Mnurutku "kebenaran" apa yang dipikirkan para ahli belum tentu sesuatu yang dapat diimplemetasikan. Jadi sulit kalau tolok ukur implementasi menjadi sebuah tolok ukur menentukan bener dan salah secara ilmiah.
Ambil contoh kontroversial saat ni adalah kebijakan Kyoto Protocol tentang perubahan iklim global. Walopun scientis Amerika banyak yang yakin kalau pemanasan global akibat emisi karbon, tetap saja pemerintah Amrik tidak (belum) meratifikasi Kyoto protocol. Mengapa ? Menurutku karena Amerika belum siap dengan ratifikasi itu. Implemetasi politis tidak menguntungkan Amrik. Apakah Amrik tidak menggunakan science dalam keputrusan politiknya ? Wehehehe Tentusana aku yakin Amrik menggunakan kajian ilmiah dalam mengambil keputusnnya. Tetapi yang dimaksud ilmiah bukan sekedar science saja. Ilmu politik, ilmu sosial, ilmu pertahanan serta ilmu hidup mereka dikaji dengan ilmu-ilmu dsara ilmiah juga. Misalnya dengan perhitungan matematis khusus, atau discision making tool yang tepat dengan paramater sos, pol, han - kam, dsb. Walaupun demikian, setiap keputusan akan bias dengan "kepentingan" pemimpin itu akan selalu saja ada (lah wong namanya saja politik). Tetapi, kalau dimat-amati, mereka di Amrik tidak terburu-buru didahului kepentingan sesaat "saja". Bias ini selalu saja akan ada pada tahap akhir keputusan pengambilan "action". Itulah sebabnya saya menyarankan untuk berpikir dengan dasar ilmiah terlebih dahulu apa adanya. Jangan buru-buru "mengarahkan" kepentingan sebelum kajian ilmiahnya selesei. Soal pengambilan keputusan itu tentunya "tidak hanya" didasarkan pada kajian ilmiah saintifik fisis saja (termasuk geologi). Dan bukan berarti bahwa kalau dijalankan pemerintah itu berarti sebuah legitimiasi kebenaran science looh. rdp On 2/6/07, Andang Bachtiar <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Saya mendadak jadi sangat tergelitik dengan kesan umum di kalangan "para ahli" bahwa "dari dulu para ahli sudah teriak2 tentang hal ini (banjir)". Pernahkah kita sadar, bahwa "para ahli" pun punya banyak masalah dalam memutuskan "bersama" mana yang benar dan mana yang salah dalam suatu masalah. Bukan hanya tentang banjir, tentang optimisme dan pesimisme peningkatkan produksi migas-pun sudah dicontohkan dalam milis ini bahwa ahli mineral economics Dr Kurtubi-pun berbeda pendapat dengan ahli ttg hal yg sama yaitu Dr Purnomo Yusgiantoro. Nah, kebetulan yang terakhir itulah yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan pendapat mana yang dapat dipakai untuk diimplementasikan dan mana yang tidak. Maka, sementara ini, kebenaran "para ahli" terletak pada siapa yang punya akses terhadap "kekuasaan untuk mengimplemantasikan menjadi kebijakan operasional". Belum lagi kalau kita bicara soal "Lumpur Sidoardjo" ..... apakah itu akibat gempa, akibat pemboran, akibat aktifitas geothermal,... apakah itu bisa dihentikan, atau hanya dihambat, atau sama sekali tidak bisa dihentikan,.... apakah itu yang salah alamnya, manusianya, prosedurnya, perushaannya, lembaganya, atau pemberi ijin-nya (atau rakyat-nya) ...... tidak akan pernah terjadi kata sepakat dari para ahli, karena sejauh menyangkut masalah saintifik akan selalu ada dissenting opinion .... Nah, maka: bingunglah para politisi. Salam adb ----- Original Message ----- From: "yogi priyadi" < [EMAIL PROTECTED] > To: <[email protected]> Sent: Tuesday, February 06, 2007 3:49 PM Subject: Re: Hal: [iagi-net-l] Banjir Lagi > bung...bukannya para ahli emang udah dari dulu teriak2 tantang hal > ini..sebenernya yang paling penting mah kemauan dari pihak pemerintah, mau > ga mereka denger dan mengacu pendapat para ahli selagi tawaran untuk bikin > mal, perumahan,kawasan bisnis dan belanja lebih menggiurkan secara > ekonomi...lagian toh banjir besar cuma dateng tiap 5 tahun, dan paling > lama > 2 minggu aja kerendem.. orang jakarta mah tahan banting, ntar juga lewat > sebulan udah lupa...lagian 5 tahun kedepan belum tentu kepilih lagi...hehe > > rgds, > yogi priyadi >
