Aburizal Berwenang Panggil Menteri
RABU, 12 MEI 2010 | 06:34 WIB
Besar Kecil Normal
Aburizal Bakrie/Tempo
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mekanisme kerja dalam Sekretariat Gabungan Partai
Koalisi, yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata bisa
memanggil menteri. Dalam mekanisme itu, menurut Sekretaris Jenderal Partai
Golkar Idrus Marham, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua harian
akan punya wewenang menghadirkan menteri dan anggota kabinet dalam rapat-rapat
yang dipimpinnya.
Idrus kemarin menjelaskan, akan ada tiga jenis rapat yang digelar forum koalisi
ini. Pertama, rapat umum, dipimpin langsung oleh ketua koalisi, yakni Presiden
Yudhoyono. Dalam pertemuan ini Presiden akan menyampaikan gagasan-gagasan
penting dan strategis tentang Indonesia.
Kedua, rapat yang dipimpin ketua harian. Mereka yang hadir adalah pimpinan
partai koalisi dan para ketua fraksi mereka di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam
rapat inilah Aburizal bisa meminta kehadiran menteri-menteri tertentu dalam
kaitan dengan kebijakan yang dibahas. "Tentu atas izin Presiden," kata Idrus
Marham di gedung DPR kemarin.
Adapun jenis rapat ketiga, sifatnya lebih operasional dan ke bawah. "Ini
dipimpin sekretaris,” ujar Idrus. Posisi itu saat ini dipegang oleh Syarief
Hasan, politikus Partai Demokrat yang juga menjabat Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil-Menengah. Idrus menambahkan, aturan main dalam Sekretariat Gabungan sudah
disusun sebelum organisasi ini bekerja pekan depan.
Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Demokrat, Achsanul Qosasih, menjelaskan,
nantinya tak akan ada batasan bagi partai koalisi untuk menentukan arah
kebijakan pemerintah. "Kebijakan tidak harus dari Demokrat ataupun Presiden.
Semua pihak yang dianggap layak bisa menentukan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sekretariat Gabungan nantinya bertugas merumuskan hal-hal
penting yang bisa menjadi masukan buat pemerintah. “Fungsi sekretariat ini
sebagai lembagathink tank, penyeimbang kebijakan pemerintah, dan penyeimbang
antarkoalisi,” kata Achsanul.
Sekretariat ini juga bertujuan menyamakan sikap partai koalisi dalam menilai
suatu isu sentral. "Cara mengkritisi boleh beda, tetapi sikapnya sama," kata
Achsanul.
Meski begitu, ia menampik kekhawatiran tentang ancaman yang akan datang akibat
besarnya kewenangan yang dipegang Aburizal. "Tugasnya bukan pengambil
keputusan. Dia tetap harus melaporkan semuanya kepada ketua umum, dalam hal ini
Presiden Yudhoyono," ujar Achsanul.
Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono pun membantah pandangan bahwa posisi
Aburizal akan lebih kuat dari Wakil Presiden Boediono. "Itu mencari-cari
sensasi saja," katanya setelah menghadiri rapat paripurna kabinet di kantor
kepresidenan kemarin.
Menurut Agung, meski ditunjuk sebagai ketua harian, tak akan ada kekuasaan
eksekutif yang dibagi kepada Aburizal. "Tidak ada pelimpahan kekuasaan, hanya
pembagian tugas."
MUNAWWAROH | RENNY FITRIA | DWI RIYANTO
