---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk POLITIK UANG GOLKAR DARI KANTOR TANRI ABENG JAKARTA, (SiaR, 29/1/1999) Praktek-praktek kotor Golkar untuk memenangkan Pemilu Juni mendatang dilakukan dengan menggunakan dana negara. Sebuah dokumen resmi yang ditemukan menunjukkan politik uang Golkar dibiayai dari kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN untuk disalurkan ke beberapa pondok pesantren di Indonesia. Dalam surat perjanjian antara kantor Menteri Pendayagunaan BUMN dengan Golkar dan Asosisasi Pondok Pesantren Indonesia tertanggal 29 Desember 1998, Golkar bertindak sebagai calo kerjasama tersebut. Dalam perjanjian penyaluran kredit tanpa bunga itu Golkar hanya menjadi perantara, tanpa modal apapun. Menurut Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Faisal Basri, walaupun tidak jelas ada pasal dalam perjanjian itu yang mengikat pondok pesantren untuk memilih Golkar, namun dibalik itu ada maksud-maksud tertentu. "Kalau tidak untuk politik uang, lalu apa maksudnya Golkar bertindak sebagai perantara? Parameternya apa kok Golkar tiba-tiba tanpa share apapun dipilih menjadi perantara? Kenapa tidak menggunakan LSM atau lembaga lain yang selama ini terpercaya dalam penyaluran dana negara itu?" kata Faisal Basri, di kantornya, Jumat (29/1). Perjanjian penyaluran dana untuk pesantren tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Usaha Industri Manufaktur dan Sarana Distribusi Setyanto P. Santosa, dari DPP Golkar diwakili Ketua Departemen Koperasi dan Wiraswasta Adi Putra D. Tahir dan KH Yusuf Muhamad dari pihak Pengurus Pondok Pesantren Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia. Memang dalam perjanjian itu tidak tersebut jumlah besaran pinjaman lunak tanpa bunga itu. Namun sebuah sumber menyebut besarnya Rp 50 juta untuk setiap pesantren. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan sumber dana pinjaman itu diambilkan dari dana PUKK masing-masing BUMN. Dan dana disalurkan selambat-lambatnya 5 Januari 1999. Sebelumnya, salah seorang pengurus Golkar A.A. Baramuli beberapa waktu lalu membagi-bagikan uang sejumlah Rp 206 juta kepada para kepala desa dan lurah di Gowa Sulawesi Selatan. Dana tersebut dibagi-bagikan untuk menjahit seragam Golkar masing-masing Rp 200 ribu. Selain itu juga pengucuran dana Jaring Pengaman Sosial yang beberapa waktu lalu diluncurkan, diduga kuat juga merupakan politik uang Golkar. Dana sebesar Rp 12 triliun dari APBN tersebut dibagi-bagikan ke desa-desa melalui proyek padat karya, pengobatan gratis, program untuk anak-anak sekolah dasar (SD). Rencananya akan ada 171.582 SD dengan 26,8 juta murid yang akan memperoleh beasiswa dari dana JPS ini. Selain dana-dana untuk program itu, pemerintah juga membagi Rp 50 triliun dana JPS yang akan langsung didrop ke daerah-daerah dan dikelola sepenuhnya oleh daerah. Dan yang lebih tidak terkontrol lagi adalah: kemana dana Rp 5 triliunan yang berhasil diambil alih dari Yayasan-yayasan Soeharto?*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 30 Jan 1999 jam 03:51:06 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
