RR vs JK: Masalah Radikal Filsafat Ekonomi?R53 - Friday, November 13, 2020 22:00 https://www.pinterpolitik.com/rr-vs-jk-masalah-radikal-filsafat-ekonomi Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (kanan) (foto: Republika) 8 min read
Baru-baru ini Rizal Ramli (RR) kembali memberikan kritik terhadap Jusuf Kalla (JK). Tegasnya, JK telah memanfaatkan posisinya sebagai Wakil Presiden untuk meningkatkan drastis kekayaan Kalla Group. Di luar analisis terkait persoalan oligarki, tampaknya kasus JK telah mengangkat perdebatan dalam filsafat ekonomi. Apakah itu? -------------------------------------------------------------------------------- PinterPolitik.com Peperangan oral antara Rizal Ramli (RR) dan Jusuf Kalla (JK) terus berlanjut. Terbaru, disinyalir untuk menanggapi pernyataan JK ketika diwawancarai Karni Ilyas, RR menggunakan istilah Peng-Peng alias Penguasa-cum-Pengusaha untuk mengkritik JK. Tegas RR, JK telah menggunakan posisinya sebagai Wakil Presiden (Wapres) untuk memperkaya Kalla Group – grup bisnis yang dipimpinnya. Mantan Menko Maritim tersebut misalnya mencontohkan kenaikan drastis kekayaan Kalla Group setelah JK menjadi Wapres. Pada 2011 Kalla Group memiliki kekayaan US$ 150 juta, menempati posisi 107 di Indonesia. Namun pada 2016, atau setelah dua tahun menjadi Wapres, kekayaan Kalla Group meningkat drastis menjadi US$ 740 juta dan menempati posisi 49 terkaya di Indonesia. Melihat datanya, kekayaan JK memang melesat jauh setelah menjadi Wapres. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ketika JK maju bersama Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, pebisnis asal Makassar ini melaporkan kekayaan sebesar Rp 314,5 miliar. Pada jumlah kekayaan 2018 yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2019, kekayaan JK melesat jauh, besarnya sampai Rp 900,8 miliar. Lebih menarik lagi, RR mengungkapkan alasan mengapa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menunjuk kembali JK sebagai pasangannya di Pilpres 2009. Menurutnya, Ring 1 SBY kesal dengan JK karena kekayaannya tiba-tiba melesat setelah menjadi Wapres. Lagi-lagi, data menunjukkan pembenaran. Pada 2004 ketika maju mendampingi SBY, kekayaan JK dilaporkan sebesar Rp 122,6 miliar. Kemudian pada 2009 ketika maju sebagai calon presiden, kekayaannya meningkat drastis menjadi Rp 300 miliar. Melihat data yang ada, terlihat jelas JK tidak mengalami kenaikan kekayaan yang signifikan ketika tidak menjadi Wapres. Pada 2009 sampai 2014, kenaikan kekayaannya hanya sekitar Rp 14 miliar. Suka atau tidak, data tersebut menjadi pembenaran yang kuat atas pernyataan RR yang menyebut JK menggunakan posisinya sebagai RI-2 untuk meraup kekayaan. Lantas, apa yang dapat dimaknai dari kasus JK ini? Negara dan Konglomerasi Endy M. Bayuni dalam tulisannya When Business and Government Mix Too Well in Indonesia memberikan penjelasan menarik yang mungkin membantu kita untuk lebih memahami kasus JK. Menurutnya, alih-alih memperbaiki konglomerasi yang terjadi di bawah pemerintahan Soeharto, di era reformasi saat ini, pertalian antara pebisnis dan pejabat pemerintahan justru lebih masif terjadi, bahkan menjadi realitas yang tidak terbantahkan. Jika pada Orde Baru Soeharto dengan kewenangannya memperkaya taipan tertentu yang dipilihnya, seperti Sudono Salim pendiri dari Salim Group. Saat ini, konglomerasi taipan atau pengusaha justru terjadi di mana-mana karena pencampuran bisnis dengan politik telah menjadi fakta kehidupan dalam demokrasi Indonesia. Dengan kata lain, reformasi yang terjadi tampaknya tidak mengubah konglomerasi yang menjadi salah satu kritik terhadap rezim Soeharto. Mental yang ada, yakni menggunakan politik untuk memperkaya diri tetap terjadi. Apalagi, dengan tidak adanya sosok kuat seperti Soeharto, tidak terdapat kontrol kuat yang mencegah agar setiap pejabat yang tengah berkuasa tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Melihat apa yang terjadi di negara lain, seperti Korea Selatan (Korsel), strategi konglomerasi yang dilakukan Soeharto sebenarnya memiliki pembenaran. Eleanor Albert dalam tulisannya South Korea’s Chaebol Challenge menjelaskan sejak tahun 1960-an pemerintah Korsel telah melakukan konglomerasi dengan memperbesar family bisnis yang disebut Chaebol. Dalam rangka membantu mengembangkan Chaebol, pemerintah Korsel memberikan berbagai subsidi, pinjaman, hingga insentif pajak karena Chaebol tersebut dijadikan pilar pertumbuhan ekonomi negeri Ginseng. Samsung yang didirikan pada tahun 1938 adalah salah satu Chaebol paling besar dan menguntungkan saat ini. Awalnya, Samsung adalah perusahaan kecil yang melakukan ekspor berbagai barang, seperti buah-buahan, ikan, dan mi instan. Namun sekarang, dengan bantuan pemerintah, Samsung telah menjadi salah satu ikon Korsel yang paling dikenal dunia. Jika Korsel memiliki Chaebol, maka Jepang memiliki Keiretsu. Brian Twomey dalam tulisannya Understanding Japanese Keiretsu menyebutkan bahwa sistem Keiretsu merupakan revisi dari Zaibatsu yang diterapkan sejak tahun 1600-an sampai kekalahan Jepang atas Amerika Serikat (AS) di penghujung Perang Dunia II. Sama dengan Chaebol, Keiretsu juga merupakan family bisnis yang didukung oleh pemerintah Jepang agar menjadi pilar pertumbuhan ekonomi negara. Mitsubishi dan Toyota, yang namanya kerap kita lihat di berbagai produk mobil di Indonesia adalah Keiretsu terbesar di negeri Sakura. Menganalisis asumsi ekonominya, Chaebol, Keiretsu, ataupun konglomerasi Soeharto hendak menerapkan mazhab ekonomi yang disebut dengan trickle down effect atau trickle down economics. Trickle down effect adalah mazhab ekonomi yang memiliki asumsi bahwa pertumbuhan yang dihasilkan oleh pengusaha swasta (khususnya pengusaha besar) akan dengan sendirinya “menetes ke bawah”. Metaforanya adalah mengisi gelas dengan air. Jika terus-menerus diisi, air dalam gelas akan tumpah ke bawah dan membasahi apa yang ada. Pada praktiknya, pemerintah memprioritaskan pemberian subsidi atau bantuan kepada usaha makro (raksasa). Di bawah pemerintahan Jokowi, trickle down effect sebenarnya juga diterapkan. Ini terlihat jelas dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan pengesahan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker) baru-baru ini guna menarik investor dan mempermudah izin usaha. Akan tetapi, bedanya dari Chaebol dan Keiretsu, para pengusaha besar di Indonesia justru masuk ke dalam pemerintahan. Dalam susunan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, terdapat nama pengusaha-pengusaha besar seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhan Prabowo Subianto, Mendikbud Nadiem Makariem, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Kembali pada kasus JK, jika Ia berada di luar pemerintahan, sebenarnya tidak menjadi masalah jika pemerintah memang berusaha untuk memperbesar Kalla Group guna sebagai pilar ekonomi negara seperti yang dilakukan di Korsel dan Jepang. Akan tetapi, pada praktiknya, politikus senior Partai Golkar tersebut justru terlihat mengambil keuntungan dari posisinya sebagai RI-2. Data penambahan kekayaan JK jelas menunjukkan hal tersebut. Di luar persoalan pertalian pengusaha dengan pejabat yang telah dipaparkan, apa yang JK lakukan sebenarnya adalah masalah radikal yang masih belum terjawab dalam filsafat ekonomi. Masalah apakah itu? Ekonomi Makro vs Ekonomi Mikro Dalam ilmu ekonomi, dikenal dua macam kategori, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah studi tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu dan bisnis. Sedangkan ekonomi makro adalah studi tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara dan pemerintah. Bedanya jelas, terkait cakupan. Kendati keduanya saling melengkapi, saat ini ditemukan persoalan radikal dalam kedua kategori ekonomi tersebut, yakni kebijakan dan asumsi yang berlaku di ekonomi mikro justru tidak berlaku pada ekonomi makro, begitu pula sebaliknya. Senada, dosen Filsafat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Herdito Sandi Pratama juga menerangkan bahwa kedua kategori ekonomi tersebut memiliki konsep dan logika yang memang berbeda. Pada level individu (ekonomi mikro), misalnya, menabung merupakan kebijakan yang tepat untuk mengakumulasi kekayaan individu. Akan tetapi, pada level negara (ekonomi makro) menabung justru buruk bagi negara karena ekonomi menjadi tidak berputar. Dalam berbagai studi terbaru ekonomi, khususnya ekonomi perilaku (behavioural economics), juga jamak membahas mengapa agregasi agen-agen mikro, yakni individu, justru menciptakan ketidakpastian dalam pasar (ekonomi makro). Dalam disertasinya yang berjudul Kritik terhadap Individualisme Metodologis dalam Ilmu Ekonomi, Sandi menerangkan masalah tersebut. Tulisnya, rasionalitas individu yang menjadi fondasi dari teori, prediksi, dan rekomendasi ekonomi justru menjadi masalah filosofis yang radikal, karena pada praktiknya individu diandaikan mestilah merupakan makhluk yang rasional. Kendati dalam ilmu ekonomi rasionalitas sebenarnya hanya dijadikan sebagai ideal type – mengutip filsuf ekonomi Friedrich August Hayek – atau irasionalitas individu pada dasarnya diakui, namun pada pembangunan teoretisnya, pasar memang diasumsikan sebagai mekanisme rasional. Imbasnya mudah dijelaskan. Mekanisme rasional yang menelurkan kebijakan ekonomi makro tersebut gagal dalam menangkap irasionalitas individu dalam permodelan ataupun teoretisasinya. Sama dengan disertasi Sandi, dalam buku yang berjudul Kapitalisme Yang Layak karya Sebastian Dullien, Hansjörg Herr, dan Christian Kellermann, asumsi rasionalitas individu, atau yang mereka sebut sebagai pendekatan “ekspektasi rasional” telah menjadi akar dari ketidakpastian pasar itu sendiri. Mengacu pada perdebatan tersebut, kita dapat menariknya untuk menjelaskan kasus JK. Di sini, kita dapat mengatakan bahwa JK selaku individu, tampaknya telah menerapkan logika ekonomi mikro, yakni Ia memang harus memperkaya diri dan Kalla Group. Akan tetapi, persoalannya menjadi pelik karena Ia yang merupakan bagian dari pemerintahan justru tidak menggunakan logika ekonomi makro, di mana kebijakan ekonomi seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum. Singkatnya, berbeda dengan Chaebol dan Keiretsu yang menggunakan logika ekonomi makro, yakni untuk membangun pilar ekonomi negara, JK justru terjebak dalam logika ekonomi mikro sehingga memanfaatkan posisinya untuk mengakumulasi kekayaan. Dengan kata lain, JK yang masuk dalam pemerintahan tampaknya diasumsikan akan berlaku rasional karena ekonomi makro mengasumsikan pasar bergerak secara rasional. Di sini masalahnya adalah, sistem ekonomi-politik di Indonesia tidak mampu menyediakan aturan kuat untuk menjaga agar kasus seperti JK, di mana pengusaha atau individu yang masuk ke pemerintahan tidak menerapkan logika ekonomi mikro ketika memiliki kekuasaan. Di luar analisis teoretis yang ada, apa yang terjadi antara RR dan JK memang tidak diketahui secara pasti. Benar tidaknya JK memperkaya diri dengan memanfaatkan posisinya sebagai Wapres seperti tudingan RR juga sukar dibuktikan. Yang pasti adalah data memang menunjukkan terdapat kenaikan drastis kekayaan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut sewaktu menjabat. (R53)
