---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Rakyat Merdeka, 19 September 1999 Kunci di Tangan Rakyat KAMI prihatin ada gejala soal Timtim dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan elit partai politik yang tidak membantu penyelesaian, khususnyya para pengungsi. Padahal persoalan Timtim sudah lama menjadi isu internasional. Nah, agar tidak dijadikan alat kepentingan lain diharapkan kunci penyelesaiannya berada di tangan rakyat Timtim sendiri, termasuk menerima kemerdekaan atau menetap di wilayah Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Demi kemanusiaan kami menyelesaikan sebagian masyarakat juga elit politik yang mencampuradukkan persoalan dalam negeri dan luar negeri sebab dapat memperuncing keadaan di sana serta menimbulkan implikasi bagi Indonesia dalam memelihara pergaulan antar bangsa di dunia. Sejarahnya sejak perang dingin Amerika-Uni Soviet, tahun 1975 pro-integrasi masuk wilayah Indonesia dengan pengorbanan militer yang dikenal di antaranya dengan nama veteran Seroja dan didukung oleh Amerika dan Australia tanpa referendum (tidak demokratis) karena suatu hal terpaksa di mana Portugal mengabaikan dan Indonesia mempunyai kepentingan yang sama anti komunis. Begitupun dana pembangunan untuk Timor Timur selama ini diistemawakan dari propinsi lain. Tapi, dalam perjalanannya status Timtim belum mendapatkan pengakuan internasional. Setelah bubarnya komunis Uni Soviet tahun 1986 pemerintahan Soeharto tidak menggubris desakan internasional, bahkan membuat kehidupan rakyat Timtim tidak lebih baik pembangunan fisik tidaklah menjamin segalanya tanpa keadilan dan demokrasi. Maka perlu disadari bagi kalangan pro-integrasi bahwa proses menguatnya ke arah pro-kemerdekaan justru terjadi pada masa pemerintahan orde baru dengan berbagai pergolakan di Indonesia. Tidak disadari kezaliman pemerintahan Soeharto justru mempromosikan pro-kemerdekaan. Sekarang dengan lengsernya Soeharto, banyak partai mengaku reformis tapi masih berfikir dengan kerangka orde baru, bahkan partai besar sekalipun, malahan BJ Habibie oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap sebagai sambungan orde baru. Dari ketidakpastian politik yang berlarut-larut ini PBB mendesak adanya referendum. Ini adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa dan menentukan nasib sendiri. Indonesia wajib menghormati HAM dan UUD'45 untuk menyelesaikan sengketa Timtim. Maka hasil referendum dengan mayoritas berpihak pada pro-kemerdekaan adalah suatu proses panjang dari kausalitas yang tidak berdiri sendiri. Walau jajak pendapat ada indikasi kecurangan Unamet, menurut perkiraan para pengamat sekitar 15 persen dari 78,4 persen kemenangan masih tetap pada pro-kemerdekaan. Perubahan di era refromasi juga harus bisa mereformasi diri menghormati demokrasi rakyat Timtim. Oleh karena itu kalau dulu sejarahnya pro-integrasi masuk wilayah Indonesia tanpa referendum didukung kuat Amerika dan Australia, maka kini sebaliknya secara ksatria pro-integrasi tetap harus mampu memelihara persahabatan dengan Amerika dan Australia dengan menghormati hasil referendum dan hukum internasional. Sebaiknya rakyat Timor Timur bersatu untuk berkompetisi secara secara membangun negerinya menjadi bangsa yang berdaulat, merdeka dan terhormat di antara bangsa-bangsa dunia. RA Berar Fathia Ketua Komisi Perdamaian Nasional Jalan Chairil Anwar A-15, Bekasi 17113 Telp:(021) 8800209 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 23 Sep 1999 jam 11:36:48 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
