|
Press Release
Pandangan DPP dan Fraksi PKS tentang RUU APBN 2006 Hal-hal yang dicermati dan diambil keputusan oleh DPP dan Fraksi PKS: 1. DPP PKS menolak kenaikan tunjangan bagi pejabat tinggi Negara termasuk anggota DPR-RI, sehingga kami menuntut sidang paripurna DPR RI agar merevisi APBN 2006 khususnya dalam hal kenaikkan tunjangan tersebut. 2. Pemerintah sudah sepatutnya melakukan kerja-kerja keras dan tuntas dalam mencapai target besaran pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,2%. Untuk itu perlu melakukan perbaikan kinerja kabinet bidang ekonomi berdasarkan parameter terukur. Menyikapi inflasi yag diasumsikan sebesar 8%, Fraksi PKS memadang perlu adaya peningkatan koordinasi antara pemerintah selaku otoritas fiskal dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter. 3. Terkait dengan rencana pemerintah untuk memperlebar rentang fiskal melalui peningkatan defisit anggaran sehinggga mencapai besaran 1,1% dari PDB, Fraksi PKS memahami benar dilema yang dihadapi pemerintah. Dengan peningkatan defisit anggaran pemerintah mempunyai ruang yang cukup dalam mencapai targer-targetnya. Akan tetapi Fraksi PKS lebih memandang perlu adanya sustainibilitas fiskal sehigga fraksi PKS lebih sepakat pada besaran defisit anggaran yang sebesar 0,7% dari PDB. 4. Fraksi PKS memandang bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang diperlukan oleh masyarakat miskin saat ini, haya saja kompensasi sebesar Rp 100 ribu per bulan per keluarga baru mengcover 35% dari jumlah penduduk miskin, dan jelas memang belum memadai. Implementasi program ini jelas jauh dari sempurna. Dalam hal ini DPP dan fraksi PKS mengucapkan bela sungkawa atas jatuhnya korban-korban yang terkait dengan pelaksaan pemberian Bantua Langsung Tunai di berbagai daerah di Indonesia. 5. Kenaikkan Belanja Daerah APBN 2006 mencapai kurang lebih 150% dari RAPBN 2005, kenaika ini menuntut peningkatan komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan yang efektif, agar pelaksaannya mencapai sasaran yang telah ditetapkan 6. Pemerintah telah menetapkan pembangunan pertanian menjadi andalan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta penyediaan kebutuhan pangan masyarakat. Meskipun terjadi penambahan anggaran, FPKS memadang bahwa mestiya sektor ini mendapatkan alokasi anggaran lebih besar. 7. Kenaikkan BBM yang rata-rata diatas 100% pada awal Oktober ini telah menurunkan daya beli masyarakat dan meningkat jumlah angka kemiskinan dan pengangguran. Fraksi PKS menyatakan keprihatian yang mendalam atas kesulitan yang diderita masyarakat tersebut dan meminta pemerintah untuk tidak lagi menaikkan harga BBM pada tahun 2006, bahkan utuk minyak tanah FPKS meminta penurunan harga seiring dengan kecederungan menurunnya harga minyak dunia. 8. Fraksi PKS sangat mendukung dan gembira atas usulan kenaikkan gaji dan tunjangan PNS yang diakomodasi dalam APBN tahun 2006 ini. Namun FPKS meminta besaran kenaikan ini dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan yang melonjak pasca kenaikan BBM. Hormat kami, Dewan Pimpinan Pusat Partai keadilan Sejahtera -------------------------------------------------------------------------- All views expressed herein belong to the individuals concerned and do not in any way reflect the official views of Hidayahnet unless sanctioned or approved otherwise. If your mailbox clogged with mails from Hidayahnet, you may wish to get a daily digest of emails by logging-on to http://www.yahoogroups.com to change your mail delivery settings or email the moderators at [EMAIL PROTECTED] with the title "change to daily digest". YAHOO! GROUPS LINKS
|
- Bismillah [hidayahnet] Press Release DPP PKS IslahGateway
- Bismillah [hidayahnet] PRESS RELEASE DPP PKS IslahGateway
