontroversi HIP ada dalam muatan trisila, ekasila, dan isu Tap MPRS soal
pembubaran PKI yang tidak disertakan sebagai konsideran.
"Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR
sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu
dengan semua elemen masyarakat," kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam
akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, seperti dilihat detikcom, Selasa (16/6).
*Baca juga:*Meski RUU Pembinaan HIP Masih Ada di Prolegnas, DPR Pastikan
Tak Diteruskan
<https://news.detik.com/berita/d-5096354/meski-ruu-pembinaan-hip-masih-ada-di-prolegnas-dpr-pastikan-tak-diteruskan>
*17. Gaduh di Kemdikbud*
Keriuhan muncul dari Kementerian Pendidikan yang dipimpin MenteriNadiem
Makarim <https://www.detik.com/tag/nadiem-makariem>. Program Organisasi
Penggerak (POP) Kemdikbud menuai kontroversi. Pihak DPR menyebut
anggaran POP sebesar Rp 595 miliar. Muhammadiyah, LP Ma'arif MPBNU,
hingga PGRI menolak. Isu kriteria lembaga yang dipilih sebagai POP dan
mendapat kucuran dana APBN menjadi poin krusial.
"Dengan penuh rendah hati saya memohon maaf atas segala keprihatinan
yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan
PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan
program yang kami sadari betul masih belum sempurna," kata Nadiem dalam
video pada Selasa (28/7). Nadiem memastikan akan ada evaluasi terhadap
POP namun program akan tetap jalan.
*Baca juga:*Usai Organisasi Penggerak, Nadiem Diterjang Kritik Belajar
Online-PPDB
<https://news.detik.com/berita/d-5116992/usai-organisasi-penggerak-nadiem-diterjang-kritik-belajar-online-ppdb>
Ada pula demonstrasi mahasiswa yang menuntut keringanan Uang Kuliah
Tunggal (UKT <https://www.detik.com/tag/uang-kuliah-tunggal>). Nadiem
akhirnya menerbitkan Permendikbud Tahun 25 Tahun 2020 tentang ketentuan
penyesuaian UKT.
Pandemi juga membuat siswa-siswi sulit mengikuti pembelajaran via
internet. Nadiem mengalokasikan anggaran Rp 7,2 triliun untuk memberi
bantuan kuota internet dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi
Covid-19, untuk siswa, mahasiswa, guru, hingga dosen, periode September
sampai Desember 2020.
*18. Prabowo mau borong pesawat bekas Austria*
MenhanPrabowo <https://www.detik.com/tag/prabowo-subianto>hendak borong
15 jet tempur Eurofighter Typhoon Trance 1 Block 5 milik Austria.
Rencana ini diketahui dari berita media Austria, Kronen Zeitung. Pada 10
Juli, Prabowo berkirim surat ke Menhan Austria Klaudia Tanner.
Klaudia Tanner kemudian mengirim surat balasan ke Prabowo lewat surat
tertanggal 4 September 2020. 20 Oktober ini, Prabowo akan ke Austria
selepas dari Amerika Serikat.
*19. Jokowi beri bintang jasa ke Fadli Zon-Fahri Hamzah*
Pada momen Hut ke-75 RI, Presiden Jokowi memberikan tanda jasa Bintang
Mahaputera Nararya kepada dua tokoh yang dikenal selalu mengkritik
kebijakan pemerintah, yakniFadli Zon
<https://www.detik.com/tag/fadli-zon>danFahri Hamzah
<https://www.detik.com/tag/fahri-hamzah>, dua tokoh yang duduk di kursi
Pimpinan DPR periode 2014-2019. Fahri dan Fadli adalah dua dari 55 nama
yang mendapat bintang tanda jasa dari Jokowi.
"Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Saya berkawan baik dengan Pak
Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadli Zon. Jadi inilah
Indonesia," kata Jokowi, Kamis (13/8).
*Baca juga:*Dari AS, Menhan Prabowo Akan ke Austria Bahas Pembelian Jet
Tempur
<https://news.detik.com/berita/d-5216100/dari-as-menhan-prabowo-akan-ke-austria-bahas-pembelian-jet-tempur>
*20. Omnibus UU Cipta Kerja tuai demo besar*
Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Cipta
Kerja. DPR mengesahkan RUU itu menjadi UU lewat rapat paripurna pada 5
Oktober 2020. UU Cipta Kerja menuai penolakan masif. Mahasiswa, buruh,
bahkan pelajar berdemo di berbagai kota.
Di Ibu Kota, demonstrasi berujung kerusuhan sejak 8 Oktober. 46 Halte
TransJ rusak dan butuh biaya perbaikan Rp 65 miliar. Selepas hari itu,
demo-demo masih terus berlangsung menyuarakan penolakan. Bahkan besok,
20 Agustus, BEM SI akan berdemo lagi menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.
Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ada untuk
memperbanyak lapangan kerja.
*Baca juga:*Demo 20 Oktober di Sejumlah Wilayah, Waspadai Penyusup
Pencari Martir!
<https://news.detik.com/berita/d-5220353/demo-20-oktober-di-sejumlah-wilayah-waspadai-penyusup-pencari-martir>
"Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran
dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19 dan sebanyak 87 persen
dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke
bawah di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar sehingga perlu
mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat
karya, ujar Jokowi dalam keterangan pers melalui kanal YouTube
Sekretariat Presiden, Jumat (9/10) kemarin.
*(dnu/fjp)*
