---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Siar Online http://www.siar.co.id Siar Khusus: DARI PALU ARIT KE RODA BERGERIGI Tabloid Mingguan Siar Edisi 10 ---------------------------------------------------------------------------- -- PKI ternyata hanya mati suri. PRD mewarisi semangatnya. Sasarannya tak hanya buruh pabrik dan kalangan bawah, tapi juga remaja penggila kafe. Bagi sebagian orang, ancaman bahaya laten komunis adalah omong kosong. Kekhawatiran akan kebangkitan kembali gerakan komunis, katanya, adalah salah satu ekspresi dari prasangka komunisto-phobia. Komunisme dianggap sudah mati sejak runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya era perang dingin. Sementara di pihak lain, tidak sedikit yang tetap percaya, komunisme suatu saat bisa bangkit kembali. Alasannya, sebagai sebuah ideologi, Komunisme tidak mungkin mati. Keyakinan itu, setidaknya, masih tertanam pada seorang Hussein Umar. Mantan aktiktivis 66 yang kini menjabat Sekjen Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) ini, mengaku merasakan adanya bahaya laten ideologi radikal itu. Dia merasakan, misalnya, adanya semangat perlawanan dan revolusioner dikalangan anak muda yang menentang Sidang Istimewa bulan November 1998 lalu. "Ada semacam penghujatan terhadap kekuatan-kekuatan politik reformis , tetapi secara ideologis tidak sejalan dengan mereka," kata Hussein. Di situ, katanya, suatu kelompok tidak bisa menyembunyikan warna sesungguhnya yang dibawa sebagai missi dan motivasi. Sebagai orang yang sudah biasa menghadapi masa-masa lalu, "disitu tercium aroma Sosialis, Komunis. agamis, dan sebagainya," akunya. Bergesernya aksi-aksi mahasiswa, dari gerakan moral dan damai menjadi politis dan radikal, memang membuat sejumlah pihak curiga. Karena itu, ada tudingan bahwa ada beberapa komponen gerakan mahasiswa sudah ditunggangi atau dipengaruhi ideologi gerakan radikal. Lantas, siapa yang dicurigai menunggangi? Melihat aksi-aksinya yang cenderung radikal dan konfrontatif, tidak berlebihan bila kecurigaan itu jatuh pada Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dalam sejumlah aksi mahasiswa, nampak bendera PRD menyembul di antara massa demo. Apalagi bila terbukti benar bahwa PRD berperan membidani lahirnya Forkot dan Famred. Dua kesatuan aksi mahasiswa yang dikenal radikal dan militan. Kecurigaan itu, sebenarnya beralasan mengingat watak radikal dan militan PRD. Radikalisme yang mewarnai platform Ideologi Perjuangan PRD, mungkin sedikit banyak dipengaruhi orientasi Ideologis PRD yang cenderung kekiri-kirian, bila tidak dikatakan Komunis atau Marxis. Namun, tak urung kecenderungan ini membuat PRD sempat dituding sebagai embrio kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejauh mana radikalisme dan "kiri"-isme melandasi perjuangan PRD? Jawabannya mungkin ada pada dokumen PRD, berupa buku bersampul merah bergambar "bintang dan gerigi". Buku yang diluncurkan pada 22 Juni 1996 itu, berisi "Manifesto Partai Rakyat Demokratik". Dari dokumen itu, tak bisa dipungkiri ada kemiripan antara PRD dan PKI. Dalam skema organisasi PRD, terdapat beberapa organisasi yang serupa dengan organisai mantel PKI. Bila PRD bermantel Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), PKI memiliki Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Sepertihalnya PKI, bagi PRD massa buruh merupakan merupakan kekuatan penting pendukung gerakan. Kalau PRD didukung Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), PKI punya Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). PRD memiliki Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker) dan Serikat Tani Nasional (STN) yang mirip dengan organisasi mantel PKI, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Aksi-aksi organisasi mantelnya, pun mirip aksi-aksi PKI. Dalam Strategi dan Taktik Perjuangan, PRD mengkonsentrasikan aksinya pada "kepemimpinan yang dapat meradikalisir, memilitankan, dan memprofesionalkan" aksi-aksi kaum buruh. Selain itu, PRD juga menganggap penting peran apa yang mereka sebut "sektor-sektor masyarakat mendesak" untuk menggalang aksi perlawanan. Sektor-sektor mendesak itu adalah mahasiswa, tani, nelayan, dan kaum miskin kota. Aksi-aksi itu digalang melalui agitasi-propaganda yang mengarah, terutama, pada berbagai aksi unjuk rasa. Bagi PRD, perjuangan massa merupakan satu-satunya jalan menuju pembebasan rakyat. Dalam rangka itu, PRD juga mengedepankan suatu "front persatuan" sebagai wadah pengerahan massa yang bersendikan kantong-kantong massa. Institusi ini mengingatkan kita pada "front nasional" di era orde lama. Front Persatuan Nasional, ketika itu kerap dimanfaatkan PKI untuk menggalang dukungan sekaligus menggebuk lawan-lawan politik PKI. Gagasan itu sebenarnya diilhami oleh pengalaman Revolusi Cina melalui taktik "front persatuan"-nya Mao Zedong. Sebuah taktik yang mempersatukan berbagai kekuatan kelompok progresif-revolusioner dan komunis di Cina di bawah pimpinan partai komunis. PRD juga kerap mengumbar jargon politik yang biasa dipakai PKI tahun 60-an. Jargon-jargon khas PKI yang dipakai seperti "satu perlawanan, satu perjuangan" atau "memimpin kekuatan rakyat dalam revolusi politik", dan sebagainya. Istilah-istilah proletar, borjuasi nasional, borjuis reaksioner, progresif revolusioner, bertebaran dalam dokumen bersampul merah itu. Kalimat-kalimat, idiom-idiom, dan jargon-jargon yang kekiri-kirian itu, seolah-olah artikulasi lain dari Komunisme dan Marxisme. Artikulasi serupa terbaca pada Bab 9 Dokumen PRD yang memuat AD/ART PRD. Pasal 5 AD-PRD misalnya, menyatakan "Partai Rakyat Demokratik adalah organisasi yang berasas sosial demokrasi kerakyatan". Asas ini, mengingatkan pada Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan Sneevliet tahun 1914. Istilah sosial demokrasi, bermula dari Asosiasi Kelas Pekerja Jerman yang didirikan Ferdinand La Salle tahun 1963. Organisasi pertama yang bercorak Marxis ini, kemudian berubah menjadi Partai Demokratik Sosial. Meskipun di Eropa Barat berkembang pula partai sosial demokrasi yang justru menjadi lawan sosialisme-komunis, namun nampaknya ada perbedaan mendasar dengan sosial-demokrasi PRD. Kentara dari cara pandang PRD tentang masyarakat yang mirip cara pandang Marx. Sosial Demokrasi yang berkembang di Barat, mungkin identik dengan sosial demokrasi "kanan" yang disebut-sebut dalam Dokumen PRD, untuk membedakan dengan "sosial demokrasi kerakyatan" (kiri) PRD. Menurut Dr. Kastorius Sinaga dalam sebuah wawancara dengan Gatra dua tahun silam, Marx menggolongkan masyarakat dalam dua kelas: borjuis dan proletar. Kelas borjuis adalah pemegang alat-alat produksi (pengusaha, birokrat, dan bangsawan). Sedangkan kelas proletar adalah kaum buruh yang tak memiliki alat-alat produksi dan justru menjadi alat produksi. Solusi untuk menyelamatkan proletar adalah menguasai parlemen di bidang politik. Jadi, menurut Kastorius, dalam hal semangat perjuanagn kelas, cita-cita PRD mirip pemikiran Marx. Indikasi kiri lainnya terlihat dari interpretasi PRD terhadap sejarah pergerakan nasional; pra maupun pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam Dokumen PRD, Bab 3 tentang Zaman Pergerakan dan Perjuangan Pembebasan Nasional, PRD menampakkan interpretasi subyektif yang memberikan apresiasi berlebihan pada pergerakan kaum kiri radikal. ISDV, misalnya, mereka sebut sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional modern yang secara sistematis mengajarkan pengetahuan progresif kepada buruh dan menjadikan senjata material dalam perjuangan pembebasan. Kepeloporan ISDV ini, lantas disambungkan dengan dengan berdirinya "Perserikatan Komunist Hindia (PKI) pada tanggal 23 Mei 1920. Sementara pergerakan nasional lainnya, dinilai tidak mampu membaca dan memanifestasikan kesadaran perlawanan rakyat terhadap penjajah. Penggalan-penggalan sejarah pergerakan nasional berikutnya yang mereka apresiasi, makin merapat ke kiri. Pemberontakan PKI 1926, disebut sebagai pemberontakan nasional. Kegagalan perlawanan 1926/1927 itu dinilai sebagai kekalahan gerakan pada umumnya. PRD juga memuji-muji Amir Syarifudin -salah seorang otak pemberontakan PKI Madiun/1948- sebagai tokoh yang paling konsisten anti fasis dan anti kolonial. Padahal, semasa Kabinet Syahrir, Amir Syarifudin turut terlibat dalam pemarafan perjanjian Linggarjati dan Renville. Dua perjanjian yang kemudian dia kecam melalui "Front Demokrasi Rakyat" (FDR) yang dipimpinnya. Tak kalah hebohnya, PRD pun ternyata memandang miring momentum paling bersejarah; Proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut dokumen itu, "Revolusi pembebasan nasional 1945 ternyata gagal menghasilkan demokrasi yang sejati bagi rakyat". Karena "kekuatan rakyat yang diorganisir kekuatan radikal kerakyatan gagal mengambilalih kepemimpinan dalam perjuangan pembebasan nasional". Tidak disebutkan, siapa yang dimaksud "kekuatan radikal kerakyatan itu". Namun, secara implisit mungkin menunjuk pada gagalnya kabinet Amir Syarifuddin (Juli 1947-Januari 1948) dan ditumpasnya Pemberontakan PKI/ Madiun 1948. Sentimen anti-ABRI juga kentara. PRD menilai program rasionalisasi angkatan bersenjata (AB) yang dilakukan Jenderal Sudirman semasa Kabinet Hatta (1948), sebagai awal kemenangan tentara kapitalis. Menurut PRD, raasionalisasi AB, "hakekatnya untuk menjadikan militer Indonesia (ABRI) sebagai satu-satunya pemegang otoritas dari kekuatan bersenjata, tak boleh ada tandingan tentara rakyat yang populer di hadapan rakyat". Program rasionalisasi AB ini, memang amat merugikan golongan "kiri". Adanya tentara yang efisien dan satu garis komando, telah memotong garis politik FDR dalam tubuh AB. Padahal, sejak 1945 mereka telah bersusah payah membina dan memasukkan perwira-perwira komunis ke dalam angkatan perang. Bahkan, mereka menaksir 35% tentara telah dipengaruhi dan pada beberapa kesatuan merupakan kelompok dominan. PRD juga melihat adanya pertentangan antara kapitalis "bersenjata" melawan yang "tidak bersenjata". Di dalam AB pun, menurut PRD, terjadi pemilahan antara "jenderal-jenderal yang berpolitik" yang mewakili kepentinagn kapitalis bersenjata, dan yang mewakili "angkatan bersenjata sebagai suatu institusi". Pertentangan itu, berakhir dengan kemenangan mereka yang dominan dalam penggulingan Soekarno di tahun 1965-1966. Dalam peristiwa G30S, menurut PRD, PKI -melalui Biro Chususnya- terlibat secara tidak profesional di dalamnya. Interpretasi demikian, seolah menganggap G30S/PKI semata-mata dilatari oleh friksi di tubuh AB. Bukan karena inisiatif PKI yang memanfaatkan pengaruhnya di AB untuk mengambilalih kekuasaan. Analisis singkat atas dokumen bersampul merah itu, menguatkan kecurigaan sebagian masyarakat akan adanya bias Marxisme dalam PRD. "Saya tidak menuduh, bahwa PRD itu umpamanya PKI, tapi sebagai orang yang banyak menelan buku-buku Komunis, saya merasa paling tidak dari segi retorika, semangat revolusioner terasa dalam rangkuman-rangkuman atau pandangan politik dari kelompok-kelompok seperti ini," kata Hussein. Ditemukannya catatan harian Dita Indah sari (Ketua PPBI) yang ditulis Selasa 16 April 1966, pada pekan itu PRD secara resmi diubah dari "persatuan" menjadi "partai", tentu makin menguatkan kecurigaan itu. Disitu tergores sebuah kalimat yang mencurigakan. "Partai sudah berdiri; well, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, dikhianati. Sekarang dibangun lagi." Bukankah, partai yang dimaksud adalah PKI? Dan, PRD tak lain adalah reinkarnasi PKI? Karena itu, wajar bila ada kecurigaan bahwa PRD adalah jelmaan PKI. Meskipun, orang-orang PRD akan membantah, namun mereka tak memungkiri orientasi kekiri-kirian dan watak radikalnya. Dan karena itulah, orang semacam Pramoedya Ananta Toer, eks napol PKI itu, memilih bergabung dengan partai berlambang bintang dan gerigi ini. Dan siapa lagi menyusul? Bagaimana dengan Latief, Boengkus, Marsudi, dan yang lainnya? PRD tak hanya menampung tokoh-tokoh PKI tua, serta menggarap kalangan bawah dengan mengeksploitiasi kemiskinan. Mereka belakangan juga merasuk ke kalangan anak muda metropolis yang bisa tampil gaya dan trendy. Lihatlah acara Republik Indies yang digelar Jakker di Kafe Poster, Jumat petang kemarin. Kafe Poster, Jl. Gatot Subroto Jakarta, seperti biasa dipenuhi anak-anak belasan tahun. Tapi, yang terjadi kemarin, lain dari biasa. Mereka larut dalam acara Republik Indies. Galibnya acara di kafe, musik berdentam-dentam. Kelompok musik yang tampil antara lain Kolestrol, Grashoper,Candybar dan lain lain. Cuma, nah ini yang perlu diperhatikan, setiap jeda musik pembaca acara muncul membacakan manifesto politik yang sangat anti kemapanan. Misalnya, "Turut berduka cita terhadap holocaust tahun 1965 dengan mengambil korban lebih dari 1.500.000 korban jiwa dan penumpasan suku-suku di Timtim dari tahun 1976 - sekarang yang menelan lebih dari 200.000 nyawa," dan sebagainya,. Jadi, siapa bilang PKI bukan lagi ancaman? ---------------------------------------------------------------------------- -- Baca TABLOID MINGGUAN SIAR edisi 10 (29 Maret-4 April 1999) Atau kunjungi Siar Online http://www.siar.co.id ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Apr 1999 jam 04:31:24 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
