Manstap Mas! Jadi terungkap bahwa sebenarnya pemerintah TIDAK MENSUBSIDI rakyat, tapi RAKYAT YANG "MENSUBSIDI" PEMERINTAH sebesar Rp. 97,955 trilyun itu untuk APBN. *Semoga sumbangan rakyat untuk APBN dipergunakan benar-benar untuk pemberdayaan rakyat langsung sebagai prioritas utama.* Jika hanya dipakai untuk infrastuktur yang tidak begitu signifikan dan langsung bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan mereka, sebaiknya ditunda dulu. Tidak begitu banyak masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatannya dalam pembangunan infrastuktur tersebut, kecuali para cukong serta beberapa gelintir kontraktor dan sub-kontraktor/supplier-nya. Selebihnya hanya pekerja yang digaji utk pas makan saja. Bagaimana infrastuktur akan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kecil jika untuk berusaha saja mereka terkendala dengan MODAL, PERALATAN, ILMU & JARINGAN USAHA (belum lagi kalau dimasukkan kebutuhan tanah, bahan baku dsb)? Karena itu, dibutuhkan program-pemerintah yang betul-betul bisa membuat mereka MAMPU BERUSAHA yang bertujuan mengisi kekosongan semua kebutuhan (komponen) usaha rakyat tersebut. Jika tidak, tentunya rakyat tidak kunjung mampu berusaha.
Jika nanti diputuskan untuk membangun infrastuktur juga, kenapa tidak dibikin SKEMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR yang betul-betul melibatkan sebanyak-banyaknya rakyat yang berada disekitar insftruktur tersebut? Jika nanti alasannya adalah terkendala ketentuan peraturan yang berlaku, ya mbok peraturannya diubah agar "icip-icip" keuntungan pembangunan infrastuktur ini dapat TERDISTRIBUSI SELUAS-LUASnya dan SEBANYAK-BANYAKnya rakyat. Semoga sudah banyak perangkat pemerintah yang sudah sampai akalnya untuk ini. Alhamdulillah! Kebetulan saya juga sedikit menyimak debat semalam... Beberapa point penting yang barangkali perlu dicatat adalah: - Pembayaran "ganti investasi" perusahaan yang melakukan eksplorasi dilakukan dengan "crude" itu sendiri. Hal ini mengurangi pendapatan pemerintah jika dilakukan pembayarannya dengan dollar juga, sebagaimana mereka berinvestasi dengan dollar. - BP Migas dianggap tidak mengerti kondisi lapangan yang sebenarnya, sehingga rentan untuk "dikadalin" oleh yang melakukan eksplorasi dalam pembayaran "ganti rugi explorasinya". Salam Z 2012/3/26 lama ihsan <[email protected]> > > Rudi Rubiandini BPMIGAS [email protected] > Mar 25 (1 day ago) > > to me > > > Temens, > > Melengkapi penjelasan nanti malam, > > Yang disampaikan Neng Rieke dari Garut jalan Pembangunan depan STM, persis > saya dengar langsung pada selasa malam dari pa Kwik Kian Gie, saat saya > menemani mas Wid di Acara INDONESIANS LAWYER CLUB. > > Malam itu saya sedang di DPR dengan Banggar membicarakn asumsi makro yang > berhubungan dengan target Lifting, ICP, dan pendapatan negara, status saya > hanya menggantikan Kepala BPMIGAS yang jelas tidak bisa meninggalkan ruang > sidang DPR tersebut, jadi malam tersebut hanya sebuah kebetulan, krn BBM > bukanlaah domain saya. > > Saya sampaikan di acara tersebut, PENDAPAT (bukan hitungan) pa KKG itu > kurang tepat, sehingga perlu diluruskan. Dari Lifting 900 MBOPD bagian > negara hanya 600 MBOPD, sementara kebutuhan equivalen 1300 MBOPD, harga BBM > 120 USD/BBl (crude=105 dan LRT=15) atau seharga 6800 rupiah. > > Maka penerimaan negara dari crude=207 triliun rupiah, dan penerimaan dari > SPBU=340 triliun rupiah, serta pengeluaran pengadaan BBM=512 triliun rupiah > (juga equivalen 6800 rp/liter), sehingga pemerintah menerima tabungan 35 > triliun rupiah (hitungan KKG 98 triliun anggap sama), itulah sumbangan > sebenarnya industri minyak kepada APBN yang besarnya 1400 triliun, seperti > kita tahu APBN untuk membayar gaji guru, dosen, pns, polisi, tentara, > belanja operasional pemerintahan, infrastruktur, dll. > > Seharusnya sumbangan dari minyak sebesar 207 triliun bukan 35 triliun, > bila tidak dipakai SUBSIDI sebanyak 172 triliun yang diserap sebagian besar > BUKAN oleh rakyat miskin. > > Untuk sementara saya jawab penjelasan Neng Rieke tsb sbb : > > 1) Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium Rp. 283,5 > Trilyun--->BETUL. > 2) Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp. 149,887 > Trilyun--->BETUL. > 3) Pertamina membeli dari Pemerintah Rp. 224,546 Trilyun--->BETUL untuk > Crude. > 4) Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT Rp. 35,658 Trilyun--->BETUL. > 5) Jumlah pengeluaran Pertamina Rp. 410,091 trilyun--->BETUL. > 6) Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yg membayar “SUBSIDI” > 7) SUBSIDI= Rp. 410,091 trilyun – Rp. 283,5 Trilyun= Rp. 126,591 > trilyun--->SUPER. > 8) Maka kesimpulannya pemerintah malah kelebihan uang= Rp. 224,546 Trilyun > – Rp. 126,591 Trilyun= Rp. 97,955 Trilyun. Artinya, APBN tdk Jebol justru > sy jadi bertanya: dimana sisa uang keuntungan SBY jual BBM Sebesar Rp. > 97,955 trilyun? > > Maka JAWABANnya : itulah sumbangan Industri minyak untuk membayar gaji > guru, polisi, pns, infrastuktur, operasional pemerintah, dll. > > Para demonstran betul 100%, bahwa ini bukan masalah hitungan, tetapi bola > politis untuk dimainkan dengan cantik untuk goal tertentu. . . . jadi mari > kita tonton nanti malam, minggu 25 maret 2012 di TVONE jam 19-21 acara > ulangan ILC, bagi yang belum menyimak. > > Silahkan sebarkan email ini sebagai jawaban ke Neng Rieke dan Kwik Kian > Gie > > Rudi Rubiandini R.S. > Petroleum Engineering ITB > Reply > > Forward > > > > > > > > --- On *Sat, 3/24/12, Harlizon MBAu <[email protected]>* wrote: > > > From: Harlizon MBAu <[email protected]> > Subject: [Wartawan-Indonesia] Fwd: [ekonomi-nasional] Kwik Kian Gie: > Subsidi BBM itu Bohong! > > To: "Indonesia Next Better List" <[email protected]> > Date: Saturday, March 24, 2012, 1:29 AM > > > > > dari milis tetangga... > > ---------- Forwarded message ---------- > From: *A Nizami* <[email protected]<http://mc/[email protected]> > > > Date: 2012/3/22 > Subject: [ekonomi-nasional] Kwik Kian Gie: Subsidi BBM itu Bohong! > To: lisi <[email protected] <http://mc/[email protected]>>, > ppiindia > <[email protected]<http://mc/[email protected]>>, > Indonesia Raya > <[email protected]<http://mc/[email protected]>>, > "[email protected] <http://mc/[email protected]>" > <[email protected] <http://mc/[email protected]>>, > "[email protected]<http://mc/[email protected]>" > <[email protected]<http://mc/[email protected]>>, > sabili <[email protected]<http://mc/[email protected]>>, > syiar-islam > <[email protected]<http://mc/[email protected]> > > > > Di bawah adalah tulisan Kwik Kian Gie yang menyatakan Subsidi BBM adalah > bohong. Jika kita teliti, itu memang benar. > Sesungguhnya biaya produksi minyak dari menggali minyak, kilang, hingga > distribusi ke Pom Bensin menurut KKG adalah US$ 10/brl. Ada baiknya kita > naikan saja jadi US$ 15/brl untuk memberi keuntungan bagi pendukung > Neoliberalisme yang mengatakan Subsidi BBM itu ada. Itu sudah termasuk > keuntungan yang cukup besar bagi para operator dan distributor. > Taruhlah rate 1 US$ = Rp 10.000 dan 1 barrel = 159 liter. > Jika harga minyak Rp 4.500/liter, artinya Rp 715.500/brl atau US$ 71/brl. > Jadi dengan biaya produksi hanya US$ 15/brl dan harga jual US$ 71/brl, > sebetulnya pemerintah untung US$ 56/brl. Bayangkan jika produksi BBM kita 1 > tahun 350 juta barel. Pemerintah untung US$ 19,6 milyar atau Rp 196 > trilyun/tahun. > Itu kalau pakai harga "Subsidi" Rp 4.500/liter. Kalau pakai harga Pertamax > yang Rp 9000/liter, pemerintah untung Rp 392 trilyun/tahun. > > > Tapi bagaimana dengan harga minyak dunia yang misalnya US$ 120/brl? > Bukankah kita rugi US$ 79/brl? > Benar kalau kita adalah negara bukan penghasil minyak seperti Singapura > atau Jepang yang harus beli minyak dari negara lain. > Tapi Indonesia memproduksi sendiri minyaknya sebesar 907 ribu barel/hari. > Bahkan mungkin lebih jika tidak dikadali perusahaan minyak asing yang > mengelola 90% minyak kita. Sementara kebutuhan BBM "Subsidi" itu hanya 740 > ribu bph. Jadi masih untunglah pemerintah. Mau harga minyak dunia naik > sampai US$ 200/brl pun sebetulnya biaya produksi minyak di Indonesia tidak > akan berubah. Paling banter cuma US$ 15/brl. > Cuma ya itu beda pemikiran ekonom kerakyatan atau Islam dibanding ekonom > Neoliberal yang berpihak pada perusahaan-perusahaan minyak asing. Meski > untung, mereka tetap bilang rugi. > Padahal minyak itu adalah milik bersama rakyat Indonesia. Bukan milik > perusahaan minyak atau pemerintah Indonesia. Jadi tak pantas dijual dengan > harga "Internasional". > Simulasi Harga Minyak dalam bentuk XLS bisa didownload di sini: > http://www.mediafire.com/?jez4ynm4vzt > Kita akan tahu bahwa meski harga minyak dunia US$ 200/brl, Indonesia tetap > untung dgn harga Rp 4500/ltr atau US$ 71 brl mengingat biaya produksi hanya > US$ 15/brl. > Lihat perbandingan beda pandangan antara pemahaman untung/rugi penjualan > minyak antara pemikiran Ekonom Islam/Rakyat dengan Ekonom Neoliberal yang > dipengaruhi Yahudi. > Di zaman Nabi ada Yahudi yang menjual air dengan harga tinggi kepada > rakyat. Harap diketahui, hingga sekarang harga air di Arab Saudi lebih > mahal daripada harga minyak karena air di sana sangat langka. Namun setelah > dibeli ummat Islam sumur airnya, Nabi membagikannya gratis kepada rakyat. > Ini karena rakyat harus bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan mudah. > Perbandingan di bawah dengan asumsi: > 1 barel = 159 liter > 1 US$ = Rp 10.000 > Produksi minyak Indonesia = 907 ribu bph > Kebutuhan BBM "Subsidi" dgn harga Rp 4500/ltr (US$ 71/brl) = 740 ribu bph > Total biaya produksi minyak Indonesia = US$ 15/brl > > HARGA MINYAK DUNIA (US$/BRL) > Persepsi Untung/Rugi 60 120 200 400 > Ekonom Islam/Rakyat 56 56 56 56 > Ekonom Neoliberal 11 -49 -129 -329 > > Saat harga "Minyak Dunia" tinggi, kaum Neolib memandang Indonesia rugi. > Padahal dibanding biaya produksi yang tetap, sebetulnya untung. > Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia yang > selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan "mengurangi beban > subsidi BBM", mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada subsidi dalam BBM. > "Masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan," > katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/03/2012), terkait > rencana kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia. Anggito menjadi > salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wamen ESDM. > Mungkin Anggito tidak akan pernah memberikan pengakuan seperti itu kalau > saja tidak karena ada Kwik Kian Gie yang telah lama menyampaikan > pendapatnya bahwa isu "subsidi" adalah pembohongan publik, dan pendapat itu > diulangi lagi dalam acaratalkshow tersebut di atas. > > http://muslimdaily.net/opini/opini-17/anggito-abimanyu-selama-ini-tidak-pernah-ada-subsidi-bbm.html > Jika pun "benar" Pemerintah rugi, bisa jadi Pertamina dipaksa membeli > minyak Indonesia yang 90% dikelola oleh perusahaan2 minyak AS seperti > Chevron dan Exxon dengan harga New York. Jika begitu, solusinya adalah di > Nasionalisasi. Cina dan Norwegia mengelola minyak mereka dengan BUMN > mereka. Arab Saudi, Iran, dan Venezuela juga sudah menasionalisasi > perusahaan minyak asing yang dulu memonopoli minyak mereka. Sekarang mereka > makmur karena penerimaannya bertambah karena tidak dibohongi oleh > perusahaan2 minyak asing. > > http://infoindonesia.wordpress.com/2009/06/30/selama-kekayaan-alam-dirampok-asing-indonesia-akan-terus-miskin/ > Selama 90% kekayaan alam kita dikuasai asing, selama itu pula Indonesia > melarat. Harga minyak naik, bukannya untung malah rugi karena ceritanya > "Subsidi" bertambah berat. Harga minyak turun juga "Mengeluh" karena > penerimaan berkurang. Tidak pernah bersyukur makanya kena siksa Allah terus. > "Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan > menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka > sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." [Ibrahim 7] > Satu wujud syukur kita dengan kekayaan alam kita adalah dengan > mengelolanya sendiri sehingga bisa menikmati seluruh hasilnya. Bukan justru > mengabaikannya dan menyerahkannya ke pihak asing sehingga akhirnya asinglah > yang menikmati hasilnya sementara rakyat Indonesia jadi miskin dan melarat. > > http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6494160 > BBM DISUBSIDI ADALAH OMONG KOSONG > > Percakapan antara Djadjang dan Mamad > Oleh Kwik Kian Gie > Pemerintah berencana tidak membolehkan kendaraan berpelat hitam membeli > bensin premium, karena harga Rp. 4.500 per liter jauh di bawah harga pokok > pengadaannya. Maka pemerintah rugi besar yang memberatkan APBN. > Apakah benar begitu ? Kita ikuti percakapan antara Djadjang dan Mamad. > Djadjang (Dj) seorang anak jalanan yang logikanya kuat dan banyak baca. > Mamad (M) seorang Doktor yang pandai menghafal. > Dj : Mad, apa benar sih pemerintah mengeluarkan uang tunai yang lebih > besar dari harga jualnya untuk setiap liter bensin premium ? > M : Benar, Presiden SBY pernah mengatakan bahwa semakin tinggi harga > minyak mentah di pasar internasional, semakin besar uang tunai yang harus > dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadakan bensin. Indopos tanggal 3 Juli > 2008 mengutip SBY yang berbunyi : “Jika harga minyak USD 150 per barrel, > subsidi BBM dan listrik yang harus ditanggung APBN Rp. 320 trilyun. Kalau > USD 160, gila lagi. Kita akan keluarkan (subsidi) Rp. 254 trilyun hanya > untuk BBM.” > Dj : Jadi apa benar bahwa untuk mengadakan 1 liter bensin premium > pemerintah mengeluarkan uang lebih dari Rp. 4.500 ? Kamu kan doktor Mad, > tolong jelaskan perhitungannya bagaimana ? > M : Gampang sekali, dengarkan baik-baik. Untuk mempermudah perhitungan > buat kamu yang bukan orang sekolahan, kita anggap saja 1 USD = Rp. 10.000 > dan harga minyak mentah USD 80 per barrel. Biaya untuk mengangkat minyak > dari perut bumi (lifting) + biaya pengilangan (refining) + biaya > transportasi rata-rata ke semua pompa bensin = USD 10 per barrel. 1 barrel > = 159 liter. Jadi agar minyak mentah dari perut bumi bisa dijual sebagai > bensin premium per liternya dikeluarkan uang sebesar (USD 10 : 159) x Rp. > 10.000 = Rp. 628,93 – kita bulatkan menjadi Rp. 630 per liter. Harga minyak > mentah USD 80 per barrel. Kalau dijadikan satu liter dalam rupiah, > hitungannya adalah : (80 x 10.000) : 159 = Rp. 5.031,45. Kita bulatkan > menjadi Rp. 5.000. Maka jumlah seluruhnya kan Rp. 5.000 ditambah Rp. 630 = > Rp. 5.630 ? Dijual Rp. 4.500. Jadi rugi sebesar Rp. 1.130 per liter (Rp. > 5.630 – Rp. 4.500). Kerugian ini yang harus ditutup oleh pemerintah dengan > uang tunai, dan > dinamakan subsidi. > Dj : Hitung-hitunganmu aku ngerti, karena pernah diajari ketika di SD dan > diulang-ulang terus di SMP dan SMA. Tapi yang aku tak paham mengapa kau > menghargai minyak mentah yang milik kita sendiri dengan harga minyak yang > ditentukan oleh orang lain ? > M : Lalu, harus dihargai dengan harga berapa ? > Dj : Sekarang ini, minyak mentahnya kan sudah dihargai dengan harga jual > dikurangi dengan harga pokok tunai ? Hitungannya Rp. 4.500 – Rp. 630 = Rp. > 3.870 per liter ? Kenapa pemerintah dan kamu tidak terima ? Kenapa harga > minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga yang Rp. 5.000 ? > M : Kan tadi sudah dijelaskan bahwa harga minyak mentah di pasar dunia USD > 80 per barrel. Kalau dijadikan rupiah dengan kurs 1 USD = Rp. 10.000 > jatuhnya kan Rp. 5.000 (setelah dibulatkan ke bawah). > Dj : Kenapa kok harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga di > pasar dunia ? > M : Karena undang-undangnya mengatakan demikian. Baca UU no. 22 tahun 2001 > pasal 28 ayat 2. Bunyinya : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi > diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Nah, > persaingan usaha dalam bentuk permintaan dan penawaran yang dicatat dan > dipadukan dengan rapi di mana lagi kalau tidak di New York Mercantile > Exchange atau disingkat NYMEX ? Jadi harga yang ditentukan di sanalah yang > harus dipakai untuk harga minyak mentah dalam menghitung harga pokok. > Dj : Paham Mad. Tapi itu akal-akalannya korporat asing yang ikut membuat > Undang-Undang no. 22 tahun 2001 tersebut. Mengapa bangsa Idonesia yang > mempunyai minyak di bawah perut buminya diharuskan membayar harga yang > ditentukan oleh NYMEX ? Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyatakannya > bertentangan dengan konstitusi kita. Putusannya bernomor 002/PUU-I/2003 > yang berbunyi : “Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : “Harga Bahan Bakar > Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat > dan wajar dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas > Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.” > M : Kan sudah disikapi dengan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) ? > Dj : Memang, tapi PP-nya yang nomor 36 tahun 2004, pasal 27 ayat (1) masih > berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, keuali Gas Bumi untuk > rumah tangga dan pelanggan kecil, DISERAHKAN PADA MEKANISME PERSAINGAN > USAHA YANG WAJAR, SEHAT DAN TRANSPARAN”. Maka sampai sekarang istilah > “subsidi” masih dipakai terus, karena yang diacu adalah harga yang > ditentukan oleh NYMEX. > M : Jadi kalau begitu kebijakan yang dinamakan “menghapus subsidi” itu > bertentangan dengan UUD kita ? > Dj : Betul. Apalagi masih saja dikatakan bahwa subsidi sama dengan uang > tunai yang dikeluarkan. Ini bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi > menyesatkan. Uang tunai yang dikeluarkan untuk minyak mentah tidak ada, > karena milik bangsa Indonesia yang terdapat di bawah perut bumi wilayah > Republik Indonesia. > Menurut saya jiwa UU no. 22/2001 memaksa bangsa Indonesia terbiasa > membayar bensin dengan harga internasional. Kalau sudah begitu, perusahaan > asing bisa buka pompa bensin dan dapat untung dari konsumen bensin > Indonesia. Maka kita sudah mulai melihat Shell, Petronas, Chevron. > M : Kembali pada harga, kalau tidak ditentukan oleh NYMEX apakah mesti > gratis, sehingga yang harus diganti oleh konsumen hanya biaya-biaya > tunainya saja yang Rp. 630 per liternya ? > Dj : Tidak. Tidak pernah pemerintah memberlakukan itu dan penyusun pasal > 33 UUD kita juga tidak pernah berpikir begitu. Sebelum terbitnya UU nomor > 22 tahun 2001 tentang Migas, pemerintah menentukan harga atas dasar > kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya. Sikap dan kebijakan > seperti ini yang dianggap sebagai perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 yang > antara lain berbunyi : ”Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat > hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk > sebesar-besar kemakmuran rakyat” > Dengan harga Rp. 2.700 untuk premium, harga minyak mentahnya kan tidak > dihargai nol, tetapi Rp. 2.070 per liter (Rp. 2.700 – Rp. 630). Tapi > pemerintah tidak terima. Harus disamakan dengan harga NYMEX yang ketika itu > USD 60, atau sama dengan Rp. 600.000 per barrel-nya atau Rp. 3.774 (Rp. > 600.000 : 159) per liternya. Maka ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar > Rp. 630 menjadi Rp. 4.404 yang lantas dibulatkan menjadi Rp. 4.500. > Karena sekarang harga sudah naik lagi menjadi USD 80 per barrel pemerintah > tidak terima lagi, karena maunya yang menentukan harga adalah NYMEX, bukan > bangsa sendiri. > Dalam benaknya, pemerintah maunya dinaikkan sampai ekivalen dengan harga > minyak mentah USD 80 per barrel, sehingga harga bensin premium menjadi > sekitar Rp. 5.660, yaitu: > Harga minyak mentah : USD 80 x 10.000 = Rp. 800.000 per barrel. > Per liternya Rp. 800.000 : 159 = Rp. 5.031, ditambah dengan > biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 = Rp. 5.660 > Karena tidak berani, konsumen dipaksa membeli Pertamax yang komponen harga > minyak mentahnya sudah sama dengan NYMEX. > M : Kalau begitu pemerintah kan kelebihan uang tunai banyak sekali, > dikurangi dengan yang harus dipakai untuk mengimpor, karena konsumsi sudah > lebih besar dibandingkan dengan produksi. > Dj : Memang, tapi rasanya toh masih kelebihan uang tunai yang tidak jelas > ke mana perginya. Kaulah Mad yang harus meneliti supaya diangkat menjadi > Profesor. > > > > http://agusnizami.wordpress.com/2012/03/21/kwik-kian-gie-subsidi-bbm-itu-bohong/. > === > Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits di http://media-islam.or.id > > Paket Umrah 2011 mulai US$ 1.400/orang di > http://media-islam.or.id/2011/01/24/paket-umroh-2011-mulai-us-1-400 > > Promosi Tahun Baru Hijriyah Pembuatan Website (All in) 1 Dinar (Rp 2,3 > juta): > http://media-islam.or.id/2010/07/22/pembuatan-website-seharga-2-dinar > Milis Syiar Islam: > [email protected]<http://mc/compose?to=syiar-islam-subscribe%40yahoogroups.com> > > __._,_.___ > Reply to > sender<[email protected]?subject=Re%3A%20%5BWartawan-Indonesia%5D%20Fwd%3A%20%5Bekonomi-nasional%5D%20Kwik%20Kian%20Gie%3A%20Subsidi%20BBM%20itu%20Bohong%21>| > Reply > to > group<[email protected]?subject=Re%3A%20%5BWartawan-Indonesia%5D%20Fwd%3A%20%5Bekonomi-nasional%5D%20Kwik%20Kian%20Gie%3A%20Subsidi%20BBM%20itu%20Bohong%21>| > Reply > via web > post<http://groups.yahoo.com/group/Wartawan-Indonesia/post;_ylc=X3oDMTJwa2NyMDMyBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzk2MTMzMDIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MjM5NjY2BG1zZ0lkAzIxNjAEc2VjA2Z0cgRzbGsDcnBseQRzdGltZQMxMzMyNzMyNjYw?act=reply&messageNum=2160>| > Start > a New > Topic<http://groups.yahoo.com/group/Wartawan-Indonesia/post;_ylc=X3oDMTJlMmJtcDVsBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzk2MTMzMDIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MjM5NjY2BHNlYwNmdHIEc2xrA250cGMEc3RpbWUDMTMzMjczMjY2MA--> > Messages in this > topic<http://groups.yahoo.com/group/Wartawan-Indonesia/message/2158;_ylc=X3oDMTM0NDRwMWhrBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzk2MTMzMDIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MjM5NjY2BG1zZ0lkAzIxNjAEc2VjA2Z0cgRzbGsDdnRwYwRzdGltZQMxMzMyNzMyNjYwBHRwY0lkAzIxNTg->( > 2) > Recent Activity: > > > Visit Your > Group<http://groups.yahoo.com/group/Wartawan-Indonesia;_ylc=X3oDMTJlYTJrY2lnBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzk2MTMzMDIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MjM5NjY2BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTMzMjczMjY2MA--> > [image: Yahoo! > Groups]<http://groups.yahoo.com/;_ylc=X3oDMTJkbTNic3RqBF9TAzk3NDc2NTkwBGdycElkAzk2MTMzMDIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MjM5NjY2BHNlYwNmdHIEc2xrA2dmcARzdGltZQMxMzMyNzMyNjYw> > Switch to: > Text-Only<[email protected]?subject=Change+Delivery+Format:+Traditional>, > Daily > Digest<[email protected]?subject=Email+Delivery:+Digest>• > Unsubscribe<[email protected]?subject=Unsubscribe>• > Terms > of Use <http://docs.yahoo.com/info/terms/> > . > > __,_._,___ >
_______________________________________________ Indonesia mailing list [email protected] http://nextbetter.net/mailman/listinfo/indonesia http://indonesia.nextbetter.net
