Anda mau misuh2 ya silahkan.
But he said: "Mission Accomplished !
RDP
--- In [EMAIL PROTECTED], "Rizal Mallarangeng" <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:
Blok Cepu, Mission Accomplished
Oleh Rizal Mallarangeng
Kesepakatan Blok Cepu adalah sebuah prestasi tersendiri dalam sejarah
perminyakan Indonesia. Seharusnya kita merayakan keberhasilan itu dan
kemudian memikirkan bagaimana potensi penghasilan tambahan yang cukup
besar
bagi negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
rakyat.
Sayangnya, sudah menjadi kebiasaan kita belakangan ini untuk melihat
sisi negatif dari semua hal dan membesar-besarkan kemungkinan buruk yang
bisa terjadi di masa depan. Kita menjadi bangsa yang pesimistis, perengek
sekaligus cerewet, dengan horizon yang tak lebih jauh dari apa yang tampak
di depan hidung.
Itulah kesan yang saya peroleh dari kalangan yang menentang
kesepakatan Blok Cepu. Sebagian bahkan memakai argumen-argumen
nasionalisme
yang sudah usang, dan mengajak kita untuk kembali lagi ke suasana tahun
1950an dan 1960an. Sebagian lagi, seperti Kwik Kian Gie, bahkan pernah
berkata bahwa kita harus menunjuk Pertamina sebagai operator Blok Cepu,
berapa pun ongkosnya, seolah-olah dengan begitu kita berada dalam dunia
hitam-putih, di mana yang satu adalah simbol segala kebaikan dan sikap
pro-rakyat, sementara yang satunya lagi merupakan simbol segala keburukan
dan anti-rakyat. Perusahaan asing pasti merugikan kita, sementara
perusahaan
negara pasti sebaliknya.
Kita hanya bisa mengurut dada terhadap argumen semacam itu. Zaman
terus berubah dengan cepat, tetapi pikiran sebagian orang ternyata
senantiasa berjalan di tempat. Prof. Clifford Geertz harus meneliti sekali
lagi di Indonesia, dan menulis buku berjudul The Involution of Mind in
Jakarta.
Agar tidak simpang siur berkepanjangan dan menghabiskan energi
politik yang tidak perlu, saya ingin mengingatkan kita bahwa salah
satu soal
fundamental ekonomi Indonesia berhubungan dengan minyak bumi. Pada tahun
1970an dan pertengahan 1980an, harga minyak membubung tinggi dan kita
bersorak kegirangan karena adanya bonanza minyak. Hasilnya, antara lain,
adalah puluhan ribu SD inpres, puskesmas, jalan raya, dan tambahan ribuan
guru.
Sejak dua tahun lalu harga minyak meroket lagi, bahkan mencapai
rekor di akhir tahun lalu. Tapi kita justru menjerit. No bonanza, only
pain
and desperation. Anggaran tercekik, subsidi harus dipangkas, beban hidup
masyarakat bertambah.
Mengapa? Jawabnya sederhana. Pada zaman Pak Harto produksi minyak
kita jauh berada di atas tingkat kebutuhan domestik. Pada 1977, misalnya,
Indonesia memproduksi 1.6 juta bph (barel per hari), sementara kebutuhan
domestik hanya sekitar 0.25 juta bph. Selisih seperti itulah yang kita
nikmati dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di zaman Orde Baru,
terutama dari awal 1970an hingga pertengahan 1980an. Sekarang selisih
demikian sudah menguap, malah kita sudah tekor. Kebutuhan domestik terus
bertambah, sementara produksi minyak cenderung konstan, bahkan sejak 1998
terus mengalami penurunan.
Dalam posisi seperti ini, melambungnya harga minyak jelas bukan lagi
rahmat, tetapi tohokan yang tepat di ulu hati.
Kondisi seperti itulah yang menjadi latar belakang perundingan Blok Cepu,
yang memicu pemerintah untuk segera menghidupkan kembali proses negosiasi
yang telah terbengkalai selama lebih lima tahun. Jika dikelola dengan baik
blok ini mampu memompa minyak dalam jumlah yang cukup fantastis untuk
ukuran
kita, yaitu sekitar 20 persen kapasitas produksi nasional. Dengan
ini kita
akan bisa kembali menjadi net exporter, dan menggunakan hasilnya demi
kemakmuran rakyat.
Dari perhitungan kasar, nilai produksi yang dapat diperoleh dalam
sepuluh tahun pertama bisa mencapai Rp 200-300 triliun, atau sekitar Rp 25
trilun per tahun. Berapa sekolah, rumah sakit dan fasilitas publik yang
dapat dibangun dengan duit sebanyak itu setiap tahun?
Karena itu, setiap pemerintahan yang bertanggung jawab harus mengupayakan
agar perundingan ini sukses dan tidak bertele-tele. Jika gagal, kita harus
menunggu lagi hingga 2010, yaitu berakhirnya masa kontrak Exxon, dan baru
bisa menikmati hasil dari Blok Cepu paling cepat pada 2012, itu pun jika
kita mampu memenangkan perkara ini di pengadilan arbitrase internasional.
Pada saat memulai negosiasi dengan pihak Exxon, Tim Negosiasi
dihadapkan pada banyak persoalan. Tetapi dari semuanya, hanya tiga
persoalan
yang fundamental, yaitu participating interests (PI), pembagian hasil atau
split (PH) dan operatorship. Dari ketiganya, dua faktor pertamalah yang
paling berpengaruh terhadap jumlah dana yang diterima oleh negara atau
pihak
Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Pertamina.
Perlu pula diketahui bahwa awal perundingan tidak bermula dari
kertas kosong yang putih bersih. Sebelum Presiden SBY terpilih, telah ada
kesepakatan awal dalam dokumen HoA (Head of Agreement) yang telah diparaf
antara pihak Exxon dan Pertamina. Dalam dokumen ini telah diatur, antara
lain, pembagian PI masing-masing pihak, yaitu Exxon 50 persen,
Pertamina 50
persen, dan dengan PH 60:40. Dengan ini, jika produksi telah dimulai,
pembagian hasil di ujungnya adalah pemerintah pusat 60 persen,
Pertamina 20
persen (50% x 40), Exxon 20 persen. Artinya, pihak Indonesia akan
memperoleh
80 persen perolehan di Blok Cepu dan sisanya buat Exxon (20 persen).
Tanggung jawab yang dibebankan kepada Tim Negosiasi adalah penyelesaian
perundingan secepat-cepatnya dengan hasil yang maksimal buat negara.
Karena
itu harus dicari jalan agar hasil perundingan sekarang jauh lebih baik
ketimbang hasil negosiasi sebelumnya sebagaimana yang tergambar dalam
HoA di
atas. Dan sebagaimana umumnya setiap proses negosiasi, yang terjadi adalah
proses tawar-menawar, ulur-mengulur, bahkan gerak-menggertak.
Singkat kata, setelah proses negosiasi yang alot selama kurang lebih
setahun, hasil perundingan ini sudah kita ketahui bersama. Dalam
komposisi
PI kini pemerintah daerah memperoleh 10 persen yang didapat secara
proporsional dari Exxon dan Pertamina. Yang drastis adalah pada pola PH:
sistem adjusted split diperkenalkan, di mana pihak Indonesia secara
keseluruhan memperoleh hasil yang jauh lebih besar ketimbang sebelumnya,
yaitu 93.25 persen pada harga minyak saat ini. Kalau toh harga minyak
melorot ketingkat sangat rendah, katakanlah USD 30 per barel, kita masih
menikmati porsi yang besar, yaitu 86.5 persen. Artinya, perolehan Exxon
berhasil kita turunkan lumayan drastis, dari 20 persen menjadi 6.7-13.5
persen. Itu sebabnya seorang kawan saya yang ahli perminyakan berkata
bahwa
kesepakatan akhir Blok Cepu adalah salah satu deal terbaik yang pernah ada
dalam dunia energi di Indonesia.
Tentu, setelah meraih sukses besar pada dua isu sekaligus (PI dan
HP), kita tidak mungkin seenaknya menuntut dengan mutlak pada isu penting
lainnya, yaitu operatorship. Kompromi harus dilakukan, sejauh masih dalam
batas yang wajar dan mendukung tujuan besar kita untuk kembali menjadi net
exporter dan menggunakan hasilnya demi kesejahteraan rakyat.
Pemahaman seperti itulah yang pada akhirnya menelurkan konsep joint
operatorship, yang membagi kewenangan operasi secara bertingkat, dengan
perwakilan masing-masing pemilik PI secara proporsional dalam menentukan
kebijakan besar di lapangan. Dalam prakteknya Exxon yang akan bertindak
sebagai manager umum, namun dalam melakukan aktifitasnya harus menyertakan
Pertamina.
Dengan semua itu, Pertamina memiliki peluang emas untuk meningkatkan
kinerjanya. Perusahaan berplat merah ini akan memperoleh tambahan
pendapatan
yang besar (perolehan buat Exxon persis sama dengan perolehan buat
Pertamina) serta rekan kerja kelas dunia dengan kemampuan teknologi dan
finansial yang sulit ditandingi oleh siapa pun saat ini (Exxon adalah
perusahaan dunia terbesar). Singkatnya, Pertamina saat ini memperoleh
momentum untuk tumbuh lebih baik dengan memanfaatkan peluang yang sekarang
terbuka.
Jadi secara keseluruhan, sebagai seseorang yang pernah terlibat
dalam Tim Negosiasi, saya merasa bangga bahwa pada akhirnya
perundingan yang
melelahkan itu dapat berakhir dengan baik dan memuaskan kita. Lima tahun
lebih sumberdaya alam kita di Blok Cepu disandera oleh ketidakpastian dan
kekaburan prioritas. Kini semua itu telah menjadi bagian masa lalu. Pada
akhirnya kita bisa berkata bahwa kita masih memiliki akal sehat. Mission
accomplished.
Kembali ke kalangan penentang yang saya singgung di atas tadi,
terus-terang saya agak kesulitan dalam mengikuti alur berpikir mereka.
Sebagian dari kalangan ini hanya melihat pada satu isu, yaitu
operatorship,
tanpa mau mengerti sedikit pun tentang konteks persoalan besar yang
melibatkan isu-isu penting lainnya.
Sebagian lainnya hanya berkutat pada isu yang sebenarnya agak
diputar-balikkan, yaitu cost-recovery. Seolah-olah dalam soal ini hanya
pihak Exxon yang menentukan biaya operasi dan pasti akan terjadi kerugian
negara dalam jumlah yang fantastis. Mereka tidak pernah mau mengerti bahwa
soalnya tidak semudah itu: dalam mekanisme operasi Pertamina terlibat
aktif
serta dalam proses pengawasan biaya akan ada pemeriksaan yang
berlapis-lapis.
Namun yang paling lantang terdengar adalah suara-suara nasionalisme
sempit dengan sejumlah tuduhan miring, yang seolah membenarkan sebuah
ungkapan dari Dr. Samuel Johnson, nationalism is the last refuge of
scoundrels.
Terhadap semua itu, saya hanya bisa berkata bahwa Indonesia bisa
menjadi bangsa yang besar hanya dengan membuka diri, memanfaatkan
kesempatan
yang dibuka oleh zaman ini, serta secara kreatif belajar dari mereka yang
sudah terlebih dahulu menjadi bangsa yang maju.
Masalahnya bukan terletak pada kebanggaan atau kepercayaan terhadap
satu atau beberapa perusahaaan milik negara. Soalnya lebih terletak pada
pilihan prioritas dan keberanian untuk memilih.
Lewat negosiasi Blok Cepu, pemerintah telah menetapkan dan memilih
prioritas. Hasil yang diharapkan pada akhirnya adalah percepatan
peningkatan
kesejahteraan rakyat. Jika ini terjadi, di situlah letak kebanggaan kita
yang sesungguhnya sebagai sebuah bangsa.
--- End forwarded message ---
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
Pembayaran iuran anggota ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta
No. Rek: 123 0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Bank BCA KCP. Manara Mulia
No. Rekening: 255-1088580
A/n: Shinta Damayanti
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
---------------------------------------------------------------------
