Ayo "Rame-rame" Kelola Sampah Sendiri Ester Lince Napitupulu
Mengandalkan pengelolaan sampah oleh pemerintah ternyata tak kunjung tuntas. Rasanya sudah saatnya kini warga Ibu Kota lebih aktif mengelola sampahnya sendiri. Termasuk di dalamnya para pedagang di pasar-pasar! Dalam sebuah kuliah umum di perguruan tinggi swasta Jakarta, awal November lalu, Gubernur Sutiyoso sanggup berpanjang lebar menyampaikan paparannya soal upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dari soal busway, monorel, hingga subway atau Jakarta Metro System. Namun, ketika seorang mahasiswa bertanya soal pengelolaan sampah, orang nomor satu di DKI Jakarta itu terlihat tak sedikit pun menampakkan kebanggaannya. Ia bahkan beberapa kali menyampaikan kekesalannya atas tak berminatnya lagi investor untuk mengolah sampah dengan teknologi tinggi. Penolakan masyarakat di sekitar tempat yang akan dijadikan tempat pengolahan sampah terpadu di Bojong dituding sebagai akibat dari provokasi beberapa pihak dan telah membuat investor memilih mundur. Sutiyoso sadar bahwa sistem sanitary landfill atau yang diakuinya lebih tepat disebut open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, Bekasi, sudah ketinggalan zaman, bahkan berisiko terhadap kerusakan lingkungan. "Pengolahan sampah DKI sudah harus menerapkan teknologi tinggi. Sampah harus dimanfaatkan," ujar Sutiyoso. Sayangnya, ketika teknologi tinggi itu akan diterapkan, masyarakat lebih dahulu menolaknya sangat keras. Dinilai tidak serius Pengelolaan sampah DKI yang dinilai tidak juga bergerak maju belakangan ini malah mendapat sorotan tajam. Peristiwa longsornya timbunan sampah di Zona IIIA TPA Bantar Gebang pada 8 September dini hari yang menewaskan tiga pemulung dan lima orang lainnya luka-luka semakin membuktikan bahwa pengelolaan sampah secara asal-asalan hanya menunggu waktu untuk menjadi sebuah bencana. Berbagai pihak lalu mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi DKI menangani sampah di wilayahnya sendiri. Wacana yang sudah lama didengungkan agar DKI tidak mengandalkan pembuangan sampah ke daerah tetangga kembali mencuat. Namun, tampaknya sampai sejauh ini belum terlihat ada gerak untuk memulai pengurangan sampah sejak di wilayah Jakarta sendiri. Akibatnya, sampah yang dibuang ke TPA Bantar Gebang tetap saja tak berkurang dari angka 6.000 ton per hari. Semula, TPA Bantar Gebang yang kini sudah berumur 17 tahun itu memang direncanakan menjadi tempat pengolahan sampah terpadu. Namun, sampai habis masa kontraknya per Desember ini, Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota Bekasi masih saja berkutat soal keuntungan yang didapat daripada mematangkan TPA yang ramah lingkungan dan memberikan keuntungan bagi warga sekitar. Padahal, beberapa kajian telah mengingatkan bahwa masa pakai TPA Bantar Gebang tinggal dua tahun jika sistem yang digunakan tetap sanitary landfill (buang lalu uruk) seperti selama ini. Di sisi lain, rencana pembangunan tiga sarana pengelolaan sampah utama dalam bentuk fasilitas pengolahan sedang di wilayah Jakarta belum juga terlaksana. Meski sudah diingatkan akan akibatnya, aparat DKI tidak juga bergerak cepat untuk menyosialisasikan partisipasi masyarakat dalam mengatasi sampah perkotaan. Padahal, penyelesaian masalah sampah di sumbernya itu harus dilakukan karena kenaikan pelayanan pengangkutan sampah hanya 1,8 persen, jauh di bawah kenaikan penduduk yang mencapai 2,5 persen per tahun. "Dalam penyelesaian masalah persampahan di kota, pemerintah daerah jangan hanya melihat untuk skala besar, seperti pengadaan tempat pembuangan akhir sampah saja," papar Kepala Bidang Standarisasi dan Diseminasi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Lya Meilany Taufik. "Justru pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, dan menyelesaikan sampah sejak dari permukiman, sudah bisa memutus mata rantai masalah sampah di perkotaan," ujarnya. Masyarakat mulai bergerak Ketika para petinggi DKI masih memikirkan dan mencari solusi bagaimana mengelola sampah dengan teknologi tinggi yang belum juga terwujud, sebagian masyarakat Jakarta justru sudah mulai bergerak sendiri. Tekad bahwa Jakarta harus bisa menyelesaikan soal sampahnya sendiri dibuktikan dengan tindakan nyata yang dimulai di lingkungan rukun tetangga. Di beberapa sudut perkampungan yang padat, misalnya, sudah terlihat kegiatan penghijauan dan pengomposan. Warga diajar memilah sampah mulai di rumah, berupa sampah basah dan kering. Ajakan itu dimulai dari segelintir warga yang peduli terhadap masalah lingkungan. Kader-kader lingkungan itulah yang menjadi contoh dan mendekati warga di forum arisan atau dalam perkumpulan warga lainnya. "Bukan pekerjaan mudah untuk mengajak warga mengubah kebiasaan membuang sampah. Alasannya, ngapain repot ngurusin sampah karena dengan bayar Rp 3.000 saja sampah diangkut petugas," tutur Ny Sidik (58), warga Cempaka Putih Barat RT 07 RW 09, Jakarta Pusat, yang menjadi salah seorang kader lingkungan. Keinginan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dengan pengelolaan sampah yang bagus itu tertular karena melihat kampung tetangga yang sudah terlebih dahulu menjalankannya. Di setiap RT ada dua kader lingkungan yang proaktif mengajak warga untuk mau memilah dan membuang sampah basah ke komposter atau alat pembuat kompos yang disediakan. Di Perumahan Bumi Karang Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, misalnya, pemilahan sampah hingga pembuatan kompos telah berjalan lama. Bahkan, tukang sapu perumahan yang tadinya membuang daun-daun pepohonan begitu saja telah mendapat uang tambahan dari membuat sampah organik menjadi kompos. "Kami mengajarkan supaya sampah dapur sebisa mungkin jangan sampai keluar rumah. Warga di sini sudah bisa buat kompos sendiri. Volume sampah yang dibuang pun berkurang," tutur Ny Sri Murniati (62) yang menjadi motivator warga bersama suaminya, Menteri Kehutanan pada era Presiden Soeharto, Djamaludin Suryohadikusumo (72). Di beberapa tempat juga sudah ada TPS Zero Waste (tanpa sampah). Sampah warga yang dikumpulkan ada yang diolah menjadi kompos, sebagian lain diambil pemulung. Bagong Suyoto, Ketua LSM untuk Persampahan Nasional, mengutarakan, dalam mengatasi masalah sampah warganya, DKI masih menganaktirikan partisipasi masyarakat. Padahal, apa yang sudah ada di masyarakat itu jika dikelola dengan baik akan sangat berarti dalam pengelolaan sampah Jakarta. Kalaupun sekarang Pemerintah Provinsi DKI tak juga bergerak mengikuti gerakan masyarakat yang sudah peduli sampah, tak ada salahnya kalau masyarakat Jakarta bergerak sendiri untuk terus maju. Maka, marilah kita beramai-ramai mengelola sampah sendiri.... [Non-text portions of this message have been removed]
