Dengan Hormat
Coba tengok kebelakang .. waktu Megawati jadi Presiden siapa Menko
Perekonomiannya ..
Setalah itu siapa yang menjual Gas dari Tangguh ke China dengan Harga murah ...
dll
Maaf saya nggak respek dengan Sdr Dr.Rizal Ramli ..
Salam
Dandy
To: iagi-net@iagi.or.id
From: anoms...@gmail.com
Date: Sat, 11 Aug 2012 09:32:52 +0000
Subject: Re: [iagi-net-l] MK Pengujian UU Migas
Rizal Ramli ini dulu ketika jadi menteri jg tdk berbuat apa2 tetapi setelah
berposisi diluar baru berkoar-koar.
Mau dirubah seperti apa juga sistem kita ini akan sama aja,,pasti ada lg pihak2
yg kontra dan koar2. Akan banyak interpretasi negatif yg lain lagi.
Hukum itu simple saja yg penting yg menjalankan itu profesional semua.
Salam ngabuburit
-seto-
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSATFrom: Ok Taufik <ok.tau...@gmail.com>
Date: Fri, 10 Aug 2012 16:49:54 +0700To: iagi-net<iagi-net@iagi.or.id>ReplyTo:
<iagi-net@iagi.or.id>
Subject: [iagi-net-l] MK Pengujian UU Migas
Transkrip: DR. Rizal Ramli - MK Pengujian UU Migas (18 Juli 2012)
DR. RIZAL RAMLI
Saksi Ahli PERKARA NOMOR 36/PUU-X/2012
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001.
Mahkamah Konstitusi, Rabu, 18 Juli 2012.
Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota
Mahkamah Konstitusi, Pak Din Syamsudin Ketua Muhammadiyah, Pak Amidhan
dari MUI, dan kawan-kawan dari Muhammadiyan dan NU, dan para tim
pembela.
Inisiatif untuk meminta judicial review
tentang Undang-Undang Migas ini menurut saya ini suatu hal yang historis
yang diminta oleh kawan-kawan organisasi sosial kemasyarakatan paling
besar di Indonesia.
Saya ingin menyampaikan beberapa hal.
Yang pertama adalah proses pembuatan Undang-Undang Migas ini.
Undang-Undang Migas ini dibiayai dan disponsori oleh USAID dengan motif:
1. Agar sektor migas diliberalisasi.
2. Agar terjadi internasionalisasi harga, agar harga-harga domestik migas
disesuaikan dengan harga internasional.
3. Agar asing boleh masuk sektor hilir yang sangat menguntungkan dan bahkan
risikonya lebih kecil dibandingkan sektor hulu.
Pertama kali draft undang-undang ini
diajukan oleh Menteri Pertambangan Kuntoro Mangunsubroto pada masa
pemerintahan Habibie, ditolak oleh DPR atas saran kami karena kami pada
waktu itu adalah penasihat DPR untuk keempat Fraksi, Fraksi Angkatan
Bersenjata, Fraksi Golkar, dan PPP dan PDIP.
Kemudian selama pemerintahan Gus Dur
Undang-Undang ini nyaris stak tidak ada kemajuan karena tidak mungkin
dilewatkan jika Menkonya itu Pak Kwik Kian Gie dan kemudian dilanjutkan
oleh saya. Begitu pemerintahan Gus Dur jatuh, undang-undang ini kemudian
diajukan dengan sangat cepat oleh Pak Boediono sama Pak Purnomo kawan
saya dan diproses di DPR dengan sangat cepat.
Setelah itu, Kedutaan Besar Amerika dan
USAID mengirim laporan ke Washington telah berhasil menggolkan
undang-undang ini yang sangat penting untuk kepentingan bisnis Amerika
di sektor migas di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang dibiayai oleh
asing biasanya banyak prasyarat, dan conditionalities-nya, dan sering
diiming-imingi dengan pinjaman, apa yang dikenal sebagai loan-tied laws,
undang-undang yang dikaitkan dengan pinjaman.
Dalam sejarah Indonesia, itu banyak
sekali kasusnya. Saya berikan contoh, ADB menawarkan U$300.000.000,00
dengan syarat Pemerintah Indonesia membuat Undang- Undang Privatisasi
BUMN. Jadi, Undang-Undang Privatisasi BUMN ini dipesan oleh ADB dan
ditukar dengan pinjaman sebesar U$300.000.000,00. Undang-Undang
Privatisasi Air dipesan oleh Bank Dunia dengan memberikan pinjaman
U$400.000.000,00. Jadi, air yang di dalam Undang-Undang Dasar kita
dinyatakan sebagai dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat
sebesar-besarnya, itu pun mau diswastanisasikan. Dan untuk itu,
Pemerintah Indonesia diberikan pinjaman U$400.000.000,00, Undang-Undang
Migas termasuk. Jadi undang-undang yang dikaitkan dengan pinjaman luar
negeri, penuh prasyarat, itu tidak mungkin tujuannya betul-betul untuk
menyejahterakan rakyat dan negara Indonesia. Sudah pasti ada kepentingan
strategis, kepentingan bisnis di belakangnya yang ikut dompleng
persyaratan daripada undang-undang tersebut.
Ini semuanya kebanyakan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945, banyak sekali undang-undang begini. Dan
ini adalah pintu masuk dari liberalisasi dan neoliberalisasi di dalam
bidang ekonomi. Jadi, kalau zaman Belanda dulu, Belanda mau berkuasa di
Indonesia, itu harus pakai senjata, harus pakai pasukan. Kalau sekarang
itu tidak perlu, siapa saja boleh jadi presiden ya, siapa saja, partai
apa saja boleh berkuasa. Yang penting, undang-undang dalam bidang
ekonominya itu merupakan pesanan dari kepentingan asing. Dari situlah
Indonesia dipaksa mengambil langkah-langkah dan undang-undang yang
bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan
itikad untuk memanfaatkan semua sumber daya alam itu untuk kesejahteraan
rakyat dan bangsa.
Seharusnya, pembuatan undang-undang
tidak boleh dibiayai oleh asing, harus dibiayai sendiri oleh APBN,
sehingga undang-undang betul-betul mencerminkan kepentingan rakyat dan
bangsa kita. Tidak mungkin asing membiayai dan memesan undang-undang
tanpa melibatkan kepentingan strategis mereka.
Salah satu adalah menyangkut harga.
Menurut UU Migas harga itu harus sama dengan harga internasional. Saya
mengulangi kembali karena ini penting sekali. Contoh yang sangat
sederhana, pulpen ini ongkos produksinya Rp90,00. Kalau dijual di
Indonesia, harganya Rp100,00. Tetapi seandainya pulpen ini dijual di New
York, harganya Rp1.000,00. Para ekonom neoliberal dan essensi UU Migas
akan mengatakan, “Indonesia rugi karena kalau dijual di dalam negeri
hanya Rp100,00, kalau dijual di luar negeri, di New York, ini
Rp1.000,00.” Inilah di belakang dasar dari banyak pikiran supaya harga
Migas di dalam negeri disamakan dengan harga internasional.
Internasionalisasi harga tersebut juga
sudah terjadi di dalam bidang kesehatan, pendidikan, migas, dan
sebagainya. Nah harganya, harga internasional, tapi pendapatan
rakyatnya, pendapatan Melayu, pendapatan lokal. Kebijakan seperti ini
adalah, strategi jalur cepat untuk mendorong proses pemiskinan
struktural.
Kenapa? Kalau memang demikian, rakyat
Indonesia berhak meminta, “Naikkan dulu dong pendapatan kami sama dengan
di New York,” yaitu rata-rata U$40.000 atau Rp400.000.000,00. Kalau
pendapatan rakyat sudah segitu, rakyat Indonesia saya rasa tidak
keberatan, kalau harga-harga dinaikkan sama dengan di New York tidak ada
masalah.
Negara-negara di Asia yang berhasil
mengejar ketinggalannya dari barat, tidak langsung menyesuaikan dengan
harga internasional, tapi terlebih dahulu mendorong, memacu pertumbuhan
ekonomi di atas 10%, meciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan,
baru harga-harga disesuaikan. Jadi, ada perbedaan mendasar dengan apa
yang dilakukan di Indonesia dengan di negara-negara lain yang berhasil
memakmurkan rakyatnya dan mengejar ketinggalannya dari Barat. Kita ini
seolah-olah satu-satunya solusi hanya menyesuaikan harga dengan harga
internasional dan berhutang.
Menurut hemat kami, internasionalisasi
harga tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945, terutama
untuk komoditi-komoditi yang strategis, seperti migas, pendidikan, dan
kesehatan. Kalau misalnya ini menyangkut mobil, elektronik, dan
lain-lain, kami tidak ada masalah, serahkan kepada mekanisme pasar. Tapi
kalau menyangkut kepentingan yang strategis, negara berhak menentukan
dan melakukan intervensi agar harga itu tidak selalu sesuai dengan harga
internasional. Apalagi apa yang disebut sebagai harga internasional
itu? Selama 20 tahun terakhir, harga internasional bukanlah mencerminkan
supply and demand. Saya mohon maaf, tadi ada saksi pemerintah yang mengatakan
supply and demand.
Tidak, itu adalah harga para spekulator financial yang mempermainkan
harga-harga komoditi. Sebagian besar dari pembentukan harga itu adalah
permainan para spekulator, bukan hanya hukum supply and demand.
Jadi untuk Indonesia sekedar ikut-ikutan harga internasional,
sebetulnya menyerahkan nasib kita kepada para spekulator internasional.
Satu yang penting, Pak Ketua. Menurut
saya penting karena disinilah permainan utamanya. Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945 mengatakan, “Bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh
negara dan dimanfaatkan sebesarbesarnya
untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.” Di undang-undang yang asli itu
tidak ada kata-kata dimiliki oleh rakyat Indonesia dan dikuasai dan
dikelola oleh negara, sehingga akibatnya, istilah dikuasai itu sering
bisa dimanipulasi, bisa direkayasa, akhirnya yang berkuasa beneran ya
swasta, terutama asing. Mudah-mudahan nanti setelah pemerintahan ini
berakhir kita mengajukan amandemen Pasal 33, sehingga kata-katanya
menjadi lengkap. “Bumi dan air dan kekayaan alam Indonesia dimiliki oleh
rakyat Indonesia, dikuasai dan dikelola oleh negara untuk dimanfaatkan
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia”, supaya tidak ada
lagi multitafsir dan rekayasa interpretasi.
Saya ingin memberikan contoh di sini di
tabel yang diajukan oleh Pembela tentang “pemaknaan Pasal 33 UUD 1945
hanya menyangkut pengaturan kebijakan, pengelolaan, pengurusan,
pengawasan, dikuasai oleh negara. Tidak ada istilah dimiliki karena yang
paling penting sebetulnya pemiliknya, walaupun di dalam Undang- Undang
Dasar 1945 kita sendiri dikatakan manfaatnya digunakan sebesar-besarnya
untuk rakyat. Artinya siapa pemiliknya itu? Ya rakyat, secara tidak
langsung, kalau tidak buat apa digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat.
Jadi di dalam Pasal 33 itu sudah implisit kata dimiliki walaupun tidak
eksplisit, sebetulnya itu milik rakyat.
Pada sidang yang terakhir, mantan Dirjen Migas yang bertindak sebagai saksi
ahli Pemerintah, saya tidak tahu apakah itu conflict interest
karena beliau waktu itu juga terlibat dalam penyusunan Undang-Undang
Migas ini. Saksi Ahli tersebut disini mengatakan “Pemerintah tidak kasih
apa-apa kok sama asing karena semua pengaturan dikelola oleh
pemerintah, yang kita kasih itu cuma economic right-nya saja”. Wah, saya dengar
itu kaget. ‘Economic right” itu yang paling ada nilainya, kalau tidak ada
economy right-nya
tidak ada nilainya itu barang. Justru itu yang paling berharga yang
diserahkan sepenuhnya kepada asing, dan menurut saya itu interpretasi
yang sangat berbahaya karena harusnya itu dikuasai oleh Pemerintah
Indonesia. Contoh yang paling sederhana di sektor mineral banyak sekali
dan juga berlaku di sektor Migas. Banyak perusahaan-perusahaan tambang
besar dunia, salah satunya BHP Billiton dari Australia memiliki tambang
batubara di Kalimanatan Tengah yang kadar batubaranya sangat tinggi
(cooking coal) untuk industri baja. Puluhan tahun konsesi mereka tidak
bikin apa-apa karena dia punya bisnis di tempat yang lain lebih menarik.
Tetapi aset tersebut di dalam bukunya Billiton, itu masuk di dalam contingency
asset.
Dengan itu mereka bisa cari uang karena tambang itu kan sudah ada
valuasinya, tambang di situ sudah dieksplorasi tapi tidak dikerjakan.
Sudah ada estimate nilainya berapa, tinggal kalikan saja berapa dollar
per ton. Nah itu dimasukkan ke dalam contingency asset, bisa
mencari pinjaman dan kemudian hasil pinjamaan itu dipakai untuk
investasi bisnis di luar Indonesia. Kasus-kasus seperti ini banyak
sekali terjadi di sektor Migas. Kenapa? Karena pikiran seperti mantan
Dirjen Migas kemarin, “kita tidak kasih apa-apa kok, kita kasih economy
rights”. Justru yang paling berharga itu economy right-nya, bukan soal aturan
macam-macam.
Kemudian ada hal-hal yang cukup penting di Pasal 3 Undang-Undang Migas,
penyelenggaraan harus accountable
yang diselenggarakan dengan mekanisme persaingan usaha yang wajar, dan
sehat, dan transparan. Dan saya setuju dengan Pembela dan Pemohon, hal
ini adalah cara dan mekanisme, padahal yang paling penting itu prinsip
dan tujuan. Prinsip dan tujuannya itu ada di Pasal 33 ayat (2),
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Prinsip dan tujuannya yang
paling penting, tetapi kok didalam undang-undang itu mekanismenya malah
yang lebih diutamakan. Di sinilah virus dari neoliberalisme itu masuk.
Kok cara itu kan cuma sebagian, bukan hal yang terlalu penting.
Nah, kemudian menyangkut modus kerja sama, Indonesia menganut selama ini
production sharing arrangement.
Sebetulnya PSA bukan satu-satunya modus, ada kerja sama operasi, ada
kepemilikan langsung. Negara-negara yang berhasil di sektor migas dan
cukup kuat dan besar terutama di negara-negara Arab dan Latin Amerika
itu tidak memakai PSA, tetapi memakai konsep kepemilikan (ownership).
Aramco dikuasai oleh Pemerintah Saudi Arabia dalam bentuk kepemilikan
saham mayoritas, ada asingnya minoritas. Nah apa manfaatnya ? Menurut
saya sistem pemilikan mayoritas ini jauh lebih efektif dibandingkan PSA
karena satu, cost control-nya bisa dilakukan secara internal,
wong wakil dari pemerintah Saudi Arabia duduk di dalam manajemen, ikut
melakukan kontrol manajemen, ikut melakukan control cost,
proses alih teknologi juga lumayan bagus, dan sebagainya. Jadi, banyak
dari raksasa-raksasa atau BUMN milik negara di negara-negara berkembang
yang besar itu kebanyakan memiliki (ownership) saham mayorita. Memang
ada asingnya sebagai pemilik minoritas. Jadi, PSA bukan satu-satunya
opsi yang paling baik yang selama ini oleh pejabat selalu dibanggakan
sebagai yang paling hebat, paling dahsyat, dan sebagainya. Kenapa?
Karena sangat rawan terhadap mark up, biaya-biaya, hampir semua biaya dan saya
juga dengar banyak biaya entertainment untuk menyogok pejabat Indonesia itu
masuk recovery cost. Pak Hakim, itu bukan dongeng dan biaya lain-lain
dibebankan kepada cost recovery.
Dan yang kedua yang juga tadi Pak Hakim tunjukan produksi anjlok kok
dari 1.300.000 barrel per hari menjadi hanya 850-an barrel per hari,
tapi cost recovery-nya naik ya hampir dua kali dan saya mohon
maaf tidak pernah ada penjelasan yang transparan dan hitung-hitungannya.
Kenapa hal itu terjadi ? Saya dengarkan dengan hati-hati, keterangan
wakil pemerintah yang ada itu tabel, grafik, produksi, tapi penjelasan
kenapa cost recovery naik dua kali ?, produksi anjlok, apa
komponen biayanya, bagaimana hitungannya tidak pernah dijelaskan kepada
rakyat Indonesia secara terbuka.
Yang ketiga adalah budaya birokratis,
semua mau dikontrol, semua mau diperiksa, tapi saya mohon maaf kultur
control di Indonesia dan periksa ini itu juga sebagian besar identik
dengan pemerasan. Semakin banyak kontrolnya, semakin banyak
diperiksanya, semakin banyak yang harus diservis pejabatnya ya, jangan
diartikan kontrol oleh negara itu hebat dan dahsyat karena cara
kontrolnya itu mohon maaf tidak canggih. Sederhana kok, biaya
menghasilkan oil di mana (on-share vs. off share). Kedalaman
berapa itu saja dipegang ya, tidak usah sampai detail. Sehingga tidak
aneh pemerintah Indonesia sejak 8 tahun terakhir telah memberikan
ratusan konsensi di sektor minyak bumi dan gas, tapi tingkat eksplorasi
sangat rendah. Penemuan cadangan baru nyaris tidak ada, kenapa ? Saya
tanya kepada investor asing maupun pemain minyak dalam negeri,
birokrasinya ruwet, ribet, itu dimuat di salah satu majalah oil and gas
internasional, bahwa iklim investasi migas di Indonesia itu sangat ribet
karena terlalu banyak kontrol, terlalu banyak macam-macam. Tapi tidak
control terhadap cost, itu kadang-kadang banyak kontrol BP
migas supaya nanti temannya bisa masuk sebagai pemasok atau apa,
gitu-gitu aja tidak lebih dan tidak kurang.
Jadi, menurut hemat saya budaya
birokratis dalam kaitannya dengan BP Migas menurut saya tidak
penting-penting amat. Saya mohon maaf, pada dasarnya fungsi BP migas itu
bisa diambil alih oleh Dirjen Migas, oleh ESDM. Perbedaannya biaya BP
migas sangat besar dibandingkan biaya Dirjen Migas karena dianggap
profesional pegawainya harus biaya mahal sama kayak BPPN dulu dibikin.
Kalau boleh sejarah diulang kembali walaupun bukan saya yang bikin BPPN,
saya tidak akan bentuk BPPN. BPPN gajinya, gaji internasional, stafnya
kebanyakan titipan dari bank-bank yang bermasalah. Sehingga recovery rate
BPPN di Indonesia itu cuma 20%, di negara lain 40%, data-data banyak
yang hilang. Kalau diserahkan kepada Bank untuk melakukan
restrukturisasi, cost-nya lebih murah. Saya juga percaya kalau
Dirjen Migas diberikan kewenangan lebih besar seperti halnya BP Migas
bisa lebih efisiendan murah. Apa buktinya ya kan, biayanya kemahalan.
Kemarin Bp Migas baru ulang tahun, ulang tahun saja di Ritz-Carlton.
Saya sedih lihatnya, tidak ada prihatinnya, padahal kantornya sudah
bagus kenapa tidak ulang tahun di kantor?, kenapa mesti di Ritz-Carlton?
Ini contoh, kalau kita lakukan audit terhadap biaya BP Migas itu mahal,
dampak dan manfaatnya kecil, kecuali jika BP Migas berhasil menekan
cost recovery, berhasil meningkatkan produksi, okelah. Jadi menurut saya
tidak penting-penting amat BP Migas. Lebih bagus fungsi regulasi Migas
kita kembalikan kepada Dirjen Migas.
Kemudian ada Pasal 10 di Undang-Undang
Migas, “Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan usaha hulu
dilarang melakukan kegiatan usaha hilir.”
KETUA: MOH. MAHFUD MD
Saudara Ahli supaya dipercepat ya.
AHLI DARI PEMOHON: RIZAL RAMLI
Iya Pak Ketua, akan saya percepat.
Pasal itu bagus supaya tidak ada
monopoli vertikal. Tapi dalam praktiknya, Shell atau BP tinggal bikin PT
di hilir, tetapi tetap di hulu, migas. Jadi, kalimat-kalimat di pasal
itu, multiinterpretasi, sangat sumir. Dalam praktiknya, tetap terjadi
integrasi vertikal. Kemudian pasal ayat (22) Migas tentang DPR. DPR
hanya diberitahu, tidak dimintai persetujuannya. Yang kemudian yang juga
penting pasal tentang arbitrase internasional. Di situ dikatakan kalau
ada pertikaian, diserahkan kepada arbitrase internasional. Prof. Joseph
Stiglitz, pemenang Nobel, melakukan studi, ternyata 99% dari hasil
arbitrase internasional sangat merugikan negara berkembang dan selalu
menguntungkan negara-negara maju. Oleh karena itu, pada tahun 2007,
Stiglitz datang ke Jakarta, ketemu Presiden SBY, meminta agar arbitrase
internasional ini dihapuskan dari rencana Undang-Undang Investasi. SBY
seperti biasa, “Iya, bagus,” manggut-manggut, tapi tetap saja ada itu
pasal arbitrase internasionalnya. Stiglitz ketemu saya, kecewa betul,
“ternyata Presiden kamu bilang, ‘Iya, iya,’” ya kan? Kejadian terus itu
berulang.
Kesimpulannya, Bapak Hakim Yang
Terhormat, kami minta Undang-Undang Migas yang disponsori, dibiayai oleh
USAID dengan membawa kepentingan strategis mereka bertentangan dengan
semangat Undang-Undang Dasar 1945, sebaiknya dibatalkan. Banyak terjadi
manipulasi dari kata dikuasai negara, sehingga menjadi multitafsir,
sehingga pada praktiknya menjadi swastanisasi dan asingnisasi
besar-besaran. Untuk itu kami minta dengan hormat kepada Ketua dan
Anggota dari Majelis Hakim untuk menyatakan Undang-Undang Migas ini
bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan menetapkan peraturan
peralihan. Memang bakal ramai, tapi tidak apa-apa kok, ramai sebentar,
ya. Masih lebih mending daripada di negara lain, dinasionalisasi. Di
Venezuela dan banyak Negara Latin Amerika, sector migas di
nasionalisasi. Kita tata ulang lagi undang-undang Migas agar supaya
betul-betul bekerja sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945.
Terima kasih.***
--
Sent from my Computer®
