---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 10/II/18-24 Maret 99 ------------------------------ MENDOBRAK TRADISI PARTAI (POLITIK): PRD ikut Pemilu tetapi tetap tidak ingin menjadi electoral-machine. Mampukah mereka mempengaruhi sikap partai lain yang cenderung status quo? Keputusan politik pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) untuk ikut pemilu Juni 1999, mendatangkan sejumlah gerundelan bahkan cibiran, selain tentunya banyak juga yang memujinya. Bahkan masalah ini memaksa para pengurusnya berjibaku memenuhi undangan dari berbagai organisasi di berbagai kota untuk "mempertanggung jawabkan"nya. Gerundelan maupun cibiran itu muncul lantaran kecewa dengan keputusan PRD yang "melegitimasi" pemerintahan Habibie, pemerintahan yang sebelumnya dianggap mereka sebagai pemerintahan tidak sah --pemerintahan bentukan rejim Soeharto yang hampir selama 5 tahun ini ditentang keras oleh para anggota PRD. Bahkan untuk perjuangan itu, mereka telah mengorbankan sejumlah aktifisnya, termasuk para pimpinannya Budiman Sujatmiko dan Petrus Haryanto, masuk dalam penjara. Tetapi mengapa PRD menerima tawaran pemerintah ini untuk ikut Pemilu? Dari informasi yang diperoleh, ada sejumlah alasan mengapa mereka memilih ikut Pemilu. "Keputusan PRD mengikuti pemilu, bukan berarti PRD melegitimasi pemilu Habibie, yang nyata-nyata tidak demokratis dan tidak jurdil. Karena masih ada Dwi Fungsi ABRI, masih menggunakan UU Politik yang tidak demokratis Para tapol/napol (PKI, Lampung, Aceh, PRD, NII, Papua Barat, Timor Leste) belum dibebaskan, Indonesia masih menjajah Maubere. Pemilunya dilaksanakan oleh Rejim Habibie-Wiranto, rejim boneka Soeharto pewaris Orde Baru, masih ada pembatasan peserta pemilu, baik karena masalah asas, ideologi, bahkan sampai yang bersifat admisnistratif (yang sama sekali tidak prinsipil) seperti jumlah pendiri, jumlah cabang yang dimiliki, dll," tulis mereka di warta Pembebasan beralasan mejawab pertanyaan George Junus Aditjondro, beberapa waktu lalu. Dari perbincangan dengan beberapa tokoh PRD, sebenarnya alasan utama mereka mengikuti Pemilu tersebut cukup simpel. Yaitu ingin memakai sarana legal untuk memperkecil resiko dalam melakukan kampanye mengenai sejumlah tuntutannya. Seperti pembebasan tapol-napol, pencabutan dwi fungsi ABRI dan sebagainya itu. Pendek kata, PRD masih tetap akan memakai prinsip dasarnya: Tidak ingin menjadikan PRD sebagai Electoral-machine, mesin untuk bisa mengantarkan duduk dalam kekuasaan. "Sebab, jika partai hanya semata-mata menjadi electoral-machine, ia tidak lain hanyalah menjadi kumpulan para penipu, yang mengelabuhi rakyat untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Electoral-machine bukan alat perjuangan rakyat, tapi hanyalah merupakan kendaraan politik para birokrat partai, yang kerjanya menembar janji-janji tapi tidak pernah menyentuh probelm riil masyarakat," kata mereka. Dan PRD, katanya bukan berarti telah berubah menjadi partai yang parlementaris, tetapi tetap memegang garis aksi massa sebagai metode perjuangannya. Sebagai sebuah langkah pembuktian bahwa garis PRD tidak berubah adalah ketegasannya mendaftarkan para pimpinan mereka yang di penjara sebagai calon legislatif. Itu artinya, akan menjajal rejim Habibie untuk bersikap terhadap tawaran itu. Dan kalau ditolak, ya PRD akan keluar dan memboikot Pemilu. "Pokoknya, ujung-ujungnya boikot Pemilu," kata salah seorang pengurus. Kemunculan PRD dalam kancah politik resmi itu memang dinilai cukup fenomenal. PRD dianggap sebagai salah satu dari dua partai baru yang memiliki visi jauh lebih maju dibanding dengan partai-partai yang ada. Partai satunya lagi adalah PAN. PAN merupakan partai yang telah menggariskan untuk terbuka terhadap kemungkinan federasi dan mendukung referendum Timtim juga anti dwi fungsi ABRI. Begitu pula PRD. Tapi PRD lebih maju lagi dibanding PAN setelah mereka menentukan programnya untuk membebaskan para tahanan-politik dan merehabilitasinya. Dan itu sudah dibuktikan dengan mengangkat Pramoedya Ananta Toer sebagai anggotanya. Dari segi visi, sebenarnya keduanya merupakan organisasi terdekat untuk berkoalisi. Tapi apakah mau? Sebab di PAN masih bercokol sejumlah pengurus yang masih kental dengan kebenciannya terhadap PRD dan "orang kiri". Begitu pula sisa luka pernyataan Amien ketika PRD kena musibah 27 Juli tiga tahun silam, tampaknya juga masih membekas. Kecuali, semua melupakan masalah pribadi dan maju bersama melawan status quo. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 24 Mar 1999 jam 16:46:15 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
