Lha ini, PR buat kandidat Ketum yang baru...
Berani nggak menyuarakannya? Ini akan memperkuat nilai tawar IAGI lho...
Berdayakan PENGDA yang seabreg yang sudah dirintis oleh Ketum terdahulu
lah...
Waktunya roadshow lagi nih...
Bambang
(gregeten dg IAGI yang mati suri)
----- Original Message ----
From: Hendratno Agus <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Sent: Monday, June 30, 2008 9:40:16 AM
Subject: Re: [iagi-net-l] Fwd: Pelajaran Buruk Morowali
itu terjadi karena pemerintah pusat dan daerah sejak awal tidak pernah
berpikir tentang alokasi wilayah pertambangan yang dapat dikembangkan.
Kalau
ada alokasi wilayah usaha pertambangan, maka idealnya tidak semena-mena
pemerintah (apalagi bupati) mengeluarkan ijin KP semau gue. Mestinya di
setiap kabupaten, ada wilayah yang boleh dikembangkan untuk pertambangan
dan
ada wilayah yang tidak boleh ditambang, sekalipun di dalamnya ada
potensi
yang signifikan, tapi resiko lingkungan lebih besar, jika ditambang. Hal
ini
yang "tidak pernah ada" dalam pikiran dan regulasi pemerintah dari pusat
sampai daerah. Tata ruang selama ini tdk mencerminkan sama sekali dengan
kondisi riil di lapangan atau sejarah geologi wilayah tersebut.
salam, agus hendratno dari Wilis
--- On Sun, 6/29/08, mohammad syaiful <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: mohammad syaiful <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Re: [iagi-net-l] Fwd: Pelajaran Buruk Morowali
To: [email protected]
Date: Sunday, June 29, 2008, 10:23 PM
apakah yg bisa diperbuat oleh iagi?
On Sun, Jun 29, 2008 at 5:28 AM, ET Paripurno <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:
kawan2 terhormat, ini info dari tetangga.
demikankah?
et
Pelajaran Buruk Morowali
on Thursday, 26 June 2008
Jika saja pemerintah berpikir panjang – lebih panjang dari usia
jabatan
mereka yang dipilih lewat Pemilu dan Pilkada. Pasti akan berpikir
ulang
memilih pertambangan - yang tak terbarukan dan berumur pendek,
sebagai
pilihan utama ekonomi daerahnya.
***
Masih ingat banjir dan tanah longsor Morowali di Sulawesi tengah?
Tahun
lalu, lebih 71 orang meninggal, puluhan lainnya dirawat di rumah
sakit,
ribuan orang mengungsi dan tak terhitung kerugian materi yang hilang.
Tak
hanya tahun lalu, setidaknya 10 tahun terakhir, banjir dan longsor
jadi
langganan di Morowali. Dan tahun 2007 yang terparah.
Walhi Sulawesi tengah menyoroti tingginya laju hutan sebagai pemicu
terjadinya banjir. Sepanjang 2001 hingga 2007, penggundulan hutan
mencapai
42,27 ribu ha pertahun. Dengan laju kerusakan itu, hutan Morowali akan
musnah pada 2027. Apalagi diwaktu yang sama, pemerintah telah
mengeluarkan
izin pembukaan lahan hutan seluas 253.418 ha untuk kebun skala besar
sawit,
pertambangan dan penebangan kayu. Dari luasan itu, lebih separuhnya
adalah
pertambangan.
Dan tahun ini, banjir berkunjung lagi. Ada tujuh desa terendam banjir.
Lagi-lagi, yang terendam adalah lokasi bencana yang sama tahun lalu.
Banjir
kali ini akibat luapan Sungai Siombo, Makato, dan Pirangan, sungai
yang
sama
yang meluap Juli 2007 lalu.
Rupanya untuk urusan banjir, Morowali sudah mirip Jakarta. Banjir
berulang
karena penyebab yang sama dan di lokasi yang sama diperlakukan sama :
bagai
bencana mendadak. Penggalangan bantuan banjir menjadi kegiatan utama
saat
banjir datang, Begitu banjir reda, penyebab banjir tak dibicarakan
lagi.
Saat banjir datang, penggalangan bantuan digalakkan, dana penanganan
bencana mengucur deras. Mungkin menangani banjir lebih menarik buat
pemda
Morowali – juga daerah lainnya. Banjir bisa menghasilkan
proyek-proyek
infrastruktur baru. Dan bisa jadi lahan korupsi baru. Itulah mengapa
pekerjaan rumah mencegah terjadinya banjir jarang menampakkan hasil.
Bagi pemerintah di banyak tempat, banjir seolah berkah. Jika tak
percaya,
coba lihat pilihan-pilihan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah
pusat
dan daerah saat ini. Bagai jauh panggang dari api. Pilihan malah jatuh
pada
pembukaan kebun skala besar sawit dan pertambangan, yang rakus lahan
dan
air. Begitupun Morowali.
Menurut Sahabat Morowali, Bupati Daltin Tamalagi dan penggantinya
saat
ini,
telah mengeluarkan sekitar 156 ijin Kuasa Pertambangan. Sebagian besar
untuk
tambang Nikel dan Chrom.
Setiap perijinan luasannya bisa mencapai 2 ribu hingga 3 ribu ha. Ini
belum
terhitung ijin Kontrak Karya milik PT Inco dan Rio Tinto – perusahaan
Inggris, yang belum tuntas.
Dalam dua tahun terakhir, Morowali banyak dikunjungi para pengusaha
China..
Merekalah yang tertarik menambang bijih Nikel. Mereka datang ke daerah
yang
kaya Nikel dan berusaha mendapat Kuasa Pertambangan.
Meskipun judulnya adalah usaha tambang Nikel, tapi sebenarnya tambang-
tambang itu diperlakukan mirip galian sirtu. Ini cara yang paling
primitif
dalam teknik penambangan. Permukaan tanah disingkap, bijih Nikel
digali
dan
diangkut ke negara lain untuk ekspor. Tak ada pembangunan pabrik
Nikel,
tak
ada pengolahan menjadi Nikel. Hanya tanah batuan yang diangkut.
Kabarnya Pemda malah memfasilitasi perusahaan melakukan transaksi
pembebasan
tanah dengan warga. Untuk tiap metrik ton bijih Nikel yang diangkut,
sang
pengusaha cukup membayar Rp 5000 untuk warga. Rp 2500 diberikan tunai,
separuhnya untuk kegiatan pengembangan masyarakat.
Tak hanya Morowali, di Sulawesi Tenggara juga melakukan hal yang sama.
Saat
ini lebih 120 perijinan pertambangan yang dikeluarkan. Bahkan pulau
sekecil
Kabaena yang luasnya tak sampai 100 ribu ha, punya 22 konsesi
pertambangan.
Salah satunya adalah konsesi PT Inco, tambang Nikel raksasa milik
asing.
Contoh lainnya Kalimantan Selatan. Hingga tahun 2005, setidaknya 1,2
juta
ha
lebih daratan yang punya ijin pertambangan. Dinas Pertambangan Kalsel
–
dikutip Radar Banjar, menyebut tahun lalu, terdapat 400 lebih izin
usaha
pertambangan di Kalsel. Sejumlah 379 izin diantaranya, diterbitkan
para
bupati.
Bulan Juni 2006, banjir menyapu empat kabupaten, yaitu Banjar, Tanah
Laut,
Tanah Bumbu dan Kotabaru. Hasil analisa citra Lembaga Penerbangan Dan
Antariksa Nasional (LAPAN) menunjukkan kejadian itu disebabkan
beberapa
faktor, yaitu curah hujan yang relatif tinggi, posisi topografi yang
rawan
bencana banjir dan kondisi penutup atau penggunaan lahan yang telah
banyak
menjadi lahan-lahan terbuka, baik pada daerah hilir maupun hulu.
Kawasan terbuka itu terkait dengan pengerukan batubara. Pada daerah
yang
dilanda banjir, seperti kecamatan Kintap di Tanah Laut dan kecamatan
Satui
di Tanah Bumbu, sedikitnya 27 perusahaan dengan luas konsesi lebih
dari
111
ribu ha, semua menambang pas di kawasan hulu.
Tahun-tahun berikutnya Tanah laut dan tanah Bumubu langganan banjir.
Dan ongkos banjir ini tak sedikit. Dalam dua tahun terakhir, banjir
membuat
pasokan batubara untuk PLTU asam-asam terganggu. Lokasi dan jalan ke
luar
maupun masuk tambang terendam air setinggi satu meter. PLN akhirnya
menurunkan daya listriknya dan melakukan pemadaman bergilir. Belum
lagi
kerugian akibat rusaknya infrastruktur dan perekonomian desa-desa
korban
banjir.
Jika saja pemerintah disana tak malas menghitung, pasti ketemu jumlah
defisit antara pemasukan hasil kerukan batubara dengan besaran
kerugian
yang
dialami karena banjir.
Jika saja pemerintah berpikir panjang – lebih panjang dari usia
jabatan
mereka yang dipilih lewat Pemilu dan Pilkada. Pasti akan berpikir
ulang,
memilih pertambangan - yang tak terbarukan dan berumur pendek,
sebagai
pilihan utama ekonomi daerahnya.
Apalagi sebagian besar kerukan mineral dan batubara itu digunakan
untuk
sebesar-besarnya kebutuhan asing.
--
"hidup adalah perjuangan.ibadah yang tidak mengenal kalah atau
menang"
--
Mohammad Syaiful - Explorationist, Consultant Geologist
Mobile: 62-812-9372808
Emails:
[EMAIL PROTECTED] (business)
[EMAIL PROTECTED]
Technical Manager of
Exploration Think Tank Indonesia (ETTI)
--------------------------------------------------------------------------------
PIT IAGI KE-37 (BANDUNG)
* acara utama: 27-28 Agustus 2008
* penerimaan abstrak: kemarin2 s/d 30 April 2008
* pengumuman penerimaan abstrak: 15 Mei 2008
* batas akhir penerimaan makalah lengkap: 15 Juli 2008
* abstrak / makalah dikirimkan ke:
www.grdc.esdm.go.id/aplod
username: iagi2008
password: masukdanaplod
--------------------------------------------------------------------------------
PEMILU KETUA UMUM IAGI 2008-2011:
* pendaftaran calon ketua: 13 Pebruari - 6 Juni 2008
* penghitungan suara: waktu PIT IAGI Ke-37 di Bandung
AYO, CALONKAN DIRI ANDA SEKARANG JUGA!!!
-----------------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
Pembayaran iuran anggota ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta
No. Rek: 123 0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Bank BCA KCP. Manara Mulia
No. Rekening: 255-1088580
A/n: Shinta Damayanti
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
---------------------------------------------------------------------
DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information
posted
on
its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event shall
IAGI
and
its members be liable for any, including but not limited to direct or
indirect
damages, or damages of any kind whatsoever, resulting from loss of use,
data or
profits, arising out of or in connection with the use of any information
posted
on IAGI mailing list.
---------------------------------------------------------------------
