----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
and click banner our sponsor
----------------------------------------------------------

---------- Forwarded message ----------
Date: Sun, 31 Jan 1999 21:49:15 +1100
From: George Aditjondro <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED]
Cc: [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
    [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED]
Subject: Re: surat dari Manila (I)

Suara Merdeka, Semarang, Jumat, 22 Januari 1999:

Catatan George Aditjondro dari Filipina (1):

KESERIUSAN MELACAK PENJARAHAN MARCOS

BANYAK orang kini semakin skeptis terhadap usaha pemerintah Habibie
mengusut kekayaan rakyat Indonesia yang dijarah oleh keluarga Soeharto
berikut para kroninya. Berulangkali saya mendengar atau membaca, kasus
pengejaran harta Marcos dikemukakan sebagai pembanding. Terakhir misalnya,
saya membaca di sebuah harian terbitan Ibukota, 4 Januari lalu, Prof. Dr.
Nurcholish Madjid mencontohkan penyidikan terhadap mantan Presiden Filipina
itu, yang menurut pendapat dia, "masih sebatas isu, padahal kejadiannya
sudah berlangsung belasan tahun".

Dalam berbagai wawancara dengan media Indonesia, saya juga kerap ditantang
untuk membandingkan usaha pemerintah Indonesia mengembalikan harta rakyat
Indonesia yang dijarah oleh keluarga Soeharto dan konco-konconya, dengan
usaha serupa dari pemerintah Filipina, sejak zaman Cory Aquino sampai
sekarang (Joseph Estrada).

Sebagai "anjing pelacak" kekayaan Soeharto, sekaligus dosen matakuliah
sosiologi korupsi di Universitas Newcastle, Australia, perbandingan itu
tentu saja sangat menarik hati saya. Kesempatan untuk melakukan studi
banding itu baru terbuka pertengahan Desember lalu, ketika kawan-kawan saya
di Manila mengundang saya untuk berkunjung ke sana.

Hampir 20 tahun tidak berkunjung ke sana. Sebelumnya, April 1998, saya
mendapat undangan ke sana. Tapi karena paspor saya saat itu sedang
dibekukan Konsul Jenderal (Konjen) RI di Sydney, atas perintah langsung
dari Jakarta, undangan itu terpaksa saya tolak.

Kebetulan, undangan kali ini berkaitan dengan dugaan korupsi kedua mantan
presiden itu. Salah seorang bekas kroni Marcos, Eduardo "Danding"
Cojuangco, diduga pernah mengambil alih saham mayoritas perusahaan telekom
terbesar di Filipina, PLDT (Philippine Long Distance Telephone ), berkat
intervensi Marcos, hanya dua bulan sesudah dia  menjadi presiden.

Intervensi tingkat tinggi untuk mengalihkan saham maskapai Amerika, General
Electric, ke Danding Cojuangco dilakukan oleh Marcos untuk mencegah saham
PLDT jatuh ke lawan politiknya, Benigno (Ninoy) Aquino, yang waktu itu
bersekutu dengan sepupu Danding, Ramon Cojuangco.

Salim Group
-----------
Pertengahan November lalu, sejumlah saham Danding Cojuangco diambil-alih
First Pacific Group. Konglomerat yang berbasis di Hong Kong itu, adalah
salah satu "kapal induk" Kelompok Salim di luar negeri, di mana saudara
sepupu Soeharto, Sudwikatmono, memiliki saham sebesar 10 persen.

Dengan kata lain, kontrol terhadap perusahaan telkom terbesar di
Filipina itu, telah beralih dari seorang bekas kroni Marcos ke keluarga
Soeharto serta kroni terkayanya, Liem Sioe Liong. Atau tepatnya, Anthony
Salim, sang putera mahkota kelompok Salim, yang dikenal di Manila sangat
dekat dengan direktur utama kelompok First Pacific, Manuel Pangilinan.
Keduanya masih bujangan, dan sering berjumpa di Hong Kong untuk urusan
dinas maupun pribadi.

Pembelian saham menentukan (controlling shares ) PLDT itu membuka mata
berbagai kelompok progresif di Filipina, tentang betapa dalamnya sudah
penetrasi perusahaan-perusahaan milik keluarga Soeharto ke dalam ekonomi
nasional Filipina.

Dengan jatuhnya PLDT ke dalam kekuasaan kelompok First Pacific, praktis
keluarga Suharto menguasai berbagai bisnis pertelekomunikasian di negara
itu, mulai dari pengelolaan telepon seluler (ponsel) satelit komunikasi.
Sebab anak perusahaan First Pacific di Manila yang bernama Metro Pacific,
juga memiliki perusahaan
ponsel terbesar di negeri itu, Smart Communications.

Kemudian satelit komunikasi Filipina, Mabuhay I, yang baru diluncurkan dari
Cina pada Agustus 1998, 51% sahamnya milik PLDT. Sedangkan sisa sahamnya
dibagi rata
antara lima perusahaan Filipina, satu BUMN Cina, dan PT Pasifik Satelit
Nusantara.

Perusahaan ini, sebagaimana kita ketahui, adalah usaha patungan Bimantara
dengan Perum Telkom dan raksasa telekomunikasi AS, Hughes Space and
Communications Inc. Jadi, baik Anthony Salim, boss First Pacific, maupun
Adi Rahman Adiwoso, boss PT Pasifik Satelit Nusantara, dapat ikut
menentukan jatuh -bangunnya bisnis telekomunikasi di Filipina.

Dari sana PLDT juga telah memperlebar sayapnya ke kawasan Asia Pasifik.
Sebab PLDT dan Pasifik Satelit Nusantara juga menjadi pemegang saham Asia
Cellular Satelite (ACes), bersama perusahaan telekomunikasi Muangthai,
Jasmine International Overseas Company, serta raksasa telekomunikasi AS
yang lain, Lockheed Martin.

Dengan berbasis di Pulau Batam, ACeS punya rencana meluncurkan dan
mengelola satu satelit komunikasi yang lain, Garuda-1, yang bakal melayani
600 ribu sambungan telepon seluler yang tersebar dari India sampai ke
Pasifik. Sedangkan PLDT juga terlibat dalam komunikasi kabel laut sepanjang
3600 Km dari Propinsi
Batangas di Luzon Selatan sampai ke Pulau Guam, itu jajahan AS di Samudera
Pasifik -- terus ke Taiwan.

Jaringan luas
-------------
Dengan luasnya jaringan telekomunikasi yang kini ikut dikontrol oleh
keluarga Cendana di Filipina, setiap kali orang menekan tombol telepon di
negeri itu, baik untuk sambungan lokal maupun jarak jauh, mereka pun ikut
meluncurkan sejumlah peso ke kas pribadi keluarga Cendana.

Itu baru keterlibatan perusahaan keluarga Cendana di bidang telekomunikasi.
Sebab, First Pacific juga mewakili ekspansi kelompok Salim dalam berbagai
bidang lain, mulai dari bisnisnya yang juga paling populer di Indonesia,
yakni mi siap hidang, hingga properti bidang properti, berupa
pengalihfungsian satu instalasi militer warisan Spanyol, Fort Bonifacio.

Proyek properti seluas 214 hektar di jantung Makati, kawasan perdagangan
Manila, yang akan mengubah bekas benteng Spanyol itu menjadi "global city"
senilai 10 milyar dollar AS, juga sudah memperlebar sayapnya ke selatan.

Fort Bonifacio Development Corporation, yang dipimpin oleh seorang manajer
First Pacific asal Filipina, Ricardo S. Pascua, juga terlibat dalam
pembangunan kawasan pertokoan berlantai 16 di kota Davao, Mindanao.

Itu hanya satu contoh kecil bagaimana bisnis keluarga Cendana ikut memetik
hasil dari perdamaian antara Manila dan gerilyawan Bangsa Moro pimpinan Nur
Misuari, bekas dosen ilmu politik di Universitas Filipina.

Sementara itu, Chempil Corporation, anak perusahaan First Pacific, juga
sedang membangun satu pusat olefin raksasa di bekas pangkalan Angkatan
Udara AS di Subic.

Pabrik bahan baku plastik bernilai 450 juta dollar itu merupakan usaha
patungan dengan Petrochemicals Corporation (Filipina), BP Chemicals
(Inggris), Fister Wheeer (AS) serta Itochu dan Sumitomo dari Jepang,
dijadualkan mulai berproduksi sebelum tahun 2000, sebanyak 500 ribu ton
etilena setahun.

Lalu, Group Citra yang dipimpin oleh Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut)
menguasai 55% saham dalam Metro-Manila Skyway, proyek jalan layang
sepanjang 27 Km dari Manila ke Utara, yang bakal menelan biaya sebesar 514
juta dollar AS.

Bertepatan dengan hari kedatangan saya, Presiden Joseph Estrada  meresmikan
tahap pertama jalan layang itu sepanjang 4,7 Km. Dia menyetir sendiri
sebuah jeepney, kendaraan khas Filipina. Satu-satunya penumpangnya adalah
mantan Presiden Fidel Ramos, yang menandatangani perjanjian built, operate,
transfer (BOT) proyek jalan layang itu bersama Tutut, empat tahun
sebelumnya.

Belum lagi keterlibatan Bambang Trihatmodjo di luar bidang satelit
komunikasi. Lewat PT Elnusa, usaha patungan antara Pertamina dan PT Tridaya
Esta (milik Bambang Trihatmodjo dan Indra Bambang Utoyo), pengusaha muda dari
Cendana itu juga ikut memiliki kilang penyulingan minyak di Pulau Nonoc,
selatan kota Manila. Investasi bernilai 2,2 milyar dollar AS itu akan
menghasilkan 120 ribu barrel BBM sehari.

Dengan demikian, setiap pengendara mobil di kota Manila yang bakal lalu
-lalang di Jalan Layang Metro-Manila, untuk menghindari kemacetan
lalulintas kotaraya itu yang sudah melebihi kemacetan lalulintas di
Jakarta, seumur kontrak BOT itu akan menambah kekayaan Tutut dan Bambang.

Ulangi Dominasi
---------------
Di sisi lain, kilang BBM di Nonoc itu dengan mudah akan berintegrasi
dengan pusat olefina First Pacific di Teluk Subic, sehingga keluarga
Cendana dapat mengulangi sejarah dominasinya terhadap industri petrokimia
dari hulu sampai ke hilir seperti di Indonesia.

Secara tidak langsung, Bambang juga punya saham dalam APIL (Asia Pacific
Infrastructure Ltd.). Perusahaan multinasional bermodal Singapura,
Filipina, dan Australia itu sedang terlibat dalam pembangunan instalasi air
minum raksasa di kota Cebu, dengan mengalirkan air tawar dari Pulau Bohol
lewat pipa ke kota terbesar kedua di Filipina itu.

Bersama kroninya, Johannes Kotjo, Bambang punya saham dalam APIL melalui
perusahaan Van der Horst yang berbasis di Singapura. Maskapai multinasional
ini juga terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik untuk pabrik tekstil
PT APAC yang diambil alih duet Bambang Trihatmodjo-Johannes Kotjo dari
Robby Tjahjadi,
setelah pengusaha avonturir asal Solo itu tidak dapat melunasi hutangnya ke
pemerintah.

Karena dua tahun lalu saya sudah menulis laporan di media cetak Filipina
tentang invasi modal perusahaan keluarga Cendana ke negeri itu, kawan-kawan
dari gerakan Demokrasi Kerakyatan (Popular Democracy) di Manila mengundang
saya untuk membeberkan kepentingan bisnis Cendana di sana.

Kedatangan saya, 10 Desember lalu, didahului dengan wawancara di halaman
depan koran terbesar di sana, Philippine Daily Inquirer, Minggu dan Senin
sebelumnya.

Maka berbagai wawancara dengan media elektronik dan cetak sudah disiapkan.
Begitu pula pertemuan dengan kelompok bisnis, anggota parlemen, kalangan
cendekiawan, dan tentu saja, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di
Universitas Filipina, Universitas Ateneo, dan Universitas Santo Thomas.

Untunglah, saat itu menjelang Natal, manakala banyak orang sibuk
berbelanja dan para pegawai sudah mulai berpesta di kantor, sehingga jumlah
kencan yang harus saya ikuti agak dibatasi.

Dengan demikian, kepentingan saya untuk meneliti usaha orang Filipina untuk
mengusut dan mengembalikan kekayaan rakyat mereka yang dijarah keluarga dan
kroni Marcos, masih dapat saya lakukan pula. Saya berhasil mengumpulkan
sejumlah literatur tentang usaha itu, serta mewawancarai Ketua I Komisi
Kepresidenan untuk Pemerintahan Bersih (Presidential Commission for Good
Government), yakni bekas Senator Jovito (Jovy) Salonga.

Dari literatur dan wawancara itu, ada dua hal yang dapat saya simpulkan.
Pertama, gambaran yang diberikan pers di Indonesia tentang apa
yang telah dicapai dalam usaha perebutan kembali harta rakyat Filipina yang
dijarah mendiang Marcos dan kliknya terlalu pesimistis.

Kedua, apa yang telah dicapai merupakan sinerji antara tekad pemerintahan
Filipina pasca-Marcos dan rintisan gerakan oposisi di saat Marcos masih
berkuasa. Kesimpulan kedua itu, sangat membedakan kasus
Filipina itu dari kasus Indonesia.

Hasil itu dicapai berkat kesigapan presiden terpilih Cory Aquino untuk
membentuk Komisi Kepresidenan untuk Pemerintahan Bersih (PCGG, atau
Presidential Commission for Good Government), sebagai keputusannya yang
pertama pada tanggal 28 Februari 1986, atau dua hari setelah Marcos
digulingkan.


(bersambung)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 31 Jan 1999 jam 17:01:30 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke