Hello... numpang berbagi informasi ya,... terima kasih.
***
* Polkam
* Editorial
* Ekonomi
* Humaniora
* Metro
* Sport
* Regional
* Nasional
* Internasional
* Opini
* Index
Home >> Berita Edisi Weekend >> Saat Tragedi Berada di Sirkum Kekuasaan
Saat Tragedi Berada di Sirkum Kekuasaan
Penulis : Administrator
Minggu, 27 Mei 2012 - 17:01:07 WIB
Soelistijono
TANGGAL 29 Mei nanti menjadi hari sejarah kelabu bagi warga Kecamatan
Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hari itu, pada 2006, akibat
aktivitas industri pertambangan yang dilakukan secara ceroboh oleh PT
Lapindo Brantas, sebanyak 100 hingga 150 ribu meter kubik lumpur panas
menyembur dari perut bumi dan tak terkendali hingga menjelma menjadi
bencana kemanusiaan yang mengerikan.
Lumpur Lapindo (seperti banyak orang Jawa Timur menyebutnya), jika
dihitung hingga tahun ini, sudah enam tahun mengubur wilayah Sidoarjo,
sebuah wilayah yang dulunya kawasan pertanian yang subur dan industri
yang berpenduduk padat. Sekitar 13.237 kepala keluarga menerima dampak
buruk dan harus hengkang dari kampung halaman mereka. Tragedi
kemanusiaan itu, yang hingga sekarang masih berlangsung, menorehkan
tangis duka, hilangnya harta benda penduduk, dan dampak psikologis yang
tidak ringan pada masyarakat Sidoarjo.
Bila dilihat dari dampak dan derita rakyat yang tak tertangani dengan
baik oleh pemilik industri dan pemerintah, peristiwa lumpur Lapindo
nantinya akan dicatat sebagai sejarah tragis kemanusiaan yang
terabaikan.
Lewat buku Kronik Lumpur Lapindo, Skandal Bencana Industri Pengeboran
Migas di Sidoarjo, pengarang Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo
mencoba mengingatkan kita kembali untuk lebih respek melihat bencana
lumpur itu dan menggugah pihak-pihak yang berkepentingan untuk
memperhatikan penderitaan masyarakat yang menjadi korban.
“Ide penulisan buku ini begitu saja menghampiri kami,” katanya seperti
dikutip dalam catatan penulis. Dengan jujur penulis buku ini menyatakan
bahwa menulis tentang lumpur Lapindo tak ada bedanya dengan menulis
biografi orang yang masih hidup. Itu karena peristiwa bencana dan
kronik lain yang menyertainya hingga kini masih berlangsung dinamis.
Bisnis dan politik
Salah satu kelebihan buku ini ialah penulisnya yang sejak tragedi lumpur
Lapindo menyembur melakukan pendampingan hukum kepada penduduk Sidoarjo
yang menjadi korban bencana tersebut.
Jadi bisa dipastikan bahwa apa yang dituangkan dalam buku setebal 267
halaman ini begitu mengena dan dilengkapi data-data dari lapangan yang
akurat. Dengan detail, misal, penulis mengungkap bagaimana sebelum
peristiwa mengerikan tersebut terjadi ada usaha-usaha dari keluarga
Bakrie untuk menguasai tanah milik penduduk demi memperluas area
pertambangan mereka.
Operasi bisnis itu pun berjalan mulus meski pemerintah daerah dan
provinsi juga punya perda tentang ruang kota yang menetapkan Sidoarjo
sebagai daerah untuk permukiman pertanian dan industri.
Di situlah terendus bahwa bencana Lapindo tidak terlepas atau sarat
dengan kepentingan bisnis dan politik tingkat tinggi. Maklum, pada
masa-masa awal bencana pemilik PT Lapindo Brantas adalah keluarga Bakrie
yang juga memiliki pengaruh politik kuat di lingkar kekuasaan negara.
Kala itu Aburizal Bakrie menjabat Menko Kesra pada Kabinet Indonesia
Bersatu di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam buku ini juga diulas bagaimana pergumulan bisnis dan politik
memengaruhi berlarut-larutnya penanganan dampak lumpur Lapindo yang
merugikan rakyat. Juga, kekhawatiran penulis terhadap dampak semburan
lumpur Lapindo yang belum bisa dihentikan dan bisa mengubur peradaban di
Jawa Timur. Penulis buku ini bahkan berani menyimpulkan penanganan
masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi korban serbatidak pasti.
Itu terjadi lantaran sedari awal pemerintah bersikap gamang.
Awalnya keluar keputusan presiden yang meminta PT Lapindo Brantas
bertanggung jawab atas segala hal terkait penanganan kasus ini. Tak
sampai setahun, pemerintah merevisi kebijakan itu. Melalui perpres,
pemerintah membagi ‘tanggung jawab’ antara PT Lapindo Brantas dan
pemerintah.
“Bagi saya ini kebijakan yang aneh. Sebuah bencana kasatmata, tetapi
diselesaikan secara politik,” ujar tokoh nasional asal Jombang, Jawa
Timur, yang memberi pengantar dalam buku ini.
Buku ini, jika dilihat dari kepentingan masyarakat, berhasil memberikan
gambaran bagaimana penanganan sebuah bencana kemanusiaan di Tanah Air
bisa ‘dilipat’ menjadi kepentingan politik karena ketidaktegasan
pemerintah. Rakyat yang akhirnya menjadi bulan-bulanan penguasa dan
(sekaligus) pengusaha. (M-1)
***
sumber:
http://www.victorynewsmedia.com/v2/berita-6640-saat-tragedi-berada-di-sirkum-kekuasaan.html
tabik
bosman batubara
weblog: http://usirsorikmasmining.wordpress.com/
