---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Gus Dur Pastikan Rombak Kabinet * Minta Maaf kepada Rakyat Selasa, 8 Agustus 2000 Jakarta (Bali Post) - Presiden Abdurrahman Wahid memastikan, seusai Sidang Tahunan MPR ini akan terjadi perombakan kabinet. Tentang siapa-siapa yang akan diganti atau digeser, masih menunggu waktu. Kepastian tersebut ia kemukakan saat menyampaikan pengantar lisan dalam pidato presiden di depan Sidang Tahunan MPR, Senin (7/8) kemarin. Sejalan dengan perombakan tersebut, kata Gus Dur, harus diimbangi dengan pembagian kerja di kabinet. Tugas presiden akan lebih banyak menekankan diri pada aspek-aspek kecil dari politik luar negeri dengan dibantu menteri luar negeri. Tugas-tugas lain menyangkut penggarapan aspek-aspek domestik-teknis akan ditangani anggota kabinet. ''Inilah yang menjadi keinginan saya pada saat ini. Pada waktunya, kita akan mengadakan perombakan kabinet,'' ujar Gus Dur. Meski memastikan, Gus Dur tidak menyebut batasan waktu serta orang-orang yang akan diganti. Mengenai waktu pelaksanaan perom bakan kabinet, secara diplomatis Gus Dur mengatakan, ''Kita lihat saja nanti.'' Terus terang, lanjutnya, sampai hari ini belum terpikir menteri-menteri siapa saja yang bakal dicopot. Gus Dur juga belum memikirkan tata cara perombakan. ''MPR-nya saja belum selesai sidang,'' selorohnya. Dalam pidato progress report presiden yang dibacakan Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak, Gus Dur mengatakan, keberadaan Marsilam sebagai wakil dirinya bukan wakil pemerintah. Dalam sidang kemarin, tidak ada wakil pemerintah, sebab presidennya menghadiri persidangan. ''Kalau ada wakil pemerintah berarti presidennya tidak datang,'' jelas Gus Dur. Tindakan ini mendapat interupsi dari anggota Fraksi Reformasi MPR Patrialis Akbar. Sesuai perundang-undangan, kata Patrialis, bila presiden berhalangan atau memiliki kendala hingga tidak dapat membacakan pidato, tugas tersebut mesti dilimpahkan kepada wakil presiden. Interupsi ini ditolak pimpinan sidang Amien Rais. Selanjutnya, Amien mempersilakan Marsilam membacakan pidato presiden. Sikap, Tindakan dan Harapan Secara keseluruhan, progress report mencakup sikap, tindakan dan harapan pemerintah terhadap penyelesaian persoalan kebangsaan. Selain itu, Gus Dur juga mendeskripsikan kondisi penuntasan agenda reformasi antarbidang. Bidang-bidang yang mendapat sorotan di antaranya politik dan hankam, moneter dan kondisi utang negara, makro ekonomi, pemberantasan KKN dan supremasi hukum, persoalan Aceh, Irian Jaya, dan Maluku, serta beberapa persoalan teknis menyangkut otonomi daerah dan pemberdayaan daerah. Reformasi politik bermuara pada penciptaan demokrasi. Dalam hal ini sulit mencapai pertemuan pandang antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah menilai sebagian rakyat tidak sabar menunggu proses pelembagaan demokrasi. Padahal, pemerintah berkeinginan menata ulang kembali setelah porak-poranda akibat ulah rezim lampau. Akibat ketidaksabaran itu, terjadilah penyimpangan substansial. Maka, menurut Gus Dur, makna demokrasi diperdangkal menjadi demonstrasi, supremasi hukum disimpangkan menjadi pengadilan rakyat, serta otonomi daerah didistorsi melalui tuntutan untuk menguasai sumber-sumber pendapatan negara di daerah. Untuk persoalan hukum, pidato Gus Dur tidak mencantumkan contoh kasus. Bahkan, kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto juga tidak diselipkan. Gus Dur hanya menegaskan, penyelesaian perkara hukum tidak identik dengan kesewenang-wenangan dan kebencian orang per orang. Mengenai permasalahan Aceh, Gus Dur memastikan pemberlakuan otonomi khusus di tahun 2000. Tindakan serupa juga berlaku bagi Irian Jaya. Pemberian otonomi khusus bertujuan agar kedua daerah tersebut segera dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di bidang keuangan, pemerintah mengaku masih memiliki utang yang melewati ambang batas aman. Utang-utang itu berasal dari utang dalam negeri akibat pelaksanaan program restrukturisasi perbankan. Bantuan pemerintah terhadap korban bencana alam -- seperti gempa Bengkulu -- juga mendapat perhatian. Gus Dur mengakui kemampuan pemerintah lebih rendah dari harapan masyarakat yang tertimpa musibah. Mengakhiri pidatonya, Gus Dur menunjukkan ketulusan menerima kritik terhadap kinerjanya. Kritik dari MPR, katanya, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah. Selain itu, Gus Dur juga meminta maaf kepada rakyat karena belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan. ''Saya memohon maaf jika dalam waktu sepuluh bulan ini pemerintah belum sepenuhnya dapat menyelesaikan seluruh persoalan,'' ucap Gus Dur seperti disampaikan Marsilam. Tanpa Libatkan Parpol Sementara itu, Ketua DPR Akbar Tandjung setuju dengan rencana Gus Dur merombak kabinet. Sebab, tindakan tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Ditemui di sela-sela Sidang Tahunan MPR, Senin kemarin, Akbar memandang keinginan presiden melakukan reshuffle karena presiden memandang kinerja kabinet sekarang belum efektif sesuai dengan keinginan presiden. Yang jelas, apa pun yang diputuskan presiden menyangkut kabinet, diserahkan sepenuhnya kepada presiden, karena itu menyangkut hak prerogatifnya. Termasuk bila kader Partai Golkar tak direkrut dalam kabinet mendatang. Budi Priyo Santoso juga menyatakan hal senada. Menurutnya, sebaiknya Presiden Gus Dur dalam melakukan reshuffle mementingkan aspek profesionalisme dibandingkan dengan asal-muasal partai calon anggota kabinet tersebut. Dengan demikian, kabinet mendatang murni berasal dari unsur profesionalisme sehingga presiden mudah melakukan koordinasi. Ketua DPP Partai Golkar Slamet Effendy Yusuf yang juga anggota DPR menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kabinet ini kepada presiden. Ia pun setuju agar penyusunan kabinet tidak lagi melibatkan parpol-parpol seperti ketika Gus Dur pertama kali membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Dengan demikian, secara keseluruhan Presiden Gus Dur kelak bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara utuh tanpa harus ada budaya kompromi dengan parpol-parpol asal calon menteri bersangkutan. Persetujuan perombakan kabinet juga muncul dari Fraksi PDI Perjuangan. Anggota Fraksi PDI-P MPR yang juga pengamat pasar uang Theo F. Toemeon menyarankan agar presiden membongkar tim ekonomi. Khususnya, kata Theo, orang-orang yang terlibat di wilayah BUMN, BPPN, BI dan sektor keuangan. Presiden harus memilih orang-orang yang memiliki komitmen dan profesional. Pasalnya, keberadaan mereka merupakan mata kunci pendongkrakan denyut perekonomian. Merekalah, tegas Theo, yang paling bertanggung jawab mengejar setoran untuk APBN. ''Tanpa orang profesional, setoran itu tak akan kena,'' ujarnya. Kendati demikian, ia tidak menyebut siapa orang-orang profesional itu.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 8 Aug 2000 jam 09:30:05 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
