Kawan2 Anggota Milis Yth,
Dimulai dari keberhasilan gerakan Demokrasi, Kebebasan dan "People Power" Tunisia untuk mengusir rezim Pemerintahan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali lebih dari satu minggu yang lalu, maka muncul pula gerakan yang sama di Mesir yang menuntut turunnya Presiden Hosni Mubarak dari Pemerintahan Mesir. Virus gerakan Demokras ini melanda Dunia Arab dengan cepat berkat makin majunya telekomunikasi dunia melalui TV, Radi0 dan akhir-akhir ini adalah Media Sosial seperti Feacebook, Twitter, SMS dan Ponsel. Baik di Tunisia maupun Mesir, gerakan Demokrasi Rakyat ini diawali dari ketidak-puasan rakyat atas kondisi ekonomi mereka, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, naiknya harga-harga pangan dan komoditas dan beratnya kehidupan rakyat pada umumnya dibawah kepemimpinan Presiden Hosni Mubarak yang telah berlangsung selama 30-tahun. Sejak tahun 1981 Presiden Mubarak berjani akan melakukan Reformasi di Mesir, namun janji-janji itu tidak kunjung dipenuhinya. Memang kondisi perekonomian Mesir saat ini yang kurang memuaskan bukanlah 100% merupakan kegagalan pembangunan nasional dan pembangunan peekonomian di Mesir itu sendiri, tetapi juga ada kontribusi dari kondisi perekonomian Gloabal yang masih berusaha untuk bangkit dari Krisis Perekonomian Global tahun 2008 yang lalu. Pendukung gerakan Demokrasi di Mesir ini adalah Kelompok Persaudaraan Islam (Moslem Brotherhood) dan mantan Dirjen Badan Tenaga Aton Internasional Mohammed El Baradei yang khusus pulang kenegerinya untuk memberikan dukungannya. El Baradei dan banyak tokoh-tokoh gerakan Demokrasi Mesir yang ditangkap Pemerintah untuk meredam aksi gerakan ini. Namun aksi gerakan Demokrasi dan Kebebasan di Mesir terus berlanjut dengan pembakaran kantor-kantor Polisi dan Gedung Pemerintahan dan Kantor Partai yang berkuasa di Mesir, sebab perasaan ketidakpuasan atas Pemerintahan Presiden Hosni Mubarak dirasakan oleh mayoritas rakyat Mesir saat ini. Seperti halnya dengan Tunisia, koordinasi gerakan protes massal ini ternyata dikoordinasikan melalui Media Sosial, yaitu Faecebook, Twitter, SMS dan Ponsel. Itulah sebabnya maka awal mingu ini Pemerintah Mesir memblokir Internet dan memutuskan jaringan Telpon Seluler di Mesir. Pemerintahan Amerika Serikat dan Negara-negara Barat menghadapi dilema besar dalam penyelesaian masalah di Mesir, sebab langkah mereka sebelumnya dalam penyerangan terhadap Rezim Saddam Hussein di Iraq adalah dengan alasan untuk menciptakan Demokrasi dan Kebebasan berpendapat di Iraq. Tidak ada pilihan bagi AS dan Barat untuk mendukung gerakan demokrasi dan kebasan di Mesir. Tidak kurang dari Menlu AS Hillary Clinton dan Presiden AS Barack Obama menghimbau agar Pemerintah Mesir menghidupkan kembali jaringan Internet dan Jaringan Telpon Seluler di Mesir dan menghadapi gerakan damai rakyat Mesir secara damai pula, tanpa menggunakan kekerasan bersenjata. Tuntutan Rakyat Mesir dijawab oleh Presiden Hosni Mubarak dengan pernyataan Pembubaran Kabinet Mesir dan akan digantikannya dengan Kabinet baru dengan dirinya tetap sebagai Presiden Mesir pada hari sabtu 29 Januari 2011. Rupanya Presiden Mubarak tidak paham akan inti tuntutan Rakyat, bahwa sebenarnya dirinyalah yang diminta mundur, bukan kabinetnya. Presiden AS juga menghadapi dilema, bahwa selama ini Presiden Mubarak mendapat dukungan penuh dari AS sebab telah mau menuruti permintaan AS dan Israel untuk memblokir akses ke jalur Gaza untuk mengisolasi Rakyat Palestina, dengan imbalan bantuan AS sebesar US$ 1,5 Milyar tiap tahun. Jadi kalau Presiden Mubarak tidak memenuhi tuntutan AS untuk menghadapi para demonstran secara damai pula, maka bantuan uang sebesar US$ 1,5 Milyar per tahun ini akan dipertimbangkan lagi. Mampukan Presiden Hosni Mubarak menyelesaikan tuntutan rakyat Mesir, ataukah ia harus mengikuti jejak Presiden Tunisia meninggalkan negeri yang telah dikuasainya selama 30-tahun itu? Hanya waktu yang dapat memberikan jawabannya. Silahkan ditanggapi dan semoga bermanfaat. Wassalam, S Roestam http://presidenku.com
