Semula, yang mengemuka itu hanya Banyu Urip. Dokumen resmi ExxonMobil yang masih saya simpan menulis cadangan lapangan ini (bukan blok Cepu) punya kisaran 200-700 MMBO (Steve Buck, 2000). Kala itu belum seismik 3D. Setelah dilakukan seismik 3D katanya struktur malah membesar. "Katanya" sebab saya pun sudah tak punya akses ke data mereka sebab ExxonMobil sudah tak lapor lagi ke Pertamina MPS (saat itu).
Lalu, di media yang ramai lebih mengemuka cadangan blok, bukan Banyu Urip lagi. Berapa besar ? Angka bervariasi sekali, dari 400-1200 MMBO. Ini sudah bias. Berapa sebenarnya cadangan Banyu Urip sebenar2-nya. Tak ada yang tahu, bahkan EMOI pun saya pikir tak akan tahu pasti sebab hanya ada 3 titik sumur yang berderet di tengah. Closure-nya memang gede, tetapi sangat kasar kalau mau memastikan reserve-nya sekarang ini, lalu jadi pertimbangan keputusan. Berbahaya ! Sukowati-4 baru saja dibor JOB Pertamina-PetroChina, dan kering karena tight reservoir. Nah, Sukowati bertetangga dengan Banyu Urip. Pelajaran penting, siapa bisa mengira sepasti-pastinya reserve, apalagi di karbonat ? Salam, awang -----Original Message----- From: Rovicky Dwi Putrohari [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, February 27, 2006 1:22 PM To: [email protected]; HAGI-Net; migas indonesia; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED] Subject: [iagi-net-l] Kasus Cepu :Mulailah dari evaluasi secara ilmiah-akademis yang benar ! "Mungkin yang ditulis Mas Syaiful Jazan ada benarnya. Pada akhirnya mungkin putusan politis yg dipergunakan dalam memutuskan operatorship Cepu Block." On 2/27/06, Syaiful Jazan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Sudah kelihatan dengan jelas bahwa block Cepu sarat dengan nuansa > Politisnya,jadi apapun kehendak kita semua tidak akan terlaksana,dan > sebaiknya ikuti aja dan biarkan masyarakat setempat yang akan menentukan > nantinya,yang penting agar hydrocarbon segera bisa dimanfaatkan. > > sjn Mulailah dari evaluasi secara ilmiah-akademis yang benar ! Technical Background Sejak awal saya selalu berusaha mencari dan berusaha memberikan informasi yang berdasarkan atas penelaahan secara ilmiah-akademis. Salah satunya krono-logis, melihat urut-urutan terjadinya benang kusut dalam kerangka waktu. Juga pendekatan saintifik akademis harus lebih didahulukan dalam setiap evaluasi. Banyak istilah-istilah yg merancukan dalam keputusan lanjut yg menjadikan keputusan tidak tepat. Awalnya saya sangat keberatan ketika banyak menyebutkan BanyuUrip sebagai Giant Field. Tentunya ada kaidah-kaidah tertentu dalam menyebutkan Giant Field. Pertama perhitungan dengan kaidah ilmiah dan akademis yg benar. Apakah benar "dia" sebesar angka itu. Kedua apakah angka itu masuk dalam kategori Giant Field ? Istilah giant field hanya utk satu individu lapangan, bukan kolektif dalam satu block. Jadi tidak ada istilah Giant Block. Lapangan Banyu Urip-pun sudah membusang (mirip kasus busang dengan exagerasi reserves). Konsekuensi logis dari pemberian istilah ini saja sudah akan memberikan dampak yg cukup berat ketika kelanjutan proses ini berjalan alot dengan munculnya kalimat "Mampukah Indonesia mengelola GIANT field". Beberapa komentar bernuansa politis serta merta bermunculan. Apakah Pertamina mampu, apakah orang Indonesia mampu. Nuansa inipun sudah mulai sarat dengan muatan politis dan kepentingan. Hanya dengan istilah ini saja sudah akan sangat memojokkan Pertamina bahkan secara khusus keahlian bangsa Indonesia. Disisi lain ada beberapa yg menganggap bahwa teknologi untuk mengelola giant field adalah teknologi canggih. Tentunya anggapan ini sudah menjadi kelirumologi. Teknologi yg dipergunakan untuk memproduksi lapangan giantpun bukan secanggih teknologi NASA bukan ? Teknologi mengelola lapangan besar sudah dibuktikan mampu dikerjakan oleh perusahaan nasional. Medco berhasil mengembangkan lapangan dengan kondisi mirip (carbonates reservoir di Selatan Sumatra). Istilah giantpun terpelintir untuk mempengaruhi keputusan. Hukum Proses lain yg berjalan paralel dengan evaluasi teknis adalah perjalanan kasus hukum yg dimulai sejak awal daerah ini dioperasikan oleh Humpuss, sebagai TAC contract area. Namun situsasi politik dalam negeri yg berubah serta awal dari sebuah kesalahan dalam "awarding" the block yg semakin runyam. Dahulu, sekitar tahun 90an ketika aku masih bekerja di LASMO New Venture, pernah terbesit issue bahwa daerah-daerah prosepct di daratan Pulau Jawa hanya akan dioperasikan oleh perusahaan nasional. Namun keputusan2 kemaren menjadikan impian yg masih issue tersebut buyar. Pada prinsipnya PSC (Production Sharing Contract) ini mirip BOT (Build Operate and Transfer). Artinya pada akhir kontrak daerah tersebut dikembalikan dahulu ke negara. Proses perpanjangan yg aslinya dalam setiap kotrak "optional"-pun sudah terpelintir menjadi sebuah "keharusan" demi menjaga masuknya investor asing. Sesuatu yg seharusnya sebuah pemberian approval perpanjangan diplintir menjadi "dispute". Bener-bener pemelintiran kontrak yg akhirnya membuyat. Ekonomi Pada saat berlangsungnya "negosiasi" (maaf dalam tanda kutip karena bisa saja yg terjadi adalah pemaksaan :), kondisi perekonomian di Indonesia sedang carutmarut juga kondisi kondisi politis ygtegang menjelang pemilihan presiden langsung. Busung lapar-pun pernah diusung sebagai issue untuk sesegera mungkin mendapatkan income dengan mengocorkan minyak dari lapangan-lapangan ini. Harga minyak yg melambungpun menjadikan keinginan ini semakin berubah menjadi "nafsu" untuk sesegera mungkin mengucurkan minyak. Namun pada saat ini dan hari ini semua sudah melupakan si korban "busung lapar" yg namanya pernah dicatut dalam "negosiasi". Keekonomian ini tentunya bisa saja sebagai dasar dalam memutuskan. Tentunya setelah memiliki angka cadangan yg diperoleh dari kaidah ilmiah dan akademis diatas. Bila angka-angka cadangan dan keekonomian sudah siap, mungkin lebih mudah memutuskan siapa diantara kemungkinan2 perusahaan-perusahan EP yg paling banyak memberikan manfaat ekonomi pada negara, pada bangsa Indonesia. Tentunya hanya dengan adu POD-lah (POD=Plan Of Developement) yang paling tepat. Belum tentu Pertamina memberikan yg terbaik buat negara dan bangsa, belum tentu ExxonMobil, bisa jadi third option company (bukan diantara keduanya). Namun keputusan cara inipun juga tidak pernah terjadi. Politis. Karena beberapa langkah awal sudah terpelintir (twisted), maka memutuskan dengan kaidah bisnis sudah menjadi begitu sulit. Aspek bisnispun sudah tercoreng, bahkan aspek hukum yg harus dijunjung terkena cipratan noda, dimana TAC berubah menjadi PSC menjadi preseden buruk di dunia perminyakan. Masing-masing yg bertikai menggunakan segala cara untuk memperoleh bagian. Keputusan inipun akan melukai semua pemain-pemain industri migas di Indonesia. Mulai dari aspek ilmiah-akademis, aspek hukum, aspek ekonomi semua runyam karena politis. Nah apa yg bisa kita pelajari dari kasus ini ? Saya selalu mengajak untuk memulai dari menelaah sesuai kaidah "ilmiah akademis" dalam memulai setiap assesment. Sebagai seorang yg selalu kekeuh dengan memulai evaluasi sesuai kaidah ilmiah akademis dan juga praktisi di bidang migas, terus terang saya malu. Ya malu .... mengapa keputusan yg seharusnya diawali dengan landasan pemikiran ilmiah-akademis dan evaluasi keekonomian yg benar "terpaksa" harus diputuskan secara politis. I lost my power ! Salam RDP "power = ability to make descision" --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina (Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id) --------------------------------------------------------------------- -- No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.1.375 / Virus Database: 268.1.0/269 - Release Date: 2/24/2006 -- No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.1.375 / Virus Database: 268.1.0/269 - Release Date: 2/24/2006 --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina (Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id) ---------------------------------------------------------------------
