Mas Zaenal,
Ini sudah dicoba oleh Saddam Husein dulu dengan memindahkan devisa dan
transaksi ekspor ke Euro. Akibatnya Amrik marah dan merasa terancam, akhirnya
Irak diserang.
Hal serupa mulai dilaksanakan oleh Iran, dan sekarang sedang
dimatangkan untuk menyerang Iran. Hanya tertunda karena pemilu. Ada expert dari
FAO dikantor cerita (orang Honduras), monster Amrik itu akan tetap begitu, biar
kepalanya ganti-ganti. Makanya (DR.Flores Rodas) tidak minat baca pemilu di
USA, hasilnya akan sama saja.
Dengan kenaikan harga minyak yang untung juga USA, semua perusahaan
minyak besar didunia ada sahamnya dan laporan terakhir dari
perusahaan-perusahaan minyaknya menambah laba sampai 63%.
Salam,
SR
PS:
Ini ada bahan bacaan menarik
KENAIKAN HARGA BBM: KEINGINAN PEMERINTAH ATAU PIHAK LUAR?
Dalam waktu dekat, pemerintah kembali akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak,
BBM. Bagi publik Indonesia, kenaikan harga BBM berarti bertambahnya beban biaya
hidup sehari-hari. Jadi, kenaikan harga BBM selalu tidak populer. Padahal,
tahun depan, Indonesia kembali akan menggelar pemilihan umum. Berikut
penjelasan Revrisond Baswir, pakar ekonomi politik dari Universitas Gadjah Mada
di Yogyakarta:
Revrisond Baswir [RB]: Saya ingin mengemukakan tiga hal, komentar saya mengenai
rencana itu. Yang pertama, ada kesan pemerintah plin-plan. Kenapa? Karena awal
tahun ini, baik presiden mau pun wakil presiden, dengan tegas menjamin pada
publik, bahwa harga BBM tidak akan naik, sampai dengan 2009. Tetapi, tiba-tiba
kan berubah, dalam tempo yang relatif singkat.
Yang kedua, pemerintah baru saja mengajukan APBN-P (red: perubahan) ke DPR,
bulan lalu. Dan di sana juga tidak ada tanda-tanda bahwa harga BBM akan
dinaikkan. Tetapi, tiba-tiba, sekarang pikiran pemerintah berubah lagi. Jadi,
kesan yang kedua, pemerintah jadi amatir.
Nah, yang terakhir, saya mengira, bahwa, kalau kita bicara soal latar belakang,
rampaknya ada desakan yang amat kuat, dari pihak-pihak di luar pemerintahan,
yang berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu di pemerintahan. Yang mendesak
agar pemerintah menaikkan harga BBM.
Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Pak Revrisond, apakah desakan ini dari luar
negeri? Dari Bank Dunia atau Asian Development Bank misalnya?
RB: Ya, saya kira yang paling jelas, tentu saja kalau kita urut, sejak
dikeluarkannya UU Migas, sebenarnya sudah lama ada keinginan banyak pihak,
untuk menyerahkan harga BBM ini pada mekanisme pasar. Tetapi, kan agenda itu
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dianggap bertentangan dengan UUD.
Nah sekarang, ada masalah lain lagi. Selain soal-soal yang tadinya bersifat
ideologis, atau teori ekonomi, kini ada masalah hadirnya SPBU-SPBU asing (red:
Stasiun Pengisian BBM untuk Umum) di Indonesia, yang juga ingin menjual BBM
secara eceran. Nah, selama harga BBM di Indonesia dijual dengan harga
bersubsidi, maka rencana ekspansi dari perusahaan-perusahaan ini akan
terhambat. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan SPBU Pertamina, kalau harga
jualnya sangat murah.
RNW: Pak Revrisond, jika terjadi kenaikan harga BBM, publik Indonesia selalu
mengeluh. Padahal Presiden SBY, selama masa jabatannya sudah dua kali menaikkan
harga BBM. Kini harga BBM kembali akan naik, menurut Pak Revrisond apa dampak
kebijakan ini, bagi posisi Presiden SBY?
RB: Ya, saya kira sudah jelas ya, kenaikan harga BBM akan menyebabkan beban
hidup rakyat semakin berat. Dan sudah pasti itu akan berdampak kepada
popularitas pemerintahan SBY-JK. Dan kalau kita belajar dari pemerintahan
sebelumnya, kepentingan modal internasional yang berkolaborasi dengan
pihak-pihak tertentu di dalam negeri, itu seringkali tidak perduli.
Misalnya, pada era Bu Mega, desakan yang sangat kuat adalah melakukan
privatisasi. Dan akhirnya itu menimbulkan perlawanan, yang dibayar mahal oleh
Bu Mega, karena beliau kemudian dikalahkan. Dan pihak-pihak internasional itu
memang tidak perduli. Karena yang penting, bagi mereka adalah, agenda-agenda
mereka jalan. Bahwa itu harus dibayar mahal oleh rezim yang berkuasa, dengan
kekuasaan, saya kira, itu tidak begitu penting bagi mereka.
RNW: Pak Revrisond, jadi pertanyaannya, mengapa Pemerintah Republik Indonesia,
mau mengambil kebijakan yang beresiko mereka jadi tidak populer?
RB: Ya, saya kira, inilah satu fenomena yang secara tidak langsung menunjukkan
bahwa yang namanya Indonesia, sebagai negara berdaulat, itu masih dipertanyakan
tingkat kedaulatannya. Karena sangat mudah diintervensi, baik oleh
negara-negara besar, mau pun oleh lembaga-lembaga multi-lateral, seperti IMF
dan World Bank, termasuk oleh jaringan modal internasional.
Jadi, ini adalah bagian, atau kenyataan, riil politik di Indonesia. Bahwa elit
politik di Indonesia sangat lemah, ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan
dari jaringan modal internasional.
RNW: Jadi ini menurut anda, lebih banyak desakan-desakan dari pihak luar,
ketimbang pertimbangan politik di dalam negeri sendiri?
RB: Ooh, sudah pasti. Karena begini, karena saya mencoba melihat secara
finansial, ke dalam APBN. Bukankah tadi ya, APBN-P juga baru diajukan oleh
pemerintah. Dan kalau kita belajar dari APBN-P, sebenarnya penerimaan negara
dari Migas dan Pph, Pajak Penghasilan Migas, itu masih tetap lebih besar,
daripada subsidi yang tercantum di sana. Jadi, secara finansial, mestinya tidak
ada persoalan.
Tadi, persoalannya, kalau dianggap sebagai masalah. Pertama, secara ideologis,
ini bertentangan dengan logika ekonomi pasar. Yang kedua, dari segi bisnis,
perusahaan migas asing di Indonesia, ini akan menghambat ekspansi mereka.
----- Original Message -----
From: Achmad Zaenal Abidin
To: [EMAIL PROTECTED]
Cc: [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL
PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL
PROTECTED]
Sent: Tuesday, May 06, 2008 9:42 PM
Subject: [Alumni Margoyudan123] Re: [indonesia] Krisis Energi Sektor BBM dan
Langkah-langkah Penyelesainnya
Mas Yohan dan Rekans,
Bukannya yang namanya cadangan devisa itu adalah jumlah placement
BI/Pemerintah dalam valuta asing ditambah dengan selisih antara perolehan
devisa hasil export/transfer masuk dari negara lain dikurangi dengan pembayaran
untuk import/transfer keluar ke negara lain.
Jika harga minyak mentah didunia naik, maka karena Pemerintah RI sekarang
merupakan net importir, tentu biaya yang harus dibayar (transfer keluar) dalam
bentuk devisa makin besar untuk membayar minyak mentah untuk diolah di Kilang
kilang Indonesia atau minyak "mateng" untuk pengadaan BBM dalam negeri.
Tentu jika makin besar yang harus dibayar, cadangan devisa akan turun seiring
dengan kenaikan harga minyak mentah dan volume import minyak mentah/"mateng".
Misalnya Pemerintah mempunyai cadangan devisanya dalam valuta Euro atau GBP,
turunnya cadangan devisa tidak sederas naiknya harga minyak dalam USD dikalikan
dengan volume import tetapi nilai devisa masih bisa bertambah dengan naiknya
nilai kurs Euro atau GBP terhadap USD.
Makanya Iran sekarang pakai mata uang Euro untuk transaksi ekspornya.
Indonesia kenapa tidak mulai ? padahal walaupun nilai USD turun terhadap
Euro/GBP tetap saja nilai rupiah merosot juga terhadap USD karena kekawatiran
tekornya APBN karena harga minyak naik terus ? apakah ini tidak dua kali rugi ?
:-(
Salam,
Zaenal
At 00:22 05/05/2008, yohan wrote:
.
__,_._,___
