---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Kolom IBRAHIM ISA: ---------------------------- TNI: Sebaiknya Manfaatkan Waktu Utk Mereform Diri, Daripada Cari Peluang Ngeloni Dwifungsi! 5 Desember 1999 Sebab dari segala sebab: Krisis yang dihadapi bangsa kita dewasa ini begitu banyak sifat dan seginya. Salah satu krisis yang oleh umum dianggap paling gawat dan paling pokok adalah yang menyangkut ekonomi dan keuangan negeri. Krisis ini paling langsung menimpa rakyat kecil. Dan ini pula yang paling diderita mayoritas bangsa kita selama ini. Bagi mereka yang sudah lama hidup di bawah garis kemiskinan, jangankan untuk menyekolahkan anak-anak mereka , untuk bisa menyambung hidup hari esok saja belum pasti. Penderitaan ini masih terus saja berlangsung. Peninggalan ORBA yang mengenaskan itu, dulu begitu dibanggakan sebagai era pemba-ngunan dimana mantan presiden Suharto ramai-ramai dinobatkan menjadi 'bapak pemba- ngunan' dan ibu Tien disebul menjadi 'pahlawan nasional'. Banyak fakta diungkapkan dan analisis telah ditulis dalam pers nasional dan internasional; berjilid-jilid buku telah ditulis, baik oleh wartawan, pakar, maupun pengamat politik dan ekonomi dalam dan luar negeri, mengenai Indonesia selama era Suharto. Begitu juga berkali-kali seminar dan simpopsium dilangsungkan dengan tema keadaan politik dan ekonomi era Orba. Kesemuanya menunjukkan dan menyimpulkan bahwa sumber utama, penyebab pokok dari malapetaka krisis ekonomi adalah salah urus dan penyalahgunaan kekuasaan lewat KKN oleh Orba selama 32 tahun. Juga telah dibeberkan fakta-fakta bahwa penguasa yang sesungguhnya dari Orba adalah militer, yang sampai beberapa waktu yang lalu bernama ABRI, lalu sekarang kembali pakai nama lama : TNI. Uraian ini sedikit banyak merupakan ulangan. Tapi mengkaji kembali penyebab bencana memang diperlukan. Yang jelas ini bukan 'hujatan' ataupun 'tudingan' terhadap TNI, namun suatu realitas keras yang tidak memerlukan bukti lagi. Karena semua bukti dan fakta sudah terpampang dihadapan mata. Hanya sementara jendral dan birokrat maupun elite politik yang tidak mau melihat dan mengakuinya. Berkat kekuasaan otoriter dan mutlak di bawah mantan presiden Suharto, TNI, selain sebagai penguasa politik, juga sudah menjadi corporate ekonomi dan finans yang amat berkuasa dan maha menentukan segala di negeri ini. TNI sudah menjadi embahnya konglomerat. Puluhan yayasan dikelola oleh TNI. Satu 'yayasan' saja milik TNI, misalnya yayasan 'Kartika Eka Paksi' membawahi puluhan perusahaan dan bisnis yang punya jaringan di seluruh negeri. Ratusan saham dan puluhan PT ada ditangannya. Selain itu TNI/MBAD memiliki puluhan 'koperasi' yang anggotanya mencapai 4 juta, padahal personil TNI itu hanya setengah juta jumlahnya.Yang gawat ialah bahwa bukan saja puluhan PT yang dikelola TNI secara bisnis, tetapi juga 'yayasan' dan 'koperasi' semuanya adalah perusahaan yang tujuan dan prakteknya adalah mencari duit, meraih untung sebanyak-banyaknya. Soalnya menjadi semakin parah, karena operasi segala macam bisnis TNI itu tidak menuruti aturan main bisnis yang wajar, tetapi selalu ditunjang dan dicampuri terus oleh kekuasaan politik dan militer yang digunakan semaksimal mungkin. Perlu mengubah diri: TNI bukan lagi senjata ampuh revolusi di tangan rakyat seperti halnya di zaman Revolusi Agustus 45. TNI bukan lagi aparat negara yang terbina secara profesional untuk mempertahankan negeri dari serangan musuh dari luar. TNI sudah kehilangan kemampuannya untuk bertempur dan berperang. Menjaga keamanan negeripun sudah tidak mampu lagi. Lihat saja operasi milier selama 20 tahun di Timor Timur dan 10 tahun lebih diAceh.Hasilnya: ribuan yang tewas dan bertambahnya jumlah janda serta yatim piatu.Timor Timur pada akhirnya membebaskan diri dan Aceh bukan bertambah tenteram dan damai, tapi bahkan telah memberi peluang bagi fihak-fihak yang bermotif membalkanisasi Indonesia. Secara sarkartis orang sering mengemukakan bahwa TNI sudah berubah menjadi akhli 'litsus' dan pencetus provokasi, atau menjadi tukang culik dan sekap mahasiswa, buruh, tani dan siapa saja yang berani berlawan terhadap kesewenang-wenangan penguasa atau majikan. TNI sudah menjadi pembina 'milisia' yang menteror rakyat Timor Timur. TNI menjadi jagoan dalam urusan rekayasa, preman dan 'tembak ditempat'. Dimana-mana ada TNI. Dimana-mana ada jendral. Dulu presidennya adalah jendral. Namun, sekarangpun, pada era reformasi, tidak sedikit menterinya yang jendral. Dutabesar juga jendral. Gubernurpun jendral. Walikota: jendral. Prsiden Direktur: jendral. Direktur bank: jendral. Dimana-mana: tentara. Bupati: tentara. Camat: tentara. Lurah juga tentara. Sampai-sampai komandan Hansip juga tentara. Belum lagi disebut satu periode dimana TNI terlibat atau menjadi dalang dari kegiatan gelap diluar hukum yang terkenal dengan nama "PETRUS" atau 'penembak misterius'. Ketika itu tanpa merasa perlu memberikan keterangan atau pertanggungan jawab formal dan legal, tanpa melewati proses hukum apapun, seseorang dengan tuduhan 'kriminal residivis' bisa dicomot dari tempat tidurnya, 'diamankan' kemudian di'dor' seketika. Dalam oto-biografinya mantan presiden Suharto tidak sungkan-sungkan mengakui bahwa TNI berdiri dibelakang kegiatan 'Petrus'. Sementara fihak dengan nada melas bertanya, apa masih perlu 'hujatan' seperti itu dialamatkan kepada TNI? Perlu! Semua imalapetaka dan penyebabnya masih amat perlu dibeberkan, diungkap lebih lanjut dan juga perlu diingat-ingat terus. Supaya tidak lupa. Agar kita jangan menjadi orang-orang yang 'lupa ingatan sejarah'. Janganlah ada kesan bahwa TNI sudah kelewat batas 'dihujat' oleh pers dan masyarakat.Kalau kita mau konsisten dan berkehendak mendorong gerakan reformasi sampai pada tujuannya, maka dewasa ini masih belum cukup diungkap pelanggaran-pelanggaran hak-hak azasi manusia yang dilakukan oleh Orba khususnya TNI terhadap rakyat.. Mulai saja dari peristiwa pembantaian besar-besaran dalam tahun 1965 dan 1966, mempariakan jutaan keluarga korban 1965, sampai ke kasus palanggaran HAM di Timor Timur dan Aceh. Mengenai soal itu sampai detik ini, sikap pimpinan TNI yang pokok , adalah selalu mengelak tanggung jawab. Sambil menutup-nutupi kesalahannya pimpinan TNI berusaha menggeser kesalahan dan pelanggaran berat terhadap HAM pada 'okmum'-'okmum' dan prajurit-prajurit, atau paling banter bintara-bintara yang katanya tidak disipliner ataupun yang di lapangan melakukan 'kesalahan prosedur'. Suatu mentalitas yang amat tidak terpuji. Setiap pejuang yang pernah ikut ambil bagian aktif dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional, baik dalam perjuangan bersenjata maupun dalam perjuangan politik, pasti akan merasa pedih dan ngenes; pasti tidak rela menyaksikan bagaimana TNI yang dulu lahir dari kancah Revolusi Agustus 45, yang merupakan salah satu sokoguru negara Republik Indone-sia, telah menjadi begitu merosot akibat ulah dan keserakahan akan kekuasaan dan uang dari para pemimpinnya. Maka pembeberan mengenai pelanggaran serius baik di bidang politik, ekonomi maupun HAM yang dilakukan oleh TNI masih perlu terus-menerus dilakukan. Masih perlu terus-menerus mengkorek serta mengeritik konsep "Dwifungsi ABRI" sampai ke-akar-akar dan ke tulang-sumsumnya. Hal ini justru perlu dalam rangka TNI melakukan perubahan yang sungguh-sungguh terhadap diri sendiri dan memulihkan nama baik TNI sebagai salah satu sokoguru Republik Indonesia. Agar bisa pulih nama baiknya sebagai tentara pembela rakyat, tentara yang berasal dari dan dicintai oleh rakyat, TNI betul-betul perlu menyadari kesalahan-kesalahannya dan mengkha-yati tentang mutlak perlunya mengubah diri . Untuk itu TNI perlu mengambil langkah-langkah kongkrit kearah itu. TNI PERLU SEUNGGUH-SUNGGUH MEREFORMASI DIRI bukan dalam omongan saja, tetapi DALAM PERBUATAN KONGKRIT. Langkah yang paling penting adalah mengakhiri berlakunya Dwifungsi ABRI. Sehubungan dengan ini inisiatif 17 perwira TNI baru-baru ini menerbitkan buku kearah 'de-Dwifungsi-sasi' perlu disambut dan didorong terus. Kita percaya bahwa di kalangan TNI, khususnya generasi baru, tidak sedikit terdapat perwira, bintara dan tamtama, para prajurit yang diilhami oleh semangat cinta tanah air dan cinta rakyat yang ditanamkan oleh founding fathers kita, yang punya semangat mengabdi tanah air dan bangsa dalam arti yang sebenar-benarnya. Yang diilhami oleh jiwa dari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dengan rela melepaskan "Dwifungsi ABRI" Krisis yang tidak kalah gawat, sesudah jatuhnya pemerintah Suharto dan beridiri pemerintah Habibie, kalau tidak hendak dikatakakan adalah krisis yang paling gawat, krisisnya dari segala krisis, adalah krisis di bidang politik dan ketatanegaraan. Syukurlah krisis tsb sedikit terredakan dengan dilangsungkannya secara aman dan demokratis, pemilu 7 Juni, dan yang disusul dengan terbentuknya pemerintah yang baru. Tapi pemerintah Gus D u r- /Megawati hasil pemilu 7 Juni, masih belum mencerminkan suara rakyat. Sisa-sisa DNA dari Orba dan kekuatan politik Statusquo masih mengidap disitu. Dengan berselubung jubah 'reformasi', terutama yang masih bercokol di dalam birokrasi berbagai lembaga pemerintah, sampai ke kantor-kantor kementerian dan bahkan kepresidenan, mereka sibuk menyusun kembali kekuatan dan meneruskan politik 'statusquo'.Usaha untuk meneruskan politik 'Statusquo' nyambung dengan kekuatan politik yang sama di kalangan militer. Pembicaraan di kalangan masyarakat mengenai ada dan menajamnya perbedaan antara pemerintahan sipil presiden Gus Dur/Megawati dengan fihak militer, bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Ada asap ada api, kata orang-orang tua. Gus Dur berani mengambil langkah-langkah menuju suatu pemerintahan yang bebas dari pengaruh tentara. Meskipun langkah yang telah beliau ambil tidak terlalu besar, namun reaksinya tidak kecil. Ini nampak pada masalah Aceh. Menggawatnya situasi di Aceh, cetusan-cetusan bentrokan antara masyarakat yang berag ama Kristen dan yang beragam Islam, serta suara-suara separatis yang melengking dari Riau, Makasar dan Irian Jaya, tampaknya memberi angin di kalangan pimpinan TNI untuk mengembalikan Aceh di bawah wewenang militer, alias memberlakukan keadaan darurat perang di Aceh.Situasi Aceh memang gawat, tetapi tampak sekali adanya usaha untuk mempresentasikan situasi Aceh sedemikian rupa, seakan-akan dimulai dari Aceh negara kesatuan Republik Indonesia akan terbalkanisasi, akan porak poranda. Akan tamatlah riwayat Republik Indonesia. Suara sumbang seperti ini tidak sedikit gemanya di luar negeri, a.l. di Belanda. Bertambah santernya suara-suara agar militer kembali mengambil peranan besar dalam penyelesaian politik, khususnya Aceh, bukanlah datang dari awang-awang. Karena , memang pemerintah sekarang ini dalam batas tertentu bertopang pada sokongan Jendral Wiranto, pada sokongan TNI.- Begitu rupa situasi Aceh digambarkan oleh fihak pimpinan TNI, seakan-akan tanpa ikut kambalinya peranan TNI mengatur soal di Aceh, peneyelesaian apapun tidak akan tercapai. Padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa fihak yang hendak memaksanakan Aceh direnggutkan dari Republik Indonesia adalah golongan minoritas. Kekuatan merekapun tidak utuh dan jauh dari kompak. Ada macam-macam aliran politik di dalamnya yang tidak memungkinkan mereka bertindak dengan satu kekuatan yang utuh yang betul-betul bisa membahayakan kelangsungan hidupnya negara Republik Indonesia yang unitaris. Lagipula hubungan simpati dan bantuan kongkrit dari luarpun sudah dipotong oleh Gus Dur. Maka usaha untuk mempresentasikan masalah Aceh sebagai suatu 'krisis nasional' yang maha gawat, adalah semacam tabir asap untuk suatu usaha kembalinya kekuasaan militer seperti pada era Orba. Maka disinilah perlunya peranan masyarakat, mahasiswa dan para cendekiawan, LSM, organiasi massa dan parpol, baik yang di luar maupun di dalam DPR dan MPR, serta lembaga-lenbaga kenegaraan lainnya, untuk mempersoalkan betapa tidak bisa ditunda-tundanya langkah-langkah kongkrit pemerintah untuk berangsur-angsur tapi pasti, mengakhiri "Dwifungsi ABRI". Tuntutan untuk hapusnya "Dwifungsi ABRI" bukan saja jangan sampai kendor, tetapi bahkan harus tetap vokal dan dilakukan secara terus menerus. Sedangkan di fihak TNI sendiri, adalah saatnya dewasa ini untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan bahwa TNI betul-betul hendak mengubah diri, berhasrat untuk ambil bagian dalam gerakan reformasi. Serta bertekad untuk mereformasi diri. * * * ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 6 Dec 1999 jam 07:55:04 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
