---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- From: Sigit Widodo 11 Catatan Akhir Tahun dari Pokja Petisi 50 Jakarta. Kelompok kerja (Pokja) Petisi 50 yang dimotori oleh Ali Sadikin menyampaikan catatan akhir tahunnya. Catatan yang dibacakan oleh Chris Siner Key Timu di kediaman Ali Sadikin Jl. Borobudur, Selasa (22/12) itu juga menyoroti tentang pelaksanaan reformasi total. Menurut petisi 50, bangsa Indonesia sekarang mengalami krisis multi dimensional yang diawali sejak pertengahan 1997. Kondisi ini, mengancam eksistensi bangsa dan negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan walau sudah ganti presiden, Petisi 50 melihat belum ada tanda-tanda perubahan berarti. Adapun sebelas catatan itu garis besarnya adalah sbb: 1. Pertengahan 1997 telah menjadi kunci krisis dimensional. Ini karena sistem Orba yang mendukung terpusatnya kekuasaan pada satu orang, Soeharto. Harapan koreksi sejak awal Orba tak oernah digubris, dan pada SU MPR bulan Maret pun kandas. 2. Adanya arogansi kekuasaan yang mengakibatkan sulitnya bangsa Indonesia keluar dari krisis. Hal ini dipengaruhi sistem politik Orba yang anti demokrasi dan HAM. Dan ternyata ini dilanjutkan oleh pemerintahan BJ Habibie. 3. Gerakan moral mahasiswa yang meruntuhkan Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei, ternyata bukan jatuhnya rezim tapi tampilnya rezim babak kedua setelah Habibie naik jadi Presiden. 4. Gugatan terhadap BJ habibie yang tidak legitimate menjadi penghambat reformasi total. Apalagi tuntutan masyarakat untuk menjadikan pemerintahan transisi dengan menyertakan tokoh-tokoh nasional, ternyata kandas. Padahal itu dimaksudkan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. 5. Sidang istimewa 10-13 November ternyata bukan memenuhi tuntutan reformasi total dan demokratisasi melainkan untuk mematikannya. Gerakan mahasiswa untuk demokrasi dihadapi rezim Orba babak II dengan kekerasan yang membuat jatuhnya banyak korban. 6. Setelah SI MPR krisis makin parah. Kerusuhan sosial yang menjurus SARA meningkat, perekonomian rakyat kecil masih terpuruk, dan PHK makin banyak. Petani masih sulit mendapatkan pupuk, membuktikan pemerintahan Habibie tidak mampu mengambil pilihan kebijakan yang tepat yang menguntungkan masyarakat dan rakyat kecil. Seharusnya pemerintah menghentikan capital flight, penggunaan devisa yang transparan. 7. Berbagai tindak kekerasan yang melanggara HAM belum diselesaikan secara tuntas. Seperti penculikan, kasus kerusuhan Mei dan lain-aln. Malah kini muncul tragedi Semanggi yang menunjukkan pemerintah melakukan tindak kekerasan. Ini menunjukkan Habibie dan pemerintahannya tak memiliki kemauan politik dan demokratisasi. 8. Cara penyelenggaraan politik negara dan kekuasann pemerintahan yang tetap berpijak pada sistem dan budaya politik rode baru. Antara lain tebukti dengan cara money politik dengan mempengaruhi masyarakat. Penyelesaian sesungguhnya dalam mengakhiri budaya politik rezim orba melalui reformasi total dan demokratisasi. 9. Pengusutan terhadap kasus KKN, khususnya terhadap mantan Presiden Soeharto, tidak nampak kesungguhan karena terpaksa didesak mahasiswa. Ini kia menujukkan Habibie kepanjangan tangan Soeharto. 10. Langkah pemerintah habibie kian memperkabur reformasi dengan dibentuknya Ratih dan DPKSH. 11. Walau pemilu cara satu-satunya untuk mengakhiri kekaburan dan ketidakmenentuan proses refromasi, namun harus diingatkan pemilu bisa diandalkan untuk itu. Yakni berlangsung jurdil dan demokratis. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 23 Dec 1998 jam 07:15:49 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
