http://www.gatra.com/artikel.php?id=87585
Menolak Kesepakatan Tanpa Nama AGUSTUS tahun lalu, beberapa jam setelah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina, Widya Purnama langsung melontarkan pernyataan menantang. Pria bertubuh tinggi besar ini bertekad melawan siapa saja yang merugikan Pertamina. "Saya akan lawan mereka, bahkan saya siap mati melawan mafia perminyakan," katanya di hadapan wartawan cetak dan elektronik. Masih belum puas. ''Aparat dapat bertindak tegas terhadap penyelundup. Kalau perlu, tembak saja!'' katanya bersemangat. Sebagai orang dengan bekal nol pengalaman di bidang perminyakan, tekad Widya itu terdengar nekat. Pria 51 tahun ini juga menyatakan akan menolak pihak lain yang mengobok-obok Pertamina. Kenyataannya, selama satu tahun menjabat, kursi Widya justru sering digoyang. Pekan lalu, goyangan untuk melengserkan Widya makin kencang. Menteri Negara BUMN, Sugiharto, memberi isyarat bahwa jabatan Widya tak bisa diperpanjang lagi. ''Insya Allah, akan diganti sebelum akhir bulan ini,'' katanya. Seperti sadar akan nasibnya, Jumat pekan lalu Widya mengundang wartawan ke kantornya. Tapi jumpa pers itu tidak didesain sebagai pertemuan perpisahan. Semua anggota direksi Pertamina hadir lengkap. Seolah-olah ingin menyatakan bahwa direksi kompak dan tidak ada masalah serius di Pertamina. Dengan tetap bersemangat, Widya memaparkan kinerja Pertamina selama berada di bawah kekuasaannya. Misalnya, ia menyebutkan pemasukan bersih Pertamina di luar pajak, depresiasi, dan pengeluaran non-kas lain (EBITDA) dari sektor hulu mencapai Rp 6,72 trilyun hingga pertengahan tahun ini. Widya yakin akan melampaui target pemerintah Rp 10 trilyun di akhir tahun. EBITDA sektor hilir juga melampaui target. Sekadar mengingatkan, ketika tiga bulan pertama menjabat sebagai direktur utama, Widya pernah mendapat surat teguran dari Sugiharto. Ia dinilai belum mampu menghasilkan EBITDA sesuai target pemerintah. Dengan pemaparan itu, Widya seperti hendak menunjukkan bahwa kinerjanya selama ini makin baik. Tapi, selantang apa pun pernyataan Widya, kekuatan yang hendak mencopotnya sulit tertandingi. Selain Sugiharto, Menteri Koordinator Perekonomian, Aburizal Bakrie, pun menyatakan bahwa Widya tidak akan dipertahankan lagi. Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memberi lampu hijau. Kepada lingkaran dalamnya, Aburizal dan Kalla beberapa kali mengungkapkan kejengahannya terhadap gaya kepemimpinan Widya. Widya pun dianggap membangkang pada pemerintah dalam kasus sumur minyak Cepu. Blok yang mengandung 1,4 milyar barel minyak itu sempat ditelantarkan ExxonMobil Oil Indonesia selama empat tahun. Perusahaan ini semula memiliki konsensi menggarap sumur Cepu sampai 2010. Namun perusahaan asal Amerika itu meminta perpanjangan kotrak hingga 20 tahun. Exxon mengaku telanjur menggelontorkan uang hingga US$ 450 juta untuk pembelian saham Humpuss dan biaya eksplorasi. Jika masa konsesinya hanya sampai 2010, Exxon mengaku tekor. Tapi Pertamina menganggap pengeluaran Exxon tak lebih dari US$ 147 juta. Adalah Widya yang berani menghentikan kerja sama dengan ExxonMobil, 26 Agustus tahun lalu. Alasannya, ExxonMobil tidak beriktikad baik. ''Semua anggota direksi Pertamina setuju. Jadi, ini keputusan resmi,'' kata Widya. Keputusan itu diambil melalui kajian finansial dan teknis. Keputusan Widya mengundang kegeraman ExxonMobil. Sampai-sampai, kasus ini menjadi agenda pembicaraan antara Presiden Amerika Serikat George W. Bush dan Susilo Bambang Yudhoyono, saat keduanya berjumpa di pertemuan APEC, Cile, November tahun lalu. Pulang dari Cile, pemerintah langsung berbenah. Menteri BUMN Sugiharto membentuk tim perunding dengan ExxonMobil, 29 Maret 2005. Tim itu diketuai Martiono Hadianto, yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Anggota tim 10 orang, terdiri dari Martiono, Roes Aryawijaya, Lin Che Wei, Muhammad Abduh, Umar Said, Mustiko Saleh, Iin Arifin Takhyan, Achmad Rochjadi, M. Ikhsan, dan Rizal Mallarangeng. Dalam daftar itu tidak tampak nama Widya. Direksi Pertamina hanya diwakili oleh Mustiko Saleh, Wakil Direktur Utama Pertamina. Sedangkan semua anggota komisaris Pertamina ada di sana. Lin Che Wei adalah tenaga ahli Sugiharto yang menjabat sebagai sekretaris dalam tim tersebut. Saat ini, Lin sudah menjabat sebagai Direktur Utama Danareksa. Jauh sebelum terlibat di Cepu, Lin Che Wei pernah menjadi anggota tim pemerintah untuk berunding dengan Cemex dalam kasus Semen Gresik. Sedangkan Ikhsan dan Rizal tercatat sebagai tenaga ahli Aburizal di Kementerian Perekonomian. Penunjukan anggota tim itu juga diikuti penetapan tiga anggota yang memiliki kapasitas istimewa, yakni Martiono, Lin Che Wei, dan Roes Aryawijaya. Tanpa ketiga orang ini, negosiasi dianggap tidak valid. Bahkan rapat sudah dianggap kuorum asal ketiganya hadir dalam perundingan. Tapi, kepada Gatra, Martiono menyatakan bahwa sebagian besar anggota tim hadir setiap ada rapat. Pembentukan tim oleh pemerintah itu menyudutkan Widya. Dia berpendapat, seharusnya Pertamina-lah yang menjadi perunding dengan ExxonMobil. Sikapnya itu didukung para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang merasa bahwa pemerintah sedang dikadali oleh Amerika. ''Kami tak mengakui tim perunding itu,'' kata Alvin Lie dari Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi. Dalam perjalanan selanjutnya, Martiono makin tampak berseberangan dengan Widya. Tiba-tiba saja, Martiono mengumumkan dicapainya kesepakatan dengan ExxonMobil. Pengelola Blok Cepu adalah konsorsium yang terdiri dari Pertamina, ExxonMobil, dan pemerintah daerah. Pertamina mendapat saham 45%, ExxonMobil 45%, dan pemda 10%. Konsep kesepakatan itu tertanggal 25 Juni lalu. Widya merasa dirugikan dengan kepemilikan Pertamina yang minoritas itu. Jika ada kasus, posisi Pertamina jadi lemah. Ia khawatir, asing akan menyetir perusahaan. Kesepakatan itu juga dianggap janggal, karena melibatkan tiga pemda yang berhak ikut dalam Blok Cepu. Yakni Bojonegoro dan Tuban --keduanya di Jawa Timur-- serta Blora, Jawa Tengah. Kenyataannya, pemda tidak punya cukup uang untuk ikut mengelola minyak. Pemda mengundang pihak ketiga. Kabupaten Bojonegoro, misalnya, mendirikan PT Asri Dharma untuk mengelola Cepu. Perusahaan ini menggandeng PT Surya Energi Raya milik Surya Paloh, pengusaha yang juga Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar. Menurut versi Widya, pemda seharusnya tidak ikut mengelola. Sebaiknya pemda mendapat jatah dari Pertamina. ''Semua kendali ada di Pertamina,'' katanya. Bila saham pemda masuk ke Pertamina, maka Pertamina menjadi mayoritas tunggal, dengan kepemilikan saham 55%. Dalam kesepakatan itu, Widya tidak ikut tanda tangan. Yang nongol adalah tanda tangan Martiono, tanpa nama. Hanya tertulis "ketua tim perunding Blok Cepu" dalam bahasa Inggris. Pada posisi wakil pemerintah tertulis Menteri Koordinator Perekonomian plus tanda tangan Aburizal Bakrie di atasnya. Anehnya, tak ada tanda tangan pejabat penting lainnya yang selama ini membidangi minyak dan gas. Misalnya Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Kardaya Warnika, atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro. Sedangkan dari pihak ExxonMobil terdapat tanda tangan pejabat dari Mobil Cepu Ltd dan seorang Managing Director Ampolex Pte Ltd. Semuanya tanpa nama jelas. Ampolex adalah perusahaan asal Australia, mitra ExxonMobil di Cepu. Penolakan Widya atas hasil kesepakatan dengan ExxonMobil adalah salah satu sikap ketegasannya kepada pemerintah. Tapi, bagi para menteri, sikap Widya malah bikin pusing. Apalagi bukan kali ini saja Widya membangkang perintah. Dalam kasus Karaha Bodas, Widya menolak membayar US$ 300 juta atas kerugian akibat pembatalan proyek ini. Meski di tingkat Arbitrase Internasional, Indonesia dinyatakan kalah, Widya tetap ogah membayar sebanyak itu. Menurut dia, Pertamina hanya pantas membayar sekitar US$ 50 juta, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan Karaha. Kasus Karaha Bodas ini sampai sekarang belum kelar (lihat: Copot Pucuk, Cari Celah). Widya juga sempat dituduh sebagai biang keterlambatan pasokan bahan bakar minyak, Juni lalu. Waktu itu, di beberapa daerah terjadi antrean panjang kendaraan di SPBU. Menteri Keuangan, Jusuf Anwar, menyangka ada problem manajemen pembelian BBM di Pertamina. Dalam kasus ini, Widya tak balik menyerang Jusuf. Tapi Widya menolak kalau dikatakan ada masalah manajemen pembelian BBM. Ia hanya mengatakan, dana untuk mengimpor BBM biasanya ditransfer ke Pertamina pada awal bulan. Faktanya, uang untuk membeli BBM tidak cukup. Ketika terjadi kelangkaan itu, pemerintah kembali menyetor uang pada 24 Juni, sehabis sidang kabinet, atas perintah presiden. Besarnya kucuran uang dari Departemen Keuangan dengan kebutuhan Pertamina memang kadang berbeda. Sebab Jusuf Anwar menggunakan harga minyak yang dipatok anggaran. Sedangkan Pertamina membeli minyak berdasar harga pasar. Saat ini, kelangkaan BBM sudah tidak terjadi lagi. Masih soal BBM, Widya juga pernah dituduh mendahului pemerintah, ketika Pertamina menaikkan harga Pertamax dan elpiji, akhir tahun lalu. Ketika itu, pemerintah baru merencanakan menaikkan bensin dan solar. Kenaikan harga Pertamax itu langsung diantisipasi masyarakat untuk memprotes rencana kenaikan harga bensin dan solar. Pemerintah akhirnya menunda kenaikan premium dan solar. Widya pun mendapat peringatan dari Sugiharto. Dalam hal ini, Widya sebetulnya tidak bersalah, sebab tanggung jawab kenaikan harga Pertamax memang ada di Pertamina. Pasalnya, Pertamax tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Kalau harganya tidak dinaikkan, Pertamina bisa rugi hingga Rp 500 juta per tahun. Kekeliruan Widya saat itu, ia tidak berkonsultasi dengan menteri lain. Widya pun tidak melapor pada Sugiharto ketika mengangkat direksi dan komisaris salah satu anak perusahaan Pertamina. Sederet dosa Widya itu menyeretnya ke ujung jurang. Pemerintah kini tengah menggodok nama-nama pengganti Direktur Utama Pertamina. Kali ini, proses uji kelayakan dan kepatutan tidak seperti biasa. Kata Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu, pihaknya tidak lagi menyodorkan daftar pendek calon kepada Tim Penilai Akhir (TPA) seperti yang sudah-sudah. "Kelihatannya TPA sudah punya daftar sendiri," ujar Said. Kementerian BUMN menangani administrasinya saja. Calon terkuat adalah Martiono, kawan serumah Widya di Pertamina. TPA yang diketuai presiden itu dikabarkan sudah setuju dengan Martiono. Aburizal dan Jusuf Kalla pun mendukung. Namun masih ada calon lain yang pantas dipertimbangkan. Antara lain, Direktur Jenderal Migas Iin Arifin Takhyan dan Kepala BP Migas Tubagus Haryono. Ketika dikonfirmasi, Martiono tidak berani menyatakan kansnya untuk menjadi Direktur Utama Pertamina. ''Pejabat yang berwenang saja belum menentukan, kok,'' katanya. Pengamat perminyakan, Kurtubi, menyatakan bahwa Martiono tahu isi perut Pertamina. Saat menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina di bawah Presiden B.J. Habibie, Martiono dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan karyawan dan pejabat lain. ''Di saat senggang, dia kan pintar nyanyi. Direktur-direktur lain nggak pernah menyanyi," ujarnya. Tapi Alvin Lie mempertanyakan mengapa harus Martiono. ''Apakah kita kekurangan kader sehingga harus daur ulang?'' katanya sengit. Widya yang sedang menghadapi kemungkinan kehilangan jabatan mencoba tegar. ''Saya anak tentara, hidup di asrama. Saya akan loyal dan bilang: yes Sir!'' Rihad Wiranto, Astari Yanuarti, Hatim Ilwan, dan Arief Ardiansyah [Laporan Utama, Gatra Nomor 41 Beredar Senin, 22 Agustus 2005] --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina (Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id) ---------------------------------------------------------------------
