---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Amsterdam, 23 Februari 1999. 'Perang dalam' di kalangan Kekuatan "Statusquo" Oleh Ibrahim Isa. I. Berkecamuknya 'perang dalam'. Sekarang ini di kalangan "Mafia Statusquo" sedang berkecamuk dan marak 'perang dalam' untuk saling mendeskreditkan dan saling menyisihkan. 'Perang dalam' ini dari hari kesehari bertambah seru dan sengit. Seiringan dengan itu berbagai kekuatan politik mengadakan manuvernya masing-masing.. Yang tampil di perkemukaan dan disoroti oleh pers dan masyarakat kita yang bertambah kritis dan analitis adalah peristiwa/gejala berikut ini: 1).Timor Timur. Pernyataan presiden Habibie bahwa Indonesia bersedia 'melepas' Timor Timur untuk bebas berdiri sendiri, tampaknya merupakan kejutan 'jenius', seperti dikomentari oleh pers dan fihak-fihak yang selalu mendukungnya. Tetapi sebenarnya itu hanyalah suatu cara yang licik untuk dengan sekali pukul mencapai berbagai tujuan. Kecuali bahwa invasi, okupasi dan aneksasi yang dilakukan Orba terhadap Timor Timur menimbulkan perlawanan tegas dan keras dari rakyat Timor Timur, tindakan Indonesia itu dikecam dan ditentang oleh dunia inernasional, baik itu dari fihak NGO-nya maupun dari PBB, yang menyanggah tindakan Indonesia itu dengan sikapnya yang tetap menganggap bahwa Timor Timur adalah tetap suatu wilayah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Portugis. Politik Orba mengenai Timor Timur telah mencoreng lebih lanjut nama Indonesia di luar negeri yang memang sudah buruk disebabkan oleh pelanggaran terus menerus terhadap HAM. Di fihak Indonesia sendiri, khususnya fihak ABRI, petualangan Timor Timur telah menimbulkan korban tidak sedikit. Seorang mantan perwira ABRI pernah menyebut korban yang diderita ABRI sampai dewasa ini telah mancapai 30.000. Anehnya, hal ini malah menimbulkan reaksi yang di luar dugaan. Mantan periwira tsb, disebabkan oleh begitu banyakya korban yang diderita oleh ABRI, lalu menentang politik Habibie yang mau melepaskan Timor Timur. Kalangan politisi, birokrasi dan masyrakat Indonesia sudah agak lama mempertanyakan di mana letak kebaikannya meneruskan apa yang dinamakan 'pengintegrasian' Timor Timur yang telah begitu banyak meminta korban jiwa dan menelan ongkos begitu besar. Apa tujuan presiden Habibie dengan politik barunya mengenai Timor Timur? Di satu fihak ia memang hendak melepaskan diri dari beban yang ditinggalkan Orbanya Suharto. Di lain fihak, mungkin ini lebih penting, Habibie mau menghunjam politik luarnegri yang ditempuh oleh Suharto selama 32 tahun lebih. Memukul Suharto, sekaligus mau tampil sebagai presiden yang tidak sama dengan pendahulunya, Suharto. Tetapi tampaknya kebijaksanaan Habibie mengenai Timor tidak disokong oleh ABRI, karena ABRI sekarang ini sedang sibuk-sibuknya mempersenjatai golongan yang pro-integrasi, sampai sebanyak 20.000 (David Shanks, Irish Times,22/2/99). Atau memang ini justru politik Habibie yang bicara mengenai 'melepas' Timor Timur, tetapi tangan satunya mempersenjatai salah satu golongan yan.g bertentangan di TimTim. Bila diasumsikan bahwa politik Habibie ini ditentang oleh ABRI, maka akan terjadi intensifikasi pergulatan di kalangan ABRI mengenai soal ini, di mana Habibie menggunakan politik Timornya untuk memperbesar pengaruh atau dukungan serta menyisihkan penentangnya di kalangan ABRI. 2.) Kedudukan Menhamkam Jendral Wiranto. Baru-baru ini dari kalangan DPR (Ghazali Abbas dari FPP dan Abu Hasan Sazili dari FKP) menggisyukan jabatan Wiranto yang merangkap Menhamkam dan Panglima ABRI. Mereka menganggap fungsi menhankam adalah fungsi politik sedangkan fungsi pangab adalah alat negara yang operasional tunduk di bawah pangti ABRI. Masalahnya 'an sich' memang begitulah seharusnya. Yaitu, antara fungsi menhankam dan pangab tidak boleh ada saling mencampuri dan juga tidak boleh saling melangkahi . Pemisahan antara fungsi politik dan militer haruslah jelas. Dijabatnya kedua fungsi tsb di tangan satu orang, pada umumnya merupakan sistim yang digunakan di di negara-negara totaliter atau diktatorial. Ia mengabdi pada pemusatan kekuasaan. Hal ini memungkinkan semakin besarnya kendala terhadap tranparansi dan mempermudah penyalahgunaan kekuasaaan. Tetapi dicetuskannya isyu tsb kali ini, mencerminkan satu hal. Yaitu, di kalangan elite yang berkuasa dan yang berada di tepi, ada kecenderungan untuk mengurangi wewenang Wiranto yang dikhawatirkan mengarah pada penyalahgunaan. Kemungkinan untuk suatu pengambil-alihan kekuasaan oleh fihak militer. Lalu, bagaimana dengan kejutan lainnya dari presiden Habibie? Yaitu ungkapannya bahwa setelah ia diresmikan sebagai pengganti Suharto, pasukan Kopasus yang berada di bawah mantan jendral Prabowo Subianto , tampak dikonsentrasikan di sekitar istana maupun disekitar rumah Habibie. Menurut Habibie, ia perintahkan Wiranto untuk menarik pasukan tsb. Hal ini dikemukakan oleh Habibie dimuka suatau forum dimana banyak orang dan wartawan asing. Mengapa baru sekarang dikemukakan, tanya khalayak ramai. Kesan orang ialah bahwa Habibie mau menunjukkan bahwa mantan jendral Prabowo, yang dewasa ini bermukim(sementara) di kota Amman, Jordania, telah melakukan pemusatan pasukan untuk suatu tujuan yang, paling tidak adalah misterius. Melihat pelakunya adalah Prabowo yang terlibat dengan perisitwa penculikan aktivis pro reformasi dan ke--rusuhan/penggunaan kekerasan pada hari-hari bulan Mei 1998, maka kesimpulannya hanya satu: Prabowo mau kup. Setidak-tidaknya unjuk kekuatan untuk memaksakan tuntutannya, a.l. menggeser Wiranto dari kedukannya. Berikutnya melalui sobat-sobatnya dari PBB, Prabowo membantah dan marah dituduh makar. Mereka serta merta mencabut dukungannya atas pencalonan Habibie untuk presiden mendatang. Wiranto kemudian menyatakan akan memanggil Prabowo (Akan dimintai pertanggungan jawabnya?, Atau pernyataan itu hanya untuk konsumsi pers saja). Wiranto tambah menyatakan bahwa Prabowo tidak kebal hukum. Sobat-sobat Prabowo itu balik menuduh bahwa Habibie telah memfitnah mantan jendral Prabowo. Dalam pada itu Wiranto sudah mengeluarkan perintah baru: Tembak ditempat terhadap setiap perusuh. Suatu cara yang amat kontroversial.Dan juga tidak luput dari kemungkinan penyalahgunaan oleh aparat. Cukup ramai persilatan dan jurus-jurus yang diturunkan ke medan laga. Apa ini, kalau bukan suatu pertunjukan yang mengungkap perseteruan yang gawat di kalangan pro 'Statusquo'. Harus dicatat bahwa dalam jurus menjurus ini sebegitu jauh Habibie yang ambil inisiatif. Jadi, Habibie 'ofensif'. Tapi lawannya juga bukan tidak bisa ofensif. Lihat perkembangan berikut ini:. 3.) Pembicaraan tilpun yang dibocorkan. Beberapa hari yang lalu sebuah penerbitan di Jakarta membocorkan pembicaraan tilpun antara presiden Habibie dengan Jaksa Agung Ghalib. Kaset yang merekam pembicaraan itu sudah beredar di masyarakat. Dalam pembicaraan tilpun itu Habibie mendesak Ghalib untuk mempercepat pengurusan perkara Sofyan Wanandi dan usahawan Arifin Panigoro yang dituduh korupsi/manipulasi. Sebaliknya, terhadap Suharto, Habibie memberikan hint supaya ....yah, tahulah bagaimana seharusnya. Serta merta Ghalib membantah bahwa ada pembicaraan serupa itu. Itu bukan suara dia, katanya. Habibie tidak membantah, juga tidak mengiakan.Tapi Habibie menuduh bahwa pelaku pembocoran itu telah melakukan suatu "intelectual crime". Da ri rekaman yang bocor itu tampak bahwa i pembicaraan Habibie-Ghalib itu, bukanlah suatu tukar fikiran biasa antara presiden dan bawahannya, tetapi adalah sautu campur tangan langsung eksekutif pada yudikatif. Ini adalah praktek biasa yang dilakukan di zaman Orbanya Suharto. Sudah ada suara yang menyatakan apa yang dilakukan Habibie itu adalah suatu 'makar' dan seharusnya bisa 'di impeached' seperti "impeachment" terhadappresiden AS, Nixon, beberapa tahun y.l. dan presiden Clinton baru-baru ini. Habibie "makar", ini memang suatu tuduhan baru. Kalangan yang pro-Habibie sejak permulaan mempersoalkan siapa yang membocorkannya, dan menuntut agar pelakunya dilacak dan ditindak. ( Catatan sambil lalu: Sayang, sehubungan dengan ini, Adnan Buyung Nasution, yang dikenal sebagai golongan pro-reformasi, juga ikut mempersoalkan masalah pembocoran itu pertama-tama dari segi ini juga.) Kalangan lawan Habibie, memerpsoalkan pembicaraan itu dari segi isinya, bukan segi proseduril. Tercetus lagi suara bahwa yang hanya mungkin menyadapnya adalah yang punya wewenang di bidang keamanan, artinya Wiranto. Tapi ini segera dibantah Wiranto. Ceritera mengenai ini masih akan berlangsung terus. 4.) Kerusuhan dan kekerasan baru di Ambon. ABRI menunjukkan ketidak mampuannya? Berkobarnya kembali kerusuhan di Ambon beberapa hari ini, telah mengundang pendapat bahwa ABRI menunjukkan ketidak mampuannya dalam memelihara ketertiban dan keamanan serta dalam mengantisipasi kerusuhan di Ambon. Logikanya ialah bahwa rekayasa di Ambon itu sasarannya adalah pimpinan ABRI yang sekarang ini, Wiranto. Sudah disinyalir adanya elemen-elemen provokator yang datang dari luar Ambon, bahkan dikatakan dari Jakarta, yang merakayasa bentrokan yang menggunakan kekerasan di antara yang beragama Islam dan Kristen, serta kerusuhan dan pembakaran. Namun, tindakan kongkrit t erhdap pelaku-nya tidak kunjung tiba. Tidak mampu atau tidak beranikah ABRI? Atau sikap itu memang termasuk dalam 'draaiboek' dari pimpinan. Sehubungan dengan marakya kerusuhan di Ambon dan tempat lainnya, Wiranto baru saja memberikan pernyataan . Ia memberikan semacam peringatan kepada gologan elite politik, maksudnya berbagai kekuatan dari kalangan Orba , yang melakukan manuver-manuver untuk kepentingan golongannya sendiri.Wiranto menyatakan agar mereka berhenti melakukan 'money politics', berhenti menghasut orang melakukan kejahatan. Karena, kata Wiranto, mereka akan berhadapan dengan militer. ABRI memang sudah berjanji untuk bersikap netral dalam pemilu nanti. Apakah ini dimaksudkan a.l. untuk menegaskan 'kenetralan' ABRI? Selain itu pimpinan ABRI tidak lupa menyerukan kepada masyarakat untuk memberikan pengertain dan bantuannya dalam usaha mengatasi situasi yang menggawat. Ini mungkin suatu ungkapan ketidak mampuan atau suatu pertanda akan mengambil tindakan baru yang drastis dan merupakan 'kejutan' lagi. Kita tunggu saja. 5.) Suharto manfaatkan setiap kesempatan. Bertiupnya angin yang sedikit banyak mengenakkan keluarga Cendana, yaitu adanya perpecahan lebih lanjut ddalam Golkar, sehingga Golkar Jatim tidak mau mencalonkan Habibie sebagai presiden mendatang; adanya kegiatan sementara tokoh dan mantan tokoh yang 'sowan' ke Suharto, di tengah-tengah melengkingnya suara-suara sumbang mengenai 'revolusi sosia---l"; semua ini telah membikin naik lagi semangat Suharto yang sudah merosot disebabkan oleh aksi-aksi yang menuntut diajukannya Suharto ke pengadilan Di bawah regie Cedana muncullah sementara bekas 'tokoh' menyuarakan keluhan dan pembelaan atas Suharto dan beleidnya di masa Orba dulu.. Suharto menunjuk pada sementara menteri dalam kebinetnya dulu, yang samasekali telah melepaskan tanggung jawabnya atas kebijaksaannya di masa lampau yang menyebabkan terjerumusnya Indonesia ke dalam krisis sekarang ini. Kecaman Suharto terhadap bekas 'kroni-kroninya' dulu, yang melepaskan tanggung jawab dan kini menampilkan diri sebagai jago-jago reformasi, seperti a.l. Ginanjar, Harmoko, Sarwono Kusumaatmaja dll, adalah peringatan Suharto pada tokoh-tokoh itu bahwa mereka tidak semudah itu 'lompat pagar dan ganti kereta' dan menjadi 'bunglon politik' demi ambisi untuk berkuasa kembali. Suharto tidak pula lupa untuk mengemukakan bahwa biar bagaimanapun ia juga punya 'jasa' di waktu yang lampau, yang tidak boleh dilupakan. Betul saja, tak lama kemudian terdengarlah suara senada yang menyarankan agar pengadilan Suharto nantinya seyogianya simbolis saja, dan kemudian dimaafkan, mengingat 'jasa-jasanya' di waktu yang lalu. Suharto juga bisa mengerahkan demo di depan Kejaksaan Agung untuk menuntut agar pemeriksaan dan pelacakan terhdap prilaku KKN-nya di masa lampau , segera dihentikan.. Sebelum itu telah ada pula yang berdemo membela Tutut. Tanpa membesar-besarkan kekuatan keluarga Cendana sebagai salah satu pilar dari kekuatan Statusquo, jurus-jurus yang ditampilkan oleh Suharto perlu sekali dicermati dan tidak diremehkan. II. Apa yang diharapkan dari kekuatan Reformasi dan Demokrasi. Yang pertama-tama diharapkan dari kekuatan politik dan moral dari gerakan reformasi dan demokrasi ialah supaya jangan ketularan ulah 'perang dalam' di kalangan kekuatan Statusquo, demi kepentingan sendiri. Amat diharapkan untuk tidak ikut-ikutan mencari-cari kelemahan di kalangan kekuatan reformasi 'sendiri' demi untuk menggondol keuntungan politik yang bersifat sementara. Sebaliknya amat diharapkan agar kekuatan reformasi dan demokrasi memperbesar bidang-bidang kerjasama dan kordinasi di kalangan sendiri, bahkan sampai bisa menumbuhklan aliansi yang tangguh sebelum, selama dan sesudah pemilu yad. Berikutnya yang diharapkan masyrakat dari kekuatan reformasi dan demokrasi agar mempertinggi kewaspadaan mereka terhadap segala macam rekayasa, manuver dan jurus-jurus dari fihak kekuatan 'Statusquo", serta menghadapinya dengan menyandarkan diri pada kekuatan seluruh rakyat serta memberdayakannya secara penuh. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 1 Mar 1999 jam 04:54:21 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
