all,
Mungkin agak tidak adil kalau Bupatinya saja yang di-ekspose. Karena sepajang JOB Beroperasi disana, pak Santoso ini sangat kooperatif.
Pak Bupati ini berubah total karena mendapat masukan dari kawan-kawan eks PSC yang "memberi angin surga" dengan mencontohkan BOB-nya Caltex tanpa(mungkin) menjelaskan bagaimana penerapan UU migas (no 35 kalau tdk salah) ttg hak BUMD mendapatkan 10 % dari share yang ada untuk daerah yang baru beroperasi. Sedangkan untuk kasus diatas, busines to business yang harus dipakai. Artinya sharing yang 10 % ini sangat tergantung dari mau tidaknya operator menjual sharenya dan tentu ada past cost yang harus dibayar.
Ini juga bukti bahwa pemerintah sangat tidak effisien menangani hal-hal sederhana seperti diatas. Alangkah gampangnya kalau Menteri ESDM ngomong sama Mendagri kalau anak buahnya keluar jalur. Dan alangkah gampangnya Mendagri menjelaskan dan memerintahkan Pak Bupati untuk tidak keluar jalur.
end of story..
dd
----- Original Message ----- From: "Rovicky Dwi Putrohari" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <iagi-net@iagi.or.id>
Sent: Thursday, April 21, 2005 9:37 AM
Subject: Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
Lagi-lagi kalau aku lebih mementingkan penjelasan serta pendidikan ke "cowboy-cowboy" ini. Mereka perlu diberitahukan bagaimana proses eksplorasi itu berjalan di Indonesia, termasuk didalamnya 'cost recovery'. Mereka mana tau adanya kerugian disemua pihak kalau sebuah project terbengkalai.
Apakah hanya pendidikan ke rakyat ? ... tentunya tidak ... semua pihak (explorer, pemerintah pusat dan juga daerah) juga harus saling mengerti kepentingannya. Rakyat lokal sering "merasa" tidak mendapatkan "hak"nya.
Walopun akau jg ga tau mana yg lebih ber"hak" atas kekayaan alam, karena
mana yg disebut proporsional itu ya harus dirundingkan dan ada tata caranya. Entah dengan otonomi, perserikatan, ataupun terpusat semuanya mesti dengan perundingan.
Temen-temen yg operasinya di darat tentunya lebih banyak tahu ttg konflik ini, terutama setelah ada otoda.
Nah lagi2 saya yakin proses perundingan yg merugikan semua pihak ini perlu penengah yg bener2 netral .... siapa ? LSM ? IAGI lagi ? Berat juga rek ... Salah-salah 'gajah bertarung hebat, kucing ke-injek2 dibawahnya'.
RDP 'emang iagi kucing ?"
On 4/21/05, sugeng.hartono <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
berjalan,
Artikel ini juga dimuat di koran lokal Jambi edisi kemarin. Apakah tidak ada cara yang lebih arif, misalnya pemboran tetap
hampirtetapi perundingan juga berjalan sehingga tidak ada kerugian yang semestinya tidak perlu.
Sugeng
----- Original Message ----- From: "Musakti, Oki" <[EMAIL PROTECTED]>
Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah
Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu?
Tidak!
-- Education can't stop natural disasters from occurring, but it can help people prepare for the possibilities ---
--------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) ---------------------------------------------------------------------
