Mas Awang, Kenapa nggak ditawarkan pada beberapa tenaga di PSC untuk mengganti badgenya dengan badge BPMigas. Status mereka menjadi secondee pemerintah c/q BPMigas di PSC tersebut. Naikkan gajinya barang beberapa puluh persen, perhitungkan service yearnya...saya yakin banyak yang mau. Sebagai tambahan, bisa juga direkrut tenaga2 pengalaman dari luar yang baru menikmati pesangon seperti usulannya pak Hari Kusna. Biaya untuk pemerintah saya yakin relatif kecil, apalagi kalau dibanding dengan potensi kebocoran yang bisa diselamatkan. Daripada mereka harus 'tersiksa' oleh loyalitas ganda....
NB: Saya ingat hal serupa pernah resmi diusulkan oleh IAGI saat Mas Andang baru menjabat sebagai Presiden . Tapi sebagaimana nasib banyak usulan di negeri tercinta, gaungnya redup ditelan waktu. Selamat Ulang tahun negeriku...... Salam Oki Pak Taufik, Zaman Pak Effendi Situmorang jadi Direktur Pertamina MPS pernah ada rencana itu : menempatkan orang2-nya di KPS untuk pengawasan langsung. Tak jadi berjalan, a.l. karena kekurangan orang2 yang senior (menempatkan yang junior sama saja dengan bohong). Terpulang ke diri sendiri. Mau loyal ke perusahaan yang dengan jelas kita tahu sedang merugikan Negara ? Mau membela kepentingan Negara dan melupakan dulu loyalitas ke perusahaan ? Atau, sekedar tak peduli sebab Negara itu abstrak dan perusahaan itu nyata ? First thing first adalah menurut orang per orang. Maka, kembali terpulang ke diri sendiri. Tanpa laporan dari orang dalam KPS pun, fungsi pengawasan harus berjalan sebab itu memang tugas BPMIGAS. Apakah pengawasan efektif atau tidak, apakah terlalu ketat atau tidak, itu adalah suatu proses yang harus selalu diperbaiki, sebagaimana kita juga mengawasi diri sendiri. salam, awang "O.K Taufik" wrote: Pak Awang, Masalahnya pekerja nasional di KPS asing (misalnya) apa mempunyai payung hukum untuk menjadi double face buat company tempat dia bekerja?, ini yang sulit, bagaimanapun karyawan tersebut memiliki gentlement agreement dengan coy-nya sesuai kesepakatan yg ke-2 belah pihak akui, satu hal juga peluang conflict interest untuk memanfaatkan kondisi tersebut besar sekali. Melaporkan, menjatuhkan dll demi kepentingan diri sendiri pasti ada. Kenapa pihak BPMIGAS tidak terus terang saja menempatkan oknumnya di setiap coy, sama hal yg sekarang BUMN lakukan dengan pasukan "lendonya", menempatkan oknumnya di setiap BUMN untuk menangkal korupsi?..tak jelas memang efektif atau tidak. regards __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com --------------------------------- Start your day with Yahoo! - make it your home page
