---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 34/II/26 September-1 Oktober 99 ------------------------------ NASIONALISME SEMPIT UNTUNGKAN TENTARA (POLITIK): Menguatnya sentimen 'nasionalisme', melegitimasi RUU PKB. Jika situasi memburuk, militer bisa 'ambil-alih' kekuasaan; Skandal Bank Bali menguap, Soeharto tak diadili dan percuma memilih presiden baru Kekesalan, kebencian sebagian masyarakat dalam negeri terhadap Australia, kian memuncak. Sikap pemerintah negeri Kangguru terhadap isu Timtim dan keterlibatannya sebagai pimpinan Interfet (International Forces for East Timor), dianggap berlebihan. Dengan alasan "nasionalisme", berbagai kelompok dan organisasi, secara bergantian berdemonstrasi ke Kedutaan Besar Australia dan Gedung PBB di Jakarta. Salah satu yang terbesar, para veteran operasi Seroja dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), bahkan bertekad terus beraksi sampai Habibie yang disebut "Bapak Disintegrasi Bangsa", mundur dari kursi presiden. Entah karena terlalu "panas" atau sengaja "memanas-manasi", ada yang melakukan penembakan ke Kedubes Australia, di Jalan Rasuna Said (20/9). Jendela salah satu ruangan di tempat itu pecah berantakan, dihantam tiga peluru yang ditembakkan dari jalan raya. Akibatnya, Dubes John Mc Carthy, terpaksa diungsikan ke lokasi yang dirahasiakan. Di Medan (21/9), Konjen Australia dimasuki para pendemo yang membakar bendera Australia dan menggantikannya dengan bendera merah-putih. Peristiwa-peristiwa ini, jelas memperunyam hubungan Australia-Indonesia. Di Australia, kemarahan terhadap Indonesia juga makin tak terbendung. Mulai dari upaya menduduki kantor Perwakilan Garuda Indonesia di Melbourne, hingga aksi mogok pekerja Australia untuk tidak melayani "bongkar-muat" kapal-kapal Indonesia. Indonesia pun akhirnya memutuskan perjanjian keamanan dengan Australia. Menurut pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, bila situasinya tak mereda, buntutnya bakal terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara. Boleh jadi, bukan cuma hubungan bilateral, Indonesia-Australia saja. Bagaimanapun, keterlibatan Australia di Timtim bukan secara individual sebagai "negara Australia". Kedatangannya, adalah bagian tak terpisahkan dari resolusi PBB untuk menurunkan pasukan perdamaian ke Timtim. Karena itu, kemungkinan terjadinya "ketegangan" antara Indonesia dengan PBB, jadi terbuka lebar. Apalagi, masing-masing pihak merasa punya alasan kuat untuk membela kepentingannya. Kedua-duanya merasa benar. Dalam dengar pendapat dengan Komisi I DPR (20/9), Wiranto menyatakan apa yang dilakukan TNI di Timtim, bukanlah kejahatan perang. Melainkan, "dalam rangka melaksanakan amanat negara mempertahankan integrasi melawan aksi-aksi separatisme." Sementara secara bersamaan, Sekjen PBB Kofi Annan, dalam pidato Sidang Majelis Umum PBB ke-54, menyatakan "Takkan membiarkan begitu saja pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan besar-besaran." Wiranto mengatasnamakan kepentingan "negara", sedangkan Kofi Annan mengatasnamakan "perlindungan HAM." Lepas dari bagaimana akhir cerita ketegangan antara kedua belah-pihak, situasi ini akan berdampak buruk bagi Indonesia. Dengan meningginya sentimen "nasionalisme" di dalam negeri, ketegangan antara Indonesia dan PBB, disadari atau tidak, justru akan menguntungkan posisi Wiranto dan TNI dalam peta kekuasaan Indonesia. Militer tentu merasa telah mendapat sokongan moril, yang memungkinkan mereka berbuat "banyak". Sangat banyak. Ada banyak skenario yang mungkin berlangsung. Kemungkinan pertama, Wiranto akan mengesankan diri sebagai tokoh "nasionalis" yang dapat berbicara keras, mengecam PBB. Popularitasnya di dalam negeri akan meningkat. Tuntutan agar ia bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM di Aceh, maupun atas korban penembakan mahasiswa dalam Sidang Istimewa MPR, November tahun lalu, bisa hilang dengan sendirinya. Namun, hanya sampai situ saja. Takkan ada perang terbuka. Aksi-aksi di dalam negeri akan dibiarkan mereda dengan sendirinya. Dan peluangnya, untuk mendampingi Habibie sebagai calon wapres dari Partai Golkar, makin terbuka lebar. Kemungkinan kedua, ketegangan antara Indonesia dengan PBB akan dijaga hingga mencapai derajat tertentu. Situasi demikian akan memungkinkan militer mendapatkan pembenaran untuk menggunakan UU Pengendalian Keadaan Bahaya (UU PKB). Militer juga berpikir untuk menghentikan tekanan ekonomi dari IMF, Bank Dunia dan para investor asing yang membuat keadaan dalam negeri morat-marit. Kemungkinan ketiga, ketegangan akan diteruskan sampai pemerintah dan pihak militer menganggap telah memungkinkan diberlakukannya "keadaan darurat perang" di Indonesia, sesuai dengan UU PKB. Situasi ini akan dipertahankan, sehingga militer memiliki alasan untuk "mengambil alih" kekuasaan dalam waktu yang lama. Maka akan muncul berbagai konsekuensi. Misalnya, hilangnya isu Baligate, upaya mengadili Soeharto serta pemberantasan KKN yang melibatkan banyak pejabat negara. Lebih parah lagi, pemilihan presiden baru tak jadi dilakukan dan hasil Pemilu 1999 dinafikan. Ini memang hanya kemungkinan-kemungkinan. Namun, bukan berarti tak masuk akal.Meningginya sentimen "nasionalisme sempit", jelas akan membuka lebar peluang itu. Dikasih peluang, siapa yang nggak mau? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 28 Sep 1999 jam 07:54:24 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
