Macron, Jokowi dan Kejatuhan Peradaban Barat
/Seri Pemikiran Kishore Mahbubani #20/
S13<https://www.pinterpolitik.com/author/s13-207>-Wednesday, October 28,
2020 20:00
https://www.pinterpolitik.com/macron-jokowi-dan-kejatuhan-peradaban-barat
Emmanuel Macron, Jokowi dan ibu negara masing-masing (Foto: istimewa)
/7 min read/
*Presiden Prancis Emmanuel Macron kini jadi sosok yang disorot
seluruh dunia, terutama oleh negara-negara Islam. Pasalnya
pernyataannya terkait Islam dianggap menyinggung dan kurang
pantas. Ini kemudian melahirkan gejolak antara negara-negara
Islam dengan Prancis dan kemudian negara-negara Eropa lain.
Nyatanya, fenomena ini bisa dilihat dari sudut pandang benturan
antara sekularisme melawan agama – sebuah pertentangan yang
melibatkan sejarah panjang tentang konflik dan perang, serta
akan menentukan masa depan peradaban Barat.*
------------------------------------------------------------------------
*PinterPolitik.com <https://pinterpolitik.com/>*
*“The confidence that the West would remain a dominant force in the
21st century, as it has for the past four or five centuries, is
giving way to a sense of foreboding that forces like the emergence
of fundamentalist Islam, the rise of East Asia and the collapse of
Russia and Eastern Europe could pose real threats to the West”.*
*::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat Singapura::*
Jika berkaca pada sejarah, maka tahun 1851 bisa disebut sebagai waktu
paling awal ketika istilah sekularisme pertama kali digunakan. Adalah
penulis asal Inggris George Holyoake yang pertama kali dianggap
“menemukan” istilah ini untuk menggambarkan pandangannya yang
mempromosikan sebuah/social order/atau tatanan sosial yang terpisah dari
agama, tanpa secara aktif menolak atau mengkritik keyakinan agama tersebut.
Dalam bukunya yang berjudul/English Secularism: A Confession of
Belief,/Holyoake yang adalah seorang agnostik menyebutkan bahwa
sekularisme bukanlah sebuah pandangan yang melawan agama – pada saat itu
agama Kristen – melainkan sebuah pemikiran yang independen. Pengetahuan
dalam sekularisme berbeda dari agama yang bicara tentang hal-hal yang
transendental atau tak terjamah akal manusia.
Menurutnya, sekularisme menitikberatkan pengetahuan dan moralitas pada
hal-hal yang ditemui dalam kehidupan, yang berhubungan dengan gerak
hidup yang nyata, dan diuji lewat pengalaman-pengalaman kehidupan itu
sendiri. Intinya sekularisme ada di kutub yang berbeda dibandingkan agama.
Pandangan ini kemudian diadopsi dalam sistem tata kelola negara. Maka
lahirlah/secular state/atau negara-negara sekuler. Ini adalah bentuk
negara yang memisahkan antara persoalan agama dengan pemerintahan.
Kini, perdebatan tentang negara sekuler ini sedang hangat-hangatnya
karena kasus yang menimpa Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ini terkait
pernyataan Macron yang menyebut agama Islam tengah mengalami krisis di
seluruh dunia. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai kelanjutan
dari rentetan kejadian di Prancis beberapa minggu terakhir.
Semuanya bermula pada 16 Oktober 2020 ketika seorang guru sejarah di
Prancis, Samuel Paty dipenggal oleh seorang pemuda pendatang dari
Chechnya, Abdoullakh Abouyezidovitch. Pemicunya adalah karena guru
sejarah tersebut membahas tentang kartun Nabi Muhammad SAW di dalam
kelas yang kemudian menuai kontroversi.
Di awal, dia disebut memang sudah mengizinkan sejumlah pelajar muslim
untuk keluar kelas jika tidak sepakat dengan materi yang dia bahas.
Namun, pembelajaran itu lantas diceritakan oleh sejumlah murid tersebut
kepada orang tua mereka. Peristiwa itu lantas ramai diceritakan di media
sosial.
Singkat cerita, kejadian ini berujung pada Abouyezidovitch yang
merencanakan dan kemudian melakukan pembunuhan tersebut.
Pasca kejadian tersebut, Macron kemudian mengeluarkan pernyataan yang
menyebut Islam adalah "agama yang mengalami krisis di seluruh dunia". Ia
juga menyebutkan bahawa ada ancaman yang besar yang saat ini terjadi
pada sekularisme Prancis dari kelompok-kelompok radikalis dan ekstremis.
Sontak pernyataan tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak.
Negara-negara Arab ramai menyerukan boikot terhadap produk-produk asal
Prancis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menanggapi secara keras
pernyataan tersebut dan mengaitkannya dengan sejarah masa lalu Eropa.
Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri juga telah
mengeluarkan kecaman serupa.
Lalu, apa yang bisa dilihat dari persitiwa yang sebetulnya menggambarkan
benturan kembali antara agama dan sekularisme ini? Seperti apa fenomena
ini dilihat dalam kacamata akademisi dan mantan diplomat Singapura,
Kishore Mahbubani?
*/Sick Consciousness of Secularism/*
"Sekularisme adalah pengikat persatuan Prancis. Jangan biarkan kita
masuk ke dalam perangkap yang disiapkan oleh kelompok ekstremis, yang
bertujuan melakukan stigmatisasi terhadap seluruh Muslim”. Demikian
bunyi pernyataan lanjutan Macron. Prancis memang menjadi salah satu
negara sekuler dan hal ini digariskan dalam konstitusi resmi negara
tersebut.
"France is an indivisible, secular, democratic and social Republic,
guaranteeing that all citizens regardless of their origin, race or
religion are treated as equals before the law and respecting all
religious beliefs". Demikian tertulis dalam the Constitution of 1958
yang menjadi pegangan utama negara tersebut.
Namun, memang tidak dijelaskan konteks sekuler yang dimaksud apakah
menempatkan Prancis sebagai negara yang/hard secularism/atau/soft
secularism –/sebuah*klasifikasi
<https://web.archive.org/web/20090327023704/http:/www.trincoll.edu/NR/rdonlyres/9614BC42-9E4C-42BF-A7F4-0B5EE1009462/0/Kosmin_paper.pdf>*yang
dibuat oleh Barry A. Kosmin dari Institute for the Study of Secularism
in Society and Culture.
Perbedaannya adalah/hard secularism/membatasi proporsi agama semaksimal
mungkin, sementara/soft secularism/masih cenderung lebih menekankan
toleransi dan kebebasan yang lebih besar terkait porsi agama tersebut.
Terkait benturannya dengan agama, dalam konteks konflik di banyak
kesempatan, agama memang selalu “dicap” sebagai sumber konflik. Bahkan
sejarah konflik dan bahkan perang sangat sering berkaitan erat dengan
agama. Sebut saja Perang 30 Tahun alias/Thirty Years War/antara Katolik
vs Protestan, atau Perang Salib alias/Crusades/yang oleh banyak
sejarawan disebut terjadi antara Kristen vs Islam.
Hal inilah yang kemudian membuat sekularisme tampil sebagai antitesis
dari konflik terkait agama tersebut dan membuatnya bisa lebih diterima.
Sekularisme akhirnya menjadi penanda kejayaan peradaban Barat –
sekalipun tidak juga menjamin berakhirnya konflik dan perang. Bahkan,
seiring perjalanan waktu sekularisme itu juga mendapatkan bentuk
ekstremnya sendiri.
Ini salah satunya*ditulis
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/oct/31/secularismsarrogantface>*oleh
Soumaya Ghannoushi – seorang peneliti sejarah bidang kajian School of
Oriental and African Studies. Ia menyebutkan bahwa pada titik tertentu,
sekularisme justru melahirkan pembelahan baru di masyarakat, yakni
antara kelompok sekuler vs beragama, rasionalitas vs
takhayul/transendensi, kemajuan vs kemunduran, publik vs privat, dan
lain sebagainya. Ujung-ujungnya, sekularisme menjadi sumber konflik dan
kekacauan itu sendiri.
Ghannoushi menyebutkan bahwa para Jacobin – yang melakukan/reign of
terror/di Prancis – kemudian para pendukung fasisme, Nazi dan para
pengikut Stalin bukanlah teolog atau imam-imam agama. Ia menyebut mereka
sebagai para fanatik sekularis yang memuja/reason grand temple/alias
rasionalitas atas segala sesuatu, dan mengorbankan ratusan ribu orang
untuk kemajuan atau/progress/.
Istilah yang digunakan oleh Ghannoushi adalah/the sick consciousness of
secularism/alias kesadaran sakit sekularisme untuk menyebut semua
fenomena yang diakibatkan oleh sekularisme itu sendiri.
Pendapat Ghannoushi ini pada akhirnya menjadi senada dengan kritik yang
datang ke Macron dari pemimpin Turki, Erdogan, yang menyebutkan bahwa
Islamofobia masih sangat kuat hidup di Eropa. Hal itu bisa terjadi
karena pembelahan yang dilakukan oleh sekularisme itu sendiri masih
terus terjadi hingga saat ini.
Apa yang terjadi pada Prancis ini sebetulnya juga bisa dilihat dari
konteks guncangan terhadap peradaban barat itu sendiri. Bagaimanapun
juga sekularisme dengan/reason-/nya menjadi salah satu penggerak utama
peradaban Barat.
Dengan munculnya gejolak yang mempertanyakan ulang paham tersebut, maka
secara tidak langsung hal ini berarti mempertanyakan ulang peradaban
Barat itu sendiri. Selama ini Barat mendominasi politik global. Sangat
mungkin gejolak tentangan terhadap sekularisme ini akan berpengaruh pada
dominasi Barat secara keseluruhan.
Kishore Mahbubani dalam salah satu*tulisannya
<https://www.jstor.org/stable/20045709?seq=1>*pernah menyebutkan bahwa
peradaban Barat menyimpan persoalan dalam dominasinya sendiri. Dengan
gejolak terhadap kelompok agama – dalam hal ini Islam – dan juga dengan
kebangkitan peradaban Timur lewat Tiongkok, ada kemungkinan hal ini
menjadi persoalan pelik yang mengancam peradaban Barat itu sendiri.
Mahbubani juga menyebutkan bahwa salah satu alasan peradaban Barat –
seperti yang terjadi pada Amerika Serikat – mengalami kemunduran adalah
karena terlalu seringnya mereka ikut campur dalam urusan politik
identitas, katakanlah terhadap dunia Islam di Timur Tengah dan
sejenisnya. Bukan tidak mungkin, dalam konteks persoalan yang terjadi di
Prancis, ujung masalahnya juga akan menjadi gerbang besar makin
mundurnya peradaban Barat itu sendiri.
*Tantangan Bagi Jokowi*
Jika demikian, lalu seperti apa fenomena ini dilihat dalam konteks
Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo?
Well, apa yang terjadi di Prancis sebetulnya menunjukkan perlu adanya
manajemen konflik dan tata kelola perbedaan-perbedaan yang ada di
masyarakat. Indonesia memang bukan sebuah teokrasi atau negara agama,
namun bukan pula sepenuhnya negara sekuler ekstrem.
Pada titik tertentu agama memang masih memainkan tempat yang dominan
dalam pengambilan dan pembuatan kebijakan negara, sekalipun ada garis
batas yang sangat jelas antara agama dan negara.
Walaupun demikian, jangan sampai pada titik tertentu Indonesia juga
akhirnya terjebak dalam/sick consciousness//of secularism/yang
berorientasi sepenuhnya pada progres dan melupakan jati diri dan
nilai-nilai penting yang sudah digariskan oleh sejarah. Jika itu yang
terjadi, maka Presiden Jokowi juga akan menghadapi kesulitannya sendiri.
Selain itu, Indonesia juga perlu ikut dalam gelombang kemajuan peradaban
Timur yang sedang bangkit. Jangan sampai kita tertinggal dan pada
akhirnya tak jelas berada di mana. Apalagi, politik identitas dengan
agama di dalamnya juga cukup keras terjadi di Indonesia dalam beberapa
tahun terakhir.
Menarik untuk ditunggu akan seperti apa Presiden Jokowi mengelola
persoalan-persoalan seperti ini. (S13)
