---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- From: George Aditjondro Suara Merdeka, Semarang, Sabtu, 23 Januari 1999: Catatan George Aditjondro dari Filipina (3): KELEMAHAN DALAM MENGEMBALIKAN HARTA RAKYAT ORANG yang dipilihnya untuk menjadi ketua pertama Komisi Kepresidenan untuk Pemerintahan Bersih (PCGG) itu bukan orang asing bagi Cory. Jovito Salonga, adalah bekas pengacara pribadi almarhum suaminya, dan tadinya memimpin Laban, partai oposisi yang mempersatukan semua kekuatan anti-Marcos yang berusaha menggulingkan diktator itu lewat jalan damai (jalan parlementer). Tapi di samping karier politiknya, yang baru diterjuninya sesudah sahabat karibnya, Ninoy Aquino, mati tertembak di ujung peluru sniper di bandara internasional Manila, tanggal 24 Agustus 1983, Jovy adalah seorang ahli hukum lulusan Universitas Yale di New Jersey, AS. Pengacara yang juga pernah mendekam dalam penjara Marcos itu, secara khusus mempersiapkan diri untuk melakukan hal itu. Begitu lepas dari penjara, ia segera mengungsi ke AS, untuk memperdalam studinya tentang sistem hukum Amerika, guna menemukan celah-celah untuk merebut kembali harta rakyat Filipina yang dijarah Marcos bersama keluarga dan para kroninya. Studi itu dilakukannya di alma mater sebelumnya, di Yale. Selain memperdalam studi hukumnya, beberapa bulan setelah pembunuhan Ninoy, ia juga mulai mengumpulkan sekelompok kecil pembangkang Filipina di AS, yang secara berkala berkumpul untuk menghimpun data tentang kekayaan Marcos yang berhasil mereka dengar dari sana-sini. Kelompok itu terus bekerja setelah Jovy pulang dari pengungsiannya di bulan Januari 1984, setahun sebelum Revolusi EDSA. Pekerjaan kelompok pembangkang di AS itu mereka beri nama, "Project Ganid", di mana "ganid" berarti "rakus" dalam bahasa Tagalog. Di antara anggota kelompok itu termasuk dua orang yang kemudian ditunjuk untuk mengatur gugatan-gugatan PCGG di pantai timur dan pantai barat AS, yakni Kol. Bonifacio Gillego, yang setelah kembali ke Filipina terpilih menjadi anggota Kongres, yang berkedudukan di New York, serta Rafael Fernando, yang berkedudukan di Los Angeles. Keduanya berada di bawah koordinasi Severina Rivera, pengacara asal Filipina yang berkedudukan di Washington, DC. Anggota-anggota "Proyek Ganid" lainnya adalah Komodor Ramon Alcaraz, Dr. Ruben Mallari, dan pengacara Rey Mercado, yang semuanya tinggal di Los Angeles. Begitu Jovy Salonga diangkat menjadi ketua PCGG, Severina Rivera menelponnya untuk mengucapkan selamat, sambil menyampaikan kabar buruk dari New York. Bernstein bersaudara, yang mengelola gedung-gedung milik Marcos di Manhattan, bermaksud untuk segera menjual gedung-gedung itu. Salonga minta tolong kepada Rivera, untuk segera mengusahakan perintah penangguhan sementara (temporary restraining order = TRO) dari pengadilan di New York. Ini merupakan masalah, sebab semua pengacara Amerika yang mampu melakukan hal itu, akan menagih gaji jam-jaman yang luarbiasa tingginya, padahal kas pemerintah Aquino praktis sudah kosong dikuras oleh keluarga Marcos dan para kroninya. Untunglah pada tengah malam itu juga, Rivera menelepon Salonga di Manila, kali ini dengan kabar baik. Center for Constitutional Rights, satu lembaga bantuan hukum di New York yang sudah sering membela korban-korban pelanggaran HAM, yang dipimpin oleh seorang pengacara senior, Morton Stavis, bersama kawan-kawannya, bersedia membela kepentingan rakyat Filipina secara cuma-cuma. Jadinya, selama dua hari berturut-turut Salonga dan Stavis bertelepon-teleponan antara New York dan Manila, untuk merancang strategi hukum untuk menuntut nasionalisasi gedung-gedung yang diduga milik keluarga Marcos dan para kroninya di pengadilan-pengadilan AS. Dokumen penting --------------- Timbul masalah baru: mana dokumen-dokumen yang secara yuridis-formal dapat membuktikan bahwa gedung-gedung, yang sudah berkali-kali diekspos oleh pers Amerika, itu memang milik keluarga Marcos dan para kroni mereka? Ternyata Tuhan -- dan rakyat Filipina -- masih berada di fihak Salonga dan para staf serta relawan PCGG-nya. Pada hari Sabtu, 1 Maret 1986, 24 koper dan kotak berisi dokumen penting, yang disita oleh para penyerbu Istana Malakanyang, pada jam-jam setelah Marcos sekeluarga dibawa lari dengan helikopter AS ke pangkalan Clark, diserahkan oleh pemerintah Filipina kepada Salonga dan komisinya. Hasil jarahan rakyat dari istana negara itu, ironisnya berisi bukti-bukti jarahan harta rakyat Filipina oleh kepala negara mereka: sertifikat gedung-gedung milik mereka, serta sertifikat deposito-deposito Ferdinand dan Imelda Marcos --- dengan nama samaran Williams Saunders dan Jane Ryan -- di bank-bank Swiss. Walhasil, pada malam hari Minggu, 2 Maret 1986, Pengadilan Tinggi New York, melalui hakim Elliot Wilk, mengeluarkan surat penangguhan sementara (TRO) terhadap bangunan-bangunan yang sudah diidentifikasi sebagai milik keluarga Marcos dan para kroninya, yang berlaku selama 20 hari. Selanjutnya pertempuran di pengadilan antara Jovy Salonga dan Morton Stavis melawan Bernstein Bersaudara dan para pengacara mereka, berjalan dengan kemenangan akhirnya di tangan rakyat Filipina. Sementara pertempuran masih berjalan di pengadilan-pengadilan AS, dari New York sampai ke California, Salonga dan stafnya harus terbang ke Swiss. Walaupun kerahasiaan bank di negeri Pegunungan Alpen ini dikenal sangat ketat, ada satu undang-undang Swiss yang sangat membantu Salonga dan tim PCGG-nya. Tanggal 1 Januari 1981, parlemen Swiss telah mengeluarkan satu undang-undang, yang mulai berlaku dua tahun kemudian. Namanya Swiss Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters, atau disingkat, IMAC. Berdasarkan IMAC itu, pada tanggal 25 April 1986 pemerintah Filipina secara resmi mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah Swiss untuk membekukan semua aset keluarga Marcos dan para kroninya, dengan melampirkan surat gugatan kriminal terhadap Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, dan sejumlah kroni mereka. Sekali lagi, keberuntungan ada di tangah rakyat Filipina. Pada tanggal 29 Mei 1986, pemerintah kanton Zurich, pusat keuangan Swiss serta seluruh benua Eropa, meluluskan permintaan bantuan PCGG itu dan memerintahkan pembekuan sementara seluruh aset di bank-bank di Zurich milik keluarga Marcos dan para kroni mereka. Kanton-kanton lain di Swiss, segera menyusul. Kelemahan --------- Sekian dulu tentang keberhasilan gerakan untuk pengembalian harta rakyat Filipina yang dijarah oleh keluarga Marcos dan konco-konconya. Sekarang tentang kelemahan dan kegagalan usaha-usaha ini. Pertama, kegigihan perjuangan Salonga sebagai ketua PCGG tidak berlangsung lama, dan berakhir tanggal 9 Maret 1987, ketika ia ingin kembali terjun ke politik praktis untuk mencalonkan diri menjadi ketua Parlemen Filipina. Sebelumnya, Jovy juga telah menimbulkan keretakan dalam kerjasama antara PCGG dan CCR, dengan mengangkat konconya, Rafael Fernando, menjadi Direktur Eksekutif PCGG serta kepala usaha pengembalian harta jarahan Marcos di luar negeri. Ini dilakukan oleh Salonga, karena Fernando adalah ketua Partai Liberal Filipina di kalangan para perantau Filipina di pantai barat AS, yang diharapkan dapat mendukung ambisi politik Salonga sendiri. Entah disadarinya atau tidak, Fernando juga pernah bekerjasama dengan dua orang kroni Marcos, Enrile dan Eduardo Cojuangco, untuk membentuk suatu kartel kelapa untuk menguasai pasaran AS, dengan melanggar undang-undang anti-trust AS. Pengangkatan Fernando kemudian juga terbukti merugikan pekerjaan PCGG di AS. Sebagaimana ditulis oleh Ricardo Manapat dalam edisi kedua bukunya tentang kekayaan Marcos, Fernando membubarkan kelompok-kelompok relawan di Houston, San Francisco dan New York, yang besar jasanya dalam membongkar kekayaan Marcos di AS, menggaji pengacara-pengacara profesional yang sangat tinggi gajinya, menghambur-hamburkan uang kas PCGG yang tidak seberapa, jarang menindaklanjuti temuan-temuan baru tentang kekayaan Marcos di sana, dan sering mengambil keputusan-keputusan penting tanpa berkonsultasi dengan pimpinan PCGG di Manila. Akibatnya, pekerjaan PCGG di AS mengalami set back yang luarbiasa, setelah dimulai dengan begitu bersemangat. Kelemahan kedua adalah bahwa pengembalian aset keluarga dan kroni Marcos di bank-bank Swiss, yang dengan bunganya selama 12 tahun telah mencapai 600 juta dollar AS, hanya dapat dilakukan kalau Marcos atau keluarga dan para kroninya, sudah terbukti melakukan kejahatan menurut hukum Filipina. Hal itu mula-mula tidak dapat dilakukan, karena pemerintah AS melarikan keluarga Marcos ke Hawaii -- dengan mengantongi intan-berlian, gelang-gelang emas, dan arloji mewah yang total bernilai jutaan dollar AS, tersembunyi dalam gundukan popok bayi yang masih buru-buru berhasil dibawa oleh Imee, putri sulung Marcos. Sesudah Marcos meninggal di Hawaii dan Imelda pulang ke Manila, tahun 1993 ia diajukan ke pengadilan dengan tuduhan merampok 5 milyar dollar AS dari kas pemerintah Filipina selama 20 tahun masa pemerintahan suaminya. Setahun kemudian, Imelda dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Tapi berkat kemampuannya membayar pengacara-pengacara paling top di Manila, Imelda Marcos berhasil naik banding, dan awal Oktober tahun lalu, Mahkamah Agung Filipina membatalkan keputusan itu. Hal ini menghambat pengembalian aset-aset a/n keluarga Marcos dan para kroninya di bank-bank Swiss. Kemenangan Imelda Marcos setelah naik banding ke Mahkamah Agung Filipina itu juga mencerminkan kelemahan ketiga dalam usaha pengembalian harta rakyat Filipina yang dijarah oleh keluarga Marcos dan para kroni mereka. Kedua presiden pengganti Cory Aquino, yakni Fidel Ramos dan Erap Estrada, sudah kehabisan stamina dalam melanjutkan usaha yang mulia itu. Keduanya sangat berusaha memacu pembangunan ekonomi Filipina, dengan merangkul para bekas kroni Marcos, bahkan dengan merangkul perusahaan keluarga dan kroni tetangganya di selatan, Suharto. Namun dengan segala kelemahannya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pengalaman Filipina itu bagi usaha pengembalian harta rakyat Indonesia yang dijarah oleh keluarga Suharto dan para kroni mereka. Pertama, pemerintah Cory Aquino jauh lebih serius berusaha membuktikan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang relatif bersih dari korupsi, ketimbang pemerintah Habibie. Hal ini tentunya ada kaitan dengan latarbelakang Cory sebagai janda korban pembunuhan oleh rezim Marcos, sementara Habibie justru adalah orang yang diuntungkan, dan karenanya, berhutang budi kepada Suharto. Dengan demikian, sandiwara pemeriksaan Suharto yang kini dimainkan oleh Jaksa Agung M. Ghalib berikut sistem peradilan Indonesia, lebih merupakan taktik mengulur waktu agar sebanyak mungkin harta jarahan keluarga dan para kroni Suharto itu dapat diamankan ke luar negeri. Kedua, usaha kelompok-kelompok oposisi bawah tanah di Filipina untuk membongkar kekayaan keluarga dan para kroni Marcos, yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal dan ilegal, sudah berlangsung lama sebelum Marcos jatuh. Sementara di negeri kita, baru dimulai dengan serius menjelang Suharto parkir. Ketiga, kesadaran kelompok-kelompok oposisi di Filipina bahwa keluarga dan para kroni Marcos sudah lama berusaha mengamankan kekayaan mereka ke luar negeri, lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok oposisi di Indonesia. Keempat, dibandingkan dengan para pengacara Filipina yang terlibat dalam gerakan untuk pengembalian kekayaan rakyat mereka yang dijarah oleh keluarga dan kroni Marcos, para pengacara Indonesia dalam gerakan anti-korupsi Indonesia belum tampak usahanya untuk memanfaatkan sistem hukum di luar negeri untuk memperoleh kembali harta jarahan itu. Kelima, kalau tidak segera ada perubahan sikap dan keseriusan dalam pengusutan terhadap kekayaan rakyat kita yang dikorupsi oleh Suharto bersama kerabat dan kroninya, baik dari kalangan pemerintah maupun rakyat, maka apa yang akan diperoleh rakyat Indonesia kembali akan jauh lebih sedikit lagi dengan apa yang telah diperoleh rakyat Filipina. Dr George Junus Aditjondro, dosen Sosiologi Korupsi Universitas Newcastle, Australia. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 31 Jan 1999 jam 17:32:14 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
