FYI
Bukan Sekadar Apologia
Oleh: Ikrar Nusa Bhakti
Membaca tulisan Juru Bicara Presiden RI Julian Aldrin Pasha, "Konsistensi
Presiden", Kompas, (25/8), saya tergelitik untuk menanggapinya. Ini bukan
persoalan personal karena Bung Julian adalah kolega saya di Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan juga bagian dari komunitas
kecil pengajar ilmu politik dan hubungan internasional di negeri ini.
Walau Bung Julian menanggalkan posisinya sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP UI) karena menduduki jabatan sementaranya
sebagai Juru Bicara Presiden, ini tidak menghilangkan jati diri sejatinya
sebagai seorang akademisi kampus.
Sebagai sesama akademisi tentu kita bisa berbeda pendapat tentang satu atau
banyak hal, entah karena perbedaan posisi jabatan atau karena pendekatan
model dan teori yang digunakan.
Di antara sesama "komentator politik" yang sealiran pun tidak jarang terjadi
perbedaan pandangan. Begitu pun dalam menilai seorang presiden, baik sebagai
individu atau lembaga, kita mungkin saja berbeda. Itu suatu hal yang lumrah
di alam demokrasi dan tidak menjadikan kita berseberangan atau bermusuhan
satu dengan lainnya.
Bung Julian yang sehari-hari amat dekat dengan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dapat saja mengatakan Presiden konsisten membangun negeri ini dan
hari-harinya seratus persen didedikasikan untuk berpikir dan bertindak demi
kemajuan bangsa. Kita semua tentunya juga berharap Presiden konsisten dengan
kerja kerasnya untuk membangun negeri.
Namun, tak ada salahnya jika sebagian kelompok-kaum papa di jalanan,
akademisi kampus, peneliti, eksekutif muda, jurnalis, aktivis lembaga
swadaya masyarakat (LSM), pelaku ekonomi, birokrat, guru, purnawirawan
TNI/Polri, atau kelompok masyarakat lainnya-berharap ada geliat yang lebih
kuat di negeri ini untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Negeri kita memang kaya akan sumber daya alam, tetapi mengapa sebagian besar
rakyatnya masih tetap miskin. Kita menginginkan agar Presiden bisa lebih
mengarahkan ke mana negeri ini akan dibawa. Pendekatan ekonomi macam apa
yang diterapkan pemerintah agar rakyat dari golongan apa pun dapat menikmati
kesejahteraan.
Jangan mencla-mencle
Presiden Yudhoyono juga diharapkan lebih tegas, berani, tidak mencla-mencle,
tidak pilih kasih, dan lebih percaya diri dalam bertindak, baik terkait
dengan penegakan hukum di negeri ini ataupun dalam menjaga harga diri dan
kedaulatan bangsa.
Dulu Soekarno berani mengatakan, "Go to hell with your aid", begitupun
Soeharto berani menyetop bantuan IGGI. Kini, apakah demi devisa Rp 50
triliun setahun harkat TKI kita, pejabat kita, dan kedaulatan kita
diinjak-injak oleh Malaysia dan kita diam saja? Ingat, kita memang cinta
perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan!
Kritik ataupun komentar, sepahit apa pun, jangan dilihat sebagai gangguan,
melainkan suatu masukan yang tak ternilai harganya agar pemerintahan
berjalan lebih baik lagi dan agar negeri ini selamat. Negara mana yang bisa
maju tanpa adanya kritikan dari "komentator politik" seperti yang disebutkan
Bung Julian. Ketika Orde Baru akan tumbang, mantan Komandan Sekolah Staf dan
Komando Angkatan Darat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan dan Keamanan
Nasional saat itu, Letjen TNI Arifin Tarigan, bertandang ke LIPI, ingin tahu
mengapa peneliti LIPI suka kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Ini
merupakan bagian dari diskusi hasil dua penelitian LIPI yang dipesan
Presiden Soeharto tentang Sistem Pemilihan Umum dan Penghapusan Peran Sosial
Politik ABRI.
Melupakan sumbangsih
Arifin Tarigan mengajak kami untuk lebih mengkaji masa lalu, Kerajaan
Sriwijaya dan Majapahit, ketimbang mendiskusikan pemerintahan Soeharto.
Peneliti senior LIPI, Dr The Kian Wie, mengingatkan para jenderal bahwa Uni
Soviet hancur berkeping-keping karena pemerintahnya tidak mau mendengarkan
para ilmuwan sosialnya!
Bung Julian harus sering-sering bertandang ke FISIP UI dan ke Kedeputian
Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia. Anda akan menemukan betapa banyak hasil penelitian mengenai
pertahanan, keamanan, politik luar negeri, pemilu, sistem kepartaian,
persoalan perbatasan, ekonomi syariah, migrasi penduduk, dan sebagainya.
LIPI juga pernah memberikan "Timbangan Akademik soal Papua" kepada Presiden
Yudhoyono. Kini LIPI juga menggagas "Papua Road Map" demi masa depan bangsa
kita.
Walau saya bukan dosen tetap di UI, saya tahu persis teman-teman di FISIP UI
dan Fakultas Hukum UI berkolaborasi menyiapkan Pusat Studi ASEAN
terkomprehensif di Asia Tenggara. Beberapa rekan staf pengajar juga masih
mematangkan rancangan-rancangan penelitian program riset kemitraan serta
riset berbasis kompetensi.
Kajiannya beragam, dari soal pengembangan kekuatan pertahanan Indonesia
sampai 2024-2050, penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, bantuan
militer asing dalam penanganan bencana di Indonesia, sampai soal bagaimana
mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada kelompok radikal agama.
Kajian mengenai komunikasi politik dilakukan oleh teman- teman di Program
Pascasarjana Komunikasi FISIP UI, tempat saya mengajar. Ada yang sudah
diterbitkan dalam bentuk buku oleh Gramedia Pustaka Utama. Kalau mau tahu,
sebagian besar peneliti seniornya adalah para "komentator politik" yang
menurut Julian tidak memiliki waktu untuk melakukan penelitian!
Tanyakan kepada Presiden Yudhoyono, apakah pernah para pengkritiknya itu
memberikan sumbangsih pemikiran yang berharga bagi negeri ini? Tanya pula
kepada mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra,
Mensesneg Sudi Silalahi, atau mantan Kapolda Jawa Tengah Alex Bambang
Riatmodjo, apakah ada anak-anak muda aktivis LSM dan akademisi berkolaborasi
memberikan sumbang saran positif mengenai politik dan keamanan negara kepada
SBY saat ia masih menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM pada
masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri
berkuasa?
Kalangan LSM dan akademisi yang kritis terhadap pemerintah adalah penyumbang
saran positif terbesar kepada Yudhoyono dalam soal pertahanan, keamanan,
penanganan Aceh, dan juga soal Papua. Namun, apa tanggapan Yudhoyono? Pada
seminar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) soal Papua ia
mengatakan0, "I am a loner in the Cabinet" dan karena itu ia tidak bisa
berbuat banyak soal Papua.
Dalam soal Aceh, "Ini sumbangsih yang amat berharga dari anak-anak muda
bangsa. Nanti akan saya masukkan ke agenda sidang kabinet." Ternyata di
sidang kabinet masa Presiden Megawati itu, rekomendasi positif soal Aceh
tidak pernah dimasukkan oleh Yudhoyono, malah kebijakan Darurat Militer yang
diloloskan!
Jika bung Julian mengkritik para "komentator politik", itu sama saja dengan
menepuk air di dulang, muka sendiri kena perciknya. Pernahkah Anda sendiri
meneliti apa saja yang kami sumbangkan secara riil bagi negara dan bangsa
tercinta ini?
Ikrar Nusa Bhakti Wakil Ketua Majelis Profesor Riset LIPI.
-Sumber: Kompas 28 Agustus 2010, Halaman 7-
Salam,
SR
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.851 / Virus Database: 271.1.1/3098 - Release Date: 08/28/10
01:34:00
