---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- From: Jono Hardjowirogo Federalisme Untuk Indonesia Walaupun kebanyakan politikus2 di Indonesia mengangap bentuk negara federal sebagai suatu option yang tidak dapat diterima, kesulitan yang dihadapi Indonesia pada waktu ini mengharuskan adanya penelitian kembali option tersebut. Bagi Indonesia di masa depan, dimana prinsip2 demokrasi akan terus berkembang, bentuk negara federal itu sangat menarik ditinjau dari beberapa segi praktis, seperti employment, distribusi, pertanggungan jawab, kestabilan, dsb. Walaupun situasi ekonomi Indonesia pada waktu ini sangat parah, kestabilan politik terus berlaku. Kestabilan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya ABRI yang berfungsi sebagai penggaransi keamanan. Kedudukan ABRI sebagai badan penggaransi keamanan ini kelihatannya adalah kunci dari bentuk negara federal yang sesuai untuk Indonesia. Dari perspektif ABRI, Indonesia dibagi menjadi sejumlah wilayah Komando Daerah Militer (KODAM), dimana setiap Panglima KODAM tersebut langsung melapor ke PANGAB. Bentuk negara federal yang cocok untuk Indonesia harus menggunakan framework ABRI ini sebagai tulang belakangnya. Jadi pemerintahan sipil tersebut harus bertumbuh sejajar dengan pemerintahan militer sedaerah. Jadi jumlah provinsi harus bersamaan dengan jumlah KODAM yang operasionil. Kepala daerah tersebut adalah seorang Gubernur yang dipilih olah rakyat seprovinsi. Gubernur2 yang terpilih tersebut tidak lagi ada dibawah kekuasaan Kementrian Dalam Negri, seperti pada waktu ini. Kekuasaan mereka sebagai seorang chief executive dari provinsi2 tersebut hanya ada dibawah Presiden RI. Gubernur2 tersebut juga menjadi anggota2 Dewan Gubernur yang diketuai Presiden RI. Tingkat Dewan Gubernur tersebut boleh dikatakan sejajar dengan tingkat kabinet RI. Struktur seperti ini banyak dicerminkan dibidang ekonomi, dimana konglomerat2 yang memiliki perusahaan2 yang lebih kecil. Perusahaan2 yang tergabung didalam kongglomerat tersebut pada dasarnya bebas berfungsi di-bidang2 tertentu, walaupun mereka pada dasarnya adalah hanya sebagian dari suatu badan yang lebih besar. Begitu juga Provinsi2 atau negara2 bagian tersebut diatas. Mereka adalah bagian dari RI. Walaupun seorang Gubernur itu adalah seorang Chief Executive, sudah terang tugas2-nya akan agak berbeda dengan tugas2 Presiden RI yang jugalah seorang Chief Executive. Bidang2 angkatan perang dan keuangan nyatanya jatuh didalam kekuasaan Presiden RI, sedangkan keamanan daerah (kepolisian), kesehatan, dan pendidikan jatuh didalam kebijaksanaan Sang Gubernur. Demi keseragaman negara2 bagian tersebut, DPR RI harus mengeluarkan piagam (charter) yang dapat depergunakan untuk membentuk negara2 bagian tersebut. Piagam tersebut harus mengatakan apa kekuasaan mutlak dan kewajiban negara2 bagian tersebut. Setelah negara2 bagian tersebut terbentuk, segala fungsi DPR yang mengenai negara2 bagian harus ditransfer ke Dewan Gubernur yang setelah itu menjadi satu2nya badan yang bisa membahas soal2 yang menyingkung semua negara2 bagian. Banyak politikus2 yang mengatakan bahwa jika Indonesia menjadi negara federal, kemungkinan besar bahwa Indonesia akan mengalami disintegrasi. Banyak negara2 bagian tersebut akan mengendaki kemerdekaan mereka masing2. Jika struktur ABRI yang tersebut diatas dipertahankan, kesatuan RI akan dapat diteruskan. Karena piagam negara bagian yang tersebut diatas tidak memungkinkan seorang gubernur untuk menguasai suatu angkatan bersenjata, kemungkinan adanya konflik bersenjata akan lenyap. Sistim federal itu juga mempunyai banyak keunggulan (advantage). Misalnya: Bentuk negara federal akan mengatasi soal employment. Ditinjau dari segi tenaga kerja, kita dapat melihat bahwa negara2 bagian tersebut akan memerlukan tenaga kerja yang semacam Pegawai Negri Sipil, tetapi tingkat daerah. Jumlah PNS Daerah yang akan diperlukan paling sedikit akan lebih dari lima lipat PNS yang sudah dipergunakan pada waktu ini. Para PNS yang sudah dipergunakan didaerah akan tetap berfungsi seperti pada waktu ini. Disamping mereka para PNS Daerah akan berfungsi demi kepentingan negara2 bagian masing2. Dari segi kependudukan, bentuk negara federal juga mempunyai banyak keuntungan. Waktu Republik Indonesia lahir, jumlah penduduknya hanya ada kira2 65 juta. Sekarang pulau Jawa saja penduduknya sudah melebihi jumlah tersebut. Kita memilih bentuk negara kesatuan pada tahun 1945 karena untuk perjuangan bentuk tersebut sangat serasi; cocok sekali untuk pada waktu itu. Konsentrasi kekuatan dan kekuasaan mengharuskan bentuk negara yang sedemikian. Sekarang, dimana jumlah penduduk RI hampir mencapai 250 juta, bentuk pemerintahan pusat nyatanya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Presiden RI sebagai Chief Executive dari suatu negara yang mempunyai hampir 250 juta penduduk tidak akan dapat mengatasi setiap persoalan yang dihadapi penduduknya. Dari segi kedaerahan, manfaat negara federal juga ada. Soal2 mengenai hukum adat dan bahasa daerah, misalnya, akan dapat diperhatikan lebih dalam. Sejak Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, atau mungkin juga sejak Sumpah Bangsa Indonesia tahun 1928, bahasa2 daerah dan kultur2 identitasnya sangat merosot. Demi persatuan bangsa peradaban daerah ditempatkan di korsi belakang, sehingga banyak kebudayaan daerah yang hampir menghilang karenanya. Walaupun dalam Sumpah Pemuda kita semua setuju demi kesatuan bangsa dan negara untuk mengutamakan Bangsa, Bahasa, dan Negara Indonesia, Sumpah tersebut tidak mengharuskan lenyapnya kesukuan maupun kebudayaan daerah. Tanpa kebudayaan2 daerah, slogan Bhineka Tunggal Ika tak akan berarti sama sekali. Jono Hardjowirogo New York, USA January 25, 1999 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 26 Jan 1999 jam 11:04:27 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
