Biasanya masyarakat cuek aja kalau diberitahu potensi bahaya di pemukiman
mereka. Apalagi kalau sudah pernah terbukti, bahwa warning yang diberikan tidak
menjadi kenyataan.
Ada kendala yang sangat mendasar, sehingga tata kota atau tata ruang tidak
bisa berjalan, antara lain:
-pertumbuhan pemukiman di negeri kita memang tidak diatur dengan baik
(kalaupun diatur, cenderung tidak konsisten, atau tidak ada upaya pemaksaan
(enforcement) kepada community yang menempati),
-budaya pemukiman tradisional yang tidak pernah mengindahkan bahaya, atau
bahkan cenderung mendekati daerah bahaya, dengan alasan kemudahan mendapatkan
fasilitas hidup sehari-hari (misalnya membuat pemukiman dekat sumber air/sungai
yang rawan banjir).
-budaya masyarakat yang menganggap bencana sebagai takdir, yang tidak perlu
ditakuti, tapi harus diterima dengan pasrah.
-faktor ekonomi, yang tidak memungkinkan pindah dari tempat tinggal yang
dikategorikan sebagai daerah bahaya ke tempat yang lebih aman.
-adanya segelintir orang yang mau mengambil keuntungan ekonomi dengan
mengabaikan potensi kerusakan alam yang ditimbulkan.
Kendala yang sering timbul sehubungan dengan relokasi pemukiman dari tempat
yang dianggap rawan bahaya yang dihadapi aparat pemerintah diantaranya adalah
kesulitan mengalokasikan dana untuk memindahkan pemukiman dari daerah yang
dikategorikan riskan bencana alam tersebut, sampai benar-benar ada kejadian.
Mungkin ini tantangan buat gelogiawan untuk memberikan rekomendasi yang
benar-benar akurat, sehingga kalau tidak dilaksanakan bencana itu benar-benar
datang. Dengan kata lain, geologiawan kita harus benar-benar sakti.....
Salam
Pujas
Noor Syarifuddin <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Beh,
Mungkin akan lebih baik kalau IAGI juga bisa bersifat antisipatif dan bukan
reaktif. Jadi bukan setelah banjir kita memberi penjelasan, tapi lebih ke
arah membuat kajian untuk memprediksi bencana itu. Hal ini kemudian
direkomendasikan hal itu ke pemda dan publikasikan di koran.
Kalau gak digubris dan kemudian ada kejadian kita bisa tuntut pemdanya lewat
class action.
Karena kalau begini yang salah ya rakyat terus, kenapa kok mereka bikin
rumah di jalur banjir bandang... lha rakyat mana tahu itu jalur banjir
bandang....jangan-jangan asuransi juga jadi gak mau bayar...:-(.
salam prihatin,
----- Original Message -----
From: "Andang Bachtiar"
To:
Cc:
Sent: Wednesday, January 04, 2006 10:55 AM
Subject: Re: [iagi-net-l] Pakar: Banjir di Jember Bukan Bencana Alam
> Agak telat ngasih pe-er-nya brur,...
>
> karena pada hari pertama longsor terjadi Tim dari IAGI Jawa Timur sudah
> bergerak ke Jember dipimpin oleh Soffian Hadi dari PPIAGI Demisioner dan
> dikoordinasikan juga oleh Ikhsyat Syukur di Surabaya. Selain ikut membantu
> masyarakat di urusan emergency, kawan-kawan Jatim juga mencoba
mengumpulkan
> data dalam kaitannya dengan penyebab banjir bandang, lokasi daerah aman,
dan
> ikut memberikan penerangan kepada masyarakat dan pejabat-pejabat terkait
> sehubungan dua hal tersebut diatas. Soffian ikut mendampingi Gubernur
Jatim
> dan sebagian bahan yg dikumpulkannya dijadikan referensi dalam wawancara
dg
> wartawan saat Menko juga datang kesana. Dari monitoring lewat sms dg
kawan2
> disana, sementara ini info awalnya adalah:
> - hutan lindung di atas / daerah hulu sungai masih bagus
> - sebagian hutan produksi di sepanjang daerah aliran sungai rusak SETELAH
> bencana (karena dilanda luapan banjir bandang)
> - curah hujan di 3 stasiun terdekat 115, 138, 179 mm pada catchment 4130HA
> lewat sungai "dangkal" sehingga mengakibatkan "destruction"
> - pemukiman dibangun di atas endapan aluvial purba bekas banjir-banjir
> bandang pada periode-periode sebelumnya
> - siaran khusus IAGI JATIM LIFE di radio Suara Surabaya SCFM tadi pagi jam
7
> tentang masalah Banjir Bandang Jember
> - besok pagi jam 7:00 Soffian akan membriefing Men LH, Men Hut, dan MenKes
> di Juanda sebelum mereka pakai chopper ke Jember.
> Selain itu ada informasi juga telah terjadi longsor di Banjarnegara dengan
> korban sudah mencapai 6 orang
>
> Note:
> Kalaupun Dr Suparto Wijoyo menyalahkan pemerintah karena bencana
lingkungan
> yang lebih ditekankan pada manajemen lingkungan yang amburadul (terutama
> dalam kaitannya dengan penggundulan hutan), mustinya ini diperluas ke
> masalah-masalah kebencanaan secara umum yaitu karena PEMERINTAH KURANG
> TANGGAP TERHADAP USAHA-USAHA MITIGASI BENCANA (GEOLOGI) termasuk mitigasi
> gempa, tsunami, longsor, dan letusan gunung api. Sesuai dengan hasil
> rekomendasi side-meeting IAGI di Surabaya 29 November 2005, ygmenyatakan
> bahwa Pemerintah belum mampu melindungi rakyat dari bahaya bencana-bencana
> geologi, maka IAGI perlu terus menerus menjalankan advokasi terhadap
> usaha-usaha mitigasi yang seharusnya dibiayai oleh negara/pemerintah
sebagai
> pelindung pengayom rakyatnya.
>
> Mari kita bantu usaha kawan-kawan di Jawa Timur. Berikan informasi yang
anda
> punya sebanyak mungkin ke [EMAIL PROTECTED]
>
> Salam
>
> adb
>
> ----- Original Message -----
> From: "Rovicky Dwi Putrohari"
> To:
> Sent: Wednesday, January 04, 2006 4:17 PM
> Subject: [iagi-net-l] Pakar: Banjir di Jember Bukan Bencana Alam
>
>
> Kerjaan IAGI belum selesei, aku kasih PeeR baru ya.
> Gimana ?
> rdp
> --------------------------------------------------------------------------
--
> -------------
> HARIAN ANALISA
> Edisi Rabu, 4 Januari 2006
>
> Pakar: Banjir di Jember Bukan Bencana Alam
>
> Surabaya, (Analisa) Pakar hukum lingkungan Dr Suparto Wijoyo menilai
banjir
> bandang di Jember yang menewaskan 57 orang , 800-an orang mengungsi, dan
> 500-an
> orang terisolir bukanlah bencana alam, melainkan bencana ekologi.
>
> "Itu bukan bencana alam, karena kalau bencana alam berarti kesalahan
Tuhan,
> apa
> mungkin Tuhan di-mejahijau-kan? Menurut saya, banjir bandang di Jember itu
> bencana ekologi dan karenanya Bupati Jember harus dimintai
> pertanggungjawaban,"
> katanya kepada Antara di Surabaya, Selasa pagi.
>
> Menurut dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya
> itu,
> bupati atau walikota yang wilayahnya rawan bencana banjir, longsor, dan
> bencana
> lingkungan lainnya harus dimintai pertanggungjawaban.
>
> "Karena itu, saya minta Kapolwil dan Kapolda Jatim menindak secara hukum
> terhadap bupati dan walikota yang tak memiliki kebijakan untuk mencegah
> bencana
> lingkungan. Bagaimana pun, kepala daerah itu harus memiliki manajemen
> penataan
> lingkungan," katanya.
>
> Doktor alumnus Fakultas Pasca Sarjana (FPS) Unair Surabaya itu menyatakan
> banjir
> bandang di Jember bukan problem primer, melainkan problem ikutan yang
> diakibatkan buruknya manajemen lingkungan dari kepala daerah setempat.
>
> "Boleh saja, bupati atau walikota yang ada mengelak dengan menyebut
> kebijakan
> lingkungan yang salah merupakan warisan bupati atau walikota terdahulu,
> namun
> dia tetap dapat dikatakan bersalah, karena dia seharusnya melakukan
koreksi
> atas
> kebijakan yang salah," katanya.
>
> Manajemen lingkungan yang buruk, katanya, menyebabkan hutan menjadi
gundul.
> "Hutan menjadi gundul akibat dipotong setan gundul. Saya katakan setan
> gundul,
> karena orangnya tak tersentuh hukum. Dia tak tersentuh hukum, karena
> aparat-nya
> tak beres," katanya.
>
> Oleh karena itu, katanya, manajemen lingkungan yang buruk lebih tepat
> dikatakan
> sebagai bencana ekologi atau bencana lingkungan yang menuntut adanya
> pertanggungjawaban dari kepala daerah dan sejumlah kepala dinas.
>
> "Kepala dinas yang harus bertanggung jawab antara lain kepala dinas
> kehutanan
> (kadishut), kepala dinas tata ruang, kepala dinas pertamanan atau
> lingkungan,
> dan kepala dinas lainnya yang terkait dengan masalah ekologi," katanya.
>
> Sama halnya dengan bupati/walikota, katanya, para kepala dinas itu dapat
> saja
> mengelak bahwa mereka bukan pelaku di lapangan, namun polisi tetap dapat
> menjerat mereka dengan kesalahan mereka sebagai pemangku hutan atau
pemangku
> wilayah.
>
> "Jadi, polisi dapat menuntut kadishut secara hukum dengan adanya bencana
> banjir
> bandang dan hutan gundul sebagai bukti yuridis, apalagi bupati/walikota
> dalam
> konteks otonomi daerah juga menjadi pemegang otoritas kewilayahan,"
katanya.
> (Ant)
> --
> --Writer need 10 steps faster than readeR --
---------------------------------
Yahoo! DSL Something to write home about. Just $16.99/mo. or less
