Ya, hebatnya Chaebol Korea Selatan tidak jadi cebol dan Keiretsu Jepang tidak jadi digeret asu...
Op za 14 nov. 2020 om 01:10 schreef Chan CT <sa...@netvigator.com>: > RR vs JK: Masalah Radikal Filsafat Ekonomi? > *R53 * <https://www.pinterpolitik.com/author/r53-203>*- Friday, November > 13, 2020 22:00* > > https://www.pinterpolitik.com/rr-vs-jk-masalah-radikal-filsafat-ekonomi > *Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) dan mantan Menteri Koordinator > Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (kanan) (foto: Republika)* > > *8 min read* > *Baru-baru ini Rizal Ramli (RR) kembali memberikan kritik terhadap Jusuf > Kalla (JK). Tegasnya, JK telah memanfaatkan posisinya sebagai Wakil > Presiden untuk meningkatkan drastis kekayaan Kalla Group. Di luar analisis > terkait persoalan oligarki, tampaknya kasus JK telah mengangkat perdebatan > dalam filsafat ekonomi. Apakah itu?* > ------------------------------ > > *PinterPolitik.com* <https://www.pinterpolitik.com/a> > > Peperangan oral antara Rizal Ramli (RR) dan Jusuf Kalla (JK) terus > berlanjut. Terbaru, disinyalir untuk menanggapi pernyataan JK ketika > diwawancarai Karni Ilyas, RR menggunakan *istilah* > <https://wartakota.tribunnews.com/2020/11/12/dikritik-jk-rizal-ramli-ngaku-anak-yatim-piatu-sejak-6-tahun-biasa-dibully-ini-serangan-balikmya?page=all> > Peng-Peng alias Penguasa-cum-Pengusaha untuk mengkritik JK. > > Tegas RR, JK telah menggunakan posisinya sebagai Wakil Presiden (Wapres) > untuk memperkaya Kalla Group – grup bisnis yang dipimpinnya. Mantan Menko > Maritim tersebut misalnya mencontohkan kenaikan drastis kekayaan Kalla > Group setelah JK menjadi Wapres. > > Pada 2011 Kalla Group memiliki kekayaan US$ 150 juta, menempati posisi 107 > di Indonesia. Namun pada 2016, atau setelah dua tahun menjadi Wapres, > kekayaan Kalla Group meningkat drastis menjadi US$ 740 juta dan menempati > posisi 49 terkaya di Indonesia. > > Melihat datanya, kekayaan JK memang melesat jauh setelah menjadi Wapres. > Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ketika JK maju > bersama Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, pebisnis asal Makassar ini > melaporkan kekayaan *sebesar* > <https://nasional.kompas.com/read/2009/05/29/15273635/Inilah.Daftar.Kekayaan.Capres.dan.Cawapres> > Rp 314,5 miliar. Pada jumlah kekayaan 2018 yang dilaporkan ke Komisi > Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2019, kekayaan JK melesat jauh, > besarnya *sampai* > <https://www.suara.com/otomotif/2019/10/14/103924/kekayaannya-rp-900-miliar-koleksi-mobil-wapres-jusuf-kalla-tak-neko-neko> > Rp 900,8 miliar. > > Lebih menarik lagi, RR mengungkapkan alasan mengapa Susilo Bambang > Yudhoyono (SBY) tidak menunjuk kembali JK sebagai pasangannya di Pilpres > 2009. Menurutnya, Ring 1 SBY kesal dengan JK karena kekayaannya tiba-tiba > melesat setelah menjadi Wapres. Lagi-lagi, data menunjukkan pembenaran. > Pada 2004 ketika maju mendampingi SBY, kekayaan JK dilaporkan *sebesar* > <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10429/daftar-kekayaan-caprescawapres-kalla-terkaya-amien-termiskin/> > Rp 122,6 miliar. Kemudian pada 2009 ketika maju sebagai calon presiden, > kekayaannya meningkat drastis *menjadi* > <https://edukasi.kompas.com/read/2009/05/19/13312239/kekayaan.jk.capai.rp..300.miliar> > Rp 300 miliar. > > Melihat data yang ada, terlihat jelas JK tidak mengalami kenaikan kekayaan > yang signifikan ketika tidak menjadi Wapres. Pada 2009 sampai 2014, > kenaikan kekayaannya hanya sekitar Rp 14 miliar. Suka atau tidak, data > tersebut menjadi pembenaran yang kuat atas pernyataan RR yang menyebut JK > menggunakan posisinya sebagai RI-2 untuk meraup kekayaan. > > Lantas, apa yang dapat dimaknai dari kasus JK ini? > [image: 圖片] > *Negara dan Konglomerasi* > > Endy M. Bayuni dalam *tulisannya* > <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/11/28/when-business-and-government-mix-too-well-in-indonesia.html> > *When Business and Government Mix Too Well in Indonesia* memberikan > penjelasan menarik yang mungkin membantu kita untuk lebih memahami kasus > JK. Menurutnya, alih-alih memperbaiki konglomerasi yang terjadi di bawah > pemerintahan Soeharto, di era reformasi saat ini, pertalian antara pebisnis > dan pejabat pemerintahan justru lebih masif terjadi, bahkan menjadi > realitas yang tidak terbantahkan. > > Jika pada Orde Baru Soeharto dengan kewenangannya memperkaya taipan > tertentu yang dipilihnya, seperti Sudono Salim pendiri dari Salim Group. > Saat ini, konglomerasi taipan atau pengusaha justru terjadi di mana-mana > karena pencampuran bisnis dengan politik telah menjadi fakta kehidupan > dalam demokrasi Indonesia. > > Dengan kata lain, reformasi yang terjadi tampaknya tidak mengubah > konglomerasi yang menjadi salah satu kritik terhadap rezim Soeharto. Mental > yang ada, yakni menggunakan politik untuk memperkaya diri tetap terjadi. > Apalagi, dengan tidak adanya sosok kuat seperti Soeharto, tidak terdapat > kontrol kuat yang mencegah agar setiap pejabat yang tengah berkuasa tidak > memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri. > > Melihat apa yang terjadi di negara lain, seperti Korea Selatan (Korsel), > strategi konglomerasi yang dilakukan Soeharto sebenarnya memiliki > pembenaran. Eleanor Albert dalam *tulisannya* > <https://www.cfr.org/backgrounder/south-koreas-chaebol-challenge> *South > Korea’s Chaebol Challenge* menjelaskan sejak tahun 1960-an pemerintah > Korsel telah melakukan konglomerasi dengan memperbesar *family* bisnis > yang disebut *Chaebol*. > > Dalam rangka membantu mengembangkan *Chaebol*, pemerintah Korsel > memberikan berbagai subsidi, pinjaman, hingga insentif pajak karena > *Chaebol* tersebut dijadikan pilar pertumbuhan ekonomi negeri Ginseng. > Samsung yang didirikan pada tahun 1938 adalah salah satu *Chaebol* paling > besar dan menguntungkan saat ini. Awalnya, Samsung adalah perusahaan kecil > yang melakukan ekspor berbagai barang, seperti buah-buahan, ikan, dan mi > instan. Namun sekarang, dengan bantuan pemerintah, Samsung telah menjadi > salah satu ikon Korsel yang paling dikenal dunia. > > Jika Korsel memiliki *Chaebol*, maka Jepang memiliki *Keiretsu*. Brian > Twomey dalam *tulisannya* > <https://www.investopedia.com/articles/economics/09/japanese-keiretsu.asp> > *Understanding Japanese Keiretsu* menyebutkan bahwa sistem *Keiretsu* > merupakan > revisi dari *Zaibatsu* yang diterapkan sejak tahun 1600-an sampai > kekalahan Jepang atas Amerika Serikat (AS) di penghujung Perang Dunia II. > > Sama dengan *Chaebol*, *Keiretsu* juga merupakan *family* bisnis yang > didukung oleh pemerintah Jepang agar menjadi pilar pertumbuhan ekonomi > negara. Mitsubishi dan Toyota, yang namanya kerap kita lihat di berbagai > produk mobil di Indonesia adalah *Keiretsu* terbesar di negeri Sakura. > > Menganalisis asumsi ekonominya, *Chaebol*, *Keiretsu*, ataupun > konglomerasi Soeharto hendak menerapkan mazhab ekonomi yang disebut dengan > *trickle down effect* atau *trickle down economics*. *Trickle down > effect* adalah mazhab ekonomi yang memiliki asumsi bahwa pertumbuhan yang > dihasilkan oleh pengusaha swasta (khususnya pengusaha besar) akan dengan > sendirinya “menetes ke bawah”. > > Metaforanya adalah mengisi gelas dengan air. Jika terus-menerus diisi, air > dalam gelas akan tumpah ke bawah dan membasahi apa yang ada. Pada > praktiknya, pemerintah memprioritaskan pemberian subsidi atau bantuan > kepada usaha makro (raksasa). > > Di bawah pemerintahan Jokowi, *trickle down effect *sebenarnya juga > diterapkan. Ini terlihat jelas dari kebijakan pengampunan pajak (*tax > amnesty*) dan pengesahan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker) > baru-baru ini guna menarik investor dan mempermudah izin usaha. > > Akan tetapi, bedanya dari *Chaebol* dan *Keiretsu*, para pengusaha besar > di Indonesia justru masuk ke dalam pemerintahan. Dalam susunan kabinet > Jokowi-Ma’ruf Amin, terdapat nama pengusaha-pengusaha besar seperti Menko > Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhan Prabowo Subianto, Mendikbud Nadiem > Makariem, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. > > Kembali pada kasus JK, jika Ia berada di luar pemerintahan, sebenarnya > tidak menjadi masalah jika pemerintah memang berusaha untuk memperbesar > Kalla Group guna sebagai pilar ekonomi negara seperti yang dilakukan di > Korsel dan Jepang. Akan tetapi, pada praktiknya, politikus senior Partai > Golkar tersebut justru terlihat mengambil keuntungan dari posisinya sebagai > RI-2. Data penambahan kekayaan JK jelas menunjukkan hal tersebut. > > Di luar persoalan pertalian pengusaha dengan pejabat yang telah > dipaparkan, apa yang JK lakukan sebenarnya adalah masalah radikal yang > masih belum terjawab dalam filsafat ekonomi. Masalah apakah itu? > [image: 圖片] > *Ekonomi Makro vs Ekonomi Mikro* > > Dalam ilmu ekonomi, dikenal dua macam kategori, yakni ekonomi mikro dan > ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah studi tentang pengambilan keputusan > yang dilakukan oleh individu dan bisnis. Sedangkan ekonomi makro adalah > studi tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara dan > pemerintah. Bedanya jelas, terkait cakupan. > > Kendati keduanya saling melengkapi, saat ini ditemukan persoalan radikal > dalam kedua kategori ekonomi tersebut, yakni kebijakan dan asumsi yang > berlaku di ekonomi mikro justru tidak berlaku pada ekonomi makro, begitu > pula sebaliknya. > > Senada, dosen Filsafat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Herdito Sandi > Pratama juga menerangkan bahwa kedua kategori ekonomi tersebut memiliki > konsep dan logika yang memang berbeda. Pada level individu (ekonomi mikro), > misalnya, menabung merupakan kebijakan yang tepat untuk mengakumulasi > kekayaan individu. Akan tetapi, pada level negara (ekonomi makro) menabung > justru buruk bagi negara karena ekonomi menjadi tidak berputar. > > Dalam berbagai studi terbaru ekonomi, khususnya ekonomi perilaku (*behavioural > economics*), juga jamak membahas mengapa agregasi agen-agen mikro, yakni > individu, justru menciptakan ketidakpastian dalam pasar (ekonomi makro). > Dalam disertasinya yang berjudul *Kritik terhadap Individualisme > Metodologis dalam Ilmu Ekonomi*, Sandi menerangkan masalah tersebut. > > Tulisnya, rasionalitas individu yang menjadi fondasi dari teori, prediksi, > dan rekomendasi ekonomi justru menjadi masalah filosofis yang radikal, > karena pada praktiknya individu diandaikan mestilah merupakan makhluk yang > rasional. Kendati dalam ilmu ekonomi rasionalitas sebenarnya hanya > dijadikan sebagai *ideal type* – mengutip filsuf ekonomi Friedrich August > Hayek – atau irasionalitas individu pada dasarnya diakui, namun pada > pembangunan teoretisnya, pasar memang diasumsikan sebagai mekanisme > rasional. > > Imbasnya mudah dijelaskan. Mekanisme rasional yang menelurkan kebijakan > ekonomi makro tersebut gagal dalam menangkap irasionalitas individu dalam > permodelan ataupun teoretisasinya. > > Sama dengan disertasi Sandi, dalam buku yang berjudul *Kapitalisme Yang > Layak* karya Sebastian Dullien, Hansjörg Herr, dan Christian Kellermann, > asumsi rasionalitas individu, atau yang mereka sebut sebagai pendekatan > “ekspektasi rasional” telah menjadi akar dari ketidakpastian pasar itu > sendiri. > > Mengacu pada perdebatan tersebut, kita dapat menariknya untuk menjelaskan > kasus JK. Di sini, kita dapat mengatakan bahwa JK selaku individu, > tampaknya telah menerapkan logika ekonomi mikro, yakni Ia memang harus > memperkaya diri dan Kalla Group. Akan tetapi, persoalannya menjadi pelik > karena Ia yang merupakan bagian dari pemerintahan justru tidak menggunakan > logika ekonomi makro, di mana kebijakan ekonomi seharusnya ditujukan kepada > masyarakat umum. > > Singkatnya, berbeda dengan *Chaebol* dan *Keiretsu* yang menggunakan > logika ekonomi makro, yakni untuk membangun pilar ekonomi negara, JK justru > terjebak dalam logika ekonomi mikro sehingga memanfaatkan posisinya untuk > mengakumulasi kekayaan. Dengan kata lain, JK yang masuk dalam pemerintahan > tampaknya diasumsikan akan berlaku rasional karena ekonomi makro > mengasumsikan pasar bergerak secara rasional. > > Di sini masalahnya adalah, sistem ekonomi-politik di Indonesia tidak mampu > menyediakan aturan kuat untuk menjaga agar kasus seperti JK, di mana > pengusaha atau individu yang masuk ke pemerintahan tidak menerapkan logika > ekonomi mikro ketika memiliki kekuasaan. > > Di luar analisis teoretis yang ada, apa yang terjadi antara RR dan JK > memang tidak diketahui secara pasti. Benar tidaknya JK memperkaya diri > dengan memanfaatkan posisinya sebagai Wapres seperti tudingan RR juga sukar > dibuktikan. Yang pasti adalah data memang menunjukkan terdapat kenaikan > drastis kekayaan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut sewaktu menjabat. > (R53) > > -- > Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke gelora1945+unsubscr...@googlegroups.com. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/935C7485A11D470784ED9A574B2E12AB%40A10Live > <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/935C7485A11D470784ED9A574B2E12AB%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer> > . >
