|
From: Zulfadhli
Sent: Friday, September 16, 2005 4:30
AM
Subject: Forum Umat Islam Khawatirkan
Lambatnya Pemerintah Tangani Masalah Ahmadiyah
Forum Umat Islam Khawatirkan Lambatnya Pemerintah Tangani Masalah AhmadiyahPublikasi: 15/09/2005 16:41
WIB eramuslim - Forum Umat Islam mempertanyakan
lambatnya penanganan yang dilakukan pemerintah, terhadap keberadaan jamaah
Ahmadiyah yang jika dibiarkan akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam
dan bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Anggota Forum Umat Islam (FUI)
Hussein Umar mengungkapkan hal tersebut, usai melakukan pertemuan tertutup
dengan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh di gedung Kejaksaan Agung, Kamis
(15/9/05). "Pemerintah diminta
mempertimbangkan masalah ini. Masalah Ahmadiyah tidak ada hubungannya dengan
kebebasan hak asasi manusia, karena sudah menodai kemurnian agama Islam," kata
Hussein. Menurutnya, dunia Islam seperti
Turki, Pakistan dan Malaysia telah menolak dan menganggap aliran Ahmadiyah
sesat. Hussein menyatakan, FUI menghendaki pemerintah mengeluarkan larangan
secara nasional terhadap keberadaan Ahmadiyah. "Kami berharap bisa bertemu dengan
presiden dan kami ingin melihat apakah presiden lebih memperhatikan kaum Muslim
yang jumlahnya besar atau hanya segelintir orang," tegas
Hussein. FUI berharap para pengikut
Ahmadiyah kembali ke jalan yang benar. FUI juga mendesak jaksa agung untuk
menampung aspirasi yang berasal dari umat Islam, meskipun jaksa agung
mengatakan, saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh antar departemen
terkait. Sementara itu, mengenai keberadaan
Jaringan Islam Liberal (JIL) Hussein Umar mengatakan, dalam pembicaraan dengan
pihak kejaksaan agung, hal tersebut tidak disinggung. Namun ia menyatakan,
segala sesuatu yang menodai agama dan Al-Qur'an apapun bentuknya harus ditindak
secara hukum. "Itu sudah terbuka melalui
buku-buku, banyak yang telah menodai Al-Qur'an," ujarnya.
(novel/ln) Soal SKB Dua
Menteri Menanggapi keinginan pihak-pihak
yang menginginkan dicabutnya SKB Dua Menteri tentang izin pendirian rumah
ibadah, Hussein Umar yang juga Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
menyatakan, umat Islam harus mampu menjaga SKB Dua Menteri tersebut. Ia juga
mendesak agar SKB itu dikukuhkan menjadi undang-undang atau paling tidak dalam
bentuk Keputusan Presiden (Keppres). "Kita tidak mau umat Islam
dirugikan, kita ingin menjaga keutuhan bangsa. Andil umat Islam sangat besar
dalam mempertahankan keutuhan NKRI, bukan minoritas," tegas Hussein, usai
bertemu dengan jaksa agung, Kamis (15/9/05). Menurutnya SKB Dua Menteri berlaku
untuk semua agama dan merupakan pedoman pelaksanaan kehidupan beragama bagi
aparatur pemerintah di Indonesia. Mengenai akan dibentuknya Forum
Kerukunan Umat Beragama oleh departemen agama dan departemen dalam negeri, ia
menegaskan, sejak dulu forum semacam itu sudah ada. "Tapi yang menjadi kendalanya,
saudara kita umat Kristiani selalu bertahan dengan tiga hal pokok yaitu menolak
campur tangan pemerintah terhadap masalah agama dan umat agama, menolak
peraturan hukum mengenai masalah agama dan menolak asas proporsional,"
jelasnya. Lebih lanjut Hussein Umar mengatakan, kalau ketiga hal tersebut masih menjadi pendirian umat Kristiani, tidak akan ada kerukunan. Ia menegaskan, akan terus mempelajari revisi SKB Dua Menteri tersebut jika ada penyimpangan. Namun sejauh ini, menteri agama telah berkali-kali menegaskan tidak akan mencabut SKB itu. (novel/ln) -------------------------------------------------------------------------- All views expressed herein belong to the individuals concerned and do not in any way reflect the official views of Hidayahnet unless sanctioned or approved otherwise. If your mailbox clogged with mails from Hidayahnet, you may wish to get a daily digest of emails by logging-on to http://www.yahoogroups.com to change your mail delivery settings or email the moderators at [EMAIL PROTECTED] with the title "change to daily digest". YAHOO! GROUPS LINKS
|
