Lam,.... Kalau masalah "boleh-boleh saja" itu saya juga setuju. Siapapun boleh punya sikap apapun tanpa harus mempertimbangkan asal-usul dan garis tangannya. Lagipula, siapa yang tahu tentang garis tangan, kecuali Gusti Allah dan rangkaian fakta setelah kematian? Kita manusia hanya bisa mengamati ayat-ayatNya dan coba menyimpulkan. Dan ....... salah satu kesimpulan dari pengamatan itu adalah: "kaum dan kelompok profesional terlahir (destined) untuk tidak jadi militan", karena kenyataan alias fakta empirisnya menunjukkan bahwa pada umumnya profesional disekitar kita memang tidak militan.
Siapa profesional disekitar kita? Profesional adalah: orang yang ahli (expert), trampil (skilled), spesialis, berkualitas, mampu (proficient), terlatih (trained), berpengalaman praktek, (sukur-sukur) tersertifikasi atau berlisensi. Secara lebih khusus, seringkali kita bicara profesionalisme ini dalam kerangka technical-scientific profesional. Nah, saya yakin banyak sekali diantara kita yang memenuhi kriteria tersebut. Dan apakah militan itu? Militan adalah berpikir dan bertindak mendasar, mengakar, radikal, menghendaki - menjalankan perubahan revolusioner, proaktif, dan siap menanggung resiko kegagalan. (Sebenarnya ada lagi definisi militan yang agak-agak negatif: "suka konfrontasi, suka berontak, anti kemapanan, agresif, suka cari gara-gara, dan siap tempur", tapi tidak saya masukkan dalam uraian diatas karena agak out-of-context dalam alur pembicaraan kita). Nah, sekarang lihatlah disekeliling kita Lam,...... ada nggak para ahli kebumian, para ahli industri ekstraktif migas (ataupun tambang),... yang secara lengkap punya sifat-sifat militan tersebut? Nop!! Berapa banyak kita-kita yang berpikir dan bertindak mendasar, mengakar dan radikal dalam koridor profesi kita? Berapa diantara kita yang menghendaki dan menjalankan perubahan-perubahan revolusioner dalam setting industri ekstraktif migas/tambang? Berapakah jumlah diantara kita yang proaktif dan siap menanggung resiko kegagalan dalam kaitannya dengan kehendak dan tindakan yang kita jalankan di industri ekstraktif kebumian Indonesia??? Coba lihat di sekeliling Jakarta: apa Arifin, Heri, Pram, dll yang ada di Senayan itu masih ahli, trampil, berkualitas dan spesialis soal industri ekstraktif migas/tambang? Nop either!! Mereka "boleh" ahli memainkan kata-kata, memainkan emosi masa, mengatur strategi berpolitik, membuat undang-undang, dan mengaduk-aduk pemerintah lewat pansus-panja (yang menurut kamu itu artinya mereka menjadi "politisi profesional"), tapi.....tindakan mereka lebih didasarkan pada dorongan kepentingan / aliran politik, ideologi, nasionalisme, dan mungkin bisnis, dimana dasar-dasar tersebut bisa jadi akan mereka bela mati-matian dan merekapun siap menanggung resiko kegagalan karenanya. Bisnismen dan politisi bisa jadi militan seperti mereka-mereka. Tapi profesional seperti kita ini: apakah kita bisa se-militan itu? Saya juga setuju, nggak harus kalau udah jadi militan terus jadi nggak profesional, terutama politisi profesional, pebisnis profesional. Tapi tengoklah disekeliling kita: kaum technical-scientific profesional mana yang militan dan masih tetap profesional? Soal implementasi dari pemikiran/ide/proposal, sekali lagi kita musti berhati-hati. Yang saya maksud dengan pemikiran "m" adalah pemikiran model "penonton". Menonton / melihat / mengamati, dalam bahasa jawa berarti "NDELOK" yang sering diplesetkan menjadi singkatan dari "KENDHEL ALOK" atau "berani(nya) (cuma) mengkritik". Tidak ada keberanian untuk MENGIMPLEMENTASIKAN dengan contoh diri sendiri, dengan cara menjadi pemain di panggung. Mengenai validitas pemikiran / proposal tentu saja saya juga setuju bahwa selama ditunjang oleh argumentasi/reasoning yang benar (scientific-technical) semua pemikiran dari siapapun bisa kita anggap valid. Tapi ada juga aliran berpikir yang mensyaratkan adanya pembuktian praktis dari kegunaan suatu pemikiran supaya pemikiran tersebut dianggap valid. Pembuktian praktis yang bermanfaat inilah yang saya tuju. Seperti yang sampeyan ungkapkan, dalam meng-implementasi-kan pemikiran tersebut diperlukan "profesional" lain seperti (terutama) bisnismen dan politisi. Tetapi bukan berarti kita sebagai pemikir-nya kemudian dapat lepas tanggung-jawab dengan tetap berada pada sangkar kita masing-masing. Mustinya, kalau kita militan, kita harus ikutan melaksanakan pemikiran kita tersebut dengan cara bergabung secara utuh dengan kaum bisnismen dan politisi dalam prosesnya; artinya: jadilah kita bisnismen dan/atau politisi. Seperti yang sampeyan ungkapkan juga; bahwa memang kondisi kita masih belum seperti di "negeri sono" dimana kaum profesional ada di belakang para militan politik (dan bisnis) secara terpadu bahu-membahu. Menurut sampeyan itu menunjukkan "kondisi yang lebih ruwet" lagi. Nah, untuk menjawab hal itulah, saya mencoba menguraikan keruwetan dengan mengajukan tesis tentang militansi, prioritas, dan logistik. Tentunya sampeyan juga setuju bahwa sesuai dengan apa yang telah dipatrikan dalam pendidikan di perguruan tinggi: kita harus bergerak secara sistimatis, mencari akar permasalahannya terlebih dulu, baru menentukan langkah dan mengimplementasikannya. Kalau kita paksakan bergerak dalam "ruwet", saya kuatir kita semua akan semakin terbelit-belit dan masalah tidak kunjung terpecahkan. Saya menyambut baik usulan sampeyan: "berbuatlah walau sedikit dan sekarang". Ayo kita yakinkan bohir kita di Pertamina bahwa kaum profesional Pertamina "mampu" mengerjakannya sendiri. Dan saya cc-kan juga surat ini ke kawan lama saya di Kanada sana, supaya dia juga berbuat hal yang serupa. Selamat ber-itikaf Lam,....... Salam buat keluarga ADB ----- Original Message ----- From: "Syamsu Alam" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Tuesday, November 18, 2003 10:25 AM Subject: RE: [iagi-net-l] IAGI: militansi, prioritas, dan logistik > > Yang, > > Saya pikir yang namanya profesinal boleh-boleh > saja punya sikap militan. Nggak harus kalau udah jadi > militan terus nggak lagi professional. > > Tulisan sampean di bagian pengantar juga mengatakan bahwa profesionalisme > yang mempunyai visi akan berani mengatakan "yang haq adalah haq". > Disini jelas setidaknya ada dua profesionalisme: (1) yang punya visi dan > (2) yang tidak punya visi. Saya lebih cenderung akan mengelompokkan > profesionalisme yang ke-2 inilah yang nggak militan dan kalau jadi > pengamatpun pasti akan jadi "pengamat ngambang". > > Saya juga nggak sependapat kalau sampean bilang "pemikiran analisa > & proposal tandingan" dari pekerja professional (yang tidak idependen) > dikatagorikan sebagai "pemikiran masturbasi" (maaf, pinjem istilah mu) > karena tidak bisa diimplementasikan. Apakah lantas kalau > ide/pemikiran/proposal yang dating dari "professional independent" > akan dikatagorikan sebagai "pemikiran (apa ya?) nggak masturbasi (beneran > kali)", toh juga belum tentu bisa diimplementasikan. Karena tahap > implementasi jelas akan bersinggungan dengan dunia (professional lain > termasuk para politikus dan bisnis-man). Tapi pemikiran/ide tetap saja > valid selama ditunjang argumen yang jelas. > > Orang-orang macem herry maupun pram saya kira juga seorang professional > dalam bidangnya sekarang. Label yang mereka sandang sekarang kita sebut > politikus, tapi mereka juga politikus yang professional (minimal untuk era > sekarang ini). > > Kalau bicara "peran professional yang minim dalam gerak reformasi" ini jelas > masalah yang lebih ruwet lagi. Sampean sendiri tau kalau dinegeri sono para > senator maupun rep.yang berada di parlemen mempunyai staff professional di > komisinya masing-masing. Walaupun yang ngomong itu para kongres-man tapi > ide/analisa/pemikirannya datang dari para professional (tapi yang top tetep > saja yang ngomong)sedangkan "peran professional" dibelakangnya nggak > terekspose besar-besaran dan kesannya juga minim. > > Nah kondisi di Negara kita (dimana lapangan seperti Banyu Urip tetap harus > dikerjasamakan lagi) kan belum begitu. So, kasih tau juga ke kawan lama > sampean di kanada untuk nggak terus "prihatin terlalu dalam", tapi > "berbuatlah walaupun sedikit dan sekarang" (kata aa gym); nggak usah pusing > mikirin besar-kecilnya peran professional, "tapi berperanlah"; nggak usah > nunggu jadi militan, independen, banyak duit, "untuk bisa berbuat". > > Begitu friend, menurut ane. > > Selamat berpuasa dan sebentar lagi lebaran bagi yang merayakan. > > Tabik, > > alam > -----Original Message----- > From: ANDANG BACHTIAR [mailto:[EMAIL PROTECTED] > Sent: Sunday, November 16, 2003 9:42 AM > To: [EMAIL PROTECTED] > Subject: [iagi-net-l] IAGI: militansi, prioritas, dan logistik > > IAGI: militansi, prioritas, dan logistik > > Andang Bachtiar (Ketua Umum IAGI) > > > Kawan lama saya dari Kanada meng-cc-kan ke saya emailnya yang sedang > mendiskusikan tentang kasus Banyu-Urip Cepu TAC Block, dimana terjadi > keprihatinan yang mendalam di beberapa kalangan rekan-rekan Indonesia > professional migas di luar negeri bahwa ternyata -kembali- Cepu Block > di"kerjasamakan" dengan pihak asing, padahal banyak yang merasa bahwa > "Indonesia" pun sebenarnya mampu menanganinya sendiri; apalagi diketahui > bahwa cadangan minyak disitu adalah lebih dari 300 MMBO, sehingga tergolong > sebagai "giant field". Untuk mengkaitkan saya dengan topik pembicaraan, > kawan tersebut mempertanyakan: bagaimana suara (Ketua) IAGI dalam masalah > ini? Selanjutnya dia juga mempertanyakan, mengapa tidak muncul analisa dan > proposal tandingan dari kelompok profesional seperti IAGI, HAGI, IATMI, > Ikatan2 Alumni dan sebagainya? Semua yang dia hubungi selalu bilang: "Kita > (INDONESIA) mampu." Tapi tidak ada proposal tandingan yang bisa diolah oleh > Pertamina, DPR, media, kelompok profesional, dll. Profesionalisme yang > mempunyai visi adalah mengatakan, "apa yang haq adalah haq" dan mencoba > mewujudkannya dalam gelanggang profesional. Kalau kita bicara sebagai > profesional, lalu bikin jumpa pers tandingan, minta ketemu anggota parlemen, > dll, ini dampaknya akan luar biasa. Apalagi kalau data dari Pertamina cukup > lengkap. Kawan tersebut juga menambahkan bahwa: peranan kaum profesional dan > kelompok profesional selama reformasi di Indonesia sangat minim. Di banyak > negara lain kaum profesional dan kelompok profesional itu bagian penting > sekali dalam perumusan kebijakan. Kebijakan enerji alternatif itu tidak bisa > disusun oleh 2 juta orang di lapangan. Hanya kaum profesional di bidang itu > yang bisa. Begitu juga kebijakan pendidikan, lingkungan, industri, > perbankan, hukum, pertambangan, dsb. Di AS, Kanada, Eropa Barat kelompok > profesional itu, selain sebagai perumus dan pemantau kebijakan, punya > beberapa fungsi lain, seperti: pool of talent. Kelompok profesional itu > menjadi semacam gelanggang pertarungan ide-ide. Dari gelanggang itu parpol, > anggota parlemen, dsb, mencari > bakat-bakat untuk mengembangkan ide-ide dalam parpolnya. > > Lepas dari masalah pro&kontra soal Banyu Urip yang dikerjasamakan lagi, > saya menjawab kawan tersebut justru dengan menekankan pada kenapa tidak ada > analisa & proposal tandingan dari kelompok profesional (baca: IAGI) dan > lebih jauh lagi: kenapa peran kelompok profesional (baca: IAGI) dalam gerak > reformasi di Indonesia saat ini sangat minim. Menurut saya, permasalahan > dasarnya ada pada 3 kata kunci: militansi, skala prioritas, dan logistik > > 1.1. Kaum dan kelompok profesional terlahir untuk tidak jadi militan. Kalau > mereka jadi militan, mereka tidak akan lagi profesional. Padahal militansi > itulah yang diperlukan untuk bisa proaktif membuat analisa & proposal > tandingan dan menyebarkannya dan sekaligus mengimplementasikannya. Dengan > militansi, kaum atau kelompok yang semula profesional akan mencabutkan > dirinya dari akar kesetiaan pada profesionalisme-nya dan mulai berpindah, > melompat atau bergeser pada substrat yang lebih luas bernama a.l.: ideologi, > nasionalisme, agama, dan bahkan bisnis. Dibutuhkan makelar-makelar yang > bernama politisi, aktifis LSM, anggota DPR, konglomerat atau bahkan seorang > menteri untuk menggugah kaum/kelompok profesional memberikan analisa & > proposal tandingan-nya itu. Ketika saya beri muatan bisnis, nasionalisme > atau bahkan ideologi pada Ikatan Ahli Geologi Indonesia, maka saya sudah > tidak berpijak pada tataran profesional lagi. Makanya saya tidak memakai > atribut IAGI ketika saya banyak bergerak diluaran sebagai penasehat ahli > bupati-bupati penghasil MIGAS (FKDPM) atau apalagi ketika mencari nafkah > (bisnis) sebagai penasehat ahli eksplorasi di beberapa perusahaan > perminyakan dan pertambangan. Kaum profesional yang "profesi"nya sebagai > pengamat perminyakan, pengamat ekonomi perminyakan, pengamat eksplorasi, > ataupun pengamat-pengamat yang lain memang tidak harus jadi militan untuk > bisa memberikan analisa dan proposal tandingan. Dengan mudahnya mereka akan > melakukannya, karena memang pekerjaannya adalah mengamati, mengajarkan, > berteori, tapi tidak mengerjakan. Tetapi sayangnya, sebagian besar dari > anggota kelompok/paguyuban profesional (termasuk juga IAGI) bukanlah > pengamat. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja profesional, yang punya > majikan ataupun bohir, yang membuat mereka menjadi sangat tidak independen. > Kalaupun mereka mempunyai pemikiran analisa & proposal tandingan (seperti > yang kawan saya katakan: semua yang dia kenal bilang: "kita mampu"), itupun > saya kategorikan sebagai "pemikiran (maaf) masturbasi" (meminjam istilah di > kampus dulu), karena mereka tidak akan pernah bisa mengimplementasikannya > selama mereka berpegang teguh pada asas profesionalismenya. Kalau mereka > serius dan mau militan, harusnya mereka keluar dari status pekerjaan resmi > mereka sekarang dan meneriakkan analisa & proposal tandingan tsb dalam > kapasitas profesionalisme pribadi (ataupun kelompok baru yang mereka bentuk) > yang lebih berorientasi pada substrat lebih luas yang sebutkan tadi (bisnis, > partai, kelompok politik, LSM, dsbnya). Terus ada pertanyaan: bukankah > teman-teman yang melontarkan ide-ide analisa & proposal tandingan dalam > diskusi-diskusi kawan tsb bisa juga memakai status pengamat, kemudian > memformal-kan hasil pengamatannya tersebut dalam lembaga kelompok > profesional macam IAGI?? No way, tidak mungkinlah itu terjadi. Karena apa? > Sekali lagi saya tegaskan, bahwa kalaupun mereka jadi pengamat, status > ke-pengamat-annyapun adalah "ngambang" (seperti istilah kawan saya aussie > dulu waktu rapat di GEA untuk mogok: bahwa sebagian besar dari kita adalah > "..... ngambang"). Pengamatan gadungan, alias ngomong gak bayar, alias gak > punya resiko, sehingga mereka bisa ngomong sampai menyundul langit tapi > tidak punya kewajiban untuk mengimplementasikan apa yang diomongkan: sama > saja bohong!! Bagaimana mungkin IAGI menanggung beban "nama", "kesan > politik", "lawan-kawan" dsbnya karena memformulasikan ide analisa & proposal > tandingan tersebut, sementara para anggotanya tidak punya komitmen untuk > melaksanakan apa yang mereka omongkan (karena mereka terikat pada status > pekerjaannya dimasing-masing perusahaan atau lembaga). Lha wong bayar iuran > saja baru maksimum 20% dari keseluruhan anggota yang "mau" membayar. > > 1.2. Nah, dengan diantar oleh masalah iuran itu pula saya masuk ke masalah > skala prioritas. Untuk organisasi profesi yang disebutkan kawan saya sebagai > "kelompok" profesional semacam IAGI (HAGI, IATMI, PERHAPI, Ikatan ALumni > dsb), skala prioritas & lapangan bermain (playing field) nya sangat beragam, > tergantung dari elan kepemimpinan dan semangat generasinya. Kalau anda mau > tanya: kenapa tidak tergantung AD/ART-nya saja? Wah,.. hampir keseluruhan > organisasi profesi yang didirikan jaman orde lama - orde baru itu punya > AD/ART yang hampir seragam. Tujuannya juga hampir seragam: pokoknya harus > ada pembangunan nasional-nya lah. Jadi, tergantung siapa yang jadi sopir > organisasi itu saja: prioritas apa yang dikerjakan dan lapangan bermain > (playing-field) mana yang disentuh. Ada organisasi yang berkecimpung di > tataran kebijakan, terus menerus memasok input ke pemerintah, selalu bicara > tentang policy nasional, ada juga organisasi yang lebih mementingkan > konsolidasi, partisipasi, peningkatan bargaining profesionalisme lewat > pendidikan keahlian extra-perusahaan, dan sosialisasi profesi. IAGI dibawah > kemudi saya lebih saya arahkan ke yang kedua, karena saya melihat tanpa > partisipasi aktif, keterlibatan aktif, dan dukungan kuat aspirasi dari > bawah, apa yang kita omongkan di atas berupa input policy dsbnya, akan > menjadi tak bergema, sia-sia. Untuk itulah, maka tidak terlalu banyak IAGI > membuat press release yang berhubungan dengan masalah-masalah geo-politics > di Indonesia seperti (mungkin) pada jaman kepengurusan sebelum saya. Tetapi > secara terus menerus, saya arahkan PP-IAGI untuk membuat dan mengirimkan > masukan-masukan tertulis (yang tidak bombastis dan tidak jadi press-release) > ke BP-MIGAS, ke Ditjen Migas, ke DPR, ke Menteri ESDM, dan pihak-pihak > terkait lainnya tentang berbagai macam hal. IAGI 3 tahun kemarin dan masih > akan 2 tahun kedepan,.... lebih banyak bikin sosialisasi geologi ke > masyarakat, penyuluhan ttg bencana geologi, pendidikan untuk lsm-lsm, kursus > & field trip buat anggota, guest lecturing, peningkatan kemampuan penulisan > paper & presentasi, pembenahan sandi stratigrafi, dsb, dsb,... yang jauh > dari kesan populis, bombastis dan layak press-release. Memang prioritasnya > masih disitu dulu. Lha wong ngerjain itu semua aja sudah jungkir balik dan > perlu akrobat, je..... Karena sebenarnya menjalankan organisasi seperti IAGI > di Indonesia ini hampir sama dengan menjalankan himpunan mahasiswa jaman > dulu: tidak dibayar, pengabdian, siap untuk diludahi, siap muka badak, siap > kerja sendiri, siap kesepian. Mungkin ada kelompok profesional lain yang > jauh lebih politis dari IAGI (Perhapi, ISEI, dll), tapi saya yakin dibalik > suara mereka yang keras didunia luar; ikatan didalam, komitmen, aspirasi > anggota, dsbnya sangat lemah. Lama-lama juga anggota akan tahu bahwa > sebenarnya suara yang dibawakan pimpinannya itu adalah suara pimpinannya > sendiri, bukan suara anggota. Karena apa? Karena pimpinannyalah yang > membiayai organisasi, karena memang anggotanya tidak peduli, tidak komit > untuk menghidupkan organisasi. Jadi sang pemimpin merasa berhak untuk > menggunakan kendaraan organisasi melontarkan ide-ide "politis"nya, karena > toch, dia sudah berkorban banyak untuk organisasinya. Di IAGI, saya tidak > mau terjadi seperti itu. > > 1.3. Masalah logistik sangat erat hubungannya dengan militansi dan skala > prioritas diatas. Logistik kaum dan kelompok profesional ada ditangan para > pemodal dan pemegang kekuasaan. Selama mereka tidak bergandengan tangan > dengan 2 kelompok tersebut, logistik mereka tidak akan pernah bisa cukup > terpenuhi. Ketika logistik untuk pemenuhan hidup layak kelas menengah tidak > terpenuhi; terlupalah soal militansi, naiklah prioritas perut dan gengsi > menjadi prioritas nomer satu. Apakah ada kaum atau kelompok profesional yang > bisa memenuhi logistiknya sendiri sampai dia berhasil sukses dalam > bisnis/politik? Banyak!! Tetapi ketika mereka sudah bisa memenuhi > logistiknya sendiri, maka dia sudah berubah status menjadi pemodal atau > pemegang kekuasaan. Panigoro, Pramono Anung, Heri Akhmadi adalah contoh > kaum profesional yang tidak lagi profesional karena mereka sudah jadi > bisnisman dan atau politisi.Mereka bisa jadi sangat militan, tapi untuk > kepentingan bisnis dan atau politik. Karena apa? Karena mereka sudah > melewati batas ambang pemenuhan kebutuhan logistiknya; walaupun sebenarnya > tidak ada namanya nilai mutlak batas ambang tersebut (karena semakin mereka > meningkat, semakin tipis beda antara puas-cukup / tidakpuas-kurang). > > > Bandung, 16 Nopember 2003 --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) ---------------------------------------------------------------------
