Senin, 25/01/2010 00:55 WIBRealisasi program 100 hari capai 92% kebijakan sektor infrastruktur masih jadi tanda tanyaoleh :JAKARTA: Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II mengklaim berhasil menuntaskan 92,16% program kerja 100 harinya, sementara DPR dan kalangan usaha mempertanyakan dasar penilaiannya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam dokumen tertulis menyebut tingkat kemajuan pencapaian target program 100 hari pemerintah di bidang ekonomi hingga hari ke-75 sudah 92,16%. Dari 19 program kerja dan 53 rencana aksi, sebanyak 12 rencana aksi (23,53%) sudah dituntaskan, sedangkan 35 rencana aksi (68,63%) masih sekitar 75%-100%, dan empat rencana aksi masih di bawah 75%. "Program kerja 100 hari akan selesai semuanya. Sekarang tinggal finishing saja mungkin," ujarnya pada pekan lalu. Meskipun diyakini tuntas pada 100 hari, Hatta menegaskan 53 rencana aksi itu tidak akan langsung diberlakukan karena butuh waktu 6 bulan untuk sosialisasi. Bappenas juga meyakini program 100 hari yang dijalankan pihaknya akan tuntas sebelum akhir bulan ini, karena hanya tinggal menunggu formalisasi dalam bentuk penandatanganan Presiden atas revisi dua regulasi. Kedua regulasi itu adalah revisi Perpres No.67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Sebentar lagi kita menuntaskan program 100 hari. Hitungannya adalah 1 Februari [akhir program]," kata Armida S. Alisjahbana, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, akhir pekan lalu. Tidak ada acuan Harry Azhar Azis, Ketua Badan Anggaran DPR, mengatakan klaim pemerintah atas pencapaian program 100 hari tidak me-miliki indikator penilaian yang jelas. Program 100 hari dinilainya hanya sebagai simbol politik yang sengaja dipamerkan pemerintah. "Kalau ukurannya hanya 100 hari, tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan Kabinet sekarang. Karena program itu yang menyusun adalah kabinet dan DPR periode sebelumnya," ujarnya. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa menuturkan dunia usaha menilai secara mendasar, program 100 hari belum cukup menyentuh hal-hal yang cukup substansial, seperti infrastruktur. "Di sektor ini (infrastruktur) rasanya kita masih jalan di tempat karena pemerintah tidak tahu mana yang menjadi prioritas." Di samping masalah infrastruktur, lanjut dia, masalah lainnya adalah reformasi birokrasi yang belum terlihat arahnya mau ke mana. Pasalnya, masih juga tampak ekonomi biaya tinggi di mana-mana, serta ego sektoral dan daerah yang masih terlihat. Pengamat ekonomi dari Econit Advisory Hendri Saparini menilai program 100 hari KIB II tidak menunjukkan adanya benang merah antara program jangka menengah dan panjang karena disusun tanpa referensi strategi dan kebijakan 5 tahun. "Program 100 hari juga gagal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat karena banyak masalah prioritas yang semestinya bisa dilakukan dan diprioritaskan tapi tidak dapat diselesaikan," katanya. Padahal, menurutnya, idealnya program 100 hari harus mempunyai dua tujuan utama yaitu menjadi landasan serta sinyal kebijakan ekonomi pemerintah jangka menengah panjang dan juga harus memberi bukti kemampuan manajemen pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah prioritas yang langsung dirasakan masyarakat. "Sayangnya program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II tidak memenuhi kedua tujuan tersebut," ujarnya. Di bidang ekonomi misalnya, kata dia, seharusnya sudah ada langkah konkret jangka pendek yang diambil pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan terkait Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Ekonom senior BNI Tony A. Prastyantono mengaku sulit menilai kinerja 100 hari KIB II karena belakangan ini publik disibukkan dengan kasus bail out Bank Century. "Kita termasuk kecolongan dengan isu ACFTA di mana Indonesia merasa tidak siap dan harus memohon-mohon agar ditunda," katanya. (Achmad Aris/Hendra Wibawa) ([email protected]/[email protected]) Oleh Agust Supriadi & Dewi Astuti Bisnis Indonesiabisnis.com http://ap2i.blogspot.com/
