> > > Oki , Jangan heran mengapa isi editorial koran yang cukup "pintar" seperti ini . Editorial ini menunjukan seolah-olah penulis editorial ini tidak mengerti sistim PSC , padahal koran sekaliber media indonesia kan tdk mungkin. Disinilah kemudian "interest pribadi pemilik koran" yang menentukan , jangan lupa bahwa Surya Palloh telah menandatangani MPU dengan Pemda , dengan demikian SP akan dapat menalangi kewajiban PemDa, SP akan menda- pat konsesi yang tentunya menguntungkan. Hal mana mungkin tidak akan terjadi bila bermitra dengan Pertamina. Atau lebih buruk lagi ! Apakah SP sudah menjadi agen perusahaan multi- nasional ? Masa yaaaa ???? Dus , inilah salah satu akibat liberalisasi dalam mas media , yang mau tidak mau akan terjadi,yaitu mempengaruhi opini publik dengan infformasi yang menyesatkan.
Si Abah. Dari editorial kamis media Indonesia. > > Kelihatannya posisi PTM di fait acomply (sp?) dalam editorial ini. > > > > Oki > > > > Pertarungan Minyak Pertamina-Pemerintah > > SEBUAH perundingan panjang dan melelahkan telah terjadi antara pemerintah > Republik Indonesia bersama Pertamina dan Exxon Mobil mengenai pengelolaan > ladang minyak di Blok Cepu. Perundingan yang dimulai sejak 1990 itu baru > mencapai kesepakatan pada Juni 2005 dengan penandatanganan nota > kesepahaman. Siapa pun yang menandatangani MoU, itu adalah kesepakatan > antara pemerintah Republik Indonesia dan Exxon Mobil, perusahaan minyak > terbesar di dunia yang bermarkas di Houston, Amerika Serikat. > > Tidak mudah, memang, mengegolkan sebuah MoU dengan perusahaan sekaliber > Exxon. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri terlibat dalam lobi, > entah dengan Exxon, entah dengan pemerintah Amerika Serikat agar > kesepakatan segera diteken. > > Maka, ketika MoU ditekan, tidak hanya pers di dalam negeri yang mewartakan > deal tersebut. Pers terkemuka dunia pun memberitakan secara luas > kesepakatan itu. Kesepakatan yang membuka jalan agar kandungan minyak > sekitar 350 juta barel di Blok Cepu segera dipompa keluar untuk > menghasilkan devisa bagi Indonesia yang sedang mengalami krisis keuangan > amat parah. > > Menurut MoU yang diteken itu, porsi penerimaan pemerintah adalah 87%. > Porsi ini naik dari 50% pada 1990, naik lagi menjadi 56% pada perundingan > 2004, dan melonjak lagi menjadi 87% pada kesepakatan 2005. Dari sisi ini, > pemerintah Indonesia sukses memaksa Exxon. > > Dengan asumsi harga minyak US$50/barel, 87% porsi pemerintah setara dengan > sekitar US$8 juta per hari atau US$3,6 miliar setahun. Jumlah yang sangat > memadai untuk mengatasi krisis keuangan negara. > > Akan tetapi, seluruh potensi penerimaan itu sekarang berada dalam bahaya. > Bahaya karena Pertamina ingin mengubah MoU yang sudah ditekan dengan > meminta lagi jatah 10% participate interest yang diberikan kepada > pemerintah daerah. > > Sungguh sebuah ironi besar ketika sebuah kesepakatan pemerintah dengan > Exxon bisa dibatalkan oleh Pertamina yang notabene adalah BUMN milik > pemerintah. Bagi Exxon, dan juga bagi investor dunia, kasus ini--kalau > tidak segera diatasi--akan meruntuhkan citra Indonesia. Kita akan dianggap > sebagai negara yang tidak tahu dan tidak menghargai kesepakatan. > Kesepakatan pemerintah bisa dianulir oleh direksi sebuah BUMN. Di manakah > koordinasi? Di mana dan siapakah yang memegang kendali dan komando? Apakah > arti sebuah MoU? > > Tidak cuma itu. Kalau MoU ini dibatalkan hanya karena Pertamina tidak > berkenan, potensi penerimaan yang US$3,6 miliar setahun belum juga > terealisasi karena sesama organ pemerintah berkelahi memperebutkan porsi. > Kita ibarat itik yang mati kehausan di atas danau yang berlimpah air. > > Exxon yang merasa dibohongi kemungkinan akan mengadukan kasusnya ke > Mahkamah Internasional. Dan yang tidak kalah penting, pembatalan itu akan > menyebabkan investor menjauhi negeri kita. Maka, diplomasi 'buka praktik' > yang dilakukan SBY dengan para investor terkemuka di dunia dalam berbagai > kunjungan ke luar negeri akan berantakan. > > > > --------------------------------- > Start your day with Yahoo! - make it your home page --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina (Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id) ---------------------------------------------------------------------
