---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk PDI-P, PKB DAN PRD SIAP TURUN KEJALAN PROTES RUU KKN JAKARTA (SiaR, 30/08/99). Beberapa aktivis partai politik dan organisasi sepakat untuk "turun kejalan "jika RUU Keselamatan dan Keamanan Negara tetap dilegalisasi dan digodok oleh DPR. "Presure masa juga masuk cara yang berbudaya, jika aspirasi kami diacuhkan," demikian ancam Haryanto Taslam, Wasekjen PDI-P saat penandatanganan Komunike Bersama menolak RUU keselamatan dan Keamanan Negara (RUU KKN), Jum'at (27/08) sore di Jakarta Design Centre(JDC). Turut menanda tangani Komunike itu antara lain; Muhaimin Iskandar (sekjen Partai kebangkitan Bangsa/PKB), Santoso (Wasekjen Partai Amanat Nasional),Moch Fadjroel Rachman, Arief Mudatsir (litbang Partai Persatuan Pembangunan/PPP), Faisol Reza (Komite pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik), Achmad Baskara (sekjen GMNI). Menurut Haryanto, presure masa itu akan dilakukan jika pemerintah tetap ngotot memaksakan penggodokan RUU KKN. "Karena kami dari PDI-P pernah merasakan betul penderitaan akibat cara kekuasaan yang menggunakan pendekatan force/kekuatan era Orde Baru," tambahnya. Ancaman turun ke jalan juga dilontarkan oleh Faisol Reza. "Jika komunike ini diacuhkan, maka sah saja jika aksi-aksi mengarah ke demo dan turun ke jalan," ujarnya. Menurutnya RUU ini akan memasung segal bentuk protes rakyat dan gejolak sosial akibat harga dan perubahan. "PRD mengajak partai lain yang mempunyai masa lebih besar untuk demo agar lebih diperhatikan pemerintah. Mari turun ke jalan," ajak Faisol. Muhaimin juga menyetujui bahkan mengungkapkan dalam waktu dekat PKB akan mengajak Caleg jadi untuk memprotes soal tersebut ke DPR. "Dalam tempo 3 kali 24 jam naskah komunike ini akan kami sebarkan ke daerah dan Kiai-kiai untuk sosialisasi dukungan dan tanda tangan," tegasnya. Tampaknya sikap komunike bersama menolak RUU KKN ini merespon sikap ngototnya Pangab Jend Wiranto dan pihak Angkatan Darat untuk menggolkan RUU tersebut sebelum 21 September esok. Dalam pernyataannya, pemerintah lewat RUU itu bertendensi "meredam perbedaan lewat cara-cara militeristis". RUU KKN itu dianggap melegalisasi kejahatan politik, ekonomi dan sosial atas nama kepentingan dan keselamatan negara. Situasi negara memusuhi warga negara dan memaksakan kepatuahn pada warga negara akan muncul jika RUU itu berhasil menjadi UU. "Dwi fungsi ABRI merupakan langkah ideologis militerisme. Maka RUU KKN adalah langkah operasionalnya," demikian bunyi pernyataan tersebut. Hal tersebut menyebabkan RUU itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, Hak asasi manusia dan hakekat reformasi total. Maka Para aktivis tersebut menuntut; pertama, menolak sepenuhnya RUU KKN. Kedua, mendesak DPR membatalkan legalisasi RUU KKN tersebut. Secara bersamaan Haryanto Taslam juga menegaskan "Sebaiknya DPR sekarang mengerti dan punya nurani, karena sebetulnya mereka saat ini seharusnya sudah demisioner". "Jangan merasa harus menggolkan RUU ini," tambahnya. Hal itu didukung oleh Muhaimin, "DPR sekarang semestinya sudah demisioner, seharusnya penggodokan produk UU apapun harus dihentikan".*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 30 Aug 1999 jam 13:23:36 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++