---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- BRAVO KOALISI PAN, PDI-PERJUANGAN, DAN PKB ! Oleh: Ki Ageng Mangir Membaca dari 'detikcom' bahwa telah terjadi pembicaraan awal akan terjadi koalisi antara PAN, PDI-Perjuangan, dan PKB adalah langkah yang patut mendapat dukungan luas agar bisa membendung kebangkitan kembali para pendukung 'order baru' yang menginginkan terjadinya 'status quo' demi melindungi diri mereka, kroni2, maupun keluarga mereka dari pertanggungan jawab perilaku KKN yang telah dilakukan selama 32 tahun kekuasaan order baru. Seperti yang pernah penulis kemukakan dalam tulisan terdahulu dalam milis 'apakabar' ada kecenderungan perpecahan para pendukung 'reformasi total' yang selama ini se-olah-olah memberi kesempatan kepada penjaga 'status quo' untuk melakukan konsolidasi menyusun kekuatan kembali untuk 'come-back'. Terus terang penulis tadinya mulai agak pesimis dengan kepemimpinan kelompok Ciganjur yang penulis anggap agak 'telat mikir' melihat kondisi bangsa Indonesia dengan melakukan manuver2 yang lebih menguntungkan 'orde baru' ataupun para penjaga 'status quo'. Sehingga pernah mencoba menjagokan kelompok pemimpin 'reformasi' layer 2, seperti Cak Nur, Bintang Pamungkas, dan Budiman Sujatmiko - yang kenyataannya pengalaman politik praktis mereka masih sangat terbatas dan belum mampu menggalang dukungan rakyat yang lebih luas. Dengan keinginan para pemimpin PAN, PDI-Perjuangan, dan PKB untuk menyatukan barisan untuk menghadapi para pendukung 'status quo' timbul kembali harapan penulis bahwa arah perubahan bangsa Indonesia menuju Indonesia Baru yang lebih transparan dan demokratis menuju titik terang dan akan lebih mudah terlaksana. Bahwa 'reformasi total' yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa telah berhasil menurunkan Soeharto, tapi kemudian terasa jalan ditempat karena adanya kesenjangan atau mungkin juga perbedaan persepsi baik dari segi cara maupun konsepsi bagaimana 'reformasi total' bisa dilaksanakan antara mahasiswa dan partai politik yang sebetulnya sama-sama menghendaki 'reformasi total'. Gerakan moral mahasiwa adalah hanya suatu 'trigger' yang tetap saja mereka adalah mahasiswa yang tidak punya pengalaman politik praktis, justru kaum politisi yang bergabung dalam partai2 besar yang mendapat basis dukungan rakyat yang lebih luas harus mampu menterjemahkan 'trigger' ini menjadi operasional dalam bentuk program partai yang lebih terarah untuk melaksanakan secara nyata 'reformasi total'. Selama antara gerakan moral yang dipelopori mahasiwa dan partai politik tidak ada titik temu, kecil kemungkinan apa yang menjadi kehendak mahasiwa untuk melaksanakan 'reformasi totral' secara operational bisa terlaksana. Menjembati antara gerakan mahasisawa dan partai politik adalah sangat penting, karena kalau ini tidak dilaksanakan akan tetap terjadi suatu kondisi perpecahan antara sesama pendukung 'reformasi total'. Dan yang mendapat manfaat adalah 'orde baru' dan para pendukung 'status quo'. Adalah sah-sah saja partai poiltik seperti PAN, PDI-Perjuangaan, dan PKB untuk berkoalisi dengan para mahasiswa untuk menahan laju 'come-back' nya orde baru. Hal ini bukanlah berarti memanfaatkan mahasiwa untuk keperluan komoditi politik, penulis melihat justru kalau hal ini terjadi partai poltik yang berorientasi kearah 'reformasi' bisa menyelami kehendak para mahasiswa pada khususnya ataupun generasi muda pada umumnya sehingga mereka terlibat secara langsung dalam operational kearah perubahan dalam rangka bekal mereka sebagai pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Sebagai contoh kenapa gerakan mahasiswa pada tahun '66 bisa dikatakan gerakan yang berhasil melakukan perubahan secara nyata (walaupun pada akhirnya jauh menyeleweng dari tujuan semula yang lebih murni) karena pada saat itu ABRI dan GOLKAR telah menyerap idealisme mahasiswa dan melibatkan mereka dalam gerakan yang menyatu untuk melakukanperubahan. Seharusnya para pemimpin partai politik pendukung 'reformasi' seperti halnya PAN, PDI-Perjuangan, dan PKB bisa belajar dari sana. Betapa kecewanya para mahasiwa terhadap sikap kelompok Ciganjur ketika diajak untuk melakukan pukulan telak tehadap keberadaan 'orde baru' yang korup yang sebagai akibatnya reformasi yang diinginkan jalan ditempat. Penulis melihat ini tidak bisa lepas dari politik mendua para pimpinan partai politik pendukung' reformasi' terhadap ABRI, yang kenyataannya saat ini sikap ABRI tidak berubah, tetap anti demokrasi dan pembela 'status quo' bahkan punya kecenderungan masih berperan sebagai 'abdi dalem' setianya Jendral Purnawirawan Soeharto. Kenyataannya ABRI harus mampu melakukan konsolidasi kedalam dan mengimbangi tuntutan mitra rakyat sipil untuk melakukan 'reformasi' dan tidak terpaku dengan segala hak-haknya istimewa yang dipunyai saat ini dengan model konsep 'dwifungsi' atau penulis setuju dengan pendapat salah seorang pengamat politik bahwa yang terjadi, konsep 'dwifungsi' dalam kenyataannya selama ini hanyalah 'dwi-posisi' dimana dengan konsep ini ABRI bisa mendapatkan posisi dimana-mana dalam pemerintahan baik di legislatif, eksekutif, judikatif, bahkan juga dalam bidang usaha di BUMN, tapi fungsinya tetap ABRI yang harus taat dengan atasannya. Bagaimana mungkin ABRI yang diangkat di DPR/MPR di legislatif mampu menyuarakan suara rakyat kalau oriententasinya taat pada hirarki atasan (paling-paling hanya bisa menyuarakan kepentingan ABRI sendri - dan betapa 'egosentris' nya ABRI yang membanggakan dirinya sebagai abdi rakyat). Dengan perkembangan baru saat ini telah terjadi pergeseran2 dan 'repostioning' kelompok maupun 'informal leader' yang perubahan2 berjalan sangat cepat dalam peta perpolitikan nasional yang menurut pendapat penulis adalah sebagai berikut: 1. Apabila koalisi antara PAN, PDI-Perjuangan, dan PKB secara operational bisa menjadi kenyataan tentunya akan menjadi kekuatan yang besar yang pada saatnya akan menempatkan Amin Rais, Gus Dur, dan Megawati sebagai tokoh nasional (pemimpin yang punya jangkauan pengaruh secara nasional) yang lebih solid yang sekaligus sebagai tokoh moral menuju perubahan nyata kearah Indonesia Baru yang transparan dan demokratis.. 2. Dengan tidak tegasnya sikap Sri Sultan yang se-olah -olah masih berada dalam lingkungan tubuh Golkar bisa mengakibatkan Sri Sultan terpental dari percaturan tokoh nasional (kalau saya jadi Sri Sultan pada saat ada indikasi dicalonkan sebagai calon presiden Golkar, dengan tegas harus menolak). Saat ini sudah terlambat, dengan memang masa2 lalu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Golkar bahkan pada pemilu '97 masih berkampanye untuk kepentingan Golkar, dan tidak menunjukkan ketegasannya sebagai bukan bagian dari kelompok 'status quo' sudah sangat sulit bagi Sri Sultan saat ini untuk berperan dan dipercayai sebagai tokoh reformasi (hal ini sangat disayangkan mengingat kwalitas 'sensitifitasnya' sebagai simbol 'tahta untuk rakyat' sangat jauh dibandingakan dengan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX alamarhum yang mampu berperan secara lebih solid menjadi tokoh nasional pada zamannya) 3. Kelompok PRD - walaupun partai ini di masa orde baru telah menunjukkan keaktifannya dalam memerangi 'kezaliman' dari orde baru bersama-sama dengan PDI- Perjuangan, platform yang dianut yang cenderung kearah komunisme akan bisa menghambat laju perkembangannya karena masyarakat akan sangat berhati-hati jangan sampai ada partai yang akan menjadikan embrio kembalinya partai komunis. Di Indonesia secara resmi ajaran komunisme masih dilarang untuk disebarluaskan. Karena partai ini banyak dimotori oleh generasi muda yang mungkin cukup 'agresif' dan 'progresif' yang menjadi pertanyaan penulis, apakah tidak belajar dari sejarah - bahwa partai komunis telah melakukan pengkhianatan 3X terhadap Republik Indonesia dengan keinginan mendirikan negara komunis, keadaan 'trend' global yang secara nyata2 platform komunisme telah gagal dijadikan sarana untuk menyejahterakan rakyat, dan dalam tata ekonomi global negara2 komunis tidak mampu bersaing dengan negara2 dengan konsep ekonomi 'pasar bebas' yang secara politik di-back-up dengan konsep transparansi dan demoktratisasi. Adalah memang konsep kombinasi sistim ekonomi 'pasar bebas' dengan sistim politik 'demokrasi' tidak sempurna, tapi saat ini masih sistim yang terbaik. Kecuali teman2 di PRD punya suatu platform alternatif yang bukan komunisme dan bukan demokrasi Barat? 4. Tentunya kita tetap harus mendorong tumbuhnya tokoh nasional lainnnya dari kalanmgan generasi muda. Karena sudah saatnya kita mempunyai 'stock' banyak pemimpin yang punya kwalitas sebagai pimpinan ataupun tokoh nasional sehingga tidak tergantung pada satu pimpinan 'kharimastik' yang memimpin terlalu lama dan cenderung untuk melakukan sentralisasi kekuasaan. Saat ini yang penulis amati adalah Cak Nur , Bintang Pamungkas, tentunya juga Budiman Sujatmiko - asal tidak mempromosikan ide komunisme yang telah kedaluwarsa. 5. ABRI harus lebih keras berpikir dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang pada 32 tahun ini telah di-nina bobokkan dengan menunjuk pimpinannya diangkat menjadi tokoh nasioanal secara formal yang sangat diragukan mendapat dukungan rakyat yang lebih luas. Kalau ABRI tidak berhasil melakukan konsolidasi kedalam, ABRI akan makin jauh dari akar kerakyatannya dan hanyalah kelompok yang berada 'dimenara gading' dan akan menjadi sasaran kritik yang tidak akan ada habisnya yang bisa menjadikan ABRI berperan sebagai kelompok yang 'destruktif' dalam perkembangan bangsa Indonesia. Selama ini tidak banyak pimpinan militer yang juga bisa diterima sebagai tokoh nasional dalam kalangan rakyat yang lebih luas. Menurut penulis sampai saat ini hanyalah: Ali Sadikin. Mudah2-an optimisme penulis akan terjadinya koalisi PAN, PDI-Perjuangan, dan PKB bukan harapan yang terlalu dini untuk disampaikan mengingat tetap ada perbedaan2 antara partai tersebut. Lupakan perbedaan2 yang ada, fokuskan pada perjuangan untuk menghambat laju come-back-nya orde baru. Lupakan dulu siapa yang akan jadi presiden yang penting menarik suara se-banyak2-nya dari para pemilih - kalau tidak bisa menguasai mayoritas dalam DPR/MPR bagaimana mungkin calon presidennya bisa dipilih? Menangkan Pemilu '99, bentuklah pemerintah yang bersih dan berwibawa, yang lebih transparan dan demokratis, bersihkan Indonesia dari para pencinta akut KKN. Hal ini tidak akan mungkin terjadi bila Golkar memenangkan Pemilu '99, segala daya upaya kaum 'reforman' harus diarahkan untuk jangan sampai Golkar dan para kroni2-nya kembali berkuasa, walaupun untuk melakukan ini kita tetap harus menjunjung tinggi prinsip2 demokrasi melalui Pemilu '99 yang harus diusahakan jujur dan adil dalam arti yang sebenarnya. Penulis sarankan setelah secara solid PAN, PDI- Perjuangan dan PKB melakukan koalisi, adakan pertemuan antara pimpinan partai dengan para pimpinan mahasiswa yang menghendaki reformasi untuk paling tidak melakukan dialog, menyamakan persepsi dan gerak untuk menghambat laju come-backnya 'order baru'. Lebih baik lagi kalau bisa menarik kelompok petisi 50, dan Barisan Nasional dalam platfom yang sama2 untuk menggusur 'order baru' untuk se-lama2-nya. Mei '99 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 17 May 1999 jam 05:10:33 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
