--- "Alim M." <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > To: [EMAIL PROTECTED] > From: "Alim M." <[EMAIL PROTECTED]> > Date: Thu, 8 May 2008 22:17:51 -0700 (PDT) > Subject: [redaksi-indonesia] Tim Indonesia Bangkit: > Kenaikan Harga BBM > > > Kenaikan Harga BBM: Kebijakan Panik dan Tidak Adil > > Oleh: Tim Indonesia Bangkit > > > Saat ini langkah untuk segera menaikkan harga BBM > seakan menjadi sebuah langkah kebijakan paling > rasional dan paling tepat dilakukan untuk > menyelesaikan persoalan APBN. Opini tersebut > terbentuk akibat gencarnya kampanye bahwa > penyelamatan APBN akibat tingginya harga minyak > dunia hanya dapat diselesaikan dengan menaikkan > harga BBM. > > Masih segar dalam ingatan kita berbagai upaya > penciptaan opini untuk mendukung kenaikan harga BBM > sebesar 126% pada bulan Oktober 2005. Saat terjadi > kenaikan harga minyak dunia, pemerintah SBY dan > berbagai lembaga pendukung sibuk memberikan > argumentasi bahwa dampat buruk yang terjadi hanya > bisa diatasi dengan kenaikan harga BBM. Berbagai > proposalpun diajukan untuk memuluskan dan > mempercepatan kenaikan harga BBM. Mulai dari alasan > untuk menyelamatkan ekonomi, menjawab ketidakpastian > pasar hingga keyakinan bahwa kenaikan harga BBM > justru akan menjadi obat untuk mengurangi > kemiskinan, dll. > > Segala argumentasi untuk mendukung kenaikan harga > BBM pada bulan Oktober 2005 akhirnya terbukti > ngawur. Angka kemiskinan justru meningkat dari 31,1 > juta jiwa (2005) menjadi 39,3 juta jiwa (2006). > Demikian pula inflasi mengalami kenaikan tajam > sebesar 17,75% (2006). Di sisi industri, kenaikan > harga BBM untuk kedua kalinya tahun 2005 tersebut > telah mendorong percepatan deindustrialisasi, Bila > pada tahun 2004 sektor manufaktur masih tumbuh 7,2% > maka pada tahun 2007 hanya tumbuh sebesar 5,1%. Ini > terjadi karena industri ditekan dari dua sisi yakni > peningkatan biaya produksi dan merosotnya demand > akibat menurunnya daya beli masyarakat. Penambahan > jumlah penganggur dari 9,9% (2004) menjadi 10,3% > (2005) dan 10,4% (2006) pun akhirnya tidak > terelakkan. > > Dampak kenaikan harga BBM juga sangat panjang. > Perhitungan dampak kenaikan harga BBM yang ngawur > telah mengakibatkan pemerintah SBY lalai untuk > membuat kebijakan antisipasinya. Akhirnya, beban > rakyat terus meningkat akibat kenaikan harga-harga > kebutuhan pokok. Jumlah rakyat miskin terus > bertambah dan bahkan di sejumlah daerah, rakyat > menderita kekurangan gizi atau busung lapar hingga > banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh > masyarakat kelompok bawah akibat himpitan ekonomi. > > Saat ini desakan untuk segera menaikkan harga BBM > kembali terjadi. Sebagaimana tahun 2005, kenaikan > harga minyak mentah dunia tidak segera direspon > dengan berbagai kebijakan penyelamatan ekonomi > tetapi pemerintah SBY justru gencar menciptakan > opini pembenaran kenaikan harga BBM. Awalnya > pemerintah SBY sibuk menjelaskan bahwa dampak buruk > kenaikan harga minyak dunia tidak hanya dirasakan > oleh Indonesia tetapi juga negara-negara lain. > Kemudian disusul dengan pidato presiden SBY yang > meminta rakyat memahami bila pemerintah memutuskan > menaikkan harga BBM. > > Sebagaimana tahun 2005, sebagian anggota Tim > Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, terutama yang > selama ini dikenal pro-kreditor dan lembaga > internasional, bahkan juga mengusulkan untuk kembali > meningkatkan utang. Alternatif ini menunjukkan tidak > adanya kreatifitas dan tidak adanya upaya > pemerintahan SBY untuk menghilangkan ketergantungan > Indonesia kepada lembaga keuangan internasional. > Padahal dalam APBNP tahun 2008 telah direncanakan > utang baru sebesar Rp 48 triliun dan penerbitan SUN, > obligasi, dll sebesar Rp 117 triliun. > > Tim Indonesia Bangkit menilai rencana kenaikan > harga BBM sebagai sebuah kebijakan panik (panic > policy) dan sangat tidak adil. Beberapa argumentasi > kami adalah: > > > 1. Rendahnya Kredibilitas Prediksi Tim > Ekonomi Pemerintah SBY-JK > > Tingginya harga minyak mentah dunia yang > mengakibatkan kepanikan Pemerintah SBY-JK, terjadi > akibat lemahnya kredibilitas prediksi Tim ekonomi > atas asumsi-asumsi APBN 2008, termasuk prediksi > harga minyak, sehingga pada akhirnya harus dibayar > dengan mahal. > > Ditengah tren harga minyak dunia yang terus > meningkat pada tahun 2007, dalam asumsi dasar APBN > 2008 pemerintah SBY yang sangat optimistis malah > memprediksi harga minyak hanya sebesar US$60 per > barel. Prediksi produksi minyak sebesar 1,03 juta > barel/hari juga diragukan karena realisasi tahun > 2007 hanya sekitar 910 ribu barel per hari. > Sementara dalam Nota Keuangan 2008 tidak dijelaskan > kebijakan terobosan yang akan dilakukan untuk > mendorong tingkat produksi. Hal ini mengakibatkan > keraguan para pelaku pasar terhadap kredibilitas > anggaran pemerintah. > > Menyadari kelemahan prediksi ini, hanya satu bulan > setelah APBN 2008 mulai berjalan, pemerintah SBY-JK > meminta percepatan pembahasan RAPBN P 2008 kepada > DPR dari jadwal rutin bulan Juli menjadi bulan > Februari. Namun, dalam APBNP tidak tercantum > berbagai langkah seperti yang diusulkan oleh Tim > Indonesia Bangkit seperti mengurangi alokasi > anggaran pembayaran pokok dan bunga utang luar > negeri, bunga rekap, pemangkasan biaya pengadaan > BBM, dll. > > Harga minyak pun direvisi menjadi US$95 per barel, > dengan jumlah produksi sebesar 927 barel per hari > tanpa alternatif kenaikan harga BBM. Sebelum sempat > APBNP 2008 dijalankan, Menteri Keuangan kembali > revisi harga minyak sebesar US$110 per barel, > percepatan kenaikan harga BBM dan bersamaan dengan > revisi asumsi-asumsi lainnya seperti pertumbuhan > ekonomi menjadi hanya 6%, inflasi menjadi 8,5-9,5%, > dll. > > Kredibilitas prediksi pemerintah yang sangat lemah > inilah yang telah mengakibatkan ketidakpercayaan > pasar. Tetapi oleh Tim Ekonomi pemerintah, > ketidakpercayaan pasar dibelokkan sebagai akibat > penundaan kenaikan harga BBM. > > 2. Kenaikan Harga BBM Sebagai Pilihan Pertama > Pemerintah SBY-JK, tetapi Telah Diklaim Sebagai > Pilihan Terakhir > > Tidak ada kemauan politik (pilitical will) dan > keberanian dari Pemerintah SBY-JK untuk melakukan > langkah-langkah penyelamatan ekonomi akibat > tingginya harga minyak, yang mengedepankan prinsip > pembagian beban (burden sharing) yang adil. Hal ini > mengakibatkan seolah-olah klaim Presiden SBY bahwa > kenaikan harga BBM yang akan dilakukan sebagai > pilihan terakhir adalah sebuah kebohongan publik. > Karena faktanya masih banyak langkah-langkah > kebijakan penyelamatan ekonomi lain yang belum > dilakukan sebelum menaikan harga BBM. > > Beban APBN karena turunnya tingkat produksi akan > lebih besar dibanding karena tingginya harga minyak > dunia. Bila tingkat produksi minyak dapat > dipertahankan di atas 1 juta barel per hari, maka > dampaknya terhadap APBN akan relatif lebih kecil. > APBN justru akan diuntungkan dengan tingginya harga > minyak. Namun, langkah ini tidak pernah dilakukan > karena memang akan memaksa Menteri ESDM untuk > merevisi UU Migas yang berarti harus pula merevisi > kebijakan liberalisasi sektor energi yang telah > dilakukan secara ugal-ugalan. > > Dalam paper yang direlease pada tanggal 25 Juli > 2005, "Kenaikan Harga BBM: Pilihan Akhir yang Harus > Didahului Reformasi Tata Niaga Minyak Bumi dan Gas, > Program Anti Kemiskinan yang Efektif, Renegosiasi", > TIB telah memberikan masukan langkah-langkah > kebijakan yang harus dilakukan sebelum memilih > kenaikan harga BBM. Langkah tersebut antara lain: > > > Reformasi Tata Niaga Minyak Bumi dan Gas: Hapus > Brokers Pemburu Rente > Telah menjadi rahasia umum, bahwa proses pengadaan > dan distribusi BBM oleh Pertamina sarat dengan KKN > dan ketidakefisienan. Selama ini, volume pasokan > BBM, baik yang diproduksi oleh kilang dalam negeri > maupun yang diimpor, jauh lebih tinggi dibanding > jumlah BBM yang benar-benar dikonsumsi oleh > masyarakat dan industri. > > > Revisi Formula Perhitungan Alokasi Dana Bagi > Hasil Minyak Bumi dan Gas > Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam merubah > perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan > gas yaitu pertama, alokasi Dana Bagi Hasil minyak > bumi dan gas diperhitungkan berdasarkan dana > penerimaan pemerintah di sektor minyak bumi dan gas > setelah dikurangi subsidi BBM. Dengan kebijakan ini, > perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan > gas masih tetap memperhitungkan fluktuasi harga > minyak dunia, akan tetapi dana yang dibagikan adalah > dana penerimaan pemerintah setelah dikurangi > pengeluaran subsidi. Alternatif kedua adalah dengan > mematok (freeze) besarnya alokasi Dana Bagi Hasil > minyak bumi dan gas. Langkah kebijakan ini dilakukan > dengan mengubah cara perhitungan alokasi Dana Bagi > Hasil minyak bumi dan gas yang semula mengikuti > perubahan harga minyak dunia diganti dengan cara > perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan > gas secara tetap (tidak didasarkan pada harga minyak > dunia), berapa pun realisasi harga minyak mentah > dunia. > > > Meningkatkan Mobilisasi Dana Alternatif > Beban berat APBN dapat diselesaikan dengan > melakukan berbagai langkah kebijakan untuk melakukan > burden sharing kepada semua stakeholders baik > pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, kreditor > kalangan bisnis maupun masyarakat luas. Langkah > terobosan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah > untuk menyelesaikan masalah APBN adalah dengan > memobilisasi dana alternatif. Terdapat beberapa > sumber dana yang dapat dioptimalkan, antara lain: > > Ø Optimalisasi Penggunaan Dana-dana > Pemerintah > Ø Optimalisasi penerimaan Sumber Daya Alam > Minyak Bumi dan Gas > Ø Memperbaiki manajemen utang dan > restrukturisasi utang dalam negeri > Ø Dll. > > > Melaksanakan Program Anti Kemiskinan yang Efektif > > Menyusun strategi diversifikasi energi > > Meskipun langkah-langkah tersebut dapat menjadi > solusi jangka pendek maupun jangka panjang, akan > tetapi pada tahun 2005 pemerinth SBY-JK langsung > menyatakan tidak layak dan tidak bisa menyelesaikan > masalah dengan cepat. Tahun 2008, pemerintah SBY-JK > dan para pendukung kebijakan kenaikan harga BBM > kembali lagi memberikan alasan yang sama untuk tidak > melaksanakan langkah-langkah yang lebih adil > tersebut. Bila alasannya sama, lalu apa yang > dilakukan oleh pemerintah SBY-JK selama 2-3 tahun > ini? Tidak ada alasan lain kecuali pemerintah SBY-JK > dengan kebijakan Washington Konsensus memang akan > menghapuskan berbagai subsidi termasuk subsidi BBM > bagi masyarakat, meskipun masih sangat dibutuhkan. > > 3. Kenaikan Harga BBM Tanpa Persiapan Matang > dan Kebijakan Dukungan Sangat Merugikan Kinerja > Ekonomi Nasional > > Pengelolaan kebijakan fiskal yang lemah serta > rencana kenaikan harga BBM yang diwacanakan akan > segera dilakukan meski tidak didukung oleh persiapan > yang matang akan berdampak negatif pada > kesejahteraan masyarakat terutama menengah bawah > serta daya saing dan ketahanan sektor industri > terutama menengah dan kecil. Disamping kerugian > ekonomi juga ada potensi timbulnya dampak sosial > yang buruk. > > Salah satu program yang akan dilakukan oleh > pemerintah SBY-JK, sebagaimana tahun 2005, adalah > memberikan kompensasi bagi masyarakat miskin. Tahun > 2005 pemerintah SBY memberikan BLT sebesar Rp > 100.000 per bulan per keluarga bagi keluarga miskin > selama satu tahun. Banyak kelemahan dari program > kompensasi ini antara lain besaran BLT tidak dapat > mengkonversi tambahan beban orang miskin karena > jumlah tersebut adalah hasil perhitungan bila harga > BBM naik 30-40%, sementara faktanya BBM naik 126%. > Selain juga masalah salah sasaran. Meskipun telah > dilakukan pendataan oleh BPS, diprediksi ada sekitar > 15-20% keluarga miskin yang tidak terjaring karena > berbagai alasan. > > Tahun 2008, pemerintah SBY-JK tanpa persiapan > matang akan mengulang program tersebut. Padahal > koreksi terhadap program dan mekanisme belum > dilakukan. Demikian juga data yang akan dijadikan > data based juga data yang telah out of date karena > akan menggunakan data penerima BLT tahun 2005. > Dengan gambaran ini dapat dipastikan tingkat > efektifitas dari program BLT akan sangat rendah. > Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2006 muncul > keluarga miskin baru yang belum terdata akibat > berbagai kebijakan ekonomi pemerintah SBY-JK yang > tidak berpihak kepada kelompok masyarakat bawah. > > Dari berbagai argumen di atas, Tim Indonesia > Bangkit meminta pemerintah SBY-JK segera melakukan > langkah-langkah kebijakan yang adil, dimana ada > burden sharing dalam menghadapi beban APBN akibat > tingginya harga minyak dunia. Menaikan harga BBM > adalah cara gampangan yang membebankan dampak > persoalan kepada masyarakat. Padahal cukup banyak > dana APBN yang digunakan untuk membiayai birokrasi > yang tidak efisien bahkan sangat tidak adil seperti > telah dilakukan Menteri Keuangan dengan menaikan > biaya renumerasi Departemen Keuangan sebesar Rp. 5 > Triliun lebih pertahun. Pengalaman kenaikan harga > BBM tahun 2005, dampak kerugian sosial ekonomis yang > ditimbulkan jauh lebih besar dan tidak sebanding > dengan penghematan finansial yang diperolah dalam > APBN. > > > > Jakarta, 7 Mei 2008 > > > --------------------------------- > Be a better friend, newshound, and know-it-all with > Yahoo! Mobile. Try it now.
-- Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi serta kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Info pengelolaan milis Indonesia next better : http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt
