Berikut tulisan pak FX Sujanto di TRUST, no. 22 Tahun IV, 13 - 19 Maret 2006:
Monggo:
Blok Cepu, Mengapa Seret?
Operator Blok Cepu mempunyai ruang yang amat luas untuk bermain dalam cost berapa pun yang ingin dia lakukan
JELAS saja seret! Bagaimana bisa, Pertamina dan ExxonMobil yang berebut Iadang minyak Blok Cepu dapat menyelesaikan sendiri masalahnya tanpa pihak yang lebih tinggi memberikan bimbingan cara penyelesaian yang adil dan bijaksana. Pertamina merasa memiliki hak lebih karena memang menurut sejarah dan aspek legalnya Blok Cepu adalah miliknya. Exxon juga merasa punya hak sama karena dia yang melakukan pengeboran eksplorasi dan berhasil menemukan cadangan minyak.
Mengapa mengoperasikan ladang minyak kok dijadikan rebutan? Mengoperasikan suatu pengembangan dan produksi lapangan minyak dengan cadangan besar di bawah kontrak PSC memang merupakan kenikmatan. Bayangkan, semua pengeluaran yang sudah (sering disebut sunk cost) dan yang akan terjadi yang terkait dengan operasi perminyakan akan diganti langsung (lebih dikenal dengan nama cost recovery) dan basil minyak yang diproduksi.
Yang dimaksud dengan biaya operasi perminyakan meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan, produksi, dan pengangkutan. Memang ada pembatasan di mana pengeluaran tidak boleb dibebankan sebagai cost recovery, tetapi pengeluaran tersebut hanya merupakan porsi yang sangat kecil, misalnya biaya yang dikeluarkan sebelum kontrak dan biaya pembayaran bonus.
Ada rule of thumb yang belum tentu benar tetapi sering menjadi pedoman para operator migas, yaitu bahwa asal biaya operasi perminyakan tidak Iebih 40% dan pendapatan basil produksi migas, maka operasinya masih dianggap oke. Kalau produksi besar, seperti halnya Lapangan Cepu nantinya, maka biaya operasi mungkin hanya berkisar US$ 3-4/barel atau bahkan lebih murah.
Apa artinya? Berarti operator mempunyai ruang yang amat luas untuk bermain dalam cost berapa pun yang ingin dia lakukan. Mau studi apa pun, atau mau menggunakan hardware/software yang mana pun, mau membangun fasilitas kantor pusat dan lapangan sebagus apa pun, mau menggaji ekspatriat berapa pun, dan kegiatan apa pun tetap perusahaan mampu melakukan dan masih dianggap baik dan segi manajemen operasi.
Lo, kalau hash penjualan produksi migas per tahun tidak mencukupi? Ya, potong terus sampai seluruh utang biaya operasi lunas. Baru setelah itu ada keuntungan yang bisa dibagi buat pemerintah 85% dan pemilik joint venture (ExxonMobil, Pertamina, dan pemda) 15%. Memang kelibatannya pemerintah dapat bagian besar, yaitu 85%. Tetapi kalau biaya operasi perminyakan terlalu besar dan tidak terkendali, maka keuntungan yang dibagi bisa mengecil.
Blok Cepu dengan kondisi cadangan yang besar dan sudah siap dikembangkan merupakan self financialfield. Artinya, blok itu tidak perlu mencan-can uang lagi, uang akan datang sendiri.
Nah, melihat fakta itu tentu saja dua orang yang berebut harta mi pasti tidak ada yang mau mengalah. Pemerintah tidak mungkin banya menyerahkan permasalahan itu kepada Pertamina yang juga sedang ikut berebut.
Mesti diingat, Blok Cepu memang sebuah barta besar, katanya cadangan blok itu sebanyak 400 MMBO. Dengan cadangan sebesar itu memungkinkan ROI-nya bukan sekadar 15%, 20%, atau 100%, tetapi bisa mencapai ribuan persen. Dengan ROl yang sebesar itu, berapa pun besarnya cost tetap bisa diserap, sementara kinerjanya pun masih tetap bagus. Lalu apa yang menjadi perhatian kita? Nab di sinilah letak kepentingan nasional yang harus dikedepankan.
Bila ExxonMobil menjadi operator ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan. Akan banyak SDM asing yang tentu sangat berlipat-lipat mahalnya jika dibandingkan SDM domestik. Demikian pula banyak teknologi asing, servis pendukung asing, serta memakai standar operasi kelas dunia yang kesemuanya berdampak pada biaya yang sangat mahal dan berlapis-lapis.
Bagaimana jika dipegang Pertamina? Tentu saja negara sangat diuntungkan karena akan dipakai SDM, teknologi, dan servis nasional. Standar operasi akan berpatokan pada good and practices saja. Secara keseluruhan terjadi penghematan yang luar biasa dan peningkatan national content.
Namun kita mafhum pemerintah memang dalam koridisi yang sulit: bila diberikan ke Pertamina maka berbagai tekanan akan muncul termasuk dari pemerintab Amerika. Tetapi jika diberikan kepada ExxonMobil, kok lucu, seakan-akan mau mematikan usaha nasional. Pertamina sudah dirugikan dengan mengubah TAC menjadi PSC. Padahal milah kesempatan perusahaan nasional tumbub dan berkembang.
Sulit bukan?Jadi perlu pertimbangan yang hatihati agar menjadi win-win solution.
82
TRUST, No. 22 TAI-IUN IV, 13-49 MARET 2006
-------Original Message-------
Date: 03/10/06 15:25:43
Subject: RE: [iagi-net-l] FW: [m91itb] Blok Cepu dan kemampuan insinyur Indonesia
Menyesatkan? tergantung dari sudut pandang mana/siapa dan kepentingan
apa/siapa.
Let say rakyat tau bahwasanya pemerintah membayar cost program CD,
terlepas dari siapa operatornya tetap saja Co yg memiliki program CD
baik akan lebih menyentuh hati rakyat.
Belum lagi berbagai infrastruktur yang dibangun Co sebagai konsekuensi
'High Standard & High Cost' yang manfaatnya dirasakan juga rakyat
sekitar, dimana hal tsb diluar program CD (meski sama juga hals tsb
adalah subject for cost recovery).
Have a nice weekend.....!!!
-----Original Message-----
Sent: Friday, March 10, 2006 8:50 AM
Subject: RE: [iagi-net-l] FW: [m91itb] Blok Cepu dan kemampuan insinyur
Indonesia
Program CD sepengetahuan saya masuk cost recovery, artinya sebenarnya
kan yang bayar ujung2nya Pemerintah juga. Ini yang harus disampaikan
sejujurnya kepada rakyat juga. Belum lagi uplift cost kalau yang dipake
uangnya sang kontraktor dulu.
Berita di Kompas kemarin 12 Kades di daerah Cepu menolak Pertamina
menjadi operator karena CD Exxon lebih baik. Masalah CD ini kan bisa
menyesatkan..
Regards,
Darwin Tangkalalo
Unit Bisnis Pertamina EP Tanjung
Setiabudi Office Park, Atrium Building 8th floor, Suite 802 Jl. HR
Rasuna Said (Kuningan), Jakarta 12920
-----Original Message-----
Sent: Friday, March 10, 2006 8:14 AM
Subject: [iagi-net-l] FW: [m91itb] Blok Cepu dan kemampuan insinyur
Indonesia
Dari milist tetangga.
Apakah benar hal tsb dibawah yang dimaksud dengan 'terserah kepada
rakyat untuk menetukan pilihan yang terbaik'?
Selain KKN, mungkin benar mentalitas 'bangga' dengan biaya operasi dan
tenaga kerja murah musti dievaluasi. Nothing wrong toch with 'biaya agak
tinggi' asalakan yang menikmatinya adalah rakyat juga (red. bukan
sekelompok orang atau golongan).
Tampaknya strategi "High Standard" Exxon Mobil, sedikit banyak telah
mengambil hati rakyat. Tidak hanya membandingkan dengan Indramayu, bukan
ndak mungkin lho rakyat Cepu juga telah melakukan study banding
implementasi program CD berbagai KPS/JOB/dll di daerah operasinya.
Suatu wawasan baru, setidaknya bagi saya pribadi.
Salam,
Hendro HS
________________________________
From: Ridho, M. Muchlis
Sent: Thursday, March 09, 2006 8:39 AM
Subject: FW: [m91itb] Blok Cepu dan kemampuan insinyur Indonesia
Bahan renungan, ditunggu silang pendapatnya
------------------------------
KADES SEKITAR BLOK CEPU LEGA DIREKSI PERTAMINA DIGANTI
Bojonegoro (ANTARA News) - Para kepala desa sekitar sumur Migas
Jambaran-Banyuurip, Kecamatan Ngasem dan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro,
Jatim, merasa lega dengan adanya penggantian jajaran Direksi Pertamina,
termasuk Direktur Utama, Widya Purnama.
Alasannya, dengan adanya pergantian jajaran direksi Pertamina
tersebut, diharapkan nantinya bisa mempercepat proses penandatanganan
JOA (Joint Operating Agreement) sumur Migas Blok Cepu.
"Saya pribadi lega adanya pergantian Direksi Pertamina, saya
kira kepala desa lain dan warga sekitar sumur migas ini pendapatnya sama
dengan saya, semoga JOA segera ditandatangani," kata Ketua Paguyuban
Kepala Desa Semar (Sumur Banyuurip), Rachmad Achsan, Rabu.
Baik Rachmad Achsan maupun Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro,
Syarif Usman, berharap dengan pergantian jajaran direksi Pertamina tidak
ada lagi kendala penyelesaian konflik masalah operator Blok Cepu,
sehingga JOA bisa segera ditandatangani.
Sebab, lanjut Rachmad Achsan, juga Sukaran, Kades Mojodelik,
yang wilayahnya memiliki sumur minyak di Banyuurip, lambatnya proses JOA
karena adanya tarik-menarik masalah operator Blok Cepu, terutama
disebabkan ngototnya Direktur Pertamina, Widya Purnama, yang
meninginginkan Pertamina sebagai operator.
Padahal, kata Rachmad Achsan, Sukaran, dan juga Suwarji, Kasun
(Kepala Dusun) Desa Gayam, Kecamatan Ngasem, seluruh 12 kepala desa dan
masyarakat sekitar wilayah sumur Migas Jambaran- Banyuurip umumnya
menolak Pertamina sebagai operator.
"Yang diketahui masyarakat itu bukan soal nasionalisme, tetapi
masalah kebutuhan perut. Selama ini konsep CD (community development)
dari Exxon Mobil dan soal Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan)
nya, sudah diketahui masyarakat dan jelas," kata Rachmad Achsan yang
dibenarkan Sukaran dan Suwarji.
Menurut mereka, kalau nantinya operator Blok Cepu tetap
diberikan kepada Pertamina, baik kepala desa maupun masyarakat yang
mengerti duduk permasalahan soal migas di wilayahnya akan bersikap. Di
antaranya, seluruh kepala desa dan masyarakat akan bersama-sama
memblokir proses eksplorasi dan eksploitasi, selain tidak akan bersedia
menjual tanahnya.
"Semeterpun warga tidak akan menjual kalau benar Pertamina
menjadi operator Blok Cepu," tegas Rachmad Achsan.
Alasannya, selama eksplorasi sumur migas, warga tidak mengenal
Pertamina, dan pendekatan yang dilakukan Exxon Mobil cukup baik, mulai
pemberian bea siswa untuk anak didik berprestasi di 12 desa (per desa 30
anak), bantuan Posyandu, perbaikan jalan, pendirian sekolah komputer dan
bahasa Inggris, juga bantuan pembangunan mushola.
"Selama ini kami tidak pernah melihat Pertamina menawarkan
program CD, sehingga kalau operatornya Pertamina jangan jangan yang
sudah dijalankan Exxon terhenti," ujar Rachmad Achsan.
Di samping itu, kepercayaan terhadap Pertamina dinilai sudah
tidak ada lagi, terutama dengan munculnya kasus Lawe-lawe, dan
permasalahan kondisi masyarakat di Indramayu yang ada sumber migasnya.
Di daerah Indramayu, kata Rachmad Achsan, di daerah sumber migas
yang dikelola Pertamina kondisi masyarakatnya miskin dan PAD (pendapatan
asli daerah) dari migas yang diterima Pemerintah Kabupaten Indramayu
hanya Rp25 miliar/tahun.
Padahal daerah Indramayu yang migasnya dikelola Pertamina
produksinya mencapai 125 ribu barrel/hari, hampir sama dengan Bojonegoro
yang diperhitungkan akan mencapai 175 ribu barrel/hari. "Kalau dipegang
Pertamina kita ini tidak ingin di `Indramayukan`," kata Rachmad Achsan,
yang dibenarkan Suwarji, Sukaran, dan juga Syarif Usman.
"Seluruh pemilik tanah sudah sepakat, kalau Exxon Mobil jadi
operator maka proses pembebasan tanah, baik untuk disewa maupun dibeli,
nantinya akan berjalan lancar," kata Rachmad Achsan dan Sukaran. Exxon
Mobil sudah pernah melakukan pendataan masalah tanah yang nantinya akan
dibebaskan.
Data pada 2002, tercatat tanah di 12 desa di Kecamatan Ngasem
dan Kalitidu yang akan dibebaskan mencapai 982,59 ha, tetapi karena ada
yang tidak mungkin dibebaskan seperti pemakaman umum, dan mushola,
luasnya menyusut menjadi 748 ha.
Ke-12 desa yang telah didata tersebut Desa Mojodelik, Brabowan,
Gayam, Bandungrejo, Begadon, Ringging Tunggal, Bonorejo, Kecamatan
Ngasem, Desa Katur, Sumengko, Ngraho, Sudu dan Cengungklung, Kecamatan
Kalitidu.(*)
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) Komisi
Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) Komisi Sertifikasi : M.
Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) Komisi OTODA : Ridwan
Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Pembayaran iuran anggota ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta
No. Rek: 123 0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------
| 
