Kawan2 Anggota Milis Yth, Kasultanan Surakarta di Solo, Jawa Tengah mengusulkan agar wilayahnya ditetapkan pula sebagai Daerah Istimewa Surakarta berdasarkan Maklumat dari Presiden RI ke-1 Sukarno pada tanggal 1 September 1945 y.l., menyusul 2-Daerah Istemewa yang telah ada di Indonesia, yaitu Yogyakarta dan Aceh Darussalam.
Menurut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bila semua wilayah menutntut sebagai Daerah Istimewa, maka Indonesia bukan lagi sebagai NKRI, sebab anggotanya adalah istimewa, Jadi seharusnya ada aturan mainnya untuk menjadi Daerah Istimewa, Berikut ini adalah beritanya: Jakarta - Kasunanan Surakarta menuntut status yang sama dengan Yogyakarta untuk dijadikan Daerah Istimewa dengan nama Daerah Istimewa Surakarta (DIS) seperti pada tahun 1945. Tapi bagi Jusuf Kalla, tidak mudah menetapkan status Daerah Istimewa. Berbagai hal harus diperhatikan dan dipelajari mulai dari sejarah hingga kultur masyarakatnya harus benar-benar menggambarkan kalau daerah itu adalah daerah yang memang istimewa. "Istimewa itu harus ada dasar-dasarnya," ungkap JK di kantor pusat PMI di sela-sela penyerahan bantuan perusahaan leasing, Selasa (14/12/2010). Lebih lanjut mantan wakil presiden ini mengungkapkan kalau rakyat Indonesia harus menyadari kembali kalau NKRI itu harga mati. "Kita harus setujui dulu. Kalau tiap daerah minta, kita bukan NKRI lagi," tegasnya. Sementara untuk Surakarta bagaimana? "Surakarta kan kota provinsi, kita belum dengar itu (permitaan menjadi daerah istimewa)," pungkasnya. Sebelumnya puluhan orang dari Komunitas Masyarakat Pendukung (KMP) Daerah Istimewa Surakarta (DIS) menggelar aksi mendukung keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka juga menuntut agar Surakarta kembali menjadi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) seperti pada tahun 1945. Aksi ini diprakarsai para abdi dalem Kasunanan yang berasal dari wilayah Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar Sragen dan Wonogiri. Alasannya saat Indonesia merdeka, kerajaan di Yogyakarta dan Surakarta menyatakan diri bergabung kepada Republik Indonesia. Hal itu dilakukan oleh Ingkang Sinuhun Susuhunan Paku Buwono XII. Pemerintah Indonesia waktu itu kemudian mengakuinya sepert yang tercantum dalam maklumat 1 September 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. (sumber; Detik.com syu/ken) Silahkan ditanggapi dan semoga bermanfaat, Wassalam, S Roestam http://presidenku.com
