Mas RDP..,gak perlu bingung sampeyan. Semua ahli di Indonesia kan juga dibayar 
oleh negara/ pemerintah, atau lembaga donor dan juga sebagian dibayar oleh 
lembaga riset asing yang berkepentingan terhadap wilayah kebumian Indonesia. 
Muara dari berbagai jenis peta kerentanan maupun peta resiko (terkait dengan 
bahaya geologi) kan tetap saja masyarakat banyak pada umumnya (tidak hanya yang 
ahli). Nah sekarang "yang dirindukan" oleh masyarakat rentan di daerah rawan 
bahaya geologi adalah "kerinduan seorang ahli melakukan upaya-upaya langsung" 
terhadap pengurangan resiko bencana kebumian tanpa tergantung dana/ hibah/ 
proyek studi bikin peta bencana dari penguasa/ pemerintah atau dari lembaga 
riset asing. Artinya seorang Ahli dengan CSR-nya (baca : semacam CSR personal 
sebagai profesi / Personal Social Responsibility, dalam bahasa "Langitan" 
adalah kerinduan Amal, Zakatnya didonasi untuk kepentingan riset mandiri / 
bikin peta pengurangan resiko bencana kemudian
 disampaikan dengan bahasa lokal kepada masyarakat. Pemerintah mau tahu atau 
tidak, itu urusan belakang. Saya kira, cukup ada beberapa ahli yang melakukan 
hal itu spot-spot pada wilayah tertentu. Kalau semua ahli "hanya tergantung 
dari donasi / proyek studi" dari pemerintah / lembaga-lembaga riset pemerintah 
(berapa bujet riset dalam APBN dibanding bujet infrastruktur dan bujet 
politik???)...., maka yang akan selalu terdengar adalah : "mendesak untuk 
dibuat peta kerentanan daerah ini ...daerah itu..dan mana lagi dst". Sampai 
presiden ganti juga staf khusus presiden juga ganti..., tetap saja : "mendesak 
perlu peta ini dan peta itu..." Syukur selama itu tidak ada disaster yang 
membunuh perekonomian wilayah tertentu karena ancaman proses geologi itu. 

Analog saja : kalau setiap personal selalu memikirkan kapan bisa buat rumah 
sendiri, berapa luas? berapa rumah untuk kepentingan keluarga? dan biaya untuk 
bikin rumah tsb adalah dana pribadi personal. 
Analog hal itu : setiap ahli yang terkait dengan bahaya kebumian tadi selalu 
memikirkan kapan kita bisa bikin peta resiko gempa daerah ini...,peta bahaya 
geologi daerah itu..., sambil mengajak kumpulan ahli yang peduli dan yang 
"jiwani" terhadap permasalahan ini untuk "bantingan CSR-nya" melakukan 
upaya-upaya kecil tapi sangat bermakna bagi masyarakat banyak. Hal seperti itu 
yang sangat dirindukan saat ini, dikala sebagian ahli terus mengejar prestasi 
dengan berbagai temuan/ ide untuk dipresentasikan di berbagai forum sambil 
meng-create sekiranya ada donasi dari berbagai lembaga asing atau nasional 
untuk mendanai ide/gagasan yang dipresentasikan dari forum-forum tsb, sekalipun 
dalam ranah saintifik hal ini merupakan mainstream / fardhu ain/ wajib juga 
untuk dilaksanakan. Jangan-jangan hal itu atau selama ini ahli hanya melakukan 
"fardhu kifayah", sementara yang "fardhu ain" dari seorang ahli sejatinya / 
hakekatnya belum banyak / belum pernah kita
 lakukan. Atau malahan yang "fardhu ain" ini telah menjadi "sirr" (rahasia 
komitmen ahli yang hanya diketahui oleh Sang Khalik..). Wallahu a'lam...., 
Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan......
(sebagian cerita ini pernah menjadi obrolan di tepian pantai Sendang Biru di 
Malang Selatan dengan Yayank / ADB, cak Ariadi Subandrio, cak Eko Yulianto, cak 
Andri SS, dan cak-cak lainnya di akhir tahun 2009..., sorry kang akhirnya saya 
share disini..., hehe..
salam, gus hend






________________________________
From: Rovicky Dwi Putrohari <[email protected]>
To: [email protected]; IAGI <[email protected]>; Forum HAGI 
<[email protected]>
Cc: MJBP <[email protected]>
Sent: Tue, June 29, 2010 3:38:07 PM
Subject: [iagi-net-l] Re: [bencana] Mendesak, Peta Kegempaan di Bandung

Aku sakjane rada bingung.
Yang didesak (terdesak) itu siapa sih ? Jumlah ahli gempa di Indonesia yang
bener-bener ahli, mungkin setingkat doktor dan bergulat dalam riset,
jumlahnya sangat sedikit. Lah kalau ahlinya bilang begini trus yang mestinya
mengerjakan pemetaan gempa itu siapa ?
Pemerintah lagi ?
saya kemain barusan menuliskan begini ....
*
Mengapa penguasa itu semakin "kuat" ?*

*"Itu urusan pemerintah !"*
Kalimat pendek yang diatas itu salah satu yang membuat pemerintah Indonesia
itu "*kuat*", sangat berpengaruh pada rakyatnya ... dalam artian berkuasa (*
powerfull*) !
Karena setiap ada permasalahan kita selalu mengatakan "*itu urusan
pemerintah !*". Lah kalimat ini bagi "*penguasa*" yang memang dicari.
Artinya rakyat menyerahkan mandat sepenuhnya pada pihak lain (pemerintah).
Kalau saja rakyat ndak mau menyerahkan segala urusan ke pemerintah (baca
penguasa) artinya rakyat akan lebih mandiri, maka pemerintah (baca penguasa)
menjadi lemah (less powerful).

*Leader get power because people give it to him !*

jadi jangan terlalu mudah mengatakan bahwa itu urusan pemerintah, pejabat
atau penguasa. Itu artinya anda memberikan kuasa kepada mereka untuk
mengurus dirimu !

rdp

2010/6/29 Djuni Pristiyanto <[email protected]>:
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/28/16142249/mendesak.peta.kegempaan.di.bandung
.
> Mendesak, Peta Kegempaan di Bandung
> Langkah Mitigasi untuk Perubahan Paradigma
>
> Senin, 28 Juni 2010 | 16:14 WIB
>
> BANDUNG, KOMPAS - Kota Bandung belum memiliki peta rawan bencana gempa
bumi.
> Padahal, letak geografis Kota Bandung yang dekat dengan Patahan Lembang
dan
> Patahan Baribis yang rawan bergerak menyebabkan kejadian gempa bumi.
>
> "Tidak ada yang mengetahui kapan patahan itu akan bergerak dan menyebabkan
> gempa bumi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berjaga-jaga sebelum
hal
> yang tidak diinginkan itu datang," ujar Wakil Wali Kota Bandung Ayi
> Vivananda di Balai Pertemuan ITB, Sabtu (26/6). Ayi menyampaikan hal
> tersebut seusai menghadiri acara Pidato Ilmiah Guru Besar Seismologi ITB
> Nanang Puspito berjudul "Kontribusi Seismologi pada Riset dan Mitigasi
> Bencana Gempa dan Tsunami".
>
> Patahan Lembang dan Baribis adalah patahan aktif yang dekat dengan Kota
> Bandung. Kondisi itu membuat Kota Bandung salah satu daerah yang rawan
> terkena imbas pergerakan patahan tersebut. Pergerakan patahan lebih
> berbahaya karena tingkat kepadatan penduduk di Kota Bandung sangat tinggi.
>
> Ayi mengatakan, peta bencana gempa bumi di Kota Bandung mendesak dibuat.
> Berdasarkan peta itu dapat dibentuk standar dan prosedur yang membantu
> masyarakat bila terjadi gempa bumi.
>
> Standar itu antara lain mekanisme pengungsian, evakuasi korban, hingga
> metode penanganan pascabencana. Dengan peta kebencanaan yang tepat bisa
> dilihat juga perkiraan kerugian dan korban di daerah rawan.
>
> "Kota Bandung sudah punya peta rawan bencana banjir, kebakaran, dan tanah
> longsor. Akan lebih ideal bila Kota Bandung juga siap menghadapi
kemungkinan
> kejadian gempa bumi," ujar Ayi.
>
> Kerja sama
>
> Dalam waktu dekat Pemerintah Kota Bandung akan menjalin kerja sama dengan
> perguruan tinggi, khususnya ITB, membicarakan langkah yang bisa diambil
guna
> membuat peta kebencanaan. Selain itu, akan dibuat juga kerja sama dengan
> pihak tertentu yang paham soal kegempaan. Dengan lebih banyak ide dan
> masukan bisa dihasilkan solusi yang tepat menghadapi kejadian gempa bumi
di
> Kota Bandung.
>
> "Pidato ilmiah oleh Profesor Nanang Puspito menjadi salah satu masukan
yang
> berguna bagi perencanaan itu," ujar Ayi.
>
> Nanang mengatakan, pihaknya belum menerima ajakan kerja sama pembuatan
peta
> rawan bencana di Kota Bandung. Namun, ia menyambut baik usulan itu karena
> pembuatan peta kebencanaan merupakan salah satu langkah mitigasi yang
harus
> segera dilakukan. Dengan peta kebencanaan berarti ada perubahan paradigma
> dari menunggu bencana menjadi siap sedia menghadapi bencana.
>
> Menurut Nanang, beberapa hal harus diperhatikan dalam menerapkan manajemen
> bencana antara lain pemantauan dan peringatan dini, sistem informasi, dan
> diseminasi. Penting juga diperhatikan pembuatan peta-peta ancaman bahaya,
> infrastruktur berdasarkan jenis bencana, tingkat pengetahuan dan kesiapan
> pemangku kegiatan, dan aturan penanggulangannya.
>
> "Pada dasarnya kami akan selalu membantu semua pihak melakukan mitigasi
> menghadapi bencana alam. Semoga hal itu segera terlaksana," ujar Nanang.
> (CHE)
>
>
>

-- 
You can do hard way or you can do smart way ... both ways need you to do it
any way ... not just discuss it in the hall way.



      

Kirim email ke