---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- SIARAN PERS BERSAMA KESATUAN SOLIDARITAS KESEJAHTERAAN PETANI (KSKP) SUMATERA SELATAN SOLIDARITAS MAHASISWA SUMSEL UNTUK PETANI (SMSP) Mencermati berita di Harian Sriwijaya Post yang berjudul "PDI Perjuangan Bela Tanah Rakyat", 1 Maret 1999, yang berisi pernyataan Ketua PAC PDI Perjuangan Manggar, Belitung, Samsidi, berkaitan dengan kasus 26 hektare tanah warga yang dicaplok PT Stalindo Wahana Perkasa (PT SWP), bahwa pihaknya akan membela kasus tersebut untuk kepentingan warga Desa Padang, Kecamatan Manggar, Belitung, kami sangat menghormatinya. Namun, solusi yang disampaikan Samsidi atas nama Partai PDI Perjuangan bahwa kasus tersebut sebaiknya diselesaikan melalui perundingan dengan sasaran ganti rugi, dan apabila perundingan itu gagal maka diteruskan ke pengandilan, kami menilai solusi tersebut bukan hal yang konkret, dan terkesan sebagai kampanye terselubung. Kenapa? Solusi perundingan dengan sasaran ganti rugi, bukan suatu langkah penyelesaian sebuah kasus pertanahan. Sebab, bagi petani tanah tidak dapat dihargai dengan uang. Petani tetap akan mendapatkan nafkah apabila memiliki lahan. Nilai ganti rugi sebesar apapun, merupakan suatu kejahatan terhadap petani, karena secara langsung telah mematikan sumber kehidupan petani. Selain itu, langkah-langkah hukum yang akan ditawarkan sebenarnya adalah "lipstik" dari rejim Orde Baru. Sebab, tidak ada suatu fakta yang menyebutkan petani menang terhadap para investor kapitalis di meja hijau. Jadi, pernyataan Samsidi bahwa para petani yang lahannya digusur PT SWP sebaiknya melapor ke pihaknya, dapat dikatakan sebagai kampanye terselubung. Pernyatan itu tidak lebih dari pernyataan-pernyataan para birokrat di Sumsel selama rejim Orde Baru yang telah menipu para petani. Yang harus disadari, apakah partai-partai politik sekarang ini, telah memasukan agenda persoalan petani ke dalam program kerjanya? Kami menilai, sampai saat ini, tidak satu pun partai politik yang secara khusus membuat agenda untuk mengembalikan lahan yang dijarah para investor kapitalis ke tangan petani. Selain itu, partai-partai politik yang ada saat ini, belum mewujudkan cita-cita reformasi secara konkret. Sebabnya, pertama partai-partai yang ada tidak memperhatikan 13 syarat untuk Pemilu Bebas, Demokratis, dan Jurdil: 1. Diselenggarakan di bawah Pemerintahan Sementara, Pemerintahan Koalisi Demokratik ! 2. Tidak ada Dwi Fungsi ABRI ; Tidak ada jatah kursi bagi ABRI di MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II ! 3. Tidak ada UU Politik dan Peraturan Lain yang Tidak Demokratis ! 4. Semua Tapol/Napol Dibebaskan Tanpa Syarat ! 5. Tidak ada Penjajahan di Timor Leste; Tidak ada Operasi Militer di Aceh dan Papua Barat ! 6. Tidak ada Pembatasan Partai, Baik dari Segi Asas, Ideologi, Garis Politik, Apalagi Pembatasan yang Bersifat Administratif seperti Jumlah Pendiri dan Jumlah Cabang yang dimiliki ! 7. Tidak ada Seleksi Terhadap Parpol oleh Lembaga yang Tidak Demokratis Seperti "Tim Sebelas"; Hanya Rakyat Melalui Pemilu Itu sendiri yang Berhak Menyeleksi Parpol Peserta Pemilu ! 8. Tidak Ada Litsus/Screening dan Diskriminasi untuk Calon Anggota Legislatif, Terutama untuk Bekas Tapol/Napol Beserta Keluarga Kasus PKI, DI/TII, Aceh, Dll. ! 9. Panitia Pelaksana Pemilu adalah Badan Independen yang Dibentuk oleh Partai Peserta Pemilu, Tanpa Intervensi oleh Pemerintah/ABRI; Dilakukan Pengawasan Massal oleh Badan Independen Maupun Kelompok Partisan ! 10. Tidak Ada "Money-Politics" dan "Kapitalisme-Politik", yang Mendistorsi " Satu Orang Satu Suara" Menjadi "Satu Rupiah Satu Suara" ! 11. Tidak Ada Pembatasan Isi Maupun Metode Kampanye, Selama Tidak Merugikan Rakyat dan Bersifat Demokratis ! 12. Adanya Kesempatan yang Sama dan Merata bagi Semua Peserta Pemilu untuk Memanfaatkan Asset Negara, seperti Dana, Alat Komunikasi, Media Massa Negara, Dll. ! 13. Tidak Ada Pembatasan terhadap Ekspresi dan Ide Politik : Adalah tidak Senonoh jika Seseorang/Kelompok Harus Diteror/Diculik/Dipenjara dan Dibantai Hanya karena Mempunyai Ide Politik, Seperti: Ide Mendirikan Negara Islam, Mendirikan Papua Barat Merdeka, Mendirikan Aceh Merdeka maupun Mendirikan Negara Sosialis ! Berdasarkan alasan di atas, maka kami menyatakan: 1. Meminta partai-partai politik yang ikut pemilu untuk tidak memanfaatkan petani sebagai kendaraan politik Pemilu 1999. 2. Menghimbau seluruh petani di Indonesia untuk tidak tergoda oleh semua bentuk rayuan partai politik, misalnya money politik dalam Pemilu 1999. Demikianlah. Terimakasih atas kerjasamanya. Palembang, 1 Maret 1999 1. Kesatuan Solidaritas Kesejahteraan Petani (KSKP) Sumatera Selatan Amir Hamzah Amar Rusdi Ketua Sekretaris 2. Solidaritas Mahasiswa Sumsel untuk Petani (SMSP) Fery P. Sihaan Hendri Dunand Koordinator Kebid. Advokasi ------------------------------------------------------------ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 2 Mar 1999 jam 07:07:04 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
