Yang, Saya pikir yang namanya profesinal boleh-boleh saja punya sikap militan. Nggak harus kalau udah jadi militan terus nggak lagi professional.
Tulisan sampean di bagian pengantar juga mengatakan bahwa profesionalisme yang mempunyai visi akan berani mengatakan "yang haq adalah haq". Disini jelas setidaknya ada dua profesionalisme: (1) yang punya visi dan (2) yang tidak punya visi. Saya lebih cenderung akan mengelompokkan profesionalisme yang ke-2 inilah yang nggak militan dan kalau jadi pengamatpun pasti akan jadi "pengamat ngambang". Saya juga nggak sependapat kalau sampean bilang "pemikiran analisa & proposal tandingan" dari pekerja professional (yang tidak idependen) dikatagorikan sebagai "pemikiran masturbasi" (maaf, pinjem istilah mu) karena tidak bisa diimplementasikan. Apakah lantas kalau ide/pemikiran/proposal yang dating dari "professional independent" akan dikatagorikan sebagai "pemikiran (apa ya?) nggak masturbasi (beneran kali)", toh juga belum tentu bisa diimplementasikan. Karena tahap implementasi jelas akan bersinggungan dengan dunia (professional lain termasuk para politikus dan bisnis-man). Tapi pemikiran/ide tetap saja valid selama ditunjang argumen yang jelas. Orang-orang macem herry maupun pram saya kira juga seorang professional dalam bidangnya sekarang. Label yang mereka sandang sekarang kita sebut politikus, tapi mereka juga politikus yang professional (minimal untuk era sekarang ini). Kalau bicara "peran professional yang minim dalam gerak reformasi" ini jelas masalah yang lebih ruwet lagi. Sampean sendiri tau kalau dinegeri sono para senator maupun rep.yang berada di parlemen mempunyai staff professional di komisinya masing-masing. Walaupun yang ngomong itu para kongres-man tapi ide/analisa/pemikirannya datang dari para professional (tapi yang top tetep saja yang ngomong)sedangkan "peran professional" dibelakangnya nggak terekspose besar-besaran dan kesannya juga minim. Nah kondisi di Negara kita (dimana lapangan seperti Banyu Urip tetap harus dikerjasamakan lagi) kan belum begitu. So, kasih tau juga ke kawan lama sampean di kanada untuk nggak terus "prihatin terlalu dalam", tapi "berbuatlah walaupun sedikit dan sekarang" (kata aa gym); nggak usah pusing mikirin besar-kecilnya peran professional, "tapi berperanlah"; nggak usah nunggu jadi militan, independen, banyak duit, "untuk bisa berbuat". Begitu friend, menurut ane. Selamat berpuasa dan sebentar lagi lebaran bagi yang merayakan. Tabik, alam -----Original Message----- From: ANDANG BACHTIAR [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Sunday, November 16, 2003 9:42 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: [iagi-net-l] IAGI: militansi, prioritas, dan logistik IAGI: militansi, prioritas, dan logistik Andang Bachtiar (Ketua Umum IAGI) Kawan lama saya dari Kanada meng-cc-kan ke saya emailnya yang sedang mendiskusikan tentang kasus Banyu-Urip Cepu TAC Block, dimana terjadi keprihatinan yang mendalam di beberapa kalangan rekan-rekan Indonesia professional migas di luar negeri bahwa ternyata -kembali- Cepu Block di"kerjasamakan" dengan pihak asing, padahal banyak yang merasa bahwa "Indonesia" pun sebenarnya mampu menanganinya sendiri; apalagi diketahui bahwa cadangan minyak disitu adalah lebih dari 300 MMBO, sehingga tergolong sebagai "giant field". Untuk mengkaitkan saya dengan topik pembicaraan, kawan tersebut mempertanyakan: bagaimana suara (Ketua) IAGI dalam masalah ini? Selanjutnya dia juga mempertanyakan, mengapa tidak muncul analisa dan proposal tandingan dari kelompok profesional seperti IAGI, HAGI, IATMI, Ikatan2 Alumni dan sebagainya? Semua yang dia hubungi selalu bilang: "Kita (INDONESIA) mampu." Tapi tidak ada proposal tandingan yang bisa diolah oleh Pertamina, DPR, media, kelompok profesional, dll. Profesionalisme yang mempunyai visi adalah mengatakan, "apa yang haq adalah haq" dan mencoba mewujudkannya dalam gelanggang profesional. Kalau kita bicara sebagai profesional, lalu bikin jumpa pers tandingan, minta ketemu anggota parlemen, dll, ini dampaknya akan luar biasa. Apalagi kalau data dari Pertamina cukup lengkap. Kawan tersebut juga menambahkan bahwa: peranan kaum profesional dan kelompok profesional selama reformasi di Indonesia sangat minim. Di banyak negara lain kaum profesional dan kelompok profesional itu bagian penting sekali dalam perumusan kebijakan. Kebijakan enerji alternatif itu tidak bisa disusun oleh 2 juta orang di lapangan. Hanya kaum profesional di bidang itu yang bisa. Begitu juga kebijakan pendidikan, lingkungan, industri, perbankan, hukum, pertambangan, dsb. Di AS, Kanada, Eropa Barat kelompok profesional itu, selain sebagai perumus dan pemantau kebijakan, punya beberapa fungsi lain, seperti: pool of talent. Kelompok profesional itu menjadi semacam gelanggang pertarungan ide-ide. Dari gelanggang itu parpol, anggota parlemen, dsb, mencari bakat-bakat untuk mengembangkan ide-ide dalam parpolnya. Lepas dari masalah pro&kontra soal Banyu Urip yang dikerjasamakan lagi, saya menjawab kawan tersebut justru dengan menekankan pada kenapa tidak ada analisa & proposal tandingan dari kelompok profesional (baca: IAGI) dan lebih jauh lagi: kenapa peran kelompok profesional (baca: IAGI) dalam gerak reformasi di Indonesia saat ini sangat minim. Menurut saya, permasalahan dasarnya ada pada 3 kata kunci: militansi, skala prioritas, dan logistik 1.1. Kaum dan kelompok profesional terlahir untuk tidak jadi militan. Kalau mereka jadi militan, mereka tidak akan lagi profesional. Padahal militansi itulah yang diperlukan untuk bisa proaktif membuat analisa & proposal tandingan dan menyebarkannya dan sekaligus mengimplementasikannya. Dengan militansi, kaum atau kelompok yang semula profesional akan mencabutkan dirinya dari akar kesetiaan pada profesionalisme-nya dan mulai berpindah, melompat atau bergeser pada substrat yang lebih luas bernama a.l.: ideologi, nasionalisme, agama, dan bahkan bisnis. Dibutuhkan makelar-makelar yang bernama politisi, aktifis LSM, anggota DPR, konglomerat atau bahkan seorang menteri untuk menggugah kaum/kelompok profesional memberikan analisa & proposal tandingan-nya itu. Ketika saya beri muatan bisnis, nasionalisme atau bahkan ideologi pada Ikatan Ahli Geologi Indonesia, maka saya sudah tidak berpijak pada tataran profesional lagi. Makanya saya tidak memakai atribut IAGI ketika saya banyak bergerak diluaran sebagai penasehat ahli bupati-bupati penghasil MIGAS (FKDPM) atau apalagi ketika mencari nafkah (bisnis) sebagai penasehat ahli eksplorasi di beberapa perusahaan perminyakan dan pertambangan. Kaum profesional yang "profesi"nya sebagai pengamat perminyakan, pengamat ekonomi perminyakan, pengamat eksplorasi, ataupun pengamat-pengamat yang lain memang tidak harus jadi militan untuk bisa memberikan analisa dan proposal tandingan. Dengan mudahnya mereka akan melakukannya, karena memang pekerjaannya adalah mengamati, mengajarkan, berteori, tapi tidak mengerjakan. Tetapi sayangnya, sebagian besar dari anggota kelompok/paguyuban profesional (termasuk juga IAGI) bukanlah pengamat. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja profesional, yang punya majikan ataupun bohir, yang membuat mereka menjadi sangat tidak independen. Kalaupun mereka mempunyai pemikiran analisa & proposal tandingan (seperti yang kawan saya katakan: semua yang dia kenal bilang: "kita mampu"), itupun saya kategorikan sebagai "pemikiran (maaf) masturbasi" (meminjam istilah di kampus dulu), karena mereka tidak akan pernah bisa mengimplementasikannya selama mereka berpegang teguh pada asas profesionalismenya. Kalau mereka serius dan mau militan, harusnya mereka keluar dari status pekerjaan resmi mereka sekarang dan meneriakkan analisa & proposal tandingan tsb dalam kapasitas profesionalisme pribadi (ataupun kelompok baru yang mereka bentuk) yang lebih berorientasi pada substrat lebih luas yang sebutkan tadi (bisnis, partai, kelompok politik, LSM, dsbnya). Terus ada pertanyaan: bukankah teman-teman yang melontarkan ide-ide analisa & proposal tandingan dalam diskusi-diskusi kawan tsb bisa juga memakai status pengamat, kemudian memformal-kan hasil pengamatannya tersebut dalam lembaga kelompok profesional macam IAGI?? No way, tidak mungkinlah itu terjadi. Karena apa? Sekali lagi saya tegaskan, bahwa kalaupun mereka jadi pengamat, status ke-pengamat-annyapun adalah "ngambang" (seperti istilah kawan saya aussie dulu waktu rapat di GEA untuk mogok: bahwa sebagian besar dari kita adalah "..... ngambang"). Pengamatan gadungan, alias ngomong gak bayar, alias gak punya resiko, sehingga mereka bisa ngomong sampai menyundul langit tapi tidak punya kewajiban untuk mengimplementasikan apa yang diomongkan: sama saja bohong!! Bagaimana mungkin IAGI menanggung beban "nama", "kesan politik", "lawan-kawan" dsbnya karena memformulasikan ide analisa & proposal tandingan tersebut, sementara para anggotanya tidak punya komitmen untuk melaksanakan apa yang mereka omongkan (karena mereka terikat pada status pekerjaannya dimasing-masing perusahaan atau lembaga). Lha wong bayar iuran saja baru maksimum 20% dari keseluruhan anggota yang "mau" membayar. 1.2. Nah, dengan diantar oleh masalah iuran itu pula saya masuk ke masalah skala prioritas. Untuk organisasi profesi yang disebutkan kawan saya sebagai "kelompok" profesional semacam IAGI (HAGI, IATMI, PERHAPI, Ikatan ALumni dsb), skala prioritas & lapangan bermain (playing field) nya sangat beragam, tergantung dari elan kepemimpinan dan semangat generasinya. Kalau anda mau tanya: kenapa tidak tergantung AD/ART-nya saja? Wah,.. hampir keseluruhan organisasi profesi yang didirikan jaman orde lama - orde baru itu punya AD/ART yang hampir seragam. Tujuannya juga hampir seragam: pokoknya harus ada pembangunan nasional-nya lah. Jadi, tergantung siapa yang jadi sopir organisasi itu saja: prioritas apa yang dikerjakan dan lapangan bermain (playing-field) mana yang disentuh. Ada organisasi yang berkecimpung di tataran kebijakan, terus menerus memasok input ke pemerintah, selalu bicara tentang policy nasional, ada juga organisasi yang lebih mementingkan konsolidasi, partisipasi, peningkatan bargaining profesionalisme lewat pendidikan keahlian extra-perusahaan, dan sosialisasi profesi. IAGI dibawah kemudi saya lebih saya arahkan ke yang kedua, karena saya melihat tanpa partisipasi aktif, keterlibatan aktif, dan dukungan kuat aspirasi dari bawah, apa yang kita omongkan di atas berupa input policy dsbnya, akan menjadi tak bergema, sia-sia. Untuk itulah, maka tidak terlalu banyak IAGI membuat press release yang berhubungan dengan masalah-masalah geo-politics di Indonesia seperti (mungkin) pada jaman kepengurusan sebelum saya. Tetapi secara terus menerus, saya arahkan PP-IAGI untuk membuat dan mengirimkan masukan-masukan tertulis (yang tidak bombastis dan tidak jadi press-release) ke BP-MIGAS, ke Ditjen Migas, ke DPR, ke Menteri ESDM, dan pihak-pihak terkait lainnya tentang berbagai macam hal. IAGI 3 tahun kemarin dan masih akan 2 tahun kedepan,.... lebih banyak bikin sosialisasi geologi ke masyarakat, penyuluhan ttg bencana geologi, pendidikan untuk lsm-lsm, kursus & field trip buat anggota, guest lecturing, peningkatan kemampuan penulisan paper & presentasi, pembenahan sandi stratigrafi, dsb, dsb,... yang jauh dari kesan populis, bombastis dan layak press-release. Memang prioritasnya masih disitu dulu. Lha wong ngerjain itu semua aja sudah jungkir balik dan perlu akrobat, je..... Karena sebenarnya menjalankan organisasi seperti IAGI di Indonesia ini hampir sama dengan menjalankan himpunan mahasiswa jaman dulu: tidak dibayar, pengabdian, siap untuk diludahi, siap muka badak, siap kerja sendiri, siap kesepian. Mungkin ada kelompok profesional lain yang jauh lebih politis dari IAGI (Perhapi, ISEI, dll), tapi saya yakin dibalik suara mereka yang keras didunia luar; ikatan didalam, komitmen, aspirasi anggota, dsbnya sangat lemah. Lama-lama juga anggota akan tahu bahwa sebenarnya suara yang dibawakan pimpinannya itu adalah suara pimpinannya sendiri, bukan suara anggota. Karena apa? Karena pimpinannyalah yang membiayai organisasi, karena memang anggotanya tidak peduli, tidak komit untuk menghidupkan organisasi. Jadi sang pemimpin merasa berhak untuk menggunakan kendaraan organisasi melontarkan ide-ide "politis"nya, karena toch, dia sudah berkorban banyak untuk organisasinya. Di IAGI, saya tidak mau terjadi seperti itu. 1.3. Masalah logistik sangat erat hubungannya dengan militansi dan skala prioritas diatas. Logistik kaum dan kelompok profesional ada ditangan para pemodal dan pemegang kekuasaan. Selama mereka tidak bergandengan tangan dengan 2 kelompok tersebut, logistik mereka tidak akan pernah bisa cukup terpenuhi. Ketika logistik untuk pemenuhan hidup layak kelas menengah tidak terpenuhi; terlupalah soal militansi, naiklah prioritas perut dan gengsi menjadi prioritas nomer satu. Apakah ada kaum atau kelompok profesional yang bisa memenuhi logistiknya sendiri sampai dia berhasil sukses dalam bisnis/politik? Banyak!! Tetapi ketika mereka sudah bisa memenuhi logistiknya sendiri, maka dia sudah berubah status menjadi pemodal atau pemegang kekuasaan. Panigoro, Pramono Anung, Heri Akhmadi adalah contoh kaum profesional yang tidak lagi profesional karena mereka sudah jadi bisnisman dan atau politisi.Mereka bisa jadi sangat militan, tapi untuk kepentingan bisnis dan atau politik. Karena apa? Karena mereka sudah melewati batas ambang pemenuhan kebutuhan logistiknya; walaupun sebenarnya tidak ada namanya nilai mutlak batas ambang tersebut (karena semakin mereka meningkat, semakin tipis beda antara puas-cukup / tidakpuas-kurang). Bandung, 16 Nopember 2003 --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) ---------------------------------------------------------------------
