Wah ... thanks Kang ADB. Saya baru sedikit "ngeh" sekarang .... Jadi BPMIGAS dan Ditjen MIGAS itu ndak ada hubungan langsung ya ?
rdp On 5/23/06, Andang Bachtiar <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Vick,... tentu saja orang BPMIGAS enggan disebut pegawai Departemen ESDM Ditjen Migas, karena memang lembaganya beda. Masing2 bosnya (Pak Kardaya dan Pak Purnomo) sama-sama langsung lapor ke Presiden. Kepala BPMIGAS tidak melapor ke Menteri ESDM (apalagi ke DitJen Migas). Satu lagi Vick,.. kesanku: sampeyan mengidentik-kan "reformasi" dengan penyatuan kelembagaan BPMIGAS dengan Ditjen MIGAS. Fakta yang aku lihat justru: "reformasi" (baca: tuntutan IMF) mengharuskan: 1. Pertamina dipisahkan dari fungsi MPS-nya 2. Pertamina diperlakukan sama dengan KPS-KPS lain 3. Fungsi MPS dilakukan oleh badan baru namanya BPMigas 4. Fungsi regulasi "masih" dilakukan oleh Ditjen Migas salam adb From: "Rovicky Dwi Putrohari" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[email protected]> Sent: Tuesday, May 23, 2006 12:56 PM Subject: [iagi-net-l] BPMIGAS dan Ditjen MIGAS Problem penyatuan kelembagaan. Saya kok masih sering merasa (moga-moga perasaan saya saja) mengapa orang BPMIGAS selalu enggan disebut sebagai pegawai Dept. MIGAS ? Apakah karena BPMIGAS dahulunya kebanyakan ex-pegawai Pertamina, sedangkan Ditjen Migas hanyalah pegawai negeri. ? Sehingga kesan saya adanya proses tarik-ulur dan saling tolak dalam hal wewenang dan tanggung jawab. Penyatuan lembaga ini sangat penting tentunya. Saya yang merasa di "pihak luar" kadangkala heran dan kebingungan dengan hal yang seperti ini. Saya sendiri menyadari. Reformasi (reform-perubahan) memang memerlukan waktu tidak bisa instant, dan saya rasa proses "penyatuan" ini juga akan memakan waktu. Tentunya diperlukan keterbukaan semua pihak yg terkait baik BPMIGAS, Ditjen Migas serta kita-kita juga ketika berhubungan dengan pengusahaan migas. Saya rasa nantipun kalau sudah ada Badan Geologi Nasional juga akan memiliki problem senada antara P3G, LIPI, Bakosurtanal, BMG dll kalau dilebur dalam satu organisasi tunggal kebumian. Saya inget kang ADB dulu ketika ditawari membidani BGN sangat ragu-ragu. Tetapi kalau melihat perkembangannya sebenernya arah perubahan dan peleburan ini sudah menunjukkan kemajuan bagus. Dan saya rasa sudah dalam "track" penyatuan yg tepat. Semoga Saya hanya ingin belajar dari perubahan-perubahan seperti ini. Mungkin rekan-rekan yang berkecimpung angsung bisa "share informations/knowledges/experiences" dengan timbulnya penyatuan kelembagaan di Indonesia ... Mohon maaf bila tidak berkenan, Salam,
How to win the game without breaking the rule --> make the new one !
