Bukannya jadi provokator....
kayaknya pemerintah jadi punya amunisi buat mengatakan pertamina tidak
kompeten , sehingga blok cepu tidak pantas diserahkan ke pertamina...??
kok pas - pasnya bersamaan dengan kasus cepu ya waktunya....?

Regards

Kartiko-Samodro
Telp : 3852



|---------+---------------------------->
|         |           "Riky Innaka"    |
|         |           <[EMAIL PROTECTED]|
|         |           om>              |
|         |                            |
|         |           15/09/2005 07:54 |
|         |           AM               |
|         |           Please respond to|
|         |           iagi-net         |
|         |                            |
|---------+---------------------------->
  
>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |                                                                             
                                                |
  |       To:       <[email protected]>                                       
                                                |
  |       cc:                                                                   
                                                |
  |       Subject:  [iagi-net-l] Kasihan                                        
                                                |
  
>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                               Lawelawe dan Kendurnya Pengawasan Pertamina  
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                               15/9/200506:33? Jumlah minyak mentah yang    
                               dirampok itu melebihi angka 12.600 ton.      
                               Dirut Pertamina Widya Purnama tak menyangka  
                               pihaknya bisa kecolongan. Widya menduga,     
                               oknum-oknum sengaja mempermainkan loses      
                               minyak mentah.                               
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                            [IMAGE]                                         
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            




                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                Liputan6.com, Jakarta:Sebuah penampungan minyak mentah      
                terapung atau single buoy mooring di Lawelawe, Kalimantan   
                Timur, sepekan terakhir menyedot perhatian khalayak. Betapa 
                tidak, melalui terminal terapung milik Pertamina itu,       
                sekitar 12.600 ton minyak mentah dengan mudahnya berpindah  
                tangan kepada para pencuri dan dibawa ke luar negeri.       
                Kendati sudah ditangani pihak kepolisian, jumlah tersangka  
                yang saat ini hampir mencapai bilangan 30 jelas mengejutkan 
                berbagai kalangan. Ternyata, sebagian di antara mereka      
                adalah pegawai dan karyawan kontrak Pertamina.              
                                                                            
                Perampokan. Itulah kata yang pantas dikenakan terhadap aksi 
                penyelundupan minyak mentah di Terminal Lawelawe, terutama  
                di tengah maraknya kelangkaan bahan bakar minyak di         
                sejumlah daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun      
                gerah. Beberapa hari silam, bersamaan dengan rekonstruksi   
                kasus penyelundupan minyak mentah di Lawelawe, Presiden     
                Yudhoyono memanggil jajaran direksi Pertamina. Seusai       
                pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Direktur   
                Utama Pertamina Widya Purnama mengaku para pelaku hanyalah  
                pegawai rendahan yang terdiri dari pegawas jaga kapal, juru 
                minyak hingga juru masak [baca: Dirut Pertamina:            
                Penyelundup BBM Hanya Pegawai Rendahan].                    
                                                                            
                Toh, bantahan Widya Purnama saat itu justru menimbulkan     
                pertanyaan dari sejumlah kalangan. Benarkah hanya pegawai   
                rendahan yang terlibat? Nah, sejak itulah Widya Purnama     
                bergerak cepat, terlebih pengusutan polisi telah jauh.      
                Selain memecat sejumlah pegawai, Widya akhirnya menyerahkan 
                setumpuk laporan penyelewengan BBM ke Markas Besar Polri.   
                Ternyata, perkembangan pengusutan polisi lebih jauh lagi.   
                Adadua temuan menarik di lokasi penyelundupan minyak di     
                Unit Pengolahan V Balikpapan, Kaltim. Pertama, RTC di       
                Lawelawe dan Balikpapanternyata rusak sejak September 2004. 
                Alhasil, tak ada catatan pasti minyak mentah yang           
                diproduksi dan dikirim ke terminal Balikpapandan Lawelawe   
                [baca: RTC di Lawelawe Telah Setahun Rusak].                
                                                                            
                Pertamina pun mengaku kecolongan. "Kita tidak pernah        
                berpikir crude [oil](minyak mentah) bisa dicolong. Ternyata 
                bisa dicolong," ujar Dirut Pertamina Widya Purnama dalam    
                acara Topik Minggu Ini, Rabu (14/9) malam. Dialog yang      
                dipandu reporter SCTV Bayu Sutiyono ini juga dihadiri       
                anggota Komisi VII DPR Ami Taher. Adapun di ujung telepon   
                ada Direktur Pemberitaan SCTV Karni Ilyas yang dua hari     
                terakhir ini menyertai Tim Mabes Polri meninjau lokasi      
                penyelundupan minyak di Unit Pengolahan V Balikpapan,       
                Kaltim.                                                     
                                                                            
                Widya Purnama boleh saja mengaku kecolongan. Namun Ami      
                Taher justru menyayangkan lemahnya pengawasan Pertamina.    
                "Pihak Pertamina perlu melihat keterkaitan dengan orang     
                Pertamina dan pihak lainnya yang terlibat dalam hal ini,"   
                kata Ami Taher. Ia melihat, betapa mudahnya kapal asing     
                merapat di ponton minyak terapung tersebut. Padahal,        
                menurut Ami, sudah seharusnya kedatangan kapal itu          
                terdeteksi petugas Bea Cukai atau Satuan Polisi Laut.       
                                                                            
                Ami juga mempertanyakan otorisasi dari petugas jaga dalam   
                menjaga aset Pertamina yang begitu besar, yakni senilai Rp  
                3 triliun. "Hanya dikomandoi oleh petugas saja itu terlalu  
                naif juga," ujar Ami.                                       
                                                                            
                Menanggapi sederet pertanyaan itu, Widya mengatakan, semua  
                pihak bertanggung jawab memantau masuk dan keluarnya stok   
                minyak mentah. Adapun mengenai dugaan keterlibatan orang    
                dalam Pertamina, Widya mengaku akan menindak tegas          
                oknum-oknum tersebut hingga ke akar-akarnya.                
                                                                            
                Penindakan memang penting, akan tetapi lebih penting lagi   
                menghitung jumlah kerugian yang diderita. Setidaknya        
                seperti yang dilontarkan Karni Ilyas. Menurut Karni,        
                pengusutan besarnya kerugian atas kasus pencurian minyak    
                mentah tersebut mengalami hambatan. Tak ada catatan pasti   
                mengenai besarnya minyak mentah yang diproduksi dan dikirim 
                ke terminal Balikpapandan Lawelawe. "Semua minyak yang      
                masuk di SPM Lawelawe berupa crude oil dari luar negeri     
                tanpa record sama sekali," kata Karni.                      
                                                                            
                Karni pun mengungkapkan, alat yang ada untuk mengawasi      
                barang masuk dan keluar yang dinamakan automatic tank       
                gauging (ATG) dan level indicator (Li) itu tidak berfungsi. 
                Adapun kerusakannya terjadi sudah lama. Namun awal rusaknya 
                alat-alat itu belum diketahui secara pasti waktunya. Lebih  
                jauh Karni menuturkan, untuk mendata lalu lintas minyak     
                mentah tersebut selama ini dilakukan dengan cara ditulis.   
                                                                            
                Lantaran itulah, menurut Karni, kasus ini sudah bukan       
                perkara pencurian maupun penyelundupan melainkan            
                perampokan. "Karena semuanya itu tanpa bayar sama sekali    
                kepada negara. Yang ada hanya kepada oknum-oknum. Dan, itu  
                diakui oleh petugas lapangan," jelas Karni [baca: RTC di    
                Lawelawe Telah Setahun Rusak].                              
                                                                            
                Widya tampak terkejut dengan hasil penemuan Karni. Menurut  
                Widya, kerusakan tersebut seharusnya bisa cepat diketahui.  
                "Kita akan usut besok pagi apakah benar ini. Mesti ada yang 
                bertanggung jawab," kata dia. Karni pun mengatakan, salah   
                seorang pejabat Pertamina di Balikpapan sudah meminta       
                perbaikan ke Jakarta, tapi belum terlaksana sampai          
                sekarang. "Tapi bisa saja mereka tidak meminta perbaikan,"  
                kata Karni.                                                 
                                                                            
                Hasil penemuan di lapangan itu agaknya juga mengejutkan     
                Ami. Karena itu, Ami menyarankan, sudah seharusnya          
                Pertamina berusaha memperbaiki alat-alat yang rusak         
                tersebut. Alat itu (ATG) sudah lama rusak dan itu sangat    
                menentukan besarnya volume minyak," ujar Ami. Satu lagi     
                kelemahan Pertamina yaitu adanya kebijakan soal batas       
                toleransi tingkat kebocoran loses) sebesar 0,5 persen. Ami  
                menilai, jumlah tersebut nilainya terlalu besar. Itu bila   
                dihitung tingkat kerugian yang dialami Pertamina.           
                                                                            
                Pendapat Ami diamini Widya. Jumlah tersebut memang terlalu  
                besar. Ia pun menduga, batas toleransi inilah yang          
                dimanfaatkan para oknum mencuri minyak mentah.              
                "Jangan-jangan loses ini yang dipermainkan," ucap Widya     
                yang sebelum memimpin Pertamina adalah Dirut PT Indosat.    
                                                                            
                Bila dugaan itu terbukti, Pertamina jelas kedodoran dalam   
                pengawasan di SBM Lawelawe, Kaltim. Walau begitu, Widya     
                tetap berupaya mengatasi kasus pencurian dan penyelundupan  
                minyak mentah ke luar negeri tersebut. Salah satu           
                solusinya, menurut Widya, pihaknya bekerja sama dengan      
                Polri. Bahkan, dalam waktu dekat, Widya bakal memberikan    
                data kapal-kapal, khususnya yang masuk ke Terminal          
                Balikpapan dan Cilacap, Jawa Tengah, kepada Kepala Polri    
                Jenderal Polisi Sutanto. Data tersebut di antaranya berisi  
                informasi mengenai jadwal kedatangan dan muatan kapal.      
                "Dengan data ini semoga [penyaluran minyak mentah] bisa     
                lebih diawasi lagi," ucap Widya.                            
                                                                            
                Niat baik pucuk pimpinan badan usaha milik negara itu       
                memang patut disambut baik oleh seluruh pihak terkait.      
                Dengan demikian, kerugian negara sebesar Rp 8,8 triliun per 
                tahun akibat penyelundupan BBM yang diungkapkan Presiden    
                Yudhoyono bisa dihilangkan atau paling tidak                
                diminimalkan.(AIS)                                          
                                                                            
                                                                            








This e-mail (including any attached documents) is intended only for the
recipient(s) named above.  It may contain confidential or legally
privileged information and should not be copied or disclosed to, or
otherwise used by, any other person. If you are not a named recipient,
please contact the sender and delete the e-mail from your system.



---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina 
(Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]), 
Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke